JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. mengimbau seluruh masyarakat Kota Jambi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang meningkat seiring memasuki musim kemarau.

Imbauan tersebut disampaikan Maulana usai menyerahkan bantuan kepada 16 kepala keluarga (KK) korban bencana alam yang terdiri dari korban kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung di Ruang Rapat Wali Kota Jambi.

Menurut Maulana, musibah kebakaran yang terjadi belakangan ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak kembali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Wali Kota mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar.

Selain itu, masyarakat juga diminta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman serta tidak meninggalkan kompor atau sumber api tanpa pengawasan.

“Mengingat saat ini telah memasuki musim kemarau, potensi bahaya kebakaran semakin meningkat. Kami mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya kebakaran,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, upaya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah musibah terjadi.

Pada kesempatan tersebut, Maulana bersama Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang menyerahkan bantuan senilai Rp202 juta kepada 16 kepala keluarga yang menjadi korban bencana di Kota Jambi.

Sebanyak 14 penerima merupakan korban kebakaran, sementara dua lainnya merupakan korban tanah longsor dan angin puting beliung.

Maulana mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Jambi dalam membantu masyarakat mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Semoga bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi penyemangat agar para korban segera bangkit kembali,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum bantuan tersebut disalurkan, Pemkot Jambi telah lebih dahulu memberikan bantuan tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban.

Setelah dilakukan verifikasi kerusakan di lapangan, pemerintah kembali memberikan bantuan lanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah maupun kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Jambi dalam membantu warga terdampak bencana.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera menghubungi layanan darurat 110 apabila menemukan atau mengalami situasi yang membahayakan maupun membutuhkan bantuan kepolisian.

“Kami memiliki layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Apabila terjadi keadaan darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi layanan tersebut,” ujar Ananto.

Pemerintah Kota Jambi berharap meningkatnya kewaspadaan masyarakat selama musim kemarau dapat menekan risiko terjadinya kebakaran sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., didampingi Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang, menyerahkan bantuan senilai Rp202 juta kepada 16 kepala keluarga (KK) korban bencana alam di Kota Jambi.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Ruang Rapat Wali Kota Jambi. Bantuan tersebut diberikan kepada korban kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung, dengan mayoritas penerima merupakan korban kebakaran.

Sebanyak 14 kepala keluarga merupakan korban kebakaran, sementara dua lainnya adalah korban tanah longsor dan angin puting beliung.

Pemkot Jambi Pastikan Korban Cepat Pulih

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami para korban. Ia menegaskan, pemerintah akan terus hadir memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Semoga bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus menjadi penyemangat bagi para korban untuk segera bangkit kembali,” ujar Maulana.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat setelah terjadi bencana.

“Ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

Bantuan untuk Perbaikan Rumah Korban

Maulana menjelaskan, sebelum penyaluran bantuan ini, Pemkot Jambi telah lebih dulu memberikan bantuan tanggap darurat guna memenuhi kebutuhan dasar para korban.

Setelah dilakukan verifikasi kerusakan oleh tim di lapangan, pemerintah kemudian menyalurkan bantuan lanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah maupun memenuhi kebutuhan lainnya.

“Kami sudah memberikan bantuan tanggap darurat pascakejadian. Hari ini setelah proses verifikasi selesai, kami kembali menyerahkan bantuan agar bisa digunakan membeli bahan bangunan maupun kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Warga Diminta Waspadai Musim Kemarau

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring memasuki musim kemarau.

Ia mengimbau warga memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, serta tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan.

“Saat ini sudah memasuki musim kemarau sehingga potensi kebakaran meningkat. Kami mengajak masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan demi mencegah terjadinya musibah,” ujarnya.

Kapolresta: Manfaatkan Layanan Darurat 110

Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Jambi dalam membantu masyarakat yang menjadi korban bencana.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi keluarga korban sehingga mereka dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah hadir membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dan melanjutkan kehidupan sehari-hari,” katanya.

Kapolresta juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat 110 apabila menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan kepolisian.

“Kami memiliki layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat kapan saja apabila membutuhkan bantuan atau berada dalam situasi darurat. Laporan akan langsung diteruskan ke kantor kepolisian terdekat,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Wakapolresta Jambi AKBP Nurhadiansyah beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat penerima bantuan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolresta Jambi Kombes Pol. Ananto Herlambang, S.I.K., M.M. melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Pemerintah Kota Jambi, Selasa 21 Juli 2026.

Kunjungan tersebut menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara Polresta Jambi dan Pemkot Jambi dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.

