JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mulai diarahkan melalui penguatan regulasi.

DPRD Provinsi Jambi kini menindaklanjuti usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur larangan penanaman kelapa sawit di lahan bekas terbakar.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, mengatakan surat usulan pembentukan Raperda tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk diproses lebih lanjut.

“Suratnya sudah masuk dan sudah saya teruskan ke Bapemperda. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di sana,” ujar Hafiz di Jambi, Selasa.

Menurut Hafiz, usulan regulasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama dengan membatasi pemanfaatan lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran untuk penanaman kelapa sawit.

Gagasan tersebut berasal dari Bupati Muaro Jambi yang ingin menutup kemungkinan pembakaran lahan dimanfaatkan sebagai cara untuk membuka kawasan perkebunan baru.

Melalui aturan tersebut, lahan yang terbakar diharapkan tidak langsung dialihkan menjadi areal penanaman sawit.

Kebijakan ini juga diharapkan memberikan efek pencegahan terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Hafiz menilai gagasan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat legislatif.

Adapun jadwal pembahasan Raperda nantinya akan ditentukan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jambi.

“Saya kira gagasan dari salah satu bupati di Jambi itu sangat baik, setiap lahan yang terbakar, kalau bisa dibuatkan aturan untuk tidak ditanami sawit terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak ada lagi peluang pihak tertentu untuk membakar lahan,” katanya.

Dukungan terhadap rencana pembentukan regulasi tersebut sebelumnya juga disampaikan Gubernur Jambi Al Haris.

Ia menyatakan pemerintah provinsi mendukung agar usulan Raperda segera dibahas sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kebakaran lahan.

“Kita mendukung itu (perda) secepatnya dibahas,” kata Al Haris.

Dengan masuknya usulan tersebut ke Bapemperda, pembentukan regulasi pencegahan karhutla di Jambi kini memasuki tahap tindak lanjut di DPRD.

Pembahasan selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk merumuskan ketentuan yang jelas, termasuk mengenai cakupan lahan, mekanisme pengawasan, serta penerapan larangan penanaman sawit pada area bekas kebakaran.

Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian karhutla sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mendapat tambahan dukungan anggaran sebesar Rp30 miliar dari pemerintah pusat.

Dana tersebut dialokasikan melalui penyesuaian APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2026.

Tambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan sekaligus mempercepat penanganan kebakaran yang berpotensi mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, mengungkapkan adanya penambahan dana tersebut setelah memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Jambi 2026.

“Kami mendapat laporan dari badan anggaran, ada tambahan anggaran Rp30 miliar untuk penanganan karhutla,” kata Hafiz di Jambi, Jumat 11 September 2026.

Dengan adanya tambahan dana tersebut, Hafiz meminta Pemerintah Provinsi Jambi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman.

Pencegahan serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan juga harus menjadi perhatian serius.

Ia menegaskan, tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penindakan hukum, termasuk apabila pelanggaran melibatkan perusahaan maupun pihak yang memiliki pengaruh tertentu.

“Kami selalu mengedepankan dan menyuarakan, baik di forum resmi maupun secara lisan langsung kepada aparat penegak hukum, siapapun perusahaannya dan siapapun di belakangnya, itu tidak ada kompromi (ditindak),” tegasnya.

Hafiz juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya merusak kawasan hutan dan lingkungan, tetapi dapat memicu pencemaran udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Karena itu, ia menilai penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.

Terlebih, kondisi musim kemarau berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa Satgas Karhutla telah memperkuat berbagai langkah penanganan, mulai dari pemadaman melalui jalur darat hingga operasi udara menggunakan waterbombing.

Selain penanganan langsung di lokasi kebakaran, pemerintah daerah juga mengoptimalkan langkah pencegahan melalui teknologi modifikasi cuaca.

Penguatan personel turut dilakukan untuk meningkatkan kecepatan respons terhadap titik-titik kebakaran.

Menurut Al Haris, jumlah personel Satgas Karhutla Jambi kini bertambah dari sebelumnya 5.900 orang menjadi 7.000 orang.

“Satgas karhutla Jambi telah melakukan penambahan personel dari sebelumnya 5.900 orang menjadi 7.000 personel,” kata gubernur.

