JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Musim kemarau mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Di tengah potensi berkurangnya ketersediaan air, Perumda Tirta Mayang tidak hanya fokus mempertahankan layanan kepada pelanggan, tetapi juga menyiapkan skema bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.

Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Kota Jambi.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, S.T., mengatakan perusahaan telah menyiapkan dukungan distribusi air bersih apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya mengikuti Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Kering Kota Jambi Tahun 2026 di Lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis, 27 Agustus 2026.

Apel tersebut dipimpin Wali Kota Jambi Maulana dan melibatkan sejumlah unsur terkait sebagai bagian dari persiapan menghadapi dampak musim kemarau.

Arianto menegaskan, masyarakat yang terdampak kekurangan air dapat mengoordinasikan kebutuhan bantuan melalui perangkat pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Tirta Mayang menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat pelanggan Kota Jambi yang membutuhkan karena terdampak kekeringan. Bantuan dapat dikoordinasikan melalui camat, lurah dan RT setempat, maupun melalui Call Center 112 Pemkot Jambi atau nomor 0821-2121-9894,” ujar Arianto.

Pola tersebut membuat koordinasi bantuan dapat dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.

RT, kelurahan maupun kecamatan dapat menyampaikan kondisi warga yang membutuhkan sehingga distribusi air dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Bagi Tirta Mayang, mekanisme tersebut menjadi penting karena dampak kekeringan tidak selalu sama di setiap wilayah.

Persoalan kemarau tidak hanya menyangkut warga yang membutuhkan air tambahan.

Bagi perusahaan penyedia air minum, kondisi sumber air baku juga menjadi faktor krusial yang harus dipantau.

Tirta Mayang memastikan pemantauan terhadap sumber air baku terus dilakukan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator dalam menjaga proses produksi dan distribusi air kepada pelanggan.

“Kami terus melakukan langkah antisipasi untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat pelanggan. Kondisi sumber air baku terus kami pantau, termasuk kestabilan sistem pengolahan dan distribusi air kepada pelanggan,” kata Arianto.

Pemantauan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi sumber air apabila periode kering berlangsung lebih panjang.

Di saat yang sama, sistem pengolahan dan jaringan distribusi tetap dijaga agar pelayanan reguler kepada pelanggan dapat berlangsung.

Tirta Mayang juga membuka jalur bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Warga dapat menyampaikan kebutuhan melalui RT, lurah atau camat.

Selain jalur pemerintahan di tingkat wilayah, laporan juga dapat disampaikan melalui Call Center 112 Pemkot Jambi atau nomor layanan Tirta Mayang 0821-2121-9894.

Arianto menekankan kecepatan informasi menjadi salah satu kunci dalam penanganan kondisi kekurangan air.

“Yang paling penting adalah laporan dari masyarakat bisa segera diterima dan dikoordinasikan. Dengan begitu, bantuan dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Artinya, distribusi bantuan tidak semata menunggu kondisi memburuk, tetapi dapat dipetakan berdasarkan laporan dan kebutuhan warga.

Di luar penyiapan bantuan, masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ketersediaan air ketika kondisi lingkungan semakin kering.

Sementara itu, Tirta Mayang akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan unsur terkait untuk memantau perkembangan kondisi selama masa siaga.

“Kami terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi agar pelayanan air bersih tetap terjaga. Kalau ada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan air bersih, silakan segera berkoordinasi melalui jalur yang sudah disiapkan,” ujar Arianto.

Kesiapan Tirta Mayang menunjukkan bahwa menghadapi kemarau bukan hanya soal memastikan air tetap mengalir melalui jaringan perpipaan.

Ketika ada wilayah yang mengalami kekurangan, kecepatan mendeteksi kebutuhan dan mengirimkan bantuan menjadi bagian penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Karena itu, koordinasi dari tingkat RT hingga pemerintah kota menjadi salah satu jalur yang diandalkan untuk memastikan warga yang terdampak kekeringan tidak luput dari penanganan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menyiapkan layanan pengaduan darurat Call Center Bahagia 112 selama 24 jam sebagai langkah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering tahun 2026.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat, mulai dari kebakaran, kekeringan, hingga kejadian bencana lainnya yang membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

Juru Bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan kesiapsiagaan layanan 112 menjadi bagian dari langkah antisipasi yang diperintahkan Wali Kota Jambi Dr. H. Maulana, M.K.M. melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2026 tentang kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

“Call Center Bahagia 112 tetap disiapkan sebagai jalur cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat.

Layanan ini dapat diakses selama 24 jam dan bebas pulsa,” ujar Saleh Ridha.