Kedatangan Kapolresta Jambi yang baru tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam kunjungan tersebut, Kombes Pol. Ananto Herlambang didampingi Wakapolresta Jambi AKBP Nurhadiansyah, S.I.K., M.H., serta jajaran pejabat utama Polresta Jambi.

Kapolresta Jambi mengatakan, kunjungan ini memiliki dua tujuan utama, yakni memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru Polresta Jambi sekaligus memperkuat hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi.

“Kunjungan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolresta Jambi yang mendapatkan amanah dari pimpinan. Kedua, memperkuat sinergi dan kesepahaman bersama dengan Pemerintah Kota Jambi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” ujar Ananto.

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh kepolisian saja. Dibutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia berharap kerja sama yang selama ini telah berjalan dapat semakin ditingkatkan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan pelayanan terbaik, serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan Kota Jambi.

“Kami berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga bersama-sama dapat menjaga keamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan mendukung kemajuan Kota Jambi,” katanya.

Maulana: Sinergi Polri dan Pemkot Kunci Kota Jambi Kondusif

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyambut baik kunjungan Kapolresta Jambi beserta jajaran.

Menurut Maulana, kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan Kota Jambi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

“Pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Kapolresta Jambi beserta jajaran. Kami siap bekerja sama dan mendukung berbagai langkah positif yang dilakukan Polresta Jambi demi kepentingan masyarakat,” ujar Maulana.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara Pemkot Jambi dan Polresta Jambi dapat terus berjalan secara optimal, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), pencegahan tindak kriminalitas, hingga dukungan terhadap berbagai program pembangunan di Kota Jambi.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian, kedua pihak optimistis berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat serta menciptakan lingkungan Kota Jambi yang semakin aman dan kondusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana menginstruksikan Perumdam Tirta Mayang segera melakukan langkah mitigasi menghadapi musim kemarau menyusul terus menurunnya tinggi muka air (TMA) Sungai Batanghari.

Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Jambi tetap berjalan normal meski debit sungai terus menyusut.

Menurut Maulana, Sungai Batanghari merupakan sumber air baku utama bagi Perumdam Tirta Mayang. Karena itu, penurunan debit sungai harus diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu proses produksi maupun distribusi air bersih.

“Saya sudah meminta Perumdam Tirta Mayang segera melakukan mitigasi menghadapi musim kemarau,” kata dia.

“Jangan sampai penurunan debit Sungai Batanghari berdampak pada terganggunya distribusi air bersih kepada masyarakat,” ujar Maulana.

Ia meminta Perumdam segera menyiapkan berbagai langkah teknis, termasuk melakukan penyesuaian pada sistem pengambilan air baku (intake) di setiap Instalasi Pengolahan Air (IPA) apabila kondisi sungai terus mengalami penurunan.

“Kalau memang perlu dilakukan penambahan ataupun penyesuaian jaringan intake di Instalasi Pengolahan Air agar tetap bisa menyedot air, segera lakukan. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Selain memastikan operasional instalasi pengolahan tetap optimal, Maulana juga meminta Perumdam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan adanya wilayah yang mengalami gangguan pasokan air bersih selama musim kemarau.

Ia menginstruksikan agar distribusi air menggunakan mobil tangki segera dilakukan apabila ditemukan kawasan yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Kalau ada wilayah yang mulai terdampak atau mengalami kekeringan, saya minta segera suplai air bersih menggunakan mobil tangki. Jangan menunggu keluhan masyarakat semakin banyak baru bergerak. Respons harus cepat,” katanya.

Maulana menegaskan penyediaan air bersih merupakan pelayanan dasar yang harus dijaga pemerintah daerah.

Karena itu, seluruh jajaran Perumdam Tirta Mayang diminta terus memantau perkembangan tinggi muka air Sungai Batanghari serta mengevaluasi kapasitas produksi air secara berkala.

“Kebutuhan air bersih adalah pelayanan dasar. Saya minta seluruh jajaran Perumdam terus memonitor kondisi sungai setiap hari, menghitung kapasitas produksi, dan mengambil langkah antisipasi sejak dini sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan secara optimal,” ujarnya.

Selain menginstruksikan langkah antisipasi kepada Perumdam, Maulana juga mengajak masyarakat mulai menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.

Menurutnya, penghematan penggunaan air menjadi salah satu cara menjaga ketersediaan pasokan apabila musim kemarau berlangsung lebih lama.

“Kami juga mengajak masyarakat menggunakan air secara hemat sesuai kebutuhan. Pemerintah akan berupaya maksimal menjaga pelayanan, tetapi partisipasi masyarakat dalam menghemat penggunaan air juga sangat penting,” pungkasnya.

