ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan wilayah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat setempat.

Dalam agenda tersebut, Menhan menyaksikan proses pengerukan alur sungai serta pekerjaan teknis lain yang dilakukan di lapangan.

Normalisasi ini bertujuan mengurangi potensi banjir dan memperbaiki sistem drainase kawasan yang terdampak.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut bukan hanya respons darurat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

Pemerintah ingin memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek keselamatan warga hingga stabilitas kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.

“Pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi.

Fokus Keamanan dan Keberlanjutan Ekonomi

Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah juga menargetkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam hal keamanan lingkungan maupun penguatan kedaulatan ekonomi lokal.

Satgas Kuala sendiri berperan dalam pengerahan alat berat dan personel untuk mempercepat normalisasi sungai serta pemulihan kawasan terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan juga berdialog dengan prajurit dan petugas teknis guna memastikan kebutuhan operasional, termasuk logistik dan peralatan, terpenuhi dengan baik.

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan program pemulihan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis cukup berat.

Pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan agar pekerjaan di lapangan berjalan aman, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Program normalisasi sungai di Aceh Tamiang diharapkan mampu menekan risiko bencana di masa mendatang.

Selain meningkatkan keselamatan warga, proyek ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru melalui perbaikan akses dan stabilisasi lingkungan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan kawasan yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa sejumlah pihak swasta menunjukkan minat untuk membeli dan memanfaatkan lumpur sisa banjir yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera.

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan Presiden untuk meninjau penanganan pascabanjir sekaligus mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (2/1/2026).

Menurut Prabowo, laporan dari para gubernur menunjukkan adanya pihak swasta yang siap memanfaatkan lumpur akibat banjir bandang dan longsor

Lumpur menumpuk di berbagai lokasi, termasuk sungai, persawahan, dan permukiman, sehingga mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko banjir susulan.

“Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi, tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pemanfaatan lumpur tersebut.

Langkah ini dianggap dapat mempercepat pembersihan wilayah terdampak sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.

“Kalau ada swasta mau beli ya monggo, (keuntungannya) silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah. Ya kan? Wah, Gubernur-Bupati ada semangat kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita,” kata Prabowo.

Pemanfaatan lumpur, menurut Presiden, tidak hanya berfokus pada pengangkatan material dari sungai, tetapi juga dari area persawahan dan lokasi terdampak lainnya.

Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi penanganan pascabanjir tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

Prabowo juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur.

Penanganan kondisi ini dianggap krusial agar fungsi sungai kembali optimal dan risiko banjir di masa mendatang dapat ditekan.

“Jadi, saya kira ini bagus sekali. Jadi, silakan tolong ini didalami dan kita laksanakan. Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka (peluang), itu saya kira bagus sekali. Akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita,” ujarnya.

Pernyataan Presiden ini mendapat perhatian publik luas. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pragmatis untuk meringankan beban pemerintah dalam penanganan pascabanjir.

Meski pengamat mengingatkan agar pemanfaatan lumpur dilakukan dengan kajian teknis dan lingkungan yang memadai, mengingat potensi kandungan zat berbahaya.

Sementara itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melanjutkan upaya pemulihan pascabanjir di Sumatera, termasuk pembersihan lumpur, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, meninjau langsung kegiatan gotong royong warga di RT 51, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan ini fokus pada pembersihan drainase dan lingkungan sekitar rumah warga yang sebelumnya tersumbat sampah, memicu genangan air.

Diza menekankan pentingnya identifikasi titik rawan banjir dan penanganan secara partisipatif.

“Ada beberapa titik yang terkena genangan. Rumah warga banyak drainasenya tertutup sampah, sehingga kami arahkan untuk bergotong royong,” sebutnya.

“Kami juga memberikan penyuluhan soal kebersihan lingkungan masing-masing,” kata Diza.

Selain gotong royong, Diza meninjau pembangunan kolam retensi di kawasan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru.

Kolam retensi ini diharapkan dapat mengurangi potensi banjir di Kota Jambi hingga hampir 60 persen.

Proyek ini melibatkan pembebasan lahan warga dan milik pemerintah, dengan total 51 bidang lahan warga dan 85 bidang lahan milik Pemerintah Provinsi.

“Kami pastikan pembangunan kolam retensi berjalan lancar. Warga menyambut positif karena tujuannya untuk meminimalkan banjir. Dampak signifikan diperkirakan mulai terasa pada 2027,” ujar Diza.

Selain berfungsi menahan banjir, kolam retensi juga akan dimanfaatkan sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi kreatif, termasuk festival UMKM dan kegiatan masyarakat lainnya.

Diza menambahkan, pemerintah tetap fokus pada normalisasi drainase dan sungai sepanjang 43 kilometer, serta mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan kewaspadaan menghadapi musim hujan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Pemerintah Kota Jambi untuk mengurangi risiko banjir melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta peningkatan kesadaran lingkungan.(*)