Sidak Pasar Talang Banjar, Wali Kota Jambi Pastikan Harga Bapok Stabil Jelang Idul Fitri

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), terutama Idul Fitri 2026, dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi pangan pada Senin (9/3/2026).

Sidak dilakukan di Pasar Talang Banjar serta gudang penyimpanan bahan pangan yang berada di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah.

Dalam kegiatan ini turut hadir unsur Forkopimda Kota Jambi, perwakilan Bulog, Badan POM, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah melakukan pengecekan langsung, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pokok penting seperti beras SPHP dan minyak goreng Minyak Kita masih mencukupi.

Harga komoditas tersebut juga terpantau tetap stabil dan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan di lapangan, stok bahan pokok masih tersedia dan harga juga masih sesuai dengan HET,” ujar Maulana.

Meski demikian, pemerintah mencatat adanya kenaikan pada harga beras premium yang saat ini meningkat sekitar 11 persen di pasaran Kota Jambi.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga tersebut, Pemkot Jambi menyiapkan program bantuan cadangan pangan kepada masyarakat guna membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli warga.

Melalui program ini, setiap kepala keluarga akan menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang diperuntukkan untuk kebutuhan selama dua bulan.

“Jumlah penerima bantuan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribu kepala keluarga di Kota Jambi,” jelasnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga menyoroti ketersediaan gula yang mulai terbatas di pasaran.

Hal ini menjadi perhatian karena kebutuhan gula biasanya meningkat menjelang perayaan Idul Fitri.

Menurut Maulana, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk memastikan pasokan gula tetap aman.

“Kami sudah melakukan pengecekan ke Bulog dan stok gula sebenarnya masih tersedia. Namun kami juga akan mengusulkan melalui Satgas Pangan agar distribusinya semakin lancar,” katanya.

Saat ini, ketersediaan gula di Kota Jambi tercatat sekitar 30 ribu ton. Pemerintah juga mendorong para produsen agar meningkatkan suplai untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Lebaran.

Dengan kondisi pasokan bahan pokok yang relatif aman, Pemkot Jambi mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

“Harapan kami masyarakat tetap berbelanja secara wajar sehingga stabilitas harga di pasar tetap terjaga,” pungkas Maulana.(*)




Stok Pangan Nasional Aman, Pemerintah Wanti-wanti Penimbunan Jelang Nataru

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepastian ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode libur akhir tahun.

Mentan Amran menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk saat momentum hari besar keagamaan.

Ia menyebut stok pangan strategis, khususnya beras dan minyak goreng, berada pada level yang sangat aman.

“Nilai kebersamaan, kepedulian, dan persatuan menjadi semangat kita dalam menjaga pangan nasional. Negara harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk pada perayaan Natal,” kata dia.

“Kita produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok kita aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi,” ujar Amran dalam keterangan resminya.

Menurut Amran, jumlah stok beras tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga hingga melewati puncak konsumsi akhir tahun.

Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas strategis lain seperti minyak goreng, gula, daging ayam, telur, dan bawang dalam kondisi terkendali.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan harga dan distribusi pangan di lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung ke pasar tradisional dan modern.

Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga bahan pokok masih berada sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencoba memainkan harga menjelang Nataru.

Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penimbunan serta kenaikan harga yang tidak wajar.

Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tenang, dan kondusif tanpa tekanan lonjakan harga bahan pokok.

Pemerintah berharap stabilitas pangan yang terjaga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung suasana positif selama libur akhir tahun.(*)




Pemkab Bungo Gelar Pasar Murah Jelang Idul Fitri Tekan Harga Pangan

Foto suasana operasi pasar murah Pemkab Bungo yang dipadati warga menjelang Idul Fitri 1446 H.

MUARA BUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mengadakan operasi pasar murah selama dua hari untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini digelar di Gedung Darma Wanita Muara Bungo pada Kamis (20/3/2025) dan disambut dengan antusias oleh warga yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih ekonomis.

Upaya Pemerintah Stabilkan Harga Pangan
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bungo, Yudi Prawira, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga pasar sekaligus memberikan akses bahan pangan murah bagi masyarakat.

“Operasi pasar murah ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujar Yudi Prawira.

Sinergi Berbagai Pihak
Pelaksanaan operasi pasar murah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo, TP-PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta Dharma Wanita Persatuan (DWP). Selain itu, program ini turut didukung oleh Perum Bulog Bungo, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo, bekerja sama dengan sejumlah distributor lokal.

Baca juga:  Fokus di PSU Kabupaten Bungo, Bakri Sebut PAN Siap Berjuang!

Baca juga:  Longsor Ancam Akses Dusun Tapiandanto Bungo, Jalan Tinggal 1 Meter!

Berbagai bahan pokok dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, di antaranya:

  • Beras SPHP: Rp60.000/5 kg
  • Minyak goreng Minyakita: Rp15.000/liter
  • Mi instan dan Pop Mie: Rp15.000/paket
  • Telur ayam ras: Rp46.000/karpet
  • Ikan gurami: Rp55.000/kg
  • Ayam potong: Rp32.000/ekor

Warga Antusias Sambut Operasi Pasar Murah
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi operasi pasar sejak pagi. Salah satu warga, Siti (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini.

“Harga sembako sekarang tinggi, jadi dengan adanya pasar murah ini, kami bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus mengadakan operasi pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, guna menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. (*)




Tiga Perusahaan Diduga Sunat Isi Minyakita, Bareskrim Lakukan Penyelidikan

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki dugaan pengurangan isi minyak goreng Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran pada label kemasannya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian volume minyak dalam kemasan yang seharusnya berisi 1 liter.

“Hasil pengukuran terhadap tiga merek Minyakita yang diproduksi oleh tiga perusahaan berbeda menunjukkan volume minyak tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Dalam label tertulis 1 liter, tetapi setelah diukur, isi sebenarnya hanya berkisar antara 700 hingga 900 mililiter,” jelas Helfi kepada awak media, Minggu (9/3/2025).

Bareskrim pun telah mengidentifikasi tiga perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran ini. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, serta PT Tunas Agro Indolestari di Tangerang, yang memproduksi Minyakita dalam kemasan pouch berukuran 2 liter.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bareskrim segera mengambil langkah hukum dengan menyita barang bukti serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kami telah mengamankan produk Minyakita yang diduga mengalami penyusutan isi dan akan mendalami kasus ini lebih lanjut,” tambah Helfi.

Baca juga:  Pinjol Ilegal Dominasi Kasus Keuangan Ilegal, OJK Gencarkan Edukasi Masyarakat

Baca juga:  Vonis Budi Said Diperberat Jadi 16 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Triliun

Sebelumnya, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, juga menemukan indikasi pelanggaran serupa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025). Dalam sidak tersebut, Amran mendapati bahwa beberapa kemasan Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter hanya memiliki volume sekitar 750 hingga 800 mililiter.

“Ini adalah pelanggaran serius yang merugikan masyarakat. Kami akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku kecurangan ini,” tegas Amran dalam pernyataan resminya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama menjelang bulan Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng meningkat. Pihak berwenang berjanji akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran ini demi melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.