Penurunan tinggi muka air Sungai Batanghari mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi karena berpotensi memengaruhi kapasitas produksi air bersih.

Melalui langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini, Pemkot Jambi berharap distribusi air kepada masyarakat tetap aman selama musim kemarau.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Kolam Retensi Pal Lima dan revitalisasi drainase Sungai Asam Tahap II masih menyisakan kendala.

Hingga kini, sembilan bidang tanah yang berada di kawasan sempadan sungai belum dapat dibayarkan uang ganti kerugiannya karena masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, usai pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah Tahap II, Selasa 21 Juli 2026.

Ridho menjelaskan, seluruh 19 bidang tanah yang masuk dalam Tahap II sebenarnya telah menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan tanah, mulai dari inventarisasi, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), hingga musyawarah penetapan nilai ganti kerugian.

“Seluruh objek sudah melalui tahapan inventarisasi, penilaian KJPP hingga musyawarah. Semua pemilik telah menyepakati besaran uang ganti kerugian,” katanya.

Namun demikian, pembayaran baru dapat direalisasikan untuk bidang tanah yang berada di luar kawasan sempadan sungai.

“Masih ada sembilan bidang di kawasan sempadan sungai yang belum bisa dibayarkan karena menunggu regulasi yang memperbolehkan. Kami terus berupaya agar proses tersebut segera dapat diselesaikan,” ujar Ridho.

Pada Tahap II ini, pemerintah membebaskan lahan seluas sekitar 4,2 hektare dengan nilai ganti kerugian mencapai Rp33 miliar.

Ridho menambahkan, proses pengadaan tanah akan berlanjut pada Tahap III dengan luas lahan sekitar 7.400 meter persegi.

Kejati: Proyek Strategis Jangan Sampai Terhambat

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan pembangunan Kolam Retensi Pal Lima dan revitalisasi drainase Sungai Asam merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga seluruh tahapan harus dikawal hingga tuntas.

“Kami sudah melakukan pendampingan sejak beberapa tahun terakhir. Hambatan biasanya muncul pada sengketa lahan maupun proses ganti rugi, tetapi proyek ini tidak boleh terhambat karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Pihaknya berharap seluruh proses pengadaan tanah dapat segera diselesaikan agar pembangunan fisik tidak mengalami keterlambatan.

Maulana: Pembebasan Lahan untuk Atasi Akar Masalah Banjir

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan percepatan pembebasan lahan merupakan langkah penting untuk menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini terjadi di kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya.

Menurutnya, wilayah tersebut menjadi titik kumpul aliran air dari kawasan yang lebih tinggi sehingga hampir setiap musim hujan selalu terdampak banjir.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Maulana memastikan hak masyarakat tetap menjadi prioritas dalam proses pengadaan tanah.

“Pada Tahap III nanti ada sekitar 15 bidang yang berada di jalur drainase eksisting dan akan masuk proses pembayaran. Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia optimistis proyek Kolam Retensi Pal Lima akan mampu menekan risiko banjir secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau banjir bisa dikendalikan, masyarakat tidak lagi dirugikan setiap tahun. Nilai manfaat pembangunan ini jauh lebih besar karena memberikan rasa aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Provinsi Jambi pada September 2026 menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mempercepat penyelesaian pembangunan Kolam Retensi Pal Lima.

Selain dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat, proyek pengendali banjir tersebut juga berpeluang masuk dalam agenda peresmian Presiden apabila pembangunannya selesai sesuai target.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jambi Maulana usai pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua Kolam Retensi Pal Lima senilai Rp33 miliar, Selasa 21 Juli 2026.

“Presiden Prabowo dijadwalkan datang ke Jambi pada September. Beliau akan meresmikan Sekolah Rakyat. Kalau Kolam Retensi Pal Lima selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin juga akan diresmikan. Makanya ini butuh percepatan,” ujar Maulana.

Ia juga mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Presiden dijadwalkan melakukan penanaman pohon bersama kepala daerah di kawasan jogging track Kolam Retensi Pal Lima.

Pembebasan Lahan Hampir Rampung

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkot Jambi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, dan Kejaksaan Tinggi Jambi menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua.

Nilai pembayaran yang telah dicairkan mencapai Rp33 miliar dari total alokasi dana pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar.

Sebelumnya, pembebasan lahan tahap pertama telah menghabiskan sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada tahap kedua, pembayaran diberikan kepada 19 Nomor Induk Bidang (NIB). Secara keseluruhan, lahan yang telah berhasil dibebaskan mencapai sekitar 8,9 hektare.

Sementara itu, sekitar 0,7 hektare lahan yang berada di kawasan sempadan sungai masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Selain proyek kolam retensi, Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Menurut Maulana, pada 30 Juli 2026 akan digelar apel bersama di lokasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari persiapan operasional.

Sekolah tersebut akan menampung 210 peserta didik, terdiri atas 90 siswa jenjang SMP, 90 siswa SMA, dan 30 siswa SD, yang seluruhnya berasal dari keluarga kategori desil 1 atau kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.

Dengan hampir rampungnya proses pembebasan lahan, pembangunan fisik Kolam Retensi Pal Lima diharapkan dapat dipercepat sehingga selesai sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Jambi pada September mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menyoroti kembali antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jambi.

Ia meminta pengawasan terhadap barcode pembelian BBM bersubsidi diperketat agar distribusi lebih tepat sasaran dan antrean kendaraan dapat dikurangi.

Menurut Maulana, antrean kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Ini bukan hanya menjadi persoalan Kota Jambi, tetapi juga terjadi di berbagai daerah. Memang kewenangan pengelolaan distribusi BBM bukan berada di pemerintah kota,” terangnya.

“Namun, kami berharap antrean kendaraan ini tidak sampai mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas masyarakat,” kata Maulana.

Pemkot Jambi Sudah Berkoordinasi

Maulana menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi telah beberapa kali berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan distribusi BBM.

Namun, tingginya jumlah kendaraan dan meningkatnya kebutuhan bahan bakar membuat antrean di sejumlah SPBU masih terus terjadi.

“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi. Persoalan ini memang cukup kompleks. Jumlah kendaraan terus bertambah, sementara kebutuhan BBM juga semakin tinggi. Ini yang kemudian memicu antrean di sejumlah SPBU,” ujarnya.

Minta Pengawasan Barcode BBM Bersubsidi Diperketat

Menurut Maulana, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pengawasan terhadap penggunaan barcode pembelian BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Ia menilai pengawasan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan aparat terkait karena berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Pengaturan barcode harus diperketat supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Ini membutuhkan kerja tim antara pemerintah, Pertamina, dan aparat terkait,” sebutnya.

“Kalau sistem pengawasannya semakin baik, saya yakin antrean juga bisa dikurangi,” katanya.

Dishub Diminta Atur Lalu Lintas di Sekitar SPBU

Selain persoalan distribusi BBM, Maulana juga menyoroti kendaraan yang mengantre hingga memakan badan jalan.

Untuk mengurangi dampak kemacetan, ia menginstruksikan Dinas Perhubungan Kota Jambi melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU yang kerap dipadati kendaraan.

“Soal antrean yang sampai menggunakan badan jalan, nanti kami arahkan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengaturan,” kata dia.

“Jangan sampai masyarakat yang tidak sedang mengisi BBM ikut dirugikan karena kemacetan,” tegasnya.

Perlu Solusi Menyeluruh

Maulana menilai persoalan antrean BBM tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Menurutnya, diperlukan langkah yang lebih komprehensif, mulai dari evaluasi sistem distribusi, penyesuaian kuota BBM, pengawasan barcode, hingga pengendalian kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi.

Ia menegaskan, meski kewenangan pemerintah kota terbatas, Pemkot Jambi akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar persoalan tersebut segera mendapatkan solusi.

“Kewenangan pemerintah kota dalam persoalan ini memang sangat terbatas. Karena itu kami terus mendorong agar ada solusi yang menyeluruh,” kata dia

“Yang terpenting, distribusi BBM berjalan tepat sasaran, penggunaan barcode benar-benar diawasi, dan antrean tidak lagi mengganggu ketertiban maupun keselamatan pengguna jalan,” pungkasnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jambi kembali menjadi sorotan masyarakat.

Kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas, terutama di ruas-ruas jalan utama yang menjadi lokasi SPBU.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk Pembangunan Drainase Utama dan Revitalisasi Drainase Sungai Asam Tahap II Tahun 2026, Selasa 21 Juli 2026.

Dari 19 bidang tanah yang telah menyelesaikan seluruh tahapan, sebagian sudah dibayarkan, sementara sembilan bidang lainnya masih menunggu kepastian regulasi karena berada di kawasan sempadan sungai.

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, mengatakan seluruh pemilik 19 bidang tanah telah menyetujui nilai ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Seluruh objek sudah melalui tahapan inventarisasi, penilaian KJPP hingga musyawarah. Semua pemilik telah menyepakati besaran uang ganti kerugian,” kata Ridho.

Ia menjelaskan, pembayaran baru dapat dilakukan terhadap bidang tanah yang berada di luar kawasan sempadan sungai.

“Masih ada sembilan bidang di kawasan sempadan sungai yang belum bisa dibayarkan karena menunggu regulasi yang memperbolehkan. Kami terus berupaya agar proses tersebut segera dapat diselesaikan,” ujarnya.

Ridho menambahkan, proses pengadaan tanah akan berlanjut pada Tahap III dengan luas lahan sekitar 7.400 meter persegi.

Di mana total ada 4,2 hektare yang dibayarkan pada tahap 2 ini, dengan jumlah senilai Rp33 miliar.

Kejati Jambi: Jangan Sampai Terhambat

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga seluruh tahapan harus dikawal hingga selesai.

“Kami sudah melakukan pendampingan sejak beberapa tahun terakhir. Hambatan biasanya muncul pada sengketa lahan maupun proses ganti rugi, tetapi proyek ini tidak boleh terhambat karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Ia berharap seluruh tahapan dapat dipercepat mengingat proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi.

Wali Kota: Ganti Rugi Harus Tuntas, Warga Harus Merasakan Manfaatnya

Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan percepatan pembebasan lahan bukan sekadar menyelesaikan administrasi, tetapi menjadi langkah penting untuk mengakhiri persoalan banjir yang selama ini menghantui warga, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya.

Menurutnya, kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari wilayah yang lebih tinggi sehingga hampir setiap musim hujan selalu terjadi banjir.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Wali Kota memastikan hak masyarakat tetap menjadi prioritas dalam proses pengadaan tanah.

“Pada Tahap III nanti ada sekitar 15 bidang yang berada di jalur drainase eksisting dan akan masuk proses pembayaran. Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia optimistis proyek tersebut mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau banjir bisa dikendalikan, masyarakat tidak lagi dirugikan setiap tahun. Nilai manfaat pembangunan ini jauh lebih besar karena memberikan rasa aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi,” pungkasnya. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkot Jambi akan meluncurkan program nikah gratis bagi pasangan muda yang telah memiliki calon pasangan.

Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada September 2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang terkendala biaya dalam melangsungkan pernikahan.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, program nikah gratis tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan, termasuk pendataan calon peserta dan koordinasi dengan pihak terkait.

Pendataan dilakukan melalui kantor kelurahan dan kecamatan untuk memastikan pasangan yang mengikuti program telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“Prosesnya sedang berjalan. Saat ini masih dilakukan pendataan melalui kelurahan dan kecamatan. Nantinya pendaftaran akan bekerja sama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) dan masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA),” ujar Maulana.

Program Nikah Gratis Jambi Dilaksanakan Serentak

Maulana menjelaskan, pelaksanaan akad nikah nantinya akan dilakukan secara serentak oleh petugas KUA.

Apabila jumlah peserta cukup banyak, Pemkot Jambi akan membagi pelaksanaan menjadi beberapa tahap atau gelombang agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib.

“Kalau pesertanya banyak, bisa dilaksanakan dua sampai tiga gelombang sesuai jumlah pendaftar. Nantinya akad nikah dilakukan serentak oleh petugas KUA, begitu juga dengan konsep resepsinya,” katanya.

Ia menyebut, pemerintah juga masih mempersiapkan lokasi pelaksanaan kegiatan. Jika dibutuhkan, fasilitas gedung yang tersedia akan dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran program.

“Kalau tempat belum tersedia, bisa menggunakan gedung yang ada. Yang penting pelaksanaannya tidak pada Sabtu dan Minggu karena biasanya banyak kegiatan masyarakat,” jelasnya.

Peserta Nikah Gratis Dapat Undangan Terbatas

Untuk konsep resepsi, setiap pasangan nantinya akan diberikan batas jumlah tamu undangan.

Salah satu skema yang disiapkan yakni setiap pasangan dapat membawa sekitar 50 orang keluarga atau tamu agar kegiatan tetap berlangsung tertib dan nyaman.

Menurut Maulana, program ini diperuntukkan bagi anak muda Kota Jambi yang sudah memiliki pasangan dan siap membangun rumah tangga.

Masyarakat yang berminat mengikuti program tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui kantor kelurahan masing-masing.

“Anak-anak muda yang sudah memiliki calon pasangan dan ingin mengikuti program ini bisa mendaftarkan diri melalui kelurahan. Nanti akan dilakukan proses pendataan dan verifikasi,” ujar Maulana.

Program Nikah Gratis Didukung Baznas Kota Jambi

Maulana menambahkan, program nikah gratis tersebut juga mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat program, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melaksanakan pernikahan.

“Insyaallah program ini akan diluncurkan pada bulan September. Kami berharap dapat membantu pasangan muda sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan,” pungkasnya.(*)