Jakarta, SepucukJambi.id – Lembaga pemeringkat kredit internasional Moody’s Investors Service kembali menegaskan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan global terhadap ketahanan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menegaskan bahwa keputusan Moody’s merupakan bukti bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tetap solid dan mampu menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Ini adalah bukti bahwa kebijakan yang kita jalankan secara konsisten mampu menjaga stabilitas di tengah dinamika global. Kami berharap hasil tinjauan berkala Moody’s ini semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” ujar Mahendra.

Faktor Penguatan Ekonomi Indonesia

Moody’s menyoroti sejumlah faktor yang mendukung ketahanan ekonomi Indonesia, antara lain:
✅ Keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis yang menopang pertumbuhan jangka panjang.
✅ Permintaan domestik yang kuat, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi.
✅ Kebijakan fiskal yang fleksibel dan upaya pendalaman pasar keuangan.
✅ Daya saing sektor manufaktur dan komoditas yang semakin meningkat.

Dengan kombinasi faktor-faktor ini, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh pada tahun 2025 dan 2026, menciptakan peluang bagi investor dan pelaku bisnis.

OJK Perkuat Stabilitas Keuangan

Sebagai regulator, OJK terus menjalankan program prioritas untuk memastikan ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya saing. Sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Pemerintah juga akan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan program Asta Cita.

“Kepercayaan investor dan pasar adalah modal utama kita dalam melangkah ke depan,” tambah Mahendra.

Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga dan kebijakan yang konsisten, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di kawasan.(*)

Jakarta, Sepucukjambi.id – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan keuangan yang marak menjelang Idulfitri 1446 H. Sepanjang Januari hingga Februari 2025, Satgas PASTI telah memblokir 508 entitas pinjaman online ilegal dan 28 konten pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam upaya melindungi masyarakat, Satgas PASTI menyoroti beberapa modus penipuan yang kerap terjadi selama bulan Ramadan, antara lain pinjaman online ilegal, investasi bodong, phising, impersonation (penyalahgunaan identitas lembaga berizin), serta tawaran kerja paruh waktu palsu.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek legalitas penyedia layanan keuangan sebelum melakukan transaksi.

Sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari:

• 1.737 entitas investasi ilegal,
• 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan
• 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI juga menyoroti maraknya kembali investasi ilegal World Pay One (WPONE) di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Entitas ini telah dinyatakan ilegal sejak 24 Januari 2025, namun masih beroperasi di bawah berbagai skema yang menipu masyarakat.

Selain itu, 1.092 nomor debt collector terkait pinjaman online ilegal telah diajukan untuk pemblokiran oleh Satgas PASTI kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI, menyusul laporan ancaman dan intimidasi terhadap peminjam.

Sebagai langkah lanjutan, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah didirikan untuk menangani kasus penipuan keuangan secara lebih efektif. Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan dengan total kerugian mencapai Rp1,2 triliun, dan berhasil memblokir dana sebesar Rp129,1 miliar dari rekening terkait penipuan.

Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan, laporan dapat disampaikan melalui website IASC di http://iasc.ojk.go.id atau menghubungi Kontak OJK di nomor 157, WhatsApp (081 157 157 157), serta email konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  OJK Provinsi Jambi mencatat bahwa industri jasa keuangan di wilayah ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif pada Januari 2025.

Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik, peningkatan kepercayaan konsumen, serta inovasi di berbagai segmen keuangan.

Pertumbuhan Sektor Perbankan di Jambi

Sektor perbankan mengalami pertumbuhan signifikan dengan kenaikan kredit sebesar 8,00 persen (yoy) menjadi Rp54,41 triliun.

Kredit konvensional meningkat 6,69 persen (yoy) mencapai Rp48,15 triliun, sementara pembiayaan syariah tumbuh 19,23 persen menjadi Rp6,26 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 9,24 persen (yoy).

Perbankan konvensional mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 7,96 persen (yoy) menjadi Rp42,52 triliun, sedangkan perbankan syariah meningkat 22,80 persen (yoy) mencapai Rp4,56 triliun.

Dari sisi rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR), perbankan umum di Jambi tercatat sebesar 115,57 persen, lebih tinggi dibandingkan LDR nasional yang berada di angka 88,88 persen. Sementara itu,

rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga di angka 1,80 persen, lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,15 persen.

Dari sisi penggunaan, kredit masih didominasi oleh sektor konsumsi (42,45 persen), diikuti investasi (29,01 persen) dan modal kerja (28,54 persen).