Menurutnya, meningkatnya risiko kebakaran dan kekeringan selama musim kemarau harus diimbangi dengan kecepatan informasi dari masyarakat.

Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pemerintah dapat melakukan penanganan.

“Kecepatan laporan sangat menentukan dalam penanganan kejadian darurat. Karena itu masyarakat tidak perlu menunggu kondisi menjadi lebih besar, segera laporkan apabila melihat potensi bahaya,” katanya.

Selain mengoptimalkan layanan 112, Pemkot Jambi juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Satpol PP, Perumdam Tirta Mayang, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan diminta menyiapkan personel serta sarana pendukung sesuai tugas masing-masing.

Dalam surat edaran tersebut, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas umum.

Pemkot Jambi menegaskan larangan melakukan pembakaran sampah, lahan, kebun, maupun aktivitas lain yang dapat memicu munculnya titik api.

“Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar,” kata Saleh.

Selain ancaman kebakaran, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih serta menjaga sumber air yang tersedia selama musim kemarau.

Para camat dan lurah juga diperintahkan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan bencana serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi darurat.

Pemerintah Kota Jambi berharap keberadaan Call Center Bahagia 112 dapat menjadi penghubung cepat antara masyarakat dan pemerintah dalam memberikan respons terhadap berbagai kejadian.

“Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak ragu menggunakan layanan 112 ketika membutuhkan bantuan darurat,” pungkas Saleh.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Muaro Jambi mulai menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 392 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.

Jumlah itu menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pihak, terutama menjelang periode puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan semakin besar, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.

Muaro Jambi Jadi Salah Satu Wilayah Rawan Karhutla

Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat risiko karhutla harus menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

“Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, dari total 1.790 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Data tersebut menunjukkan Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan karhutla.

BMKG Ingatkan Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Menurut BMKG, peningkatan hotspot tidak selalu berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

Namun, keberadaan titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang harus segera diantisipasi.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” kata Ibnu.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat, atau petugas terkait.

Pemkab Muaro Jambi Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

Menghadapi ancaman musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kabut asap yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, BMKG mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Kabupaten Muaro Jambi dapat terhindar dari bencana karhutla.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau, Polda Jambi menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dan Pengendalian Massa, Rabu (22/4/2026).

Apel yang berlangsung di lapangan Polresta Jambi ini dipimpin langsung oleh Krisno H. Siregar sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Abdullah Sani, jajaran pimpinan Polda Jambi, serta unsur Forkopimda dan berbagai stakeholder terkait, seperti BPBD, Basarnas, TNI, Kejaksaan, hingga Binda.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengantisipasi ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Ia mengingatkan, berdasarkan prakiraan BMKG, potensi kebakaran hutan dan lahan diprediksi mengalami peningkatan mulai Mei hingga September.

Oleh karena itu, seluruh personel diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta respons cepat terhadap munculnya titik panas (hotspot).

Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan upaya pencegahan sejak dini, agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas.

Kapolda juga menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi turut memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, hingga kondisi sosial dan ekonomi.

Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, ia optimistis sinergi antarinstansi mampu menjadi kunci utama dalam penanganan karhutla secara efektif dan profesional.

Rangkaian apel berlangsung tertib, mulai dari penghormatan pasukan, pemeriksaan personel, penyampaian amanat, hingga doa bersama.

Sementara itu, melalui keterangan resmi, Kabid Humas Polda Jambi Erlan Munaji menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana.

Ia menambahkan, Polda Jambi akan terus mengedepankan langkah preventif dan edukatif kepada masyarakat guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari dampak karhutla yang lebih luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau lebih awal dari biasanya.

Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengatakan dirinya bersama Gubernur Jambi telah mengikuti rapat koordinasi nasional kesiapsiagaan karhutla di Jakarta yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup serta melibatkan BMKG.

Dari hasil rapat tersebut, Provinsi Jambi masuk dalam enam daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.

Bahkan, awal musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada awal Mei 2026, lebih cepat dari pola normal sebelumnya.

“Biasanya kemarau terjadi di pertengahan tahun, tetapi tahun ini diperkirakan sudah mulai lebih awal sekitar bulan Mei,” ujar Bachyuni.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Jambi langsung melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa.

Beberapa daerah yang menjadi perhatian utama meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Bungo.

Sementara itu, wilayah seperti Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci tetap masuk dalam pemantauan meskipun tingkat kerawanannya relatif lebih rendah.

Selain pemetaan, BPBD Jambi juga mendorong percepatan penetapan status siaga karhutla di daerah. Jika dua kabupaten lebih dulu menetapkan status siaga, maka provinsi akan mengikuti langkah serupa.

“Dengan status siaga, kita bisa lebih cepat mengajukan dukungan ke BNPB, termasuk operasi modifikasi cuaca jika diperlukan,” jelasnya.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, BPBD Jambi telah menyiapkan 62 pos siaga karhutla yang tersebar di wilayah rawan.

Pos ini akan diisi tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur masyarakat.

Tim tersebut bertugas melakukan patroli rutin, deteksi dini titik api, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Bachyuni juga menegaskan bahwa potensi karhutla tahun ini cukup tinggi akibat kombinasi musim kemarau lebih panjang, curah hujan rendah, dan meningkatnya suhu udara.

Selain itu, empat kabupaten didorong untuk segera meningkatkan status siaga, yakni Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun yang memiliki wilayah gambut luas dan rawan terbakar.

“Lahan gambut sangat rentan saat kering. Karena itu pembasahan harus dilakukan sejak dini agar tidak mudah terbakar,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi munculnya fenomena El Nino di Provinsi Jambi pada pertengahan tahun 2026.

Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi cuaca, terutama saat memasuki musim kemarau, meski hingga saat ini iklim masih tergolong normal.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono, menjelaskan bahwa hingga Maret–April 2026, wilayah Jambi masih dalam musim hujan sehingga potensi dampak El Nino relatif aman.

Namun, memasuki awal musim kemarau pada Mei hingga awal Juni 2026, risiko kemunculan El Nino mulai meningkat.

“ENSO saat ini masih netral, tapi diprediksi menuju El Nino pertengahan tahun. Periode Maret–April masih musim hujan, jadi kondisi El Nino aman,” ujarnya.

BMKG memproyeksikan awal musim kemarau di Jambi mulai dasarian kedua Mei hingga dasarian pertama Juni 2026.

Beberapa wilayah diperkirakan mulai mengalami pengurangan curah hujan.

Mengantisipasi hal ini, BMKG mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan sisa musim hujan untuk menjaga ketersediaan air, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca.

“Periode Maret–April tepat untuk memanen air atau melaksanakan modifikasi cuaca, sehingga saat akhir Mei hingga Juni, persediaan air tetap terjaga,” kata Ibnu.

BMKG juga merekomendasikan penetapan status siaga bencana hidrologi kering paling lambat Mei 2026, dengan minimal dua wilayah sebagai dasar penetapan di tingkat provinsi.

Analisis BMKG menunjukkan empat wilayah berisiko tinggi munculnya titik panas mulai Juni 2026, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Sarolangun, dan wilayah lain yang berpotensi meluas hingga Juli–September 2026.

Hingga 30 Maret 2026, BMKG mencatat 676 titik panas di Provinsi Jambi, dengan konsentrasi tertinggi di Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun.

Menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2026, BMKG mengimbau semua pihak meningkatkan kewaspadaan.

Fenomena El Nino kuat atau ekstrem berpotensi meningkatkan suhu, memicu kekeringan, dan memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Fenomena El Nino ekstrem ini menjadi perhatian utama karena dampaknya lebih besar dibanding kondisi normal, terutama terhadap suhu, kekeringan, dan risiko kebakaran hutan dan lahan,” tutup Ibnu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan berakhir pada Februari–Maret 2026, sebelum memasuki musim kemarau mulai April.

Peralihan ini diperkirakan terutama terjadi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa fase akhir musim hujan masih akan terasa di awal tahun meski intensitasnya mulai menurun.

“Kalau di daerah yang dimaksud Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu berakhir kira-kira nanti di sekitar Februari sampai Maret,” ujar Faisal, Rabu (28/1/2026), seusai rapat bersama Komisi V DPR.

Setelah itu, Indonesia akan memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang hingga September.

Meski demikian, hujan lokal tetap bisa terjadi akibat dinamika atmosfer regional.

BMKG juga menyoroti kondisi iklim global, terutama fenomena La Nina, yang kini diprediksi melemah hingga Maret.

“Setelah Maret, kondisi atmosfer cenderung netral tanpa dominasi El Nino maupun La Nina,” tambah Faisal.

Prediksi musim ini menjadi acuan penting bagi berbagai sektor, mulai dari pertanian, pengelolaan air, energi, hingga transportasi.

Pemerintah daerah diimbau menyesuaikan perencanaan berbasis prakiraan cuaca agar risiko kekeringan dan gangguan produksi dapat diantisipasi lebih awal.

Masyarakat diharapkan tetap memantau update prakiraan BMKG untuk mengantisipasi perubahan cuaca secara lokal.(*)