JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan konservasi gajah Sumatera hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat mengunjungi sejumlah kawasan hutan di Provinsi Jambi, Senin 28 September 2026.

Didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Raja Juli meninjau kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo serta hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Bungo.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga menyoroti penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Berbak yang menghadapi tantangan karakteristik lahan gambut.

Kunjungan diawali dari kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo.

Raja Juli dan Al Haris melihat langsung aktivitas perawatan satwa, termasuk penyediaan pakan dan kegiatan edukasi konservasi.

Al Haris mengapresiasi petugas yang selama ini merawat gajah di kawasan tersebut.

Mulai dari menyiapkan pakan hingga melakukan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian dari kegiatan konservasi.

“Teman-teman di Tebo khususnya di kawasan konservasi gajah luar biasa merawat gajah-gajah kita, mulai dari nanam rumput untuk makanan gajah, merawatnya dan sebagainya, bahkan juga ada edukasi-edukasi di situ,” ujar Al Haris.

Namun, persoalan konservasi tidak berhenti pada perawatan satwa. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait konflik gajah dengan aktivitas warga.

Warga mengeluhkan keberadaan populasi gajah yang dinilai terus bertambah dan mulai memasuki atau mengganggu lahan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan pengelolaan konservasi gajah Sumatera di Jambi, ketika upaya melindungi satwa harus berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah.

Dari Tebo, rombongan kemudian bergerak ke Kabupaten Bungo untuk melihat pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah Lubuk Larangan, tradisi masyarakat dalam menjaga kawasan sungai sekaligus mengatur pemanfaatannya secara bersama.

Al Haris menyebut, praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga hutan dan ekosistem sungai.

“Pak Menteri tadi melihat bagaimana warga masyarakat menjaga hutan, menjaga sungai Lubuk Larangan sehingga ini contoh luar biasa. Ke depan kami akan mengajukan desa-desa yang rawan untuk dijadikan hutan desa,” kata Al Haris.

Rencana pengembangan hutan desa tersebut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan yang rentan terhadap kerusakan sekaligus memberikan ruang pengelolaan berbasis komunitas.

Selain konservasi gajah dan hutan desa, penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Berbak turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.

Raja Juli mengatakan tim gabungan telah dikerahkan untuk melakukan penyekatan api dan operasi water bombing.

Proses pendinginan juga terus dilakukan untuk mencegah api kembali menyala.

“Tim sudah ke sana, sudah mulai menyekat api, WB juga jalan terus, sudah mulai proses pendinginan,” ujar Raja Juli.

Menurutnya, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Api yang terlihat padam di permukaan belum sepenuhnya menjamin kebakaran selesai.

Di lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memunculkan api sehingga proses pendinginan membutuhkan waktu.

“Ini lahan gambut, bisa saja nanti padam apinya besok muncul lagi. Kesulitannya memang luar biasa luas belantaranya,” katanya.

Luas dan sulitnya akses menuju titik kebakaran juga menjadi persoalan tersendiri. Raja Juli mengatakan upaya memasukkan peralatan ke lokasi sempat terkendala kondisi kawasan.

Karena itu, jalur sungai turut dipertimbangkan sebagai akses untuk mendukung operasi penanganan kebakaran.

Kunjungan Menteri Kehutanan ke Jambi tersebut memperlihatkan sejumlah tantangan pengelolaan hutan yang saling berkaitan, mulai dari menjaga habitat satwa liar, mengurangi konflik dengan masyarakat, memperkuat peran warga dalam menjaga hutan hingga menangani kebakaran di kawasan gambut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dampak kabut asap mulai terasa hingga ke sektor kesehatan masyarakat Kota Jambi.

Dalam sepekan terakhir, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dilaporkan meningkat dari rata-rata 1.300 kasus menjadi sekitar 1.900 kasus.

Kondisi tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana dalam rapat koordinasi bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Manggala Agni Jambi, Selasa 25 Agustus 2026.

Rakor tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus dampaknya terhadap wilayah yang berada di sekitar titik kebakaran, termasuk Kota Jambi.

Di tengah peningkatan gangguan kesehatan dan memburuknya kualitas udara, pemerintah pusat langsung merespons dengan menyiapkan bantuan 5.000 masker untuk masyarakat Kota Jambi.

“Sehingga langsung mendapat respons dari BNPB, dibantu 5 ribu masker. Jika sampai, langsung kami distribusikan,” kata Maulana.

Maulana menjelaskan, persoalan yang dihadapi Kota Jambi tidak hanya berasal dari kebakaran yang terjadi di dalam wilayah perkotaan.

Asap dari sejumlah daerah sekitar ikut terbawa hingga ke Kota Jambi.

Beberapa wilayah yang disebut antara lain Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, hingga wilayah di provinsi tetangga.

Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas daerah.

Kota Jambi sebagai kawasan perkotaan turut menerima dampak meskipun sumber kebakaran berada di wilayah lain.

“Saya juga sudah sampaikan ke Pak Menteri bahwa Kota Jambi sebagian besar daerah terdampak akibat kebakaran di wilayah sekitar seperti Muaro Jambi, Tanjab Timur dan provinsi tetangga,” ujar Maulana.

Sebelum mengikuti rakor dengan Menteri Kehutanan, Pemkot Jambi telah menggelar rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dari koordinasi tersebut, pemerintah menetapkan status siaga sebagai langkah menghadapi kondisi karhutla dan kabut asap.

Status tersebut menjadi sinyal bahwa seluruh unsur terkait diminta meningkatkan kesiapan dan tidak menunggu kondisi memburuk untuk bertindak.

“Alhamdulillah kami juga sudah rakor bersama unsur Forkopimda Kota Jambi. Dari hasil rakor tersebut kita tetapkan status siaga, artinya semua komponen harus siaga terus mengantisipasi kondisi yang ada saat ini,” kata Maulana.

Karhutla dan kondisi cuaca juga membuat kebutuhan air menjadi perhatian pemerintah.

Pemkot Jambi mengajukan bantuan dua mobil tangki untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat.

Menurut Maulana, bantuan tersebut diperlukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Kami mengajukan dua mobil tangki mengantar kebutuhan air, juga akan segera dibantu. Agar distribusi air bisa merata,” ujarnya.

Dengan demikian, respons pemerintah tidak hanya diarahkan pada persoalan asap dan kesehatan, tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat yang berpotensi ikut terdampak kondisi lingkungan.

Peningkatan kasus ISPA membuat kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi perhatian berikutnya.

Pemkot Jambi memastikan dukungan oksigen tetap diarahkan ke puskesmas dan rumah sakit.

kesehatan juga diminta berada dalam kondisi siap apabila jumlah warga yang membutuhkan penanganan meningkat.

“Bantuan oksigen masih terfokus di puskesmas maupun rumah sakit, silakan datang jika membutuhkan. Kita sudah bilang ke pelayanan kesehatan untuk standby,” tutur Maulana.

Ia meminta masyarakat tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gangguan kesehatan yang cukup berat setelah terpapar asap.

Khusus warga yang mengalami serangan asma berat, Maulana meminta segera mendatangi instalasi gawat darurat (UGD).

“Kalau ada yang asma berat, datang ke UGD. Yang terdampak akibat asap itu gratis,” tegasnya.

Kabut Asap Kini Bukan Sekadar Masalah Lingkungan

Lonjakan kasus ISPA menjadi salah satu indikator bahwa dampak kabut asap mulai masuk lebih jauh ke persoalan kesehatan publik.

Karena itu, Pemkot Jambi bersama unsur terkait akan terus memantau perkembangan karhutla, kualitas udara, serta kondisi kesehatan masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, status siaga yang ditetapkan bukan sekadar formalitas.

Kesiapan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh instansi dapat bergerak cepat jika kualitas udara semakin buruk atau dampak kesehatan terus meningkat.

Rakor bersama Menteri Kehutanan pun menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan karhutla yang dampaknya telah dirasakan hingga pusat Kota Jambi.

Di saat yang sama, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan dan tetap mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kualitas udara serta langkah penanganan yang dikeluarkan pemerintah.(*)