Dengan tambahan anggaran Rp30 miliar dan peningkatan kekuatan personel, penanganan karhutla di Jambi diharapkan semakin optimal.

Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.

Kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui kerja nyata untuk kemajuan bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz, di Kota Jambi, Sabtu 15 Agustus 2026.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai pengingat bahwa perjuangan membangun Indonesia masih terus berlangsung.

Menurut Hafiz, tanggung jawab menjaga kemerdekaan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh warga negara.

Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan generasi penerus agar mampu menjaga persatuan sekaligus membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

“Perjuangan tidak boleh berhenti di sini. Selagi jiwa dikandung badan, setiap warga negara harus tetap semangat menggelorakan dan mengisi kemerdekaan, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu merawat bangsa ini agar semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Di sisi lain, Hafiz juga menanggapi berbagai pandangan masyarakat yang mempertanyakan kinerja pemerintah maupun lembaga legislatif.

Ia menyebut DPRD bersama pemerintah daerah terus menjalankan tugas dan merumuskan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ia memahami bahwa dalam proses pengambilan kebijakan, perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak terhindarkan.

Setiap keputusan dapat memunculkan beragam tanggapan, baik yang mendukung maupun yang memberikan kritik.

Meski demikian, menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Hafiz juga mengakui bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan masih memiliki keterbatasan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk tetap menjaga optimisme dan turut mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

“Jika kinerja kami dirasa masih ada kekurangan, kami menyadari adanya keterbatasan. Oleh karena itu, kami berharap seluruh masyarakat Provinsi Jambi terus optimis. Kami yakin setiap individu yang diberikan amanah pasti memiliki keinginan kuat untuk memajukan daerah dan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga memperkuat kesadaran bersama bahwa kemajuan daerah dan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan semangat persatuan, kepedulian, dan optimisme, cita-cita mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera diharapkan dapat terus diperjuangkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, disebut-sebut menjadi kandidat kuat Ketua DPW PAN Provinsi Jambi periode 2025–2030.

Namanya masuk dalam daftar lima formatur yang telah diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP PAN) menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang dijadwalkan pada 26 April 2025 mendatang.

Kelima nama formatur tersebut yakni:

• Al Haris (Gubernur Jambi)

• Maulana (Wali Kota Jambi)

• Muhammad Hafiz (Ketua DPRD Provinsi Jambi)

• Bambang Bayu Suseno (Bupati Muaro Jambi)

• Madian (Ketua Bappilu DPW PAN Jambi)

Sumber internal menyebut, nama-nama tersebut telah dikirim ke DPP PAN sebelum jadwal Muswil.

Selanjutnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) akan memilih satu nama untuk ditunjuk sebagai Ketua Formatur, yang kemudian otomatis akan menjabat sebagai Ketua DPW PAN Jambi periode lima tahun ke depan.

Posisi Ketua DPW PAN Jambi saat ini dipegang oleh H. Bakri, yang dipromosikan menjadi Ketua Badan Sosial DPP PAN.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN dalam acara halal bihalal partai beberapa waktu lalu.

Dengan beralihnya posisi H. Bakri ke tingkat pusat, peluang Al Haris untuk menduduki pucuk kepemimpinan DPW PAN Jambi semakin menguat, mengingat posisinya sebagai kepala daerah sekaligus tokoh politik berpengaruh di Jambi.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, saat dikonfirmasi menyatakan siap mengikuti apapun keputusan partai.

“Sesuai arahan Ketum, PAN Jambi harus semakin besar. Sebagai kader, kami siap membesarkan partai,” ujarnya diplomatis.

Ia juga menegaskan, keputusan Ketua Umum pasti telah mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan partai ke depan.

“Yang penting, target politik PAN bisa tercapai. Saat ini ada delapan kepala daerah yang merupakan kader PAN. Ini kekuatan besar,” tambahnya.

Sementara itu, Madian Saswadi yang juga masuk dalam daftar formatur, memilih untuk tidak berspekulasi.

“Saya belum tahu siapa saja formatur yang dipilih. Yang pasti, Ketum yang akan menentukan satu nama untuk menjadi Ketua Formatur,” ujarnya singkat.(*)