BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Usai libur panjang Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Merangin langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah unit pelayanan publik, Rabu (25/03).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh A. Khafidh. Dalam kunjungan ke beberapa instansi, Wabup masih menemukan sejumlah ASN yang belum hadir tepat waktu, bahkan ada yang terlambat masuk kerja.

Uniknya, dalam setiap lokasi yang dikunjungi, Wabup menemukan fenomena yang disebut sebagai “juru penyelamat”, yakni ASN yang hadir dan berusaha menutupi ketidakhadiran rekan kerja lainnya.

Saat melakukan pengecekan, Wabup sempat mempertanyakan keberadaan ASN yang belum hadir.

Jawaban dari petugas menyebutkan bahwa sebagian masih dalam perjalanan, sementara yang lain sedang keluar untuk keperluan tertentu.

Namun, tak lama kemudian, salah satu ASN yang dimaksud akhirnya datang dan langsung menghadap Wabup, memicu suasana cair hingga diwarnai tawa bersama jajaran pejabat yang hadir.

“Ibuk baru datang ya?,” tanya Wabup.

“Iya pak,” jawab ASN.

Sontak Wabup A. Khafidh beserta Kepala OPD pun tertawa.

“Nah ini, selalu ada juru penyelamat. Tadi katanya sudah masuk terus ngisi minyak. Ternyata memang belum datang. Terlambat buk ya?,” tanya Wabup dijawab dengan anggukan sembari tersipu malu.

Dalam sidak tersebut, Wabup didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKPSDMD, Kepala Dinas Kesehatan, serta perwakilan Inspektorat.

Mereka mengunjungi lima unit pelayanan, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani, beberapa puskesmas, Dinas Dukcapil, hingga PDAM Tirta Merangin.

Menurut Wabup, sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, administrasi, dan layanan air bersih.

Ia menegaskan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN sudah cukup baik, dan pelayanan publik mulai kembali berjalan normal pasca libur panjang.

Sementara itu, Kepala BKPSDMD menjelaskan bahwa sistem kerja ASN saat ini dibagi antara Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) berdasarkan penugasan dari masing-masing instansi.

“Bagi yang WFO tapi tidak hadir, nanti akan ada teguran dari Kepala Dinas masing-masing yang kemudian disampaikan kepada BKPSDMD,” singkatnya.

ASN yang seharusnya WFO namun tidak hadir akan dikenakan teguran melalui atasan langsung sebelum ditindaklanjuti ke BKPSDMD sebagai bagian dari penegakan disiplin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa di Rumah Dinas Bupati Merangin saat digelarnya open house dalam rangka Halal Bihalal Idulfitri, Sabtu (21/03/2026).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati M. Syukur, bersama Wakil Bupati A. Khafidh, Sekda Zulhifni, Ketua DPRD Rivaldi, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat.

Dalam sambutannya, M. Syukur menyampaikan pesan yang menyentuh terkait etika kepemimpinan dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.

Ia bahkan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para kepala OPD, terutama yang usianya lebih senior.

“Mungkin ada yang umurnya lebih tua daripada saya, gara-gara saya marahin, saya minta maaf. Saya marah itu karena posisi jabatan Bupati,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa sikap tegas yang selama ini ditunjukkan bukan dilandasi emosi pribadi, melainkan demi mendorong percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, kemajuan Merangin hanya bisa dicapai melalui kerja kolektif dan mengesampingkan ego sektoral.

“Tidak ada kebencian. Semua demi agar pembangunan berjalan cepat dan kita punya rasa memiliki terhadap daerah ini,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga memberikan pesan khusus kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendekati masa purna tugas. Ia mengingatkan agar masa akhir pengabdian diisi dengan kinerja terbaik, bukan justru menurunkan semangat kerja.

“Yang mau pensiun, berikan kenangan yang indah berupa prestasi. Jangan malah jadi malas,” tegasnya.

Menutup sambutannya, M. Syukur mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur setelah menjalani ibadah Ramadan, sekaligus menjadikan momentum Idulfitri untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dalam pemerintahan.

“Hari ini hari yang membahagiakan. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi simbol eratnya hubungan antara pimpinan daerah, jajaran pemerintahan, dan masyarakat dalam membangun Merangin yang lebih harmonis dan maju.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Pangkalan Jambu, selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana ibadah, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya.

Semua prasarana penting tersebut terletak di seberang kampung, dipisahkan oleh sungai selebar sekitar 20 meter.

Saat ini, satu-satunya akses yang ada hanyalah jembatan gantung yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Kondisi ini menyulitkan warga terutama dalam mengangkut barang dan bahan material untuk pembangunan.

“Sejak lama kami berharap ada jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Dengan begitu, jarak kami ke sarana ibadah dan pendidikan lebih dekat dan transportasi lebih mudah,” ujar Abdullah, warga setempat.