Kredit kepada UMKM mencapai 46,29 persen, sementara kredit non-UMKM sebesar 53,71 persen.

Performa Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Pada sektor IKNB, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 29,51 persen (yoy), dengan total dana tersalurkan mencapai Rp2,97 miliar kepada 1.563 nasabah. Rasio NPF LKMS berada di angka 1,61 persen.

Di sektor perusahaan pembiayaan, total penyaluran pembiayaan mencapai Rp9,007 triliun, mengalami sedikit penurunan 0,70 persen (yoy) dengan rasio NPF sebesar 3,10 persen.

Namun, jumlah kontrak pembiayaan justru meningkat 41,01 persen (yoy) menjadi 1.282.453 kontrak.

Pada industri modal ventura, total pembiayaan meningkat 7,86 persen (yoy) menjadi Rp111,55 miliar dengan rasio NPF sebesar 2,57 persen, turun 0,96 persen (yoy).

Sementara itu, sektor dana pensiun mencatat pertumbuhan aset 4,66 persen (yoy) menjadi Rp231,03 miliar, dengan total investasi meningkat 6,21 persen (yoy) menjadi Rp223,67 miliar.

Pasar Modal di Jambi: Investor Meningkat Tajam

Pasar modal di Jambi terus berkembang dengan jumlah investor mencapai 136.499 Single Investor Identification (SID), meningkat 14,86 persen (yoy).

Nilai penjualan reksa dana melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga tumbuh signifikan 46,42 persen (yoy) menjadi Rp108,10 miliar.

Namun, total transaksi saham di Provinsi Jambi pada Januari 2025 tercatat Rp1,01 triliun, mengalami sedikit penurunan 6,17 persen (yoy).

Meskipun demikian, OJK Jambi terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan guna mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendanaan dari pasar modal melalui Securities Crowd Funding (SCF) maupun menjadi emiten di bursa efek.

Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan, hingga Februari 2025, OJK Jambi telah mengadakan 6 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 2.470 peserta.

OJK Jambi juga menerima 26 pengaduan konsumen, terdiri dari 13 pengaduan perbankan dan 13 pengaduan IKNB. Sebanyak 7 pengaduan saat ini masih dalam proses penanganan oleh PUJK, sementara 1 pengaduan sedang dalam proses sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.

Pada Januari 2025, OJK Jambi menerima laporan terkait aktivitas keuangan ilegal “Whale Front Limited”.

OJK berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal dan terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi serta pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Program Akselerasi Keuangan Daerah

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Jambi terus mendorong inklusi keuangan di daerah.

Pada Februari 2025, TPAKD bekerja sama dengan Bank Jambi untuk mengadakan product matching di Kabupaten Tanjab Timur guna meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, komunitas, dan pelajar.

Dengan berbagai langkah strategis ini, OJK Jambi berharap industri jasa keuangan di daerah semakin berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan baru yang memungkinkan perusahaan terbuka melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kondisi pasar modal yang mengalami fluktuasi signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Sejak 19 September 2024, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami tekanan besar, yang tercermin dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen hingga 18 Maret 2025. Penurunan drastis ini membuat OJK menetapkan status “kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g POJK Nomor 13 Tahun 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa kebijakan buyback saham ini bertujuan untuk meredam gejolak pasar dan meningkatkan kepercayaan investor. “Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan OJK dengan para pemangku kepentingan di pasar modal yang digelar pada 3 Maret 2025,” ujar Inarno dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut POJK Nomor 13 Tahun 2023, dalam kondisi pasar yang bergejolak, perusahaan terbuka diperbolehkan melakukan buyback tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun, proses buyback ini tetap harus memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 terkait tata cara pembelian kembali saham oleh perusahaan terbuka.

Kebijakan ini diyakini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan terbuka dalam menstabilkan harga saham mereka saat volatilitas pasar meningkat. Dengan adanya mekanisme buyback yang lebih fleksibel, emiten dapat melakukan intervensi untuk menahan tekanan jual yang berlebihan dan mencegah pelemahan harga saham yang berlarut-larut.

Lebih lanjut, OJK menetapkan bahwa kebijakan ini akan berlaku hingga enam bulan setelah tanggal surat resmi yang dikeluarkan pada 18 Maret 2025. Artinya, perusahaan memiliki waktu untuk memanfaatkan peluang ini guna menjaga stabilitas pasar saham.

