JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggaran belanja Pemerintah Kota Jambi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat hingga Rp1,992 triliun, mendekati angka Rp2 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan hingga penanganan potensi bencana.

Seluruh fraksi DPRD Kota Jambi menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Jambi 2026 dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian kesimpulan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar), Senin malam 14 September 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan peningkatan belanja dalam APBD Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jambi.

“Alhamdulillah, seluruh fraksi menyetujui rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk Pemerintah Kota Jambi. Belanja kita mengalami peningkatan menjadi Rp1,992 triliun, atau mendekati Rp2 triliun,” ujar Maulana usai rapat paripurna.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam APBD-P 2026 adalah infrastruktur.

Pemkot Jambi mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp14 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dana tersebut akan diarahkan untuk dua kebutuhan utama, yakni penanganan potensi bencana dan perbaikan sejumlah ruas jalan berstatus jalan kota.

Untuk sektor kebencanaan, Pemkot Jambi berencana membangun Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di wilayah Pelayangan, tepatnya di sekitar depan Polsek dan dekat Rumah Sakit Adhyaksa.

Pembangunan pos tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons petugas apabila terjadi kebakaran di wilayah tersebut.

“Untuk alokasi di Dinas PU, prioritas pertama kita adalah membangun Pos Damkar di wilayah Pelayangan, tepatnya di depan Polsek dekat Rumah Sakit Adhyaksa, untuk mengantisipasi risiko kebakaran,” kata Maulana.

Selain pembangunan Pos Damkar, sebagian anggaran diarahkan untuk pengaspalan atau overlay sejumlah jalan kota.

Ruas yang masuk perhatian antara lain jalur Makalam menuju Masjid Agung, kawasan Jalan Adityawarman, di sekitar Kantor Wali Kota, kawasan Sukarejo, hingga akses menuju kawasan pusat perekonomian dan pasar.

“Selain itu, kita melakukan pengaspalan overlay jalan-jalan status kota,” ujarnya.

Terkait masih adanya ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, Maulana meminta masyarakat memahami pembagian kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menurutnya, tidak seluruh ruas jalan yang berada di wilayah administratif Kota Jambi menjadi tanggung jawab Pemkot Jambi.

Pemkot Jambi, kata Maulana, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Jalan Nasional agar penanganan jalan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

“Sebagian jalan di Kota Jambi merupakan kewenangan provinsi dan pusat. Untuk kewenangan pusat, alhamdulillah perbaikan di kawasan Sijenjang, Paal Merah, hingga Jalan Lingkar sedang dikerjakan oleh Balai Jalan,” jelasnya.

Perbaikan sejumlah jalan provinsi juga dilakukan secara bertahap, termasuk ruas di kawasan depan SMA 5.

“Kita semua berkolaborasi,” tegas Maulana.

Selain infrastruktur, tambahan anggaran dalam APBD Perubahan juga diarahkan pada sektor pelayanan dasar.

Pemkot Jambi memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit daerah serta puskesmas. Di sektor pendidikan, anggaran diarahkan untuk mendukung revitalisasi bangunan sekolah.

Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Pemkot Jambi juga menyiapkan pembenahan sejumlah fasilitas kota untuk mendukung berbagai agenda besar, termasuk rencana Kota Jambi menjadi tuan rumah Healthy City Summit.

Perubahan anggaran juga menyentuh kebutuhan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pemkot Jambi menyiapkan tambahan anggaran operasional Rp100 juta untuk setiap kecamatan.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan kewilayahan, termasuk pengawasan program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Anggaran itu juga akan mendukung persiapan kontingen atau kafilah tingkat kecamatan untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kota Jambi.

Dalam struktur APBD Perubahan 2026, Pemerintah Kota Jambi menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,814 triliun.

Sementara kebutuhan belanja mencapai Rp1,992 triliun. Selisihnya ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177 miliar.

Dengan persetujuan seluruh fraksi DPRD Kota Jambi, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program yang telah disepakati.

Pemkot Jambi menempatkan tambahan anggaran tersebut untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus menjawab persoalan yang paling dekat dengan kebutuhan warga, terutama infrastruktur, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan di tingkat kewilayahan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran yang melanda permukiman warga di RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, menjadi pengingat agar masyarakat tidak mengabaikan potensi bahaya dari penggunaan gas dan listrik di rumah.

Wali Kota Jambi Maulana meminta warga meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan rutin memeriksa kondisi regulator dan selang tabung gas serta memastikan instalasi listrik tetap aman.

Imbauan itu disampaikan Maulana saat meninjau lokasi kebakaran, Minggu 13 September 2026, sehari setelah api melanda kawasan tersebut.

Menurut Maulana, langkah sederhana seperti memastikan tidak ada kebocoran gas dan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan dapat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran.

“Selalu berhati-hati. Pastikan tidak ada kebocoran gas. Jangan menggunakan terlalu banyak colokan yang berpotensi menimbulkan percikan api,” ujar Maulana.

Ia juga meminta masyarakat tidak meninggalkan rumah dalam kondisi peralatan listrik yang tidak diperlukan masih menyala.

“Jika akan meninggalkan rumah, pastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan sudah dimatikan atau dicabut,” lanjutnya.

Pesan tersebut disampaikan setelah kebakaran di Tanjung Raden berdampak terhadap empat rumah nonpermanen.

Dua rumah mengalami kerusakan berat, sedangkan dua lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapat penanganan medis akibat mengalami syok.

Berdasarkan laporan awal yang diterima pemerintah, kebakaran tersebut diduga bermula dari kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Api kemudian melanda kawasan permukiman yang sebagian bangunannya masih menggunakan material kayu.

Kondisi tersebut membuat risiko api merambat ke rumah lain menjadi lebih tinggi, terlebih permukiman di kawasan Seberang Kota Jambi relatif padat.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar. Kalau terjadi kebakaran, api bisa cepat merembet,” kata Maulana.

Karena itu, ia meminta kewaspadaan tidak hanya dilakukan setelah terjadi musibah.

Pemeriksaan terhadap sumber-sumber yang berpotensi memicu kebakaran perlu menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari.

Dari sisi penanganan, Maulana mengapresiasi gerak cepat petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi.

Petugas disebut tiba sekitar enam menit setelah menerima laporan kebakaran.

Sebanyak 50 personel dikerahkan dengan dukungan 10 armada. Armada tersebut terdiri dari satu unit armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Dalam proses pemadaman hingga pendinginan, sekitar 60 ribu liter air digunakan untuk memastikan api benar-benar terkendali.

Kecepatan respons menjadi penting karena kawasan tersebut memiliki karakter permukiman padat dengan sejumlah bangunan berbahan kayu.

Selain persoalan material bangunan, akses menuju kawasan Seberang juga menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika terjadi kepadatan kendaraan di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II.

Evaluasi atas kejadian tersebut turut mendorong Pemkot Jambi menyiapkan penguatan layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Pemerintah berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan dalam beberapa bulan mendatang.

Markas tersebut nantinya diharapkan memperkuat sistem dukungan antara Pelayangan dan Danau Teluk, termasuk dari sisi personel dan armada.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” ujar Maulana.

Dengan keberadaan markas yang lebih dekat, pemerintah berharap waktu respons terhadap kejadian kebakaran di wilayah Seberang dapat semakin cepat.

Di tengah penanganan pascakebakaran, BAZNAS Kota Jambi melalui program Jambi Kota Peduli BAZNAS Tanggap Bencana turut bergerak membantu warga terdampak.

Sebanyak empat keluarga menerima bantuan tanggap darurat. Masing-masing keluarga memperoleh Rp2 juta sehingga total bantuan mencapai Rp8 juta.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Pemerintah juga akan melakukan pendataan lebih lanjut terhadap tingkat kerusakan untuk menghitung kebutuhan bantuan berikutnya, termasuk kebutuhan material bangunan untuk proses pemulihan.

Maulana berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran bersama agar masyarakat semakin peduli terhadap keamanan rumah.

Ia menekankan bahwa pencegahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti memeriksa regulator dan selang gas, memastikan tidak ada kebocoran, tidak membebani stopkontak dengan terlalu banyak colokan, serta mematikan atau mencabut peralatan listrik sebelum meninggalkan rumah.

“Mudah-mudahan ke depan kita berdoa tidak ada lagi bencana seperti ini,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musibah kebakaran yang menimpa warga RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, langsung mendapat respons melalui program Jambi Kota Peduli BAZNAS Tanggap Bencana.

BAZNAS Kota Jambi turun langsung ke lokasi bersama Pemerintah Kota Jambi untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak kebakaran.

Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp2 juta per keluarga, sehingga total bantuan awal yang disalurkan mencapai Rp8 juta.

Penyaluran bantuan dilakukan sehari setelah kebakaran, Minggu 13 September 2026, saat Wali Kota Jambi, Maulana bersama jajaran Pemkot Jambi meninjau kondisi warga di lokasi kejadian.

Ketua BAZNAS Kota Jambi, M Padli, mengatakan kehadiran BAZNAS dalam situasi kebencanaan merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk memastikan masyarakat yang sedang tertimpa musibah mendapat perhatian dan bantuan sesegera mungkin.

“Melalui program Jambi Kota Peduli dan BAZNAS Tanggap Bencana, kami berupaya hadir secepat mungkin ketika masyarakat mengalami musibah. Bantuan ini memang merupakan bantuan awal, tetapi kami berharap dapat meringankan kebutuhan keluarga yang terdampak,” ujar M Padli.

Menurut Padli, penanganan korban bencana tidak berhenti pada penyerahan bantuan awal.

BAZNAS juga perlu melihat kondisi warga secara langsung agar kebutuhan pascakejadian dapat dipetakan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Kebakaran sendiri terjadi pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sedikitnya empat rumah nonpermanen terdampak. Dua rumah mengalami kerusakan berat, sedangkan dua rumah lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapatkan penanganan medis setelah mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Penyaluran bantuan BAZNAS menjadi bagian dari respons awal untuk membantu keluarga korban memenuhi kebutuhan dasar setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Selain bantuan tunai, kondisi kerusakan rumah juga akan didata lebih lanjut. Pemerintah Kota Jambi nantinya akan menghitung kebutuhan material bangunan yang diperlukan dalam proses pemulihan.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.

“Hari ini kami menyerahkan bantuan tanggap darurat untuk kebutuhan dasar. Dari BAZNAS diberikan bantuan Rp2 juta per keluarga, ada empat keluarga, sehingga total Rp8 juta,” kata Maulana.

Ia menambahkan, pendataan kerusakan akan dilakukan untuk melihat kebutuhan bantuan berikutnya, termasuk bahan bangunan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi.

Di balik penyaluran bantuan kepada korban, kebakaran di Tanjung Raden juga menjadi perhatian Pemkot Jambi dari sisi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di kawasan Seberang.

Menurut Maulana, petugas Damkartan tiba sekitar enam menit setelah menerima laporan.

Sebanyak 50 personel dikerahkan dengan dukungan 10 armada, terdiri dari satu armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Sekitar 60 ribu liter air digunakan selama proses pemadaman hingga pendinginan.

Kecepatan penanganan menjadi krusial karena sebagian rumah di kawasan tersebut masih menggunakan material kayu dan berada di lingkungan permukiman yang cukup padat.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar,” ujar Maulana.

Laporan awal menyebut kebakaran diduga bermula dari kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Namun, kondisi permukiman yang padat membuat api berpotensi dengan cepat merambat ke bangunan lain.

Kebakaran tersebut sekaligus mendorong Pemkot Jambi memperkuat layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Pemkot berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan dalam beberapa bulan ke depan.

Markas tersebut nantinya diharapkan memperkuat sistem bantuan antara Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk.

Dengan penempatan personel dan armada yang lebih dekat, waktu tempuh menuju lokasi kebakaran di kawasan Seberang diharapkan dapat ditekan.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” kata Maulana.

Menurutnya, persoalan akses menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran di Seberang, terutama ketika terjadi kepadatan lalu lintas di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II.

Karena itu, penguatan layanan tidak hanya dilakukan dengan menambah armada, tetapi juga mendekatkan basis personel dan peralatan pemadam ke wilayah yang memiliki risiko kebakaran.

Pasca kejadian, warga juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber kebakaran di lingkungan rumah.

Maulana meminta masyarakat rutin memeriksa regulator dan selang tabung gas serta memastikan tidak ada kebocoran.

Penggunaan sambungan listrik juga perlu diperhatikan. Warga diminta menghindari penggunaan terlalu banyak colokan yang berpotensi memicu percikan api.

Peralatan listrik yang tidak diperlukan juga sebaiknya dimatikan atau dicabut ketika rumah ditinggalkan.

Bagi BAZNAS Kota Jambi, bantuan tanggap bencana tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepedulian kepada masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.

Melalui Jambi Kota Peduli BAZNAS Tanggap Bencana, bantuan diharapkan tidak hanya menjadi respons sesaat.

Tetapi menjadi bagian dari dukungan bersama untuk membantu warga kembali memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kehidupan setelah bencana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran yang menghanguskan dan merusak sejumlah rumah warga di RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain menyalurkan bantuan kepada korban, pemerintah mulai mengevaluasi persoalan waktu respons dan akses layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Kebakaran terjadi pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sedikitnya empat rumah nonpermanen terdampak. Dua rumah mengalami kerusakan berat, sementara dua lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapat penanganan medis setelah mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Sehari setelah kebakaran, Wali Kota Jambi  turun langsung ke lokasi, Minggu 13 September 2026.

Ia datang bersama jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan), BPBD, Dinas Sosial, camat, lurah, BAZNAS Kota Jambi dan tokoh masyarakat.

Kunjungan itu tidak hanya untuk memastikan kondisi korban, tetapi juga melihat secara langsung persoalan yang dapat memengaruhi penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Menurut Maulana, petugas Damkartan tiba sekitar enam menit setelah laporan diterima. Namun, karakter permukiman di Seberang Kota Jambi tetap menjadi tantangan tersendiri.

Sebagian rumah di kawasan Tanjung Raden masih menggunakan material kayu. Di tengah kondisi cuaca kering, api berpotensi menjalar lebih cepat dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar,” kata Maulana.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkartan mengerahkan 50 personel dengan dukungan 10 armada. Rinciannya, satu armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Sekitar 60 ribu liter air digunakan selama proses penanganan.

Laporan awal menyebut kebakaran diduga dipicu kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Meski penyebab tersebut masih berdasarkan laporan awal, kejadian ini kembali menunjukkan bahwa sumber api di lingkungan permukiman padat dapat berkembang menjadi persoalan besar dalam waktu singkat.

Terlebih, akses menuju kawasan Seberang Kota Jambi dapat menghadapi kendala ketika arus lalu lintas di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II mengalami kepadatan.

Kondisi akses tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Jambi ingin memperkuat sistem pemadam kebakaran dari sisi wilayah, bukan hanya mengandalkan armada yang bergerak dari lokasi yang lebih jauh.

Pasca kejadian, Pemkot Jambi berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan.

Rencana itu ditargetkan mulai disiapkan dalam beberapa bulan ke depan.

Kehadiran markas baru tersebut diharapkan membuat Pelayangan dan Danau Teluk dapat saling memberikan dukungan ketika terjadi kebakaran.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” ujar Maulana.

Menurutnya, penguatan tersebut akan mencakup kesiapan personel dan armada.

Pemkot juga berharap adanya dukungan hibah sehingga kebutuhan kendaraan serta penempatan personel dapat diperkuat.

Langkah tersebut menjadi penting karena penanganan kebakaran bukan hanya persoalan jumlah armada.

Kecepatan mencapai lokasi juga sangat menentukan, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan dengan bangunan yang mudah terbakar.

Di sisi lain, Pemkot Jambi bersama BAZNAS Kota Jambi menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak.

Masing-masing keluarga menerima bantuan Rp2 juta. Total bantuan awal yang disalurkan BAZNAS mencapai Rp8 juta.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Pemkot juga akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk menghitung tingkat kerusakan. Hasil pendataan nantinya menjadi dasar untuk melihat kebutuhan bantuan material bangunan bagi proses pemulihan.

“Selanjutnya tim akan segera melakukan pendataan dan menghitung kebutuhan kerusakan untuk melihat bantuan bahan bangunan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan warga agar tidak mengabaikan aspek keselamatan di dalam rumah.

Kebocoran gas, kondisi regulator dan selang tabung, hingga penggunaan sambungan listrik secara berlebihan menjadi sejumlah hal yang perlu diperiksa secara rutin.

Warga juga diminta memastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan dalam keadaan mati atau dicabut ketika rumah ditinggalkan.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di kawasan permukiman padat, karena kebakaran pada satu rumah dapat dengan cepat mengancam bangunan di sekitarnya.

Pemkot Jambi berharap penguatan infrastruktur Damkartan, ditambah kewaspadaan masyarakat, dapat menekan risiko kebakaran sekaligus mempercepat penanganan apabila musibah kembali terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pernikahan 14 pasangan di Kota Jambi, Selasa 8 September 2026, bukan sekadar prosesi akad.

Di balik kegiatan nikah dan walimah massal itu terdapat persoalan administrasi perkawinan yang belum tuntas sekaligus upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Ke-14 pasangan tersebut mengikuti Nikah dan Walimah Massal yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi dan PC Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Jambi di Maulidia Convention Center.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, peserta program diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 serta telah memiliki pasangan.

Program tersebut salah satunya menyasar warga yang secara agama telah menjalani pernikahan, tetapi perkawinannya belum tercatat dalam administrasi negara.

Persoalan ini, kata Maulana, diketahui dari data administrasi kependudukan Pemerintah Kota Jambi.

“Secara agama sudah sah, tetapi secara negara belum,” ujar Maulana.

Status perkawinan yang tercatat memiliki konsekuensi penting terhadap administrasi kependudukan.

Karena itu, kegiatan tersebut dirancang tidak berhenti pada pelaksanaan akad.

Setelah prosesi pernikahan, pasangan juga mendapatkan pembaruan dokumen kependudukan.

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disesuaikan dengan status perkawinan mereka.

Langkah tersebut memberi pasangan kepastian administrasi sekaligus memudahkan mereka ketika berhadapan dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik yang berkaitan dengan status keluarga.

Bagi pemerintah, penyelesaian administrasi ini menjadi bagian penting dari program.

Sebab, perkawinan yang belum tercatat dapat membuat status keluarga belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen kependudukan.

Ada hal lain yang membuat program nikah massal kali ini berbeda.

Pemkot Jambi memberikan bantuan modal usaha kepada masing-masing pasangan.

Bantuan itu dilengkapi pelatihan agar modal yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi dapat digunakan untuk membangun sumber pendapatan keluarga.

Maulana mengatakan dukungan ekonomi tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih mandiri.

“Pemerintah Kota Jambi juga memberikan modal usaha kepada masing-masing pasangan, kemudian diberikan pelatihan supaya mereka bisa berusaha,” katanya.

Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam program ini menyentuh dua persoalan sekaligus: legalitas administrasi perkawinan dan kemampuan ekonomi keluarga.

Setelah akad, ke-14 pasangan mengikuti walimah sebagai ungkapan syukur atas pernikahan mereka.

Masing-masing pasangan diperbolehkan mengajak hingga 50 anggota keluarga untuk ikut merayakan momen tersebut.

Kegiatan dihadiri langsung Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha.

Sejumlah unsur Forkopimda Kota Jambi juga hadir, termasuk perwakilan Polresta Jambi, Kodim 0415/Jambi dan Lapas Kelas IIA Jambi.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Habibi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Jambi M. Kholis, serta sejumlah kepala perangkat daerah, camat dan lurah.

Dari unsur lembaga keagamaan dan penyelenggara, hadir Ketua Baznas Kota Jambi Muhammad Padli Abdullah, Ketua MUI Jambi, Ketua LAM Kota Jambi dan Ketua PC APRI Kota Jambi Hasbullah.

Maulana menilai persoalan keluarga tidak cukup diselesaikan melalui aspek administratif maupun keagamaan.

Kondisi ekonomi juga menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang stabil.

Karena itu, bantuan modal dan pelatihan diberikan sebagai pendamping setelah pasangan mendapatkan kepastian status perkawinan.

“Pemerintah Kota Jambi ingin membentuk dan membangun kebahagiaan mulai dari keluarga,” ujarnya.

Ia berharap pasangan yang mengikuti program tersebut mampu memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Program ini sekaligus memperlihatkan pola kolaborasi antara pemerintah daerah, Baznas dan APRI.

Pemerintah menangani aspek pelayanan dan administrasi, sementara dukungan sosial serta pembinaan turut diperkuat melalui lembaga terkait.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukan hanya 14 pasangan telah melangsungkan akad.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka benar-benar memperoleh manfaat setelah acara berakhir: dokumen kependudukan beres, keluarga memiliki pijakan ekonomi dan rumah tangga dapat tumbuh secara mandiri.

Bagi Pemkot Jambi, pembangunan kesejahteraan dengan demikian dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan warga keluarga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain berdampak pada kondisi lingkungan, cuaca kering juga meningkatkan potensi paparan debu dan partikel udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Langkah antisipasi pun dilakukan. Pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO) membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada masyarakat di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung ke persimpangan untuk membagikan masker kepada pengendara.

Ia didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi serta pengurus IWAKO Jambi.

Di tengah lalu lintas yang padat, pembagian masker menyasar terutama pengendara yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di ruang terbuka.

Maulana mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk pencegahan menyusul informasi mengenai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Menurut dia, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan memiliki risiko lebih besar terpapar debu maupun partikel udara berukuran kecil.

Karena itu, penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang,” kata Maulana.

Pemkot Jambi, lanjutnya, telah menyiapkan total 100 ribu masker untuk masyarakat.

Sebanyak 5.000 masker di antaranya mulai disalurkan dalam kegiatan di kawasan Simpang Mayang.

Persoalan kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat langkah pencegahan.

Maulana menyinggung kondisi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebut masih mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang terus beraktivitas di tengah udara berdebu berpotensi lebih sering terpapar partikel udara.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan risiko tersebut dengan kondisi indeks standar pencemar udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5.

Partikel berukuran sangat kecil seperti PM2.5 menjadi salah satu perhatian dalam kualitas udara karena dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Karena itu, Maulana mengimbau warga tidak hanya mengandalkan pembagian masker pemerintah.

Masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan juga diminta membiasakan diri menggunakan masker ketika kondisi udara memburuk.

“Silakan digunakan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan IWAKO Jambi. Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam aksi sosial itu merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Ali, peran wartawan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Insan pers juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan langsung warga.

IWAKO, kata dia, mendukung upaya Pemkot Jambi meningkatkan perlindungan masyarakat selama kondisi kekeringan dan kualitas udara menjadi perhatian.

“Pembagian masker ini sederhana, tetapi mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali.

Ia secara khusus mengingatkan pengendara sepeda motor dan masyarakat yang bekerja di ruang terbuka agar tidak mengabaikan perlindungan pernapasan.

Kelompok tersebut, menurut Ali, menjadi salah satu yang paling sering berhadapan langsung dengan debu dan polusi selama berada di jalan.

Pembagian 5.000 masker di Simpang Mayang menjadi tahap awal dari rencana distribusi yang lebih besar.

Dengan stok mencapai 100 ribu masker, Pemkot Jambi menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi periode kering yang belum segera berakhir.

Bagi warga, masker mungkin terlihat sebagai perlengkapan sederhana.

Namun di tengah meningkatnya aktivitas luar ruangan, paparan debu dan memburuknya kualitas udara, penggunaannya menjadi salah satu bentuk perlindungan yang relatif mudah dilakukan.

Pemerintah juga berharap masyarakat tidak menunggu sampai kondisi udara memburuk untuk mulai memperhatikan kesehatan pernapasan.

Terutama bagi pengendara, pekerja lapangan, pedagang, petugas di ruang terbuka dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah, kewaspadaan terhadap kondisi udara menjadi semakin penting selama periode kekeringan berlangsung.()*

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas pemanfaatan gas bumi di daerah.

Penguatan kerja sama tersebut diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, tetapi juga membuka akses gas bumi bagi sektor usaha, termasuk UMKM dan kawasan komersial.

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan PGN dengan Wali Kota Jambi Maulana di Jakarta, Selasa 1 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan dan perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) di Kota Jambi.

Direktur Komersial PT PGN Tbk Aldiansyah Idham mengatakan sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan pengembangan jaringan gas memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan rombongan atas kunjungan dan diskusinya. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, tentunya buat masyarakat Jambi,” ujar Aldiansyah.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan terus dikembangkan, termasuk dalam mengoptimalkan pembangunan jaringan gas agar pemanfaatannya tidak berhenti pada pelanggan rumah tangga.

PGN melihat terdapat peluang untuk memperluas penggunaan gas bumi ke sektor ekonomi produktif yang membutuhkan sumber energi untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Dalam pengembangan terbaru, sebanyak 15.000 sambungan rumah (SR) Jargas tengah dibangun di Kota Jambi.

Jaringan tambahan tersebut ditargetkan mulai mengalirkan gas kepada masyarakat pada Oktober 2026.

Penambahan ini akan memperluas cakupan Jargas yang sebelumnya telah mencapai 13.235 sambungan rumah di Kota Jambi.

Bagi PGN, pembangunan jaringan baru tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses energi berbasis gas bumi sekaligus memperkuat pemanfaatan infrastruktur gas di daerah.

Pengembangan Jargas tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemkot Jambi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan PGN.

Kolaborasi PGN dan Pemkot Jambi juga diarahkan untuk memperluas penggunaan gas bumi di luar sektor rumah tangga.

Wali Kota Jambi, Maulana mendorong agar UMKM dan kawasan komersial dapat ikut memanfaatkan jaringan gas sebagai sumber energi dalam menjalankan kegiatan usaha.

“Kita juga akan mengembangkan sektor-sektor UMKM dan komersial yang ada di Kota Jambi. Ini harus kita tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama,” kata Maulana.

Menurutnya, semakin luas penggunaan gas bumi, semakin besar pula peluang daerah memperoleh manfaat dari sisi efisiensi energi dan penguatan aktivitas ekonomi.

Pemkot Jambi juga melihat pengembangan Jargas sebagai salah satu bagian dari upaya mendukung ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi dan impor LPG.

Dengan tambahan 15.000 sambungan, tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan jaringan berjalan sesuai target hingga tahap pengaliran gas kepada masyarakat.

Pemkot Jambi menyatakan siap mendukung koordinasi teknis dan pelaksanaan di lapangan agar pembangunan dapat berlangsung aman dan tertib.

Sementara PGN menegaskan sinergi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat untuk mengoptimalkan pembangunan jaringan gas dan memperluas manfaatnya.

Jika target pengaliran pada Oktober 2026 tercapai, tambahan 15.000 sambungan tersebut akan menjadi salah satu ekspansi penting Jargas di Kota Jambi.

Program ini sekaligus menempatkan kolaborasi pemerintah daerah dan badan usaha energi sebagai faktor penting dalam memperluas akses gas bumi, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun menopang kegiatan ekonomi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Kekosongan dan potensi kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

Banggar meminta Pemkot Jambi segera menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong maupun jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun.

Proses seleksi dan pengisian jabatan tersebut juga diminta sudah disiapkan anggarannya dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026.

Desakan tersebut muncul setelah Pemkot Jambi menghadapi cukup banyak pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Wali Kota Jambi Maulana sebelumnya menyebut terdapat enam pejabat eselon II dan 17 pejabat eselon III yang akan pensiun.

Bagi DPRD, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan kekosongan berkepanjangan yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi pemerintahan.

Rekomendasi itu disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kota Jambi sekaligus Plt. Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, saat membacakan Laporan Hasil Kerja Banggar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kota Jambi 2026.

Banggar meminta Pemerintah Kota Jambi melalui BKPSDMD segera mempersiapkan tahapan pengisian jabatan tersebut, termasuk kebutuhan anggarannya.

DPRD tidak hanya meminta jabatan kosong segera diisi. Banggar juga menekankan agar proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, latar belakang keilmuan dan rekam kinerja.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun membuat pemerintah perlu mulai menyiapkan formasi pengganti.

“Tahun ini banyak jabatan atau pos-pos jabatan yang memasuki masa pensiun. Masukan untuk segera mungkin mempersiapkan formasi-formasi jabatan sesuai dengan pengalaman, kapasitas dan dedikasinya berdasarkan e-kinerja,” kata Kemas.

Menurut Kemas, DPRD tidak berada pada posisi untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu. Kewenangan tersebut tetap berada pada Wali Kota.

Namun, DPRD akan memastikan proses penataan birokrasi tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan.

“Kami tidak bisa ikut campur di ranah itu, hak prerogratif wali kota. Tapi kami jalankan fungsi pengawasan saja,” ujarnya.

Salah satu poin yang ditekankan Banggar adalah penerapan Manajemen Talenta sebagai instrumen untuk menentukan kandidat pejabat secara lebih objektif.

Pemkot Jambi melalui BKPSDMD diminta segera merampungkan tahapan pendampingan dan ekspos dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak semata berdasarkan pertimbangan administratif, tetapi memiliki ukuran yang lebih jelas terkait kompetensi dan potensi aparatur.

Banggar juga meminta kesesuaian antara latar belakang pendidikan atau keilmuan seorang pejabat dengan jabatan yang akan diemban.

Hal ini menjadi penting agar penempatan aparatur benar-benar sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki.

Banggar turut meminta Pemkot Jambi menyiapkan anggaran pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan JPT Muda.

Sejumlah posisi strategis disebut masuk dalam rencana tersebut, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris DPRD (Sekwan), dan Staf Ahli.

Persiapan anggaran dinilai perlu dilakukan sejak APBD Perubahan 2026 agar ketika proses pengisian harus dilakukan, pemerintah tidak lagi terkendala persoalan pembiayaan.

Sementara itu, Maulana sebelumnya menyampaikan bahwa pengisian jabatan kosong akan dilakukan secara bersamaan, bukan setiap kali terdapat satu jabatan yang kosong.

“Yang kosong tentu akan diisi. Kita menghadapi enam eselon II yang pensiun dan 17 eselon III yang pensiun,” kata Maulana.

Untuk jabatan eselon III, pengisian akan diarahkan dari internal Pemkot Jambi dengan mempertimbangkan potensi, pengalaman dan kompetensi aparatur.

Sedangkan untuk jabatan eselon II, pengisian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.

Selain persoalan jabatan struktural, Banggar meminta Pemkot Jambi menghitung secara cermat kebutuhan anggaran untuk pengangkatan PPPK baru.

Perhatian khusus diberikan terhadap proyeksi biaya perubahan status 119 PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

DPRD mengingatkan agar kebijakan kepegawaian tersebut tidak membuat proporsi belanja pegawai melampaui batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Perhitungan tersebut juga harus memastikan pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap berjalan tanpa mengganggu kemampuan keuangan daerah.

Penataan aparatur juga menyentuh posisi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Banggar meminta BKPSDMD menyelenggarakan pelatihan kompetensi manajerial bagi pejabat yang menduduki dua posisi tersebut.

Selain peningkatan kompetensi, DPRD meminta masa jabatan Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah pada satu tempat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas manajemen sekaligus mendorong penyegaran organisasi.

Banggar juga mengingatkan BKPSDMD agar mengantisipasi penerbitan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt).

Dokumen perpanjangan diminta disiapkan jauh sebelum masa berlaku SK sebelumnya berakhir.

Menurut Banggar, persoalan administratif semacam ini tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan dengan kelancaran pembayaran gaji, tunjangan serta operasional instansi.

Dengan berbagai rekomendasi tersebut, DPRD Kota Jambi mendorong Pemkot Jambi mulai mempersiapkan penataan birokrasi sejak sekarang.

Tantangannya bukan sekadar mengisi kursi pejabat yang kosong, tetapi memastikan orang yang ditempatkan benar-benar sesuai kompetensi, memiliki rekam kinerja yang baik dan mampu menjawab kebutuhan organisasi pemerintahan.

Di sisi lain, seluruh proses tersebut harus tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah agar kebutuhan belanja aparatur tidak menggerus ruang anggaran untuk pelayanan publik dan program pembangunan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kualitas udara Kota Jambi mulai menunjukkan perbaikan, tetapi Pemerintah Kota Jambi memilih tidak menurunkan kewaspadaan.

Di tengah turunnya angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Wali Kota Jambi Maulana justru turun langsung membagikan ribuan masker kepada masyarakat.

Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosha Hazrin, Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan dan jajaran membagikan masker kepada pengendara serta warga yang beraktivitas di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kamis 27 Agustus 2026).

Pesan yang dibawa pemerintah cukup jelas: udara boleh membaik, tetapi masyarakat jangan buru-buru lengah.

Maulana mengatakan kondisi udara pada Kamis mulai lebih baik dibandingkan malam sebelumnya.

Namun, situasi tersebut belum bisa menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan diri karena kualitas udara masih dapat berubah sewaktu-waktu.

“Memang hari ini kondisi udara sudah mulai membaik, tetapi kita tidak boleh lengah. Kualitas udara ini bisa berubah dengan cepat,” ujar Maulana.

Menurutnya, masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar rumah, terutama pengendara sepeda motor, tetap dianjurkan menggunakan masker.

Pemerintah juga meminta warga membiasakan diri mengecek kondisi kualitas udara sebelum memutuskan melakukan aktivitas di ruang terbuka.

Kewaspadaan Pemkot Jambi bukan tanpa alasan.

Berdasarkan pemantauan Stasiun Jambi Paal Lima, ISPU pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB berada di angka 120 dengan parameter kritis PM2.5.

Angka tersebut masuk kategori Tidak Sehat.

Sehari berikutnya, kondisi mulai membaik. Pada Kamis pukul 10.00 WIB, ISPU tercatat 96 atau turun 24 poin dan berada pada kategori Sedang.

Konsentrasi PM10 juga mengalami penurunan, dari 64 menjadi 53.

Meski sudah turun, Pemkot Jambi belum menganggap persoalan selesai. Angka 96 masih dinilai perlu menjadi perhatian karena kualitas udara dapat kembali memburuk apabila kondisi kabut asap berubah.

“Kita terus pantau. Kalau kualitas udara membaik, tentu kita berharap aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Tetapi kalau sewaktu-waktu naik lagi, kita harus sudah siap,” tegas Maulana.

Langkah pembagian masker menjadi bagian dari strategi Pemkot Jambi untuk melakukan pencegahan lebih awal.

Maulana tidak ingin perlindungan baru dilakukan ketika angka ISPU kembali melonjak.

Karena itu, masyarakat yang harus berada di luar rumah diminta menggunakan masker, sementara aktivitas di ruang terbuka sebaiknya dikurangi apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.

Pemerintah juga mendorong masyarakat memantau informasi kualitas udara melalui ISPU.Net.

Dengan pemantauan tersebut, warga dapat mempertimbangkan kondisi udara sebelum bepergian atau melakukan kegiatan di luar ruangan.

Perlindungan juga diperluas ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 600 masker bagi tenaga kesehatan dan pasien di sejumlah puskesmas.

Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada warga yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk mereka yang lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara.

Maulana meminta perhatian khusus diberikan kepada masyarakat dengan gangguan pernapasan, anak-anak, lansia dan kelompok sensitif lainnya.

“Bagi masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, anak-anak, lansia, dan kelompok sensitif lainnya, tentu harus lebih kita lindungi,” katanya.

Bagi Pemkot Jambi, penurunan ISPU saat ini merupakan kabar baik, tetapi belum menjadi alasan untuk menghentikan langkah antisipasi.

Pemerintah tetap memantau perkembangan kualitas udara sekaligus kondisi karhutla yang menjadi salah satu sumber munculnya kabut asap.

Jika kualitas udara kembali mengalami penurunan, langkah perlindungan masyarakat akan disesuaikan dengan kondisi terbaru.

Maulana juga mengingatkan warga agar tidak hanya mengandalkan informasi dari pemerintah.

Masyarakat diminta aktif memeriksa kualitas udara dan menyesuaikan aktivitas berdasarkan kondisi aktual.

“Cek ISPU sebelum beraktivitas, gunakan masker jika harus keluar dan kurangi aktivitas di luar apabila kualitas udara kembali memburuk,” ujarnya.

Dengan kondisi udara yang masih fluktuatif, Pemkot Jambi memilih mempertahankan pola siaga meski angka ISPU mulai turun.

Sebab, bagi pemerintah, langkah pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu kabut asap kembali menebal sebelum melakukan perlindungan.(*)