JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha di Kota Jambi untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi yang saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.

Ajakan tersebut disampaikan Maulana setelah dirinya turut menjadi responden dan didata langsung oleh petugas resmi Sensus Ekonomi pada Rabu 17 Juni 2026).

Ia menilai kegiatan pendataan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

“Alhamdulillah, hari ini saya telah selesai didata oleh petugas resmi Sensus Ekonomi dari BPS Kota Jambi. Data yang akurat ini sangat penting sebagai fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memajukan perekonomian Kota Jambi,” ujar Maulana.

Maulana menegaskan bahwa, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat.

Ia meminta warga dan pelaku usaha untuk memberikan data secara jujur, lengkap, dan benar kepada petugas di lapangan.

Ia juga memastikan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dalam proses sensus dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi saya harapkan dapat menyambut baik kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang jujur dan benar. Kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maulana menyebut data hasil Sensus Ekonomi akan menjadi instrumen penting dalam perencanaan kebijakan, mulai dari pengembangan sektor usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan warga Kota Jambi.

Ia menilai tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan gaya komunikasinya yang akrab, Maulana turut menyampaikan pesan ajakan yang sederhana kepada masyarakat.

“Wali Kota sudah didata, kini giliran kito!” ucapnya.

Melalui momentum Sensus Ekonomi ini, Maulana berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga menghasilkan data berkualitas yang dapat menjadi pijakan dalam mendorong kemajuan ekonomi Kota Jambi ke depan.

“Mari bersama kita sukseskan Sensus Ekonomi demi kemajuan Kota Jambi yang kita banggakan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan pentingnya peran media massa dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, berbagai program pemerintah tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat tanpa dukungan insan pers yang bekerja secara profesional dan berimbang.

Pernyataan itu disampaikan Maulana saat menghadiri pelantikan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi periode 2026-2029 yang berlangsung di Kota Jambi, Rabu 17 JUni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh wartawan yang selama ini berkontribusi menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Ia menilai media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Berbagai kebijakan, program, hingga capaian pembangunan dapat diketahui publik berkat kerja jurnalistik yang dilakukan insan pers.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang tergabung dalam PWI Kota Jambi. Selama ini rekan-rekan wartawan telah memberikan dukungan dan kontribusi besar dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas,” ujar Maulana.

Menurutnya, pemberitaan yang informatif, edukatif, dan berimbang tidak hanya membantu masyarakat memahami arah pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Karena itu, Maulana berharap kepengurusan baru PWI Kota Jambi dapat terus meningkatkan profesionalisme sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Ia meyakini kolaborasi yang baik antara pemerintah dan media akan memberikan dampak positif terhadap penyebaran informasi yang akurat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Dalam sambutannya, Maulana juga memaparkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi yang saat ini sedang digencarkan, yakni sistem OPBM yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Menurutnya, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif melalui meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

“Melalui penerapan sistem OPBM ini, kami ingin membangun kebiasaan hidup bersih di tengah masyarakat. Ke depan, kami berharap kesadaran menjaga kebersihan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi tumbuh menjadi budaya masyarakat Kota Jambi,” katanya.

Maulana menegaskan keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Dukungan berbagai pihak, termasuk media massa, dinilai sangat penting untuk memperluas edukasi dan meningkatkan kesadaran publik.

Ia berharap insan pers terus berperan aktif menyampaikan informasi yang membangun sekaligus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan pengurus PWI Kota Jambi periode 2026-2029 itu turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta insan pers dari berbagai media.

Momentum tersebut menjadi ajang memperkuat komitmen kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendorong pembangunan Kota Jambi yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi resmi memasuki babak kepengurusan baru.

Irwansyah kembali dipercaya memimpin organisasi wartawan terbesar di daerah itu setelah dilantik sebagai Ketua PWI Kota Jambi periode 2026-2029.

Pelantikan berlangsung di Luminor Hotel Jambi, Rabu 17 Juni 2026, dan dipimpin langsung Ketua PWI Provinsi Jambi, HR Ridwan Agus Depati.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Pengurus Pusat PWI Mukhtadi Putranusa, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, serta Wali Kota Jambi Maulana.

Kembalinya Irwansyah memimpin PWI Kota Jambi menandai keberlanjutan program organisasi yang selama ini berfokus pada peningkatan kompetensi wartawan, penguatan etika profesi, serta pengembangan organisasi di tengah tantangan industri media yang terus berubah.