Langkah OJK ini mendapat apresiasi dari pelaku pasar yang melihat buyback saham sebagai salah satu strategi efektif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tekanan terhadap IHSG dapat berkurang dan minat investor untuk kembali berinvestasi di pasar modal Indonesia meningkat.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus memantau kondisi pasar dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas sektor keuangan dan pasar modal di tengah dinamika ekonomi yang berkembang.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menorehkan prestasi dengan meraih peringkat pertama dalam Program Pengendalian Gratifikasi Tingkat Nasional dan kategori Kementerian/Lembaga tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen OJK dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik gratifikasi.

Pencapaian ini menambah daftar panjang keberhasilan OJK dalam mengendalikan gratifikasi, setelah sebelumnya meraih peringkat yang sama pada 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, dan 2023. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi OJK dalam menerapkan kebijakan antikorupsi serta membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan.

KPK menilai OJK berdasarkan berbagai aspek, termasuk efektivitas perangkat pengendalian gratifikasi, pemanfaatan media, pemetaan titik rawan korupsi, serta inovasi dalam mitigasi risiko gratifikasi. Selain itu, implementasi program pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan ini.

OJK secara konsisten memperkuat sistem manajemen anti-penyuapan dengan meningkatkan efektivitas sistem pelaporan gratifikasi, menyelenggarakan berbagai program edukasi kepada pegawai, serta mengadakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait pentingnya budaya antikorupsi. Penyebarluasan informasi mengenai pengendalian gratifikasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi.

KPK mengapresiasi langkah proaktif OJK dalam membangun lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi. Harapannya, OJK tidak hanya mempertahankan pencapaian ini, tetapi juga terus mengembangkan inovasi baru dalam upaya pengendalian gratifikasi di masa mendatang.

Sebagai regulator sektor keuangan, OJK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung gerakan antikorupsi dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. OJK menekankan bahwa keberhasilan pengendalian gratifikasi bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan memperkuat kerja sama dan membangun budaya integritas, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara dengan sistem keuangan yang lebih bersih, sehat, dan terpercaya. OJK berkomitmen untuk terus mengawal prinsip-prinsip tata kelola yang baik demi menciptakan sektor keuangan yang berintegritas tinggi.

Dalam upaya ini, OJK juga berencana untuk memperluas kerja sama dengan berbagai institusi baik di dalam maupun luar negeri guna memperkaya strategi dan metode pengendalian gratifikasi. Dengan langkah ini, diharapkan praktik gratifikasi dan korupsi di sektor keuangan dapat diminimalisir secara lebih efektif di masa mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek.

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK.

Ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

POJK Nomor 1/2025 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan yang memiliki aset yang mendasari berupa efek.

Produk yang telah memperoleh izin dari Bappebti sebelumnya akan dipindahkan pengaturan dan pengawasannya ke OJK.

Adapun beberapa substansi pengaturan yang diatur dalam POJK 1/2025 ini antara lain:

1. Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan yang asetnya berupa efek.
2. Produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan yang mendasari efek.
3. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku dan penyelenggara infrastruktur derivatif keuangan dengan aset berupa efek.
4. Peralihan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan dengan aset yang mendasari efek.

POJK ini mulai berlaku pada 10 Januari 2025, bertepatan dengan peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK.

Peraturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku pasar derivatif keuangan dan memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif.

OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan bahwa, peraturan ini berjalan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar derivatif keuangan.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) tetap terjaga meskipun perekonomian global dan domestik menghadapi tantangan yang dinamis. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Februari 2025.

Ketua OJK menyampaikan bahwa meskipun volatilitas pasar tetap tinggi, sektor keuangan Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Indikator pertumbuhan ekonomi global seperti inflasi yang mulai menurun di negara maju serta kondisi ekonomi domestik yang terkendali menjadi faktor positif bagi stabilitas sektor keuangan nasional.

Pasar saham domestik mengalami penurunan 11,80% pada Februari 2025, seiring dengan tren global yang masih penuh ketidakpastian. Namun, pasar obligasi tetap kuat dengan indeks pasar obligasi ICBI naik 1,14%. OJK juga mencatat adanya peningkatan transaksi di Bursa Karbon, dengan volume perdagangan mencapai 1.578.443 tCO2e dan nilai akumulasi Rp77,25 miliar.

Sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 10,27% yoy pada Januari 2025, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,51%. Likuiditas perbankan tetap memadai, dan rasio kredit bermasalah (NPL) masih terkendali di level 2,18%.

Di sektor asuransi, total aset industri mencapai Rp1.146,47 triliun, dengan pertumbuhan dana pensiun mencapai 7,26% yoy. Industri fintech peer-to-peer lending juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan total pembiayaan mencapai Rp78,50 triliun, meningkat hampir 30% dibanding tahun sebelumnya.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, OJK terus melakukan penguatan kebijakan, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah menunda implementasi short-selling di pasar modal untuk menjaga stabilitas pasar.