Aspirasi warga tersebut langsung direspons Bupati Merangin H. M. Syukur saat melakukan Safari Ramadhan 1447 H di Masjid Baiturrahman Desa Tanjung Mudo, Selasa malam (10/3/2026).

“Masalah jembatan ini memang penting. Saya tidak bisa janji 100 persen sekarang, tapi percayalah jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat akan segera kita bangun,” kata Bupati H. M. Syukur, disambut tepuk tangan gembira warga.

Bupati menegaskan, jika jembatan tidak dibangun, warga akan terus mengalami kesulitan akses ke sarana penting.

Selain itu, jembatan ini juga akan berfungsi sebagai “urat nadi” perekonomian desa, mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga.

Pembangunan jembatan roda empat di Desa Tanjung Mudo ini diharapkan dapat mempercepat akses pendidikan, ibadah, layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin menyatakan komitmennya dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman non-penjara bagi pelaku tindak pidana ringan.

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Merangin, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo, serta sejumlah aparat penegak hukum di Aula Lapas Kelas II B Bangko, Rabu (11/3/2026).

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku pada Januari 2026, yang salah satunya mengatur pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun.

Acara penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar, Kepala Bapas Muara Bungo Mat Burki, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah, Ketua Pengadilan Negeri Bangko Acep Sopian Sauri, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Yusmanelly.

Turut hadir pula perwakilan Kodim 0420/Sarko serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Dalam sambutannya, Bupati Merangin M. Syukur menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik kebijakan pidana kerja sosial yang dinilai sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih humanis.

Menurutnya, Pemkab Merangin akan menyiapkan berbagai fasilitas umum dan sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial bagi para terpidana.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, hingga taman kota.

“Pemerintah daerah sebagai penyedia infrastruktur akan menentukan fasilitas umum yang layak sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial,” ujar M. Syukur.

Ia menjelaskan bahwa para klien pemasyarakatan nantinya akan menjalani kegiatan kerja sosial dengan durasi antara 8 hingga 240 jam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah, camat, hingga kepala desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, sosialisasi perlu dilakukan secara luas agar masyarakat memahami bahwa sistem hukum saat ini semakin mengedepankan pendekatan yang lebih humanis.

Pidana kerja sosial sendiri bertujuan untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana ringan tanpa harus memisahkan mereka sepenuhnya dari lingkungan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan bahwa pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada para terpidana untuk memperbaiki diri.

“Kita harus memberikan mereka kesempatan untuk berubah dan kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab di masyarakat,” ujarnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Muara Bungo melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jajanan berbuka puasa di Pasar Bedug Bangko, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan keamanan pangan bagi masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin M. Syukur yang diwakili Plt Asisten II Setda Merangin, Siahaan, turut mendampingi Kepala BPOM Muara Bungo, Pernanda Sapryanoki, bersama tim gabungan dari sejumlah instansi terkait.

Beberapa instansi yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Satpol PP, Polres Merangin, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tim gabungan mengambil sebanyak 22 sampel makanan yang paling diminati pengunjung, mulai dari gorengan, es cendol, hingga berbagai kudapan berbahan dasar mie.

Pengujian sampel tersebut dilakukan langsung di lokasi menggunakan mobil laboratorium keliling milik BPOM.

Kepala BPOM Muara Bungo Pernanda Sapryanoki menjelaskan bahwa seluruh sampel makanan tersebut telah menjalani uji cepat atau rapid test untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya.

Empat zat yang menjadi fokus pengujian antara lain boraks, formalin, serta pewarna tekstil berbahaya seperti Rhodamin B dan Methanyl Yellow.

“Sebanyak 22 jenis takjil telah kami lakukan pengujian dengan metode rapid test. Hasilnya seluruh sampel dinyatakan negatif dari kandungan bahan berbahaya,” jelas Pernanda.

Meski hasilnya aman, ia tetap mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan secara mandiri.

Menurutnya, hasil pengujian ini menjadi indikasi bahwa takjil yang dijual di wilayah Kabupaten Merangin secara umum aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Sementara itu, Plt Asisten II Setda Merangin Siahaan menyampaikan apresiasi kepada BPOM atas langkah proaktif dalam menjaga keamanan pangan masyarakat selama Ramadan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan makanan yang beredar di masyarakat tetap aman hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami mewakili Bupati Merangin mengucapkan terima kasih kepada BPOM. Kehadiran berbagai instansi hari ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di Pasar Bedug Bangko saja. Pemerintah daerah bersama BPOM akan terus melakukan pengawasan secara berkala mengingat tingginya aktivitas konsumsi masyarakat selama Ramadan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H. M. Syukur dan Wakil Bupati H. A. Khafidh terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi.

Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemkab Merangin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hendri Widodo yang mengikuti rapat dari Ruang MPC Bappeda Merangin.

Hendri Widodo mengatakan, kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan tren yang cukup positif.

Hal ini terlihat dari data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu pertama Maret 2026 yang tercatat minus 2,8 persen.

“Penurunan IPH sebesar 2,8 persen ini merupakan sinyal positif bagi daya beli masyarakat. Namun demikian, kita tetap harus mewaspadai fluktuasi harga pada komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi oleh musim,” ujar Hendri.

Rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara rutin di tingkat nasional tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memantau pergerakan harga kebutuhan pokok serta merumuskan langkah intervensi yang tepat.

Turut mendampingi Staf Ahli dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Merangin, di antaranya Kepala Bappeda Zainal Abidin, Kadis Peternakan dan Perkebunan Daryanto, serta Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Mujibur Rahman.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari BPBD Merangin Totok, Kabag Sumber Daya Alam Khaidir, perwakilan Kejaksaan Negeri Merangin Tessa Aprilia, serta Kepala Bulog Hamdan.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin Daryanto menjelaskan bahwa data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan perkembangan ekonomi daerah yang cukup baik.

Menurutnya, nilai IPH minus 2,8 persen menunjukkan adanya penurunan harga atau deflasi dibandingkan rata-rata harga pada Februari 2026.

“Angka ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan harga sekitar 2,8 persen dibandingkan rata-rata harga bulan sebelumnya,” kata Daryanto.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menandakan pasokan komoditas pangan di pasar lokal mulai stabil.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komoditas yang memiliki pergerakan harga paling dinamis.

Tiga komoditas utama yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut yakni cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Dari ketiga komoditas tersebut, fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan tercatat pada cabai rawit.

Hendri Widodo menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan terus menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi.

Di antaranya melalui operasi pasar murah, inspeksi pasar dan distributor, serta memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan kelancaran distribusi pangan.

Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga diminta untuk terus memantau luas tanam dan masa panen petani lokal.

Langkah ini dinilai penting guna memastikan ketersediaan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah tetap terjaga, sehingga potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan optimismenya dalam mempercepat pembangunan daerah melalui visi “Merangin Baru 2030”.

Hal tersebut disampaikan dalam acara buka puasa bersama tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Merangin yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Minggu (8/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Kausari, Sekretaris Daerah Zulhifni, serta Kepala Dinas Kominfo Ahmad Khoirudin.

Pada kesempatan itu, M. Syukur memaparkan evaluasi satu tahun masa kepemimpinannya sekaligus perkembangan sejumlah program prioritas untuk tahun anggaran 2025–2026.

M. Syukur mengakui bahwa pemerintahannya baru berjalan sekitar satu tahun sejak dilantik pada Februari 2025.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah, pihaknya tetap berupaya menjalankan berbagai program strategis untuk memenuhi harapan masyarakat.

“Kami terus berusaha menjalankan visi dan misi Merangin Baru 2025–2030. Beberapa program prioritas seperti bantuan untuk pesantren minimal Rp100 juta per lembaga, program beasiswa, hingga bantuan perlengkapan sekolah tetap kami jalankan secara bertahap,” ujarnya.

Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petugas keagamaan melalui bantuan untuk pegawai syara’ yang bertugas di masjid-masjid di Kabupaten Merangin.

Dalam bidang pendidikan, Pemkab Merangin juga menjalankan program penguatan kemampuan bahasa asing bagi pelajar.

Saat ini, sebanyak 50 tenaga pengajar telah direkrut dan akan disebarkan ke sejumlah kecamatan.

Sementara itu, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus pembangunan daerah.

Bupati menyebutkan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan pembangunan jalan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada tahun 2024 pembangunan jalan hanya mencapai sekitar 8,7 kilometer, maka pada tahun 2025 pemerintah daerah berhasil melakukan pengaspalan dan pengerasan jalan sepanjang lebih dari 18 kilometer melalui anggaran APBD.

Selain itu, Kabupaten Merangin juga mendapatkan tambahan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) sebesar Rp30 miliar untuk pembangunan satu ruas jalan.

“Alhamdulillah kita juga mendapatkan dana Inpres sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan jalan. Kami berharap ke depan dukungan dana pusat bisa diperluas, termasuk untuk mendukung akses jalan produksi perkebunan sawit,” jelasnya.

Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah mulai memfokuskan program pada penataan wajah kota serta penertiban praktik pungutan liar (pungli).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke lokasi yang lebih tertata.

Menurut Bupati, langkah ini tidak hanya menciptakan ketertiban kota, tetapi juga berdampak positif terhadap pendapatan para pedagang.

“Sekarang masyarakat bisa melihat perubahan. Trotoar sudah lebih tertata, kawasan Pasar Bawah dan pedagang buah juga sudah lebih rapi. Setelah Lebaran nanti, Pasar Lereng akan mulai dioptimalkan sepenuhnya,” katanya.

Di akhir sambutannya, M. Syukur juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali berbagai aset milik pemerintah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengoperasikan kembali sejumlah toko milik pemerintah daerah dalam waktu dekat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, menyantuni sedikitnya 77 anak yatim berusia di bawah 15 tahun di sela kegiatan Pesantren Kilat jenjang SD dalam rangka Gebyar Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Masjid Raya Istiqomah, Pasar Bawah Bangko, Senin (2/3/2026), dan menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan.

Santunan yang diberikan tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga dukungan moril bagi anak-anak yatim agar tetap semangat menjalani pendidikan dan ibadah di bulan penuh berkah.

Dalam sambutannya, M. Syukur menekankan pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda.

Ia juga menitipkan pesan khusus kepada Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Merangin (BKMT) agar memperluas jangkauan kegiatan keagamaan hingga ke tingkat kecamatan.

“Saya berharap BKMT bisa ekspansi ke kecamatan-kecamatan untuk menghidupkan pengajian. Jangan hanya terpusat di kota, tetapi harus ada kegiatan rutin minimal sebulan sekali di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan pengajian di tingkat kecamatan dan desa sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi antara pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

“Selain pengajian, ini juga menjadi sarana menjaga hubungan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan maupun desa,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Asisten I Sukoso, Kabag Kesra Agus Salim Idris, Camat Bangko Eduar, Ketua DWP Kabupaten Merangin Sri Rezeki, Ketua BAZNAS Merangin Marzuki Yahya, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Merangin berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan syiar Islam semakin mengakar di tengah masyarakat selama Ramadan 1447 H.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang MPC Bappeda Merangin, Selasa (27/1).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, percepatan realisasi belanja daerah, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah untuk program tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Sekda Zulhifni didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagkop) Merangin Andrei, Plt Kadis Nakbun Daryanto, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan OPD lainnya.

Hasil rakor menunjukkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu keempat Januari 2026 berada di angka -4,44, yang berarti secara umum harga-harga di pasar Merangin turun 4,44 persen dibanding bulan Desember 2025.

Meski demikian, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat penurunan pasokan.

Cabai Merah, Bawang Merah, dan Daging Ayam Ras tercatat mengalami fluktuasi harga tertinggi pada minggu ini.

“Dampak dari menurunnya pasokan Cabai Merah, Bawang Merah, dan Daging Ayam Ras di sejumlah pasar, menyebabkan harga komoditas tersebut mengalami kenaikan,” jelas Sekda Zulhifni.

Plt Kadis Nakbun Merangin Daryanto menambahkan bahwa Cabai Merah menjadi komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi, sedangkan komoditas lain tetap stabil dan terkendali.

Rakor ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memastikan inflasi terkendali, harga kebutuhan pokok stabil, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, mengajukan program pemberdayaan warga Suku Anak Dalam (SAD) kepada Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT).

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja (Kunker) Kemensos di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1), kepada Direktur PKAT, I Ketut Supena.

Bupati mengusulkan agar 15 Tumenggung SAD di Kabupaten Merangin difasilitasi budidaya ikan sistem keramba di kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas.

Program ini ditujukan untuk menarik warga SAD keluar dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan memberi sumber ekonomi yang berkelanjutan.

“Baru-baru ini, warga SAD sempat dimanfaatkan untuk menjadi penjaga keamanan di lokasi PETI. Dengan pendekatan persuasif, mereka akhirnya keluar dari aktivitas ilegal. Dam Betuk memiliki potensi besar untuk perikanan, jadi setiap Tumenggung akan memiliki perwakilan keramba di sana,” jelas M. Syukur.

Bupati menekankan pentingnya pola pendampingan spesifik bagi warga SAD. Bantuan diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan modal kerja dan sarana produksi yang dikelola dengan pengawasan dinas terkait.

Hasil dari keramba akan dibeli kembali untuk menjaga perputaran ekonomi di kelompok Tumenggung.

Menurut Bupati, warga SAD adalah pencinta alam yang patuh hukum adat, namun modernisasi membuat mereka mulai mengenal nilai uang.

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif mata pencaharian ramah lingkungan agar tetap menjaga identitas budaya.

“Pendekatan kami tidak kaku. Kami ingin mereka hidup sejahtera berdampingan dengan masyarakat luas tanpa kehilangan identitas dan budaya asli mereka,” tambah Bupati M Syukur.

Melalui program ini, Pemkab Merangin berharap Kemensos memberikan dukungan penuh, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli pendamping.

Sehingga ekosistem ekonomi di Dam Betuk mampu mensejahterakan 15 kelompok Tumenggung SAD secara berkelanjutan.(*)