JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan tahun 2026.

Dari yang saat ini baru 38 dapur beroperasi, Pemkot menargetkan 74 dapur MBG aktif sepenuhnya pada Juni 2026, dengan lonjakan penerima manfaat hingga 274 ribu orang.

Target ambisius tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG Kota Jambi di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

“Target kita jelas. Juni nanti dapur MBG harus bertambah dari 38 menjadi 74 dapur yang benar-benar berjalan. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong naik, dari 94 ribu menjadi 274 ribu, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Menurut Maulana, percepatan jumlah dapur MBG menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut di daerah.

Karena itu, Pemkot Jambi mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.

“Hari ini saya sebagai kepala daerah menginisiasi rakor percepatan MBG. Kita kumpulkan seluruh stakeholder agar komunikasi lebih intens dan masalah di lapangan bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.

Rakor ini melibatkan berbagai pihak strategis, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Dalam pembahasan, turut disoroti peran tenaga kerja di setiap dapur MBG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, serta kesiapan rantai pasok pangan.

Maulana menekankan bahwa ketersediaan bahan pokok menjadi faktor krusial.

Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan seperti inflasi dan kelangkaan bahan pangan di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi. Di pasar bisa kekurangan, ibu-ibu susah. Maka dari itu, SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara detail,” jelasnya.

Selain aspek teknis, Pemkot Jambi juga membuka ruang kebijakan berbasis kearifan lokal, mengingat karakter dan tantangan daerah tidak selalu sama dengan konsep di tingkat pusat.

Bahkan, kebijakan daerah tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan nasional ke depan.

Sebagai tindak lanjut rakor, Pemkot Jambi akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil berdasarkan isu spesifik, mulai dari ketersediaan bahan pokok, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat.

Isu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dapur MBG, juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyambut baik langkah cepat dan terstruktur yang dilakukan Wali Kota Jambi.

“Program MBG memang program pusat, tapi dampaknya langsung ke daerah. Kepala daerah harus hadir dan memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Apa yang dilakukan Pemkot Jambi ini sudah tepat,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, hasil dan masukan dari rapat tersebut akan menjadi bahan yang akan disampaikannya kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa beroperasi tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan seluruh pejabat Perangkat Daerah (OPD) harus mampu berinovasi dan memanfaatkan sistem digital dalam pelayanan publik.

“Jangan ada lagi keluhan dari masyarakat. Jika masih ada, berarti belum bekerja maksimal,” tegas Maulana saat pelantikan pejabat Eselon II Pemkot Jambi, Rabu 7 Januari 2026.

“Inovasi dan digitalisasi harus menjadi prioritas dalam setiap OPD,” timpalnya.

Dalam arahannya, Maulana menekankan bahwa inovasi bukan pilihan, tapi kewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas birokrasi.

Pejabat baru diberikan waktu 3 bulan untuk menunjukkan perubahan nyata sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Jika dalam 3 bulan kinerjanya tidak meningkat, saya tidak ragu menurunkan jabatan Bapak/Ibu,” ujarnya.

Wali Kota juga meminta seluruh pejabat memahami program prioritas Kota Jambi Bahagia yang telah tertuang dalam Perda.

“Visi-misi Kota Jambi Bahagia bukan sekadar jargon, tetapi dasar kerja resmi seluruh OPD,” kata Maulana.

Pelantikan pejabat ini merupakan hasil seleksi terbuka JPT Pratama 2025, yang telah melalui seluruh tahapan resmi dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Maulana menegaskan bahwa, pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penguatan birokrasi berbasis inovasi dan pelayanan publik yang responsif.

Berikut daftar pejabat Eselon II yang dilantik:

• Kepala Dinas Pendidikan: Sugiyono

• Kepala Dinas Kesehatan: Elvi Roza

• Kepala BPBD: Doni Sumatriadi

• Kepala BKPSDMD Kota Jambi: Rizalul Fikri

• Kepala DPPKB: Misman

• Kepala BPKAD: Poppy Isnaini

• Kepala Satpol PP: Iper Riyansuni

• Kepala Perkim: M. Wildan Murtadho

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat birokrasi inovatif, meningkatkan layanan digital, dan memastikan pejabat mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.(*)