Selain itu, OJK juga terus mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, memperkuat perlindungan konsumen, serta berupaya mengatasi praktik keuangan ilegal. Sepanjang Januari hingga Februari 2025, OJK telah memblokir lebih dari 8.600 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online dan investasi ilegal.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas sektor keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat regulasi agar industri jasa keuangan semakin inklusif, inovatif, dan berdaya tahan di tengah tantangan global. (*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) Triwulan I-2025, yang menunjukkan optimisme tinggi dalam sektor perbankan.

Dengan melibatkan 96 bank yang menguasai 96,61% dari total aset bank umum, survei ini mengindikasikan perbankan tetap tangguh meski menghadapi ketidakpastian global.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) tercatat sebesar 66—menandakan perbankan berada dalam zona optimis. Optimisme ini didorong oleh stabilitas ekonomi domestik, prospek penurunan BI-Rate, serta momentum ekonomi seperti Bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi masyarakat dan pertumbuhan kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa meskipun kondisi ekonomi global masih penuh tantangan, perbankan Indonesia tetap percaya diri.

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) sebesar 53 mencerminkan keyakinan terhadap stabilitas domestik, sementara Indeks Persepsi Risiko (IPR) di angka 55 menunjukkan bahwa perbankan masih mampu mengelola risiko dengan baik.

Baca juga: OJK Siap Awasi Implementasi BPI Danantara, Pastikan Pengelolaan Bank BUMN Tetap Efisien dan Transparan

Baca juga: Luncurkan Aplikasi OSIDA PMDK, OJK Perkuat Pengawasan Pasar Modal dengan Big Data

“Kami melihat perbankan tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi nasional,” ujar Dian.

Survei ini juga menyoroti bahwa mayoritas bank memproyeksikan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pertumbuhan kredit di triwulan I-2025. Selain itu, risiko perbankan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas dinilai tetap terkendali.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat geopolitik dan potensi trade war, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil berkat kebijakan ekonomi pro-growth, inflasi yang terkendali, serta meningkatnya kepercayaan investor pasca tahun politik 2024. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik inisiatif pemerintah dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang bertujuan mendukung pengelolaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) secara lebih komprehensif.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat investasi dalam negeri dan perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Dian menyampaikan, pembentukan BPI Danantara merupakan hasil dari pengesahan Perubahan Ketiga Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, yang disahkan oleh DPR pada 4 Februari 2025.

BPI Danantara memiliki tugas utama untuk mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, energi, industri substitusi impor, dan digitalisasi.

Menurut Dian, keberadaan BPI Danantara bukanlah hal yang baru. Sovereign Wealth Funds (SWF) sudah diterapkan di banyak negara dengan sukses, seperti Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA).

Mereka mengelola dana investasi besar dalam berbagai instrumen keuangan, terutama pada sektor inovasi teknologi, energi terbarukan, dan rantai pasokan barang serta jasa strategis.

Optimalkan Pengelolaan Aset BUMN untuk Efisiensi dan Transparansi

Diharapkan dengan adanya BPI Danantara, pengelolaan aset negara dapat lebih optimal, mengintegrasikan pengelolaan kekayaan negara, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi perusahaan-perusahaan BUMN.

Hal ini diharapkan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar, termasuk BUMN sektor keuangan, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Ketiga bank ini wajib tunduk pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh UU P2SK, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan, termasuk menjaga pengelolaan Bank BUMN agar tetap good governance, prudent, serta mengedepankan praktik manajemen risiko yang memadai demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, ketiga bank BUMN yang terlibat juga merupakan perusahaan terbuka, di mana sebagian sahamnya dimiliki oleh investor selain pemerintah.

Oleh karena itu, bank-bank tersebut berkewajiban untuk terus berkinerja baik dan menjaga persepsi positif di mata investor.

Penerapan Prinsip Prudential Banking untuk Keberlanjutan Industri Perbankan

Peraturan terkait industri perbankan senantiasa berpegang pada prinsip prudential banking, yang sesuai dengan international best practices, mengingat Indonesia merupakan anggota G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Oleh karena itu, setiap aspek operasional bank, termasuk bank BUMN, harus mengikuti pedoman yang mengikat ini, serta menjaga integritas dan transparansi pengelolaannya, sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat peluncuran BPI Danantara.