Dalam kepengurusan periode kedua tersebut, Irwansyah didampingi Andri Brilliant Avolda sebagai sekretaris dan Iwan Kurniawan sebagai bendahara.

Struktur organisasi juga diperkuat sejumlah pengurus yang membidangi organisasi, kompetensi wartawan, hingga Seksi Wartawan Olahraga (SIWO).

Seperti Wakil Ketua M. Hafiz Alatas, Wakil Ketua Bidang Organisasi Rizal Zebua, Bidang Kompetensi (UKW) Khotib Syarbini.

Serta Kemudian sebagai Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) Dhea Viryza dan Wasekjen Ali Ahmadi dan lainnya.

Ketua PWI Provinsi Jambi, Ridwan Agus Depati, menegaskan bahwa PWI harus tetap menjadi organisasi yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pers.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama yang harus terus ditingkatkan agar wartawan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel dan bertanggung jawab.

“Pers memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Karena itu, kualitas wartawan harus terus ditingkatkan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pengurus baru untuk menjaga soliditas organisasi dan tidak menjadikan PWI sebagai alat kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, kekompakan dan loyalitas anggota menjadi modal penting dalam menjaga marwah organisasi profesi di mata publik.

Sementara itu, Irwansyah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin PWI Kota Jambi selama tiga tahun ke depan.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan semangat organisasi yang dirangkum dalam slogan “Bersatu, Berkarya, dan Berkontribusi”.

Menurut Irwansyah, PWI Kota Jambi akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong lahirnya jurnalisme yang profesional, independen, dan berintegritas.

“Kami ingin PWI Kota Jambi menjadi rumah bersama bagi wartawan yang terus berkembang, meningkatkan kompetensi, serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelantikan, Dhea Viryza, mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian acara berhasil disiapkan dalam waktu relatif singkat.

Ia menyebut pelantikan ini menjadi bukti soliditas internal organisasi dan dukungan berbagai pihak yang selama ini berkontribusi terhadap perkembangan PWI Kota Jambi.

Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jambi, pengurus provinsi, dewan penasihat, dewan pakar, serta sejumlah tokoh pers di Jambi.

Dengan kepengurusan baru, PWI Kota Jambi diharapkan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat peran pers sebagai sumber informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – LAM Kota Jambi Cetak Hattrick Juara Tingkat Provinsi, Perkuat Posisi Sebagai Percontohan Tata Kelola Adat

Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jambi.

Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, LAM Kota Jambi berhasil meraih Juara I dalam Penilaian Apresiasi LAM Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026 yang diumumkan pada puncak peringatan Hari Adat Melayu di Balairung Sari LAM Provinsi Jambi, Selasa 16 Juni 2026.

Capaian tersebut sekaligus mengukuhkan dominasi LAM Kota Jambi sebagai salah satu lembaga adat paling aktif dan konsisten dalam pembinaan, pelestarian, serta penguatan nilai-nilai budaya Melayu Jambi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, didampingi Ketua LAM Provinsi Jambi Hasan Basri Agus.

Trofi juara diterima Ketua LAM Kota Jambi Datuk Aswan Hidayat Usman di hadapan para tokoh adat dan pemangku kepentingan se-Provinsi Jambi.

Keberhasilan mempertahankan gelar selama tiga tahun beruntun membuat LAM Kota Jambi berhak membawa pulang piala tetap, piagam penghargaan resmi, serta dana pembinaan organisasi.

Prestasi tersebut dinilai tidak terlepas dari kolaborasi yang terbangun antara lembaga adat dan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam beberapa tahun terakhir, penguatan adat dan budaya menjadi salah satu fokus pembangunan daerah melalui program prioritas “Bahagia Berbudaya” yang diinisiasi Pemerintah Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang kembali diraih LAM Kota Jambi.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga marwah adat dan budaya Melayu di tengah perkembangan zaman.

“Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan kerja bersama dalam menjaga marwah adat dan budaya Melayu di Tanah Pilih Pusako Batuah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan kelembagaan adat terus dilakukan hingga tingkat lingkungan masyarakat.

Saat ini, struktur adat telah hadir sampai tingkat Rukun Tetangga (RT), sehingga nilai-nilai adat dapat terus hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga terus memperkuat berbagai program pelestarian budaya, pembinaan generasi muda, serta penguatan kelembagaan adat sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Menurut Maulana, penghargaan tersebut bukan hanya milik pengurus LAM, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Jambi yang selama ini turut menjaga dan melestarikan warisan budaya Melayu.

Sementara itu, Ketua LAM Kota Jambi Datuk Aswan Hidayat Usman mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang berhasil dipertahankan oleh organisasinya.

Ia menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pengurus, tokoh adat, masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah yang terus mendorong pelestarian budaya Melayu Jambi.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat pelestarian budaya, dan menghadirkan solusi berbasis kearifan lokal di tengah masyarakat,” kata Datuk Aswan.

Menurutnya, keberhasilan menjadi juara tingkat provinsi selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat mampu menghasilkan program pelestarian budaya yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan raihan tersebut, LAM Kota Jambi semakin menegaskan posisinya sebagai percontohan tata kelola adat di Provinsi Jambi.

Ke depan, sinergi antara pemerintah dan lembaga adat akan terus diperkuat agar nilai-nilai budaya Melayu tetap menjadi fondasi pembangunan daerah dan identitas masyarakat Kota Jambi.

Daftar Pemenang Penilaian Apresiasi LAM Tingkat Provinsi Jambi 2026:

1. Juara I: LAM Kota Jambi
2. Juara II: LAM Kabupaten Sarolangun
3. Juara III: LAM Kabupaten Tebo
4. Juara Harapan: LAM Kabupaten Bungo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama dalam membentuk karakter generasi muda, bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Maulana saat menghadiri kegiatan peringatan Tahun Baru Islam yang digelar pada Senin malam 15 Juni 2026, di Masjid Al-Mughni RT 21 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo.

Ia menilai, pembinaan keagamaan sejak dini menjadi faktor penting dalam menentukan arah masa depan generasi bangsa.

Menurutnya, keberadaan sarana pendidikan dan pembinaan agama harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Bersyukur kepada Allah SWT, karena tanpa sarana pembinaan untuk belajar agama, bagaimana nasib generasi kita ke depan. Tugas kita bersama adalah menyiapkan anak-anak agar mendapatkan ilmu yang baik, terutama ilmu agama,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan umum perlu berjalan seimbang dengan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup.

“Sebanyak apa pun ilmu seseorang, jika tidak disertai panduan agama, maka tidak akan menjadi apa-apa. Untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, ilmu harus seimbang antara ilmu dunia dan ilmu agama,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga mengapresiasi keberadaan masjid di lingkungan setempat yang dinilai memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat.

Ia berharap peringatan Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum muhasabah atau introspeksi diri bagi umat Islam untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

“Tahun Baru Islam ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan semangat keislaman, memperbanyak kegiatan positif, serta menjadikannya momentum muhasabah menuju tahun yang lebih baik,” ujarnya.

Selain memberikan pesan keagamaan, Wali Kota Jambi juga menyerahkan bantuan pribadi untuk mendukung operasional masjid setempat sebesar Rp5 juta.

“Semoga masjid ini bisa terus berkembang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” katanya.(*)

JAMBi, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., menyerahkan langsung bantuan Program Bedah Rumah yang bersumber dari APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 kepada warga RT 33, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Minggu 14 Juni 2026.

Bantuan tersebut diterima oleh Susilawati, salah satu warga penerima manfaat yang rumahnya sebelumnya masuk kategori tidak layak huni. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa program peningkatan rumah tidak layak huni tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Menurutnya, bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta mampu berkembang lebih besar berkat dukungan swadaya warga.

“Nilai bantuan itu bisa berkembang hingga lebih dari Rp40 juta karena adanya gotong royong masyarakat. Ini bukti nyata kepedulian warga Kota Jambi sangat tinggi,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan menjadi modal sosial penting yang harus terus dijaga, terutama dalam membangun lingkungan yang lebih baik.

“Kita ini masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Ketika ada warga yang kesulitan, lingkungan sekitar ikut membantu. Ini karakter yang harus terus kita rawat,” tambahnya.

Maulana juga menyoroti keberhasilan Program Kampung Bahagia di RT 33 yang dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ia menyebutkan, pembangunan jalan rabat beton yang awalnya direncanakan sepanjang 110 meter justru dapat terealisasi hingga 135 meter berkat swadaya warga.

“Tambahan panjang jalan itu murni hasil gotong royong masyarakat, termasuk bantuan tenaga, makanan, hingga peralatan yang dipinjamkan secara sukarela,” katanya.

Wali Kota menilai capaian tersebut sebagai bentuk nyata nilai ta’awun atau saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, M. Wildan Mutadho, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas jangkauan program peningkatan rumah tidak layak huni melalui berbagai sumber pendanaan.

Ia menjelaskan, pada 2025 program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah selesai dilaksanakan dan kini memasuki tahap penyerahan kepada penerima manfaat.

Untuk tahun berikutnya, Kota Jambi telah mengusulkan ratusan unit tambahan melalui berbagai skema bantuan, baik dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat dan DPR RI.

“Kami terus mendorong agar pendataan rumah tidak layak huni diperkuat di tingkat RT, kelurahan, dan kecamatan,” ujarnya.

Penerima manfaat, Susilawati, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menyebut rumah yang kini ditempati dibangun berkat dukungan pemerintah dan swadaya masyarakat.

“Alhamdulillah, rumah kami sekarang jauh lebih layak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,” ucapnya.

Program Bedah Rumah dan Kampung Bahagia di RT 33 Mayang Mangurai menjadi salah satu contoh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

Selain penyerahan rumah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga meninjau pembangunan jalan lingkungan di Lorong Imam Syafi’i yang merupakan bagian dari Program Kampung Bahagia Kota Jambi Tahun 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Muhajirin yang berlokasi di Perumahan Bila Kenali Permai, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Senin 15 Juni 2026.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat setempat. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi, unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta pengurus dan panitia pembangunan masjid.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga menyerahkan bantuan pribadi sebesar Rp5 juta sebagai bentuk dukungan awal terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut.

Maulana menyampaikan apresiasi atas tingginya semangat gotong royong masyarakat dalam merealisasikan pembangunan Masjid Al Muhajirin.

Menurutnya, keterlibatan aktif warga menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya fasilitas ibadah yang lebih representatif.

“Saya melihat semangat panitia dan masyarakat sangat luar biasa. Kalau masyarakatnya kompak, tentu pemerintah juga ikut terdorong untuk memberikan dukungan,” ujar Maulana.

Ia menilai kebutuhan pembangunan masjid tersebut sudah cukup mendesak mengingat tingginya aktivitas jamaah di wilayah tersebut.

Kapasitas masjid yang ada saat ini dinilai tidak lagi mampu menampung seluruh jamaah, sehingga diperlukan pengembangan yang lebih memadai.

“Jamaah di sini sangat banyak dan aktif. Karena itu, pengembangan fasilitas ibadah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tambahnya.

Selain memberikan dukungan moral dan materi, Maulana juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau progres pembangunan hingga masjid tersebut selesai dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, ia turut mengapresiasi warga yang telah menghibahkan atau menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan masjid.

Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi bukti kuatnya kepedulian sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

“Partisipasi warga yang menyediakan lahan tentu sangat membantu dan mempercepat proses pembangunan,” katanya.

Maulana berharap pembangunan Masjid Al Muhajirin dapat berjalan lancar, sesuai rencana, dan selesai tepat waktu sehingga dapat digunakan tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

“Semoga pembangunan ini berjalan lancar dan Masjid Al Muhajirin bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, mengirim sinyal tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah lebih dari satu tahun memberikan ruang pembinaan, Maulana menyatakan akan mulai melakukan evaluasi kinerja secara objektif terhadap pejabat yang dinilai tidak mendukung program prioritas pemerintah.

Peringatan itu disampaikan saat memimpin apel pagi ASN di Lapangan Balaikota Jambi, Senin 15 Juni 2026.

Dalam arahannya, Maulana mengaku masih menemukan sejumlah program strategis daerah yang belum dijalankan secara optimal oleh OPD terkait.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini telah berupaya memenuhi hak-hak ASN, termasuk mempertahankan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh di tengah berbagai tantangan fiskal.

Namun, kata dia, perhatian terhadap kesejahteraan ASN harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan komitmen terhadap visi pembangunan daerah.

“Saya sudah memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan ASN. Kalau hak sudah dipenuhi, tentu kita juga harus melihat hasil kerjanya. Program pemerintah harus berjalan dan target pembangunan harus tercapai,” ujar Maulana.

Ia menilai kondisi Kota Jambi berbeda dengan sejumlah daerah lain yang terpaksa memangkas TPP atau bahkan tidak mampu membayarkannya karena keterbatasan anggaran.

Karena itu, seluruh ASN diminta menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam mendukung program pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengungkapkan bahwa selama sekitar 1,3 tahun masa kepemimpinannya, dirinya belum pernah memberikan penilaian kinerja di bawah ekspektasi kepada kepala OPD maupun melakukan demosi jabatan.

Namun fase tersebut disebut telah berakhir.

Ke depan, Pemkot Jambi akan menerapkan sistem evaluasi yang lebih ketat dan berbasis capaian kinerja.

ASN maupun pejabat yang dinilai tidak mampu memenuhi target kerja akan mendapatkan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

“Saya akan melakukan evaluasi secara objektif. Dalam aturan yang ada, ASN yang mendapat nilai di bawah ekspektasi bisa dikenakan pengurangan TPP hingga 30 persen. Namun saya meminta cukup 10 persen karena menyangkut kebutuhan keluarga dan kehidupan pegawai,” katanya.

Meski demikian, Maulana menegaskan pemotongan TPP bukanlah sanksi paling berat yang akan diterapkan.

Ia mengingatkan bahwa pejabat yang terus menunjukkan kinerja rendah selama tiga bulan berturut-turut berpotensi menghadapi demosi atau penurunan jabatan.

“Kalau tiga bulan berturut-turut nilainya di bawah ekspektasi, tentu akan dievaluasi lebih lanjut. Termasuk kemungkinan demosi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain soal kinerja individu, Maulana juga menyoroti masih adanya OPD yang dinilai kurang responsif terhadap berbagai program prioritas daerah.

Ia mencontohkan program kebersihan kota yang menurutnya masih belum mendapat dukungan maksimal dari seluruh perangkat daerah.

Padahal, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, hasil dan perubahan seharusnya mulai terlihat secara nyata.

“Ada perangkat daerah yang bergerak cepat dan aktif. Tetapi ada juga yang terkesan pasif. Ini yang menjadi perhatian karena pembangunan membutuhkan kerja bersama,” ujarnya.

Pernyataan paling tegas disampaikan Maulana saat menyinggung kemungkinan pergantian pejabat.

Ia bahkan mempersilakan kepala OPD yang merasa tidak mampu mengikuti arah kebijakan pemerintah untuk mengajukan pengunduran diri.

Menurut dia, jabatan harus diisi oleh figur yang memiliki semangat kerja, loyalitas terhadap program pembangunan, dan kemampuan menghasilkan kinerja nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin birokrasi yang bergerak cepat dan menghasilkan dampak. Jika ada yang tidak siap mengikuti ritme kerja ini, tentu akan ada evaluasi dan regenerasi,” katanya.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga membuka peluang bagi ASN berprestasi untuk mendapatkan promosi jabatan.

Maulana menegaskan bahwa pejabat eselon III yang memiliki kinerja baik akan menjadi kandidat utama mengisi posisi strategis di lingkungan Pemkot Jambi.

Langkah evaluasi yang mulai diterapkan ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Kota Jambi memasuki fase penguatan kinerja birokrasi.

Fokusnya bukan hanya pada disiplin aparatur, tetapi juga memastikan seluruh OPD bergerak dalam satu arah untuk mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi terkait pelaksanaan program Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Menurut Kemas, polemik yang muncul di tengah masyarakat belakangan ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi terhadap kebijakan baru yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kemas saat menghadiri Dialog Publik Pengelolaan Persampahan Kota Jambi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu, Kemas secara khusus menyoroti peran DLH Kota Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab utama urusan persampahan.

Ia menegaskan bahwa program transformasi tata kelola sampah merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, terutama instansi teknis yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

“Ini program yang baik dan program baru. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang solid dari semua pihak agar tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik,” ujar Kemas.

Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Jambi itu menilai DLH harus lebih aktif menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, hingga mekanisme pelaksanaan OPBM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun informasi yang simpang siur.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah semata.

“Saya mengapresiasi langkah Bapak Wali Kota. Tapi tentu beliau tidak bisa bekerja sendiri. Program sebesar ini harus ditopang seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat agar persoalan sampah di Kota Jambi benar-benar bisa diselesaikan,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek sosialisasi, Kemas juga memberikan perhatian terhadap sejumlah komponen pendukung transformasi tata kelola persampahan.

Termasuk pengadaan armada bentor pengangkut sampah dan pengembangan depo transfer sampah yang menjadi bagian dari sistem baru pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap program baru pasti memiliki tantangan dan kekurangan pada tahap awal pelaksanaan.

Karena itu, berbagai kritik dan masukan yang muncul dalam dialog publik harus dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.

“Namanya program baru tentu masih ada kekurangan. Yang terpenting adalah bagaimana semua masukan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Salah satu isu yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan iuran pengangkutan sampah yang belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat.

Kemas mengungkapkan DPRD Kota Jambi menerima berbagai aspirasi terkait mekanisme penarikan iuran yang diterapkan di sejumlah wilayah.

Ia meminta Pemerintah Kota Jambi menyusun formulasi yang lebih jelas dan terukur agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kami meminta ke depan ada formulasi yang lebih jelas. Jangan sampai muncul potensi pungutan liar atau masyarakat kurang mampu justru terbebani oleh kebijakan ini,” ujarnya.

Menurut Kemas, perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang membuka ruang dialog secara terbuka dengan masyarakat.

Menurutnya, forum seperti ini penting untuk menyerap aspirasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah publik.

“Kami terbuka terhadap setiap kritik dan aspirasi masyarakat. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah dan pihak terkait agar kebijakan yang diambil semakin baik,” pungkasnya.

Dialog publik tersebut menjadi salah satu momentum evaluasi terhadap pelaksanaan transformasi tata kelola sampah di Kota Jambi yang saat ini tengah berjalan.

Sejumlah masukan yang mengemuka, mulai dari persoalan sosialisasi, mekanisme iuran, hingga kesiapan infrastruktur pendukung, diperkirakan akan menjadi bahan perbaikan dalam implementasi program OPBM ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah, panitia penerimaan siswa baru, hingga jajaran Dinas Pendidikan Kota Jambi agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Dalam Sosialisasi SPMB Kota Jambi 2026 yang digelar di Aula Griya Mayang, Jumat 12 Juni 2026, Maulana menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik gratifikasi, pungutan liar, maupun dugaan jual beli kursi sekolah.

Bahkan, ia mengancam akan mencopot kepala sekolah maupun pihak terkait yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Saya tegaskan, jangan ada gratifikasi, jangan ada pungli, jangan ada permainan. Kalau ada yang terbukti melakukan itu, akan saya copot. Tidak perlu menunggu lama,” tegas Maulana di hadapan para kepala sekolah dan jajaran pendidikan.

Menurutnya, seluruh mekanisme penerimaan siswa baru telah diatur secara jelas dan terbuka melalui petunjuk teknis yang berlaku.

Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memanfaatkan momentum penerimaan murid baru demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Ia juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses SPMB dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan.

“Kalau ada laporan ke saya terkait jual beli kursi sekolah, sertakan bukti. Tidak perlu menunggu proses yang berlarut-larut, jika terbukti akan langsung kami tindak dan kami ganti yang bersangkutan,” ujarnya.

Maulana menegaskan penerimaan murid baru harus menjadi ruang yang bersih dari intervensi, titipan, maupun transaksi yang merugikan hak peserta didik lain.

Menurutnya, seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan sampai hak anak-anak mendapatkan pendidikan dirusak oleh kepentingan tertentu. Semua harus berjalan transparan, objektif, dan sesuai aturan,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi, Pemerintah Kota Jambi turut melibatkan berbagai lembaga pengawas, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, hingga Komisi Informasi.

Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pengawasan dan menutup ruang terjadinya penyimpangan selama proses penerimaan siswa baru berlangsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono mengatakan seluruh sekolah telah diberikan pemahaman terkait petunjuk teknis pelaksanaan SPMB 2026.

Ia memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru akan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau masyarakat.

“Kami ingin memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik gratifikasi maupun kepentingan tertentu,” kata Sugiyono.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan unsur pengawas.

Pemerintah Kota Jambi berharap langkah pengawasan yang diperketat serta peringatan tegas dari Wali Kota dapat mencegah munculnya praktik jual beli kursi maupun pungutan liar.

Sehingga pelaksanaan SPMB 2026 berjalan adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.(*)