SUMBAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Satbrimob Polda Jambi menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Melalui Batalyon A Pelopor, 24 personel Brimob diterjunkan untuk membangun jembatan darurat yang menghubungkan Desa Kampung Tengah Timur dengan Desa Padang Landua, Kamis (15/1/2026).

Jembatan ini menjadi vital karena sebelumnya akses antar desa sempat terputus akibat bencana, menghambat mobilitas warga serta distribusi kebutuhan pokok.

Selama pengerjaan, personel Brimob bekerja bergotong royong, mengangkut kayu dan material konstruksi, sambil didukung perlengkapan SAR, logistik, dan kendaraan operasional.

Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, memperlancar transportasi, dan mendukung kehidupan sehari-hari warga terdampak.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan akses transportasi kembali terbuka, pemulihan aktivitas warga akan lebih cepat,” Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Ia menambahkan, Polri akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendukung pemulihan pascabencana, tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga kegiatan kemanusiaan.

“Langkah seperti ini diharapkan meringankan beban warga dan mempercepat kebangkitan wilayah terdampak,” ungkapnya.

Kegiatan pembangunan jembatan darurat Satbrimob Polda Jambi berjalan aman, tertib, dan lancar, menjadi bukti sinergi kepolisian dalam membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan bahwa bantuan beras sebanyak 30 ton tetap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, setelah sebelumnya sempat direncanakan akan dikembalikan.

Bantuan tersebut kini diserahkan kepada organisasi Muhammadiyah yang akan menyalurkan langsung ke warga terdampak.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menegaskan bahwa Pemko Medan hanya berperan dalam tahap penyerahan bantuan.

Sedangkan mekanisme distribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Muhammadiyah sebagai lembaga kemanusiaan yang berpengalaman.

Keputusan ini diambil melalui koordinasi dan klarifikasi terkait prosedur penyaluran bantuan.

“Pemko Medan menyerahkan bantuan ke Muhammadiyah. Proses distribusi sepenuhnya mereka yang mengelola,” jelas Bobby Nasution.

Rencana awal pengembalian bantuan beras sempat menjadi sorotan publik, karena adanya keraguan soal mekanisme penerimaan bantuan dan prosedur administrasi.

Namun, setelah evaluasi dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, diputuskan bahwa bantuan tetap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Pemko Medan menekankan bahwa pertimbangan utama dalam penyaluran adalah kondisi sosial dan kebutuhan pangan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi dan dampak bencana di sejumlah wilayah.

Bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan melibatkan Muhammadiyah, pemerintah berharap proses distribusi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Muhammadiyah dianggap memiliki pengalaman dan jaringan yang luas dalam penyaluran bantuan kemanusiaan, khususnya di situasi darurat.

Pemko Medan menegaskan komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas setiap penyaluran bantuan.

Koordinasi dengan organisasi penyalur akan terus dilakukan agar bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari.(*)

BANDAACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membantah keras kabar yang menyebut Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan tidak sesuai fakta.

Isu ini muncul setelah beredar kabar mengenai surat yang disebut dikirim Pemerintah Aceh ke PBB.

Kabar tersebut memicu polemik publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi internasional.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB. Ia menyebut terjadi kesalahan tafsir terhadap surat yang dimaksud.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (surat) bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dikirim memang ada, namun ditujukan kepada lembaga atau mitra kemanusiaan lokal, bukan PBB.

Koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Muhammad MTA, langkah ini wajar mengingat Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.

Pemerintah Aceh menegaskan tidak ada pelanggaran kewenangan karena tidak mengajukan permintaan resmi kepada organisasi internasional.

Pemerintah Aceh berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Fokus utama tetap pada percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak secara optimal melalui koordinasi yang sesuai ketentuan hukum.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bergerak cepat memulihkan jaringan telekomunikasi serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sejak awal bencana, perusahaan berupaya meminimalisir gangguan layanan agar masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan memperoleh informasi penting selama masa darurat.

Desmond Cheung, Director and Chief Technology Officer Indosat, menjelaskan bahwa tantangan pemulihan jaringan cukup kompleks karena pemadaman listrik, akses jalan terputus, serta kerusakan jalur fiber akibat banjir dan longsor.

“Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim. Kami mengoperasikan genset permanen maupun portabel dan menyediakan satellite link untuk memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus,” ujar Desmond.

Indosat berkoordinasi dengan Komunikasi Digital (Komdigi), pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, serta masyarakat setempat.

Sinergi ini memungkinkan tim Indosat membuka akses, mempercepat mobilitas peralatan, dan memulihkan layanan dengan cepat.

Hingga 3 Desember 2025, progres pemulihan jaringan menunjukkan hasil signifikan: 50% wilayah Aceh, 92% Sumatera Utara, dan lebih dari 97% Sumatera Barat telah kembali normal.

Selain upaya teknis, Indosat menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa makanan siap santap, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan, dan kartu perdana IM3 dan Tri

Distribusi dilakukan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu dengan bayi.

Indosat