Koordinasi OJK dengan Kementerian dan Lembaga Terkait

OJK juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta industri perbankan mengenai implikasi teknis pembentukan BPI Danantara.

Termasuk skema lebih lanjut tentang pengelolaan Bank BUMN oleh BPI Danantara, yang akan diatur melalui peraturan turunan.

Koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan Bank BUMN berjalan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Positif Bank BUMN

Pada tahun 2024, ketiga bank BUMN yang akan dikonsolidasikan oleh BPI Danantara menunjukkan kinerja positif.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, laba bersih, dan kredit yang mengalami kenaikan, dengan kualitas aset yang terjaga, permodalan yang kuat, serta likuiditas yang memadai.

Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kinerja ketiga bank BUMN ini diperkirakan akan terjaga dengan baik.

Fokus pada Fundamental yang Sehat pada 2025

Pada tahun 2025, Bank BUMN akan terus fokus mempertahankan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan.

Dengan strategi yang terarah, inovasi digital, serta pengelolaan risiko yang prudent, Bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan stabil meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik.

Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk memperkuat posisi sebagai pilar utama sektor perekonomian nasional.

Danantara Tidak Mempengaruhi Layanan Perbankan dan Keamanan Simpanan

Dian menegaskan bahwa, pembentukan BPI Danantara tidak akan memengaruhi kualitas operasional dan layanan perbankan, maupun keamanan simpanan masyarakat di bank BUMN.

Bank BUMN akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK mengimbau agar Bank BUMN terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pelayanan kepada nasabah untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

OJK juga akan terus memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar tetap selaras dengan tujuan dan maksud pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan sektor pasar modal dengan mengedepankan teknologi canggih dalam pengawasan dan analisis data.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah peluncuran aplikasi baru, OJK OSIDA PMDK, yang berfokus pada pemanfaatan Big Data Analytics Pasar Modal (BDA PM) guna mewujudkan pasar yang lebih teratur, efisien, dan aman bagi investor.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan bahwa aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dengan mengadopsi teknologi informasi

“OSIDA PMDK akan memperkaya alat pengawasan yang ada, memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, lebih komprehensif, dan lebih efisien,” ujarnya pada acara peluncuran di Kantor OJK Jakarta, Senin.

Baca juga: OJK Dorong Keuangan Syariah Lebih Inklusif lewat GERAK Syariah 2025

Baca juga: Pinjol Ilegal Dominasi Kasus Keuangan Ilegal, OJK Gencarkan Edukasi Masyarakat

Aplikasi OSIDA PMDK ini mendukung salah satu prioritas OJK, yaitu peningkatan kapasitas sektor jasa keuangan dan pengawasan berbasis teknologi.

Selain itu, aplikasi ini juga sejalan dengan “Destination Statement” OJK 2022–2027 yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi serta transparan.

Sejalan dengan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027, aplikasi ini adalah bagian dari penguatan infrastruktur pengawasan untuk melindungi investor, yang juga mencakup penguatan sektor pasar modal secara keseluruhan.

Tidak hanya berfokus pada pasar modal, OSIDA PMDK akan dikembangkan untuk dapat terintegrasi dengan sektor lain di OJK, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor teknologi finansial, termasuk aset digital dan kripto.

Ke depan, aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan data pasar modal, tetapi juga dapat mengakses dan berkolaborasi dengan data dari sektor lain yang berada di bawah pengawasan OJK.

Ia mengingatkan bahwa aplikasi ini harus digunakan secara bertanggung jawab oleh semua pihak, termasuk unit kerja di PMDK dan Self Regulatory Organization (SRO), serta menjaga integritas data yang dikumpulkan.

Peluncuran OSIDA PMDK juga diwarnai dengan fitur baru pada BDA PM yang sudah dilengkapi dengan modul Investor Profile dan PE Segmentation.

Fitur-fitur lanjutan yang direncanakan meliputi Market Manipulation Recognition, Analysis Market Driven, dan Investor Behaviour Analysis, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Pengembangan lebih lanjut juga mencakup identifikasi fraud, alert monitoring pada pasar primer, pasar ekuitas, serta likuiditas reksa dana. OJK juga berencana mengintegrasikan penggunaan teknologi canggih seperti machine learning dan AI untuk meningkatkan analisis pasar.

Selain itu, penggunaan Diagrammatic Graph Network Tools juga sedang dipertimbangkan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pengawasan pasar modal.

Peluncuran ini dihadiri oleh pimpinan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), KSEI, dan KPEI, yang turut mendukung inisiatif ini untuk memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih transparan dan efisien.(*)