JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik materi stand-up comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono terus menjadi sorotan publik setelah muncul laporan ke kepolisian dan aksi yang mengatasnamakan kelompok tertentu.

Menyikapi hal ini, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menegaskan bahwa mereka tidak terlibat secara resmi dalam pelaporan maupun demonstrasi terkait komedian tersebut.

Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, menekankan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengatasnamakan organisasi itu tidak memiliki mandat resmi.

“Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan sikap resmi Persyarikatan,” jelas Bachtiar, Jumat (9/1/2026).

Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah tetap menghormati kebebasan berekspresi dan proses hukum, namun menolak penggunaan nama organisasi secara tidak sah.

Sikap serupa disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, atau Gus Ulil, menegaskan tidak ada keterlibatan NU dalam laporan atau aksi terhadap Pandji.

Menurutnya, kelompok yang mengatasnamakan NU tidak termasuk dalam struktur resmi organisasi.

“Kalau representasi PBNU jelas tidak,” tegas Gus Ulil kepada NU Online, Kamis (8/1/2026). Ia juga menekankan pentingnya memahami konteks humor dalam karya komedi dan memperingatkan bahwa pelaporan terhadap komedian justru bisa membatasi ruang berekspresi.

“Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum. Humor adalah koentji,” tambahnya.

Kasus ini muncul setelah sebagian pihak menilai materi Mens Rea berpotensi mencemarkan nama baik organisasi kemasyarakatan tertentu.

Laporan tersebut sempat memicu demonstrasi dan perdebatan luas, termasuk di media sosial.

Dengan klarifikasi dari NU dan Muhammadiyah, publik diharapkan tidak salah memahami posisi resmi kedua organisasi.

Kedua lembaga menekankan pentingnya menjaga iklim demokrasi, menghormati kebebasan berekspresi, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang sehat, tanpa memanfaatkan nama organisasi besar secara tidak bertanggung jawab.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase krusial setelah Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, saling mengklaim kepemimpinan sah.

erselisihan ini menimbulkan kebingungan publik dan berpotensi memengaruhi stabilitas organisasi.

Gus Yahya menegaskan dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU berdasarkan keputusan muktamar yang berlaku selama lima tahun.

Ia menyebut belum menerima dokumen resmi pemberhentian, sehingga keputusan yang beredar dianggap tidak sesuai prosedur.

“Saya masih sah sebagai Ketum secara de jure dan de facto,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa penyelesaian konflik semestinya dilakukan melalui muktamar sebagai forum tertinggi organisasi.

Di sisi lain, Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, menilai Gus Yahya sudah tidak lagi menjabat sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

Keputusan itu diambil dalam rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, yang menilai sejumlah kebijakan dan kehadiran narasumber kontroversial dalam kaderisasi telah melanggar asas organisasi.

“Sejak keputusan itu keluar, seluruh wewenang eksekutif telah berada di bawah Rais Aam,” ujarnya.

Perbedaan klaim kepemimpinan membuat situasi PBNU tidak menentu.

Pihak Rais Aam menyatakan Syuriyah memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum jika dianggap melanggar nilai-nilai organisasi.

Namun, kubu Gus Yahya menegaskan bahwa muktamar adalah satu-satunya forum yang dapat menetapkan atau mencabut mandat ketum.

Dampak konflik ini terasa hingga pengurus wilayah (PWNU), sebagian di antaranya disebut telah mendukung keputusan Rais Aam.

Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan Nahdliyin terkait siapa yang memegang kepemimpinan sah, serta dapat mempengaruhi legitimasi PBNU dalam mengambil keputusan strategis di bidang keagamaan, sosial, maupun politik.

Para pengamat menilai konflik ini berpotensi menciptakan polarisasi dan fragmentasi internal bila tidak segera diselesaikan.

Gus Yahya telah mengajukan permintaan audiensi kepada Rais Aam, tetapi belum ada respons resmi.

Konflik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola PBNU dan prinsip tabayyun serta ishlah yang selama ini menjadi pedoman organisasi.

Penyelesaiannya dinilai krusial mengingat peran PBNU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID— Nahdlatul Ulama (NU) kembali diterpa gejolak internal setelah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 mendesak Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur atau diberhentikan dalam tiga hari.

Dari 53 anggota Syuriyah, sebanyak 37 hadir dan menyoroti dugaan pelanggaran nilai-nilai NU serta tata kelola keuangan organisasi.

Dalam rapat tersebut, Syuriyah menilai ada sejumlah persoalan serius, termasuk:

• Dugaan pelanggaran hukum syariah dan ketidaksesuaian dengan Anggaran Rumah Tangga NU.
• Isu tata kelola keuangan PBNU yang dinilai dapat membahayakan badan hukum organisasi.
• Undangan kepada akademisi yang dianggap terkait jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU).

Isu terakhir dinilai mencederai prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan memicu kekhawatiran di internal NU.

Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa masa jabatannya hasil Muktamar ke-34 NU berlaku lima tahun dan akan dijalankan penuh.

Ia juga mempertanyakan keaslian risalah rapat Syuriyah yang beredar, sembari menekankan penggunaan tanda tangan digital untuk memastikan keabsahan dokumen.

Di tengah tekanan Syuriyah PBNU, dukungan justru mengalir dari berbagai Pengurus Wilayah NU (PWNU) di seluruh Indonesia.

PWNU menolak desakan mundur dan berencana melakukan konsolidasi nasional untuk menyamakan pemahaman terkait polemik tersebut.

Sejumlah elemen NU angkat suara menanggapi krisis yang memanas ini.

Laskar Nahdliyin Yogyakarta menyatakan keprihatinan dan meminta Gus Yahya menyampaikan klarifikasi terbuka.

“Gus Yahya harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka atas kegaduhan di PBNU.”

Sementara Ketua PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla mengimbau warga NU tidak terseret opini media sosial.

“Reaksi publik tidak selalu mencerminkan realitas organisasi. Kritik adalah bagian normal dari dinamika NU.”

Gus Yahya juga menegaskan bahwa isu politik maupun kunjungan kader NU ke Israel adalah inisiatif pribadi, bukan representasi institusi PBNU.

Hingga kini, Gus Yahya tetap menjabat. Ia menyatakan bahwa Syuriyah harian tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum menurut AD/ART NU, sehingga desakan tersebut tidak sah.

Dalam pertemuan dengan seluruh Ketua PWNU se-Indonesia, Gus Yahya menerima dukungan penuh dan memberikan penjelasan menyeluruh.

Beberapa anggota Syuriyah bahkan disebut menyesali keputusan mendesaknya mundur karena merasa tidak memperoleh informasi secara lengkap.

Krisis ini mencerminkan ketegangan antara:

• Kepemimpinan pusat vs. otoritas Syuriyah,
• Aspirasi akar rumput vs. kebijakan elite,
• Modernisasi organisasi vs. nilai tradisional pesantren.

Pengamat menilai keberhasilan Gus Yahya mempertahankan posisinya ditopang oleh pemahaman mendalam terhadap struktur NU, dukungan solid dari PWNU, serta pendekatan musyawarah bersama para kiai.

Meski desakan pemberhentian mereda, dinamika internal NU belum sepenuhnya usai.

Situasi ini menjadi ujian besar bagi NU dalam menjaga persatuan, legitimasi, dan arah organisasi di tengah perbedaan pandangan internal.

Jika kamu ingin, saya bisa buatkan meta title, meta description SEO, thumbnail caption, atau versi berita yang lebih singkat untuk media sosial.(*)