JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik internal yang sempat mencuat di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya memasuki babak baru.

Jajaran pimpinan tertinggi NU mencapai kesepakatan islah dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan tersebut mempertemukan Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Sejumlah sesepuh ulama, mustasyar, serta pengasuh pesantren turut hadir sebagai penengah dalam forum yang bertujuan meredakan ketegangan internal PBNU.

Ketegangan sebelumnya muncul akibat perbedaan pandangan terkait tata kelola organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan PBNU.

Situasi tersebut memicu dinamika hingga ke tingkat pengurus wilayah dan cabang di berbagai daerah.

Usai pertemuan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa seluruh pihak sepakat menempuh jalan konstitusional melalui penyelenggaraan muktamar.

“Berkat bimbingan para sesepuh ulama dan mustasyar, hari ini kami sepakat sepenuhnya bahwa Muktamar akan diselenggarakan secara normal dan legitimate, dipimpin oleh KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam dan saya sebagai Ketua Umum,” ujar Yahya.

Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan digelar sesuai mekanisme organisasi yang sah.

Forum tertinggi NU itu diharapkan menjadi ruang demokratis dan bermartabat untuk menyelesaikan dinamika internal secara menyeluruh.

Pertemuan di Pesantren Lirboyo dinilai memiliki makna penting, mengingat pesantren tersebut memiliki posisi historis dan simbolik dalam tradisi keilmuan NU.

Para sesepuh yang hadir menekankan pentingnya menjaga persatuan jam’iyah serta menghindari konflik terbuka yang berlarut-larut.

Sejumlah Pengurus Cabang NU (PCNU) di daerah menyatakan kesiapan mengikuti hasil islah dan mendukung penuh pelaksanaan Muktamar ke-35.

Mereka berharap muktamar dapat mengakhiri polemik dan mengembalikan fokus organisasi pada pelayanan keumatan, kebangsaan, serta penguatan peran NU di tengah masyarakat.

Dengan tercapainya islah ini, PBNU kini memasuki fase konsolidasi organisasi.

Seluruh jajaran menunggu penetapan teknis waktu dan tempat Muktamar ke-35 sebagai penyelesaian final atas dinamika internal yang sempat terjadi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID— Nahdlatul Ulama (NU) kembali diterpa gejolak internal setelah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 mendesak Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur atau diberhentikan dalam tiga hari.

Dari 53 anggota Syuriyah, sebanyak 37 hadir dan menyoroti dugaan pelanggaran nilai-nilai NU serta tata kelola keuangan organisasi.

Dalam rapat tersebut, Syuriyah menilai ada sejumlah persoalan serius, termasuk:

• Dugaan pelanggaran hukum syariah dan ketidaksesuaian dengan Anggaran Rumah Tangga NU.
• Isu tata kelola keuangan PBNU yang dinilai dapat membahayakan badan hukum organisasi.
• Undangan kepada akademisi yang dianggap terkait jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU).

Isu terakhir dinilai mencederai prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan memicu kekhawatiran di internal NU.

Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa masa jabatannya hasil Muktamar ke-34 NU berlaku lima tahun dan akan dijalankan penuh.

Ia juga mempertanyakan keaslian risalah rapat Syuriyah yang beredar, sembari menekankan penggunaan tanda tangan digital untuk memastikan keabsahan dokumen.

Di tengah tekanan Syuriyah PBNU, dukungan justru mengalir dari berbagai Pengurus Wilayah NU (PWNU) di seluruh Indonesia.

PWNU menolak desakan mundur dan berencana melakukan konsolidasi nasional untuk menyamakan pemahaman terkait polemik tersebut.

Sejumlah elemen NU angkat suara menanggapi krisis yang memanas ini.

Laskar Nahdliyin Yogyakarta menyatakan keprihatinan dan meminta Gus Yahya menyampaikan klarifikasi terbuka.

“Gus Yahya harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka atas kegaduhan di PBNU.”

Sementara Ketua PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla mengimbau warga NU tidak terseret opini media sosial.

“Reaksi publik tidak selalu mencerminkan realitas organisasi. Kritik adalah bagian normal dari dinamika NU.”

Gus Yahya juga menegaskan bahwa isu politik maupun kunjungan kader NU ke Israel adalah inisiatif pribadi, bukan representasi institusi PBNU.

Hingga kini, Gus Yahya tetap menjabat. Ia menyatakan bahwa Syuriyah harian tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum menurut AD/ART NU, sehingga desakan tersebut tidak sah.

Dalam pertemuan dengan seluruh Ketua PWNU se-Indonesia, Gus Yahya menerima dukungan penuh dan memberikan penjelasan menyeluruh.

Beberapa anggota Syuriyah bahkan disebut menyesali keputusan mendesaknya mundur karena merasa tidak memperoleh informasi secara lengkap.

Krisis ini mencerminkan ketegangan antara:

• Kepemimpinan pusat vs. otoritas Syuriyah,
• Aspirasi akar rumput vs. kebijakan elite,
• Modernisasi organisasi vs. nilai tradisional pesantren.

Pengamat menilai keberhasilan Gus Yahya mempertahankan posisinya ditopang oleh pemahaman mendalam terhadap struktur NU, dukungan solid dari PWNU, serta pendekatan musyawarah bersama para kiai.

Meski desakan pemberhentian mereda, dinamika internal NU belum sepenuhnya usai.

Situasi ini menjadi ujian besar bagi NU dalam menjaga persatuan, legitimasi, dan arah organisasi di tengah perbedaan pandangan internal.

Jika kamu ingin, saya bisa buatkan meta title, meta description SEO, thumbnail caption, atau versi berita yang lebih singkat untuk media sosial.(*)