MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID — Puluhan siswa SD Negeri 23/VIII Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah rekaman video. Para siswa secara bersama-sama menyampaikan bahwa hingga Rabu 16 September 2026, mereka mengaku belum menerima Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam video itu, para siswa tampak mengenakan seragam batik merah. Mereka berkumpul di dalam ruang kelas dan menyampaikan pernyataan secara serentak.

“Dengan hormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami seluruh siswa-siswi SD Negeri 23 Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sampai saat ini kami belum menikmati dan menerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari program Presiden,” ujar para siswa dalam video tersebut.

Pesan itu menjadi bentuk harapan agar distribusi program MBG dapat menjangkau sekolah mereka yang berada di wilayah Desa Tuo Ilir.

Para siswa berharap akses terhadap program tersebut dapat diberikan secara merata sehingga mereka juga memperoleh manfaat program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

Persoalan yang dihadapi SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir tidak berhenti pada belum diterimanya MBG.

Kondisi fisik, siswa disebut harus memindahkan kursi ke bagian ruang yang tidak terken sekolah juga menjadi perhatian.

Sejumlah bagian bangunan sekolah disebut mengalami kerusakan, terutama pada atap dan plafon ruang kelas.

Kerusakan paling parah dilaporkan terjadi pada ruang kelas III hingga kelas VI. Empat ruang kelas tersebut disebut mengalami kebocoran ketika hujan turun.

Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas belajar. Saat hujan deras, siswa disebut harus memindahkan kursi ke bagian ruang yang tidak terkena tetesan air agar kegiatan belajar tetap berlangsung.

Material plafon yang mengalami kerusakan juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak sekolah.

Pasalnya, bagian plafon yang sudah lapuk dinilai berpotensi membahayakan siswa maupun guru apabila mengalami keruntuhan.

Di tengah kondisi tersebut, para guru berupaya melakukan perbaikan secara mandiri dengan menggunakan material yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya sementara agar kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berjalan sembari menunggu penanganan dari pemerintah.

Pihak sekolah disebut telah berulang kali mengusulkan perbaikan bangunan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo melalui pengajuan proposal.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak sekolah, hingga kini usulan perbaikan tersebut belum terealisasi program MBG dapat menjangkau sekolah mereka.

Di sisi lain, fasilitas ruang belajar juga membutuhkan penanganan agar kegiatan pendidikan.

Kondisi SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir tersebut memperlihatkan dua persoalan yang kini menjadi perhatian sekolah, yakni akses terhadap program MBG dan kondisi sarana pendidikan.

Di satu sisi, para siswa berharap program MBG dapat menjangkau sekolah mereka.

Di sisi lain, fasilitas ruang belajar juga membutuhkan penanganan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Pihak sekolah berharap Pemerintah Kabupaten Tebo dapat melihat langsung kondisi bangunan SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir dan memberikan penanganan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.

Mereka juga berharap persoalan distribusi MBG di sekolah tersebut dapat segera mendapat perhatian dari pihak terkait.

Bagi para siswa, pesan yang disampaikan melalui video tersebut bukan hanya mengenai makanan gratis.

Mereka juga sedang menyampaikan harapan agar akses terhadap program pemerintah dan fasilitas pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh siswa di wilayah pelosok Kabupaten Tebo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 55 persen dari target pemerintah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi yang akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Selain Makan Bergizi Gratis (MBG), DJPb Jambi juga melakukan pemantauan terhadap Program Sekolah Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

DJPb Jambi Monitor Tiga Program Prioritas Nasional

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan pihaknya mendapat tugas khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiga program prioritas nasional di daerah.

Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Saat ini kami di Ditjen Perbendaharaan juga diberikan tugas untuk melakukan semacam monitoring dan evaluasi terhadap beberapa proyek prioritas nasional,” sebutnya.

“Terutama terkait dengan MBG, kemudian juga Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan juga Sekolah Rakyat,” katanya.

Capaian MBG di Jambi Baru 55 Persen

Berdasarkan data Kanwil DJPb Provinsi Jambi, saat ini terdapat 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari jumlah tersebut:

• 195 SPPG telah beroperasi.
• 39 SPPG siap beroperasi.

Sementara itu, target pemerintah untuk Provinsi Jambi mencapai 424 SPPG.

Dengan capaian tersebut, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jambi baru mencapai sekitar 55 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, angka tersebut masih dapat berubah karena mengikuti pembaruan data pada sistem pemerintah.

Hasil Evaluasi Akan Dilaporkan ke Pemerintah Pusat

Tunas mengatakan, dalam waktu dekat DJPb Jambi akan melakukan survei ke sejumlah kabupaten dan kota guna melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di daerah.

“Hasilnya nanti akan menjadi bahan diskusi di level pusat untuk melihat perjalanan program prioritas nasional sampai sejauh ini dan apakah kemudian akan ada penyempurnaan atau tindakan lain,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat Sudah Berjalan

Selain MBG, DJPb juga memantau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi.

Saat ini, program tersebut telah berjalan di dua lokasi, yakni:

• Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 5 Kota Jambi
• Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melayani jenjang SMP dan SMA.

Anggaran Masih Dipantau dari Pusat

Tunas menjelaskan, hingga kini besaran anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum dapat dipastikan di tingkat daerah.

Hal itu karena proses penyaluran anggaran ketiga program tersebut tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Jambi, melainkan melalui KPPN Jakarta V sehingga realisasi anggarannya masih dipantau secara terpusat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ditreskrimum Polda Jambi terus mendalami laporan dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan yayasan pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi.

Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari tiga orang yang memiliki keterkaitan dengan yayasan yang disebut dalam laporan tersebut.

Ketiga pihak yang telah dimintai klarifikasi diketahui adalah Novilyan Dewi, Ipda Purwanto, serta seorang anggota keluarga yang namanya tercantum dalam salah satu yayasan yang berkaitan dengan pengelolaan dapur MBG di Jambi.

Meski pemeriksaan telah dilakukan, kepolisian menegaskan proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan.

Karena itu, belum ada kesimpulan maupun penetapan pihak tertentu sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, mengatakan penyidik masih mengumpulkan berbagai keterangan, dokumen, serta informasi pendukung guna mengungkap secara jelas duduk perkara yang dilaporkan masyarakat.

“Masih dalam proses penyelidikan. Kita tunggu hasil kerja penyidik. Nanti jika seluruh rangkaian proses sudah selesai, tentu akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” ujar Erlan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah agenda pemeriksaan dan pendalaman yang harus dilakukan sebelum penyidik mengambil kesimpulan terkait laporan yang diterima.

Erlan juga meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Kita percayakan kepada penyidik yang menangani perkara ini. Semua akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Laporan dugaan pemalsuan dokumen tersebut diketahui telah diterima Ditreskrimum Polda Jambi sejak 25 Maret 2026.

Pelapor disebut berasal dari sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Jambi.

Dalam proses penyelidikan, penyidik kini tidak hanya memeriksa saksi-saksi, tetapi juga menelaah sejumlah dokumen administrasi dan legalitas yayasan yang berkaitan dengan program tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa yayasan yang namanya muncul dalam proses pendalaman penyidik.

Di antaranya Yayasan Nusantara Pangan Sejahtera yang tercatat atas nama Purwanto, kemudian Yayasan Nuansa Mitra Sejati yang tercatat atas nama Novilyan Dewi, serta Yayasan Mitra Pangan Global yang disebut tercatat atas nama salah satu anggota keluarganya.

Penyidik juga dikabarkan tengah menelusuri keterkaitan antar yayasan tersebut, termasuk aspek legalitas, dokumen pendirian, hingga peran masing-masing pihak dalam pengelolaan program yang dilaporkan.

Meski sejumlah nama telah dimintai keterangan, Polda Jambi menegaskan bahwa seluruh pihak yang diperiksa saat ini masih berstatus sebagai pihak yang dimintai klarifikasi dalam tahap penyelidikan.

Kepolisian juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan selama proses hukum berlangsung.

“Setiap laporan yang masuk akan kami tangani secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang cukup. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena itu, mari menunggu hasil penyelidikan yang sedang dilakukan,” kata Erlan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional.

Namun demikian, hingga saat ini penyidik masih fokus pada pengumpulan fakta dan verifikasi dokumen sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Perkembangan lebih lanjut dari perkara tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta alat bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik selama proses penyelidikan berlangsung.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mulai memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Al Haris dalam rapat konsolidasi pelaksanaan MBG yang turut dihadiri Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, jajaran pemerintah daerah, serta para pengelola dan relawan program.

Hingga saat ini, implementasi MBG di Jambi menunjukkan perkembangan pesat.

Sebanyak 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk, terdiri dari 173 unit yang sudah beroperasi dan 32 unit siap dijalankan.

Selain itu, ratusan unit lainnya masih dalam tahap persiapan.

Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang mengalami kekurangan gizi.

Namun, manfaatnya meluas hingga ke sektor ekonomi.

Menurut Al Haris, keberadaan MBG telah membuka pasar baru bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.

Produk pangan yang sebelumnya banyak dijual ke luar daerah kini lebih terserap di dalam wilayah Jambi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produksi pangan, terutama beras.

Saat ini, Jambi baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan beras secara mandiri, sementara produksi telur ayam sudah mencukupi kebutuhan lokal.

Sementara itu, Sony Sanjaya mengungkapkan bahwa program MBG di Jambi telah menjangkau sekitar 446 ribu penerima manfaat dengan melibatkan 545 pemasok dalam rantai distribusi.

Setiap hari, perputaran anggaran program ini mencapai Rp7,2 miliar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari honor ribuan tenaga kerja, biaya operasional, hingga pembelian bahan pangan lokal seperti beras, ayam, telur, sayur, dan buah.

“Seluruh dana berputar di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Ini langsung menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

BGN juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam rantai pasok untuk mencegah penyimpangan.

Satgas di tingkat daerah diminta memastikan bahan pangan benar-benar berasal dari produksi lokal.

Selain itu, pemerintah mengingatkan bahwa prioritas utama program ini adalah kelompok rentan, khususnya dalam 1.000 hari pertama kehidupan, sebelum diperluas ke peserta didik secara umum.

Untuk menjaga kualitas layanan, BGN akan segera menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi.

Melalui sistem ini, penerima manfaat dapat memberikan penilaian terhadap kualitas makanan, ketepatan distribusi, hingga standar operasional yang diterapkan.

Sekretaris Daerah Jambi, Sudirman, menyebut rapat konsolidasi ini sebagai momentum penting untuk evaluasi dan peningkatan kinerja seluruh pihak.

Pemprov Jambi juga terus mendorong penguatan rantai pasok melalui berbagai inovasi seperti urban farming, rooftop gardening, hingga pengembangan desa tematik.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, Program MBG di Jambi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi serta pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Pihak SMP Negeri 7 Kota Jambi memberikan klarifikasi terkait insiden dugaan keracunan yang terjadi usai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekolah menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak bersifat massal dan hanya dialami oleh tiga orang guru.

Humas SMPN 7 Kota Jambi, Junarso, menjelaskan bahwa kondisi para guru yang mengalami gejala diduga berkaitan dengan riwayat kesehatan masing-masing.

“Yang mengalami gangguan hanya tiga guru. Mereka memiliki kondisi kesehatan berbeda, seperti asam lambung kronis, habis operasi gigi, dan satu lagi kondisi fisiknya memang sedang lemah,” ujarnya.

Ia menambahkan, cukup banyak warga sekolah yang turut mencicipi makanan tersebut, namun tidak mengalami keluhan serupa.

“Sekitar 20 guru dan lebih dari 30 siswa ikut mengonsumsi makanan itu. Kalau memang keracunan, seharusnya semua terdampak. Tapi ini hanya tiga orang,” jelasnya.

Menurut Junarso, isu dugaan keracunan mencuat karena kejadian terjadi setelah konsumsi menu MBG.

Namun hingga kini, belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan makanan sebagai penyebab utama.

“Memang yang disorot program MBG karena waktunya bersamaan. Tapi hasil pastinya belum bisa dipastikan,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan Kota Jambi telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Sampel makanan serta muntahan korban juga sudah dikirim ke laboratorium untuk diuji lebih lanjut.

Sementara itu, ketiga guru sempat dirawat di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Dua di antaranya telah diperbolehkan pulang, sedangkan satu guru masih menjalani perawatan karena memiliki riwayat asam lambung kronis.

Hingga saat ini, pihak terkait masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, S.Sos., M.H., menyampaikan pidato kebudayaan dan laporan kinerja pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi memperingati HUT ke-69 Provinsi Jambi, Selasa (6/1/2026).

Dengan tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029”, paparan Gubernur memuat capaian pembangunan, data ekonomi, hingga peta jalan ke depan.

Gubernur Al Haris menekankan pertumbuhan ekonomi Jambi yang stabil di angka 4,62 persen pada akhir 2024 dan target optimis 4,80–5,40 persen pada 2026.

Tingkat pengangguran (TPT) 4,49 persen, Gini Rasio 0,317, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,13 menunjukkan distribusi pembangunan yang adil dan peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam sektor digital, pemerintah telah menghubungkan 284 desa blank-spot dengan internet, serta memberikan bantuan pendidikan bagi 20.752 siswa dan 1.272 mahasiswa termasuk studi doktoral di luar negeri.

Bidang kesehatan didukung melalui alokasi Rp128,7 miliar untuk Jamkesda, subsidi iuran bagi 1,19 juta PBI, bantuan SKTM senilai Rp70,2 miliar, dan pengadaan alat medis Rp47 miliar.

Program “Jambi Responsif” menyalurkan BKK Rp100 juta/desa dan Rp50 juta/kecamatan untuk lansia, disabilitas, dan anak terlantar.

Pilar “Jambi Tangguh” meliputi bedah 2.256 rumah, bantuan modal Rp48,6 miliar untuk 7.316 pelaku UMKM, serta dukungan sektor pertanian senilai Rp47,9 miliar.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 305.640 penerima manfaat, koperasi digital 98,92 persen, pembangunan Boarding School senilai Rp446,4 miliar, dan proyek infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Jambi-Rengat, Jembatan Sungai Rambut, serta revitalisasi Candi Muaro Jambi.

Capaian provinsi termasuk opini WTP BPK, SAKIP predikat B, indeks reformasi birokrasi BB, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,45, menunjukkan pembangunan berkelanjutan dan berbasis kualitas hidup.

Gubernur Al Haris menegaskan, target 2026 termasuk penurunan kemiskinan ke 6,25 persen, dan visi “Jambi Mantap 2029” kini menjadi kenyataan pembangunan yang menyeluruh dan inklusif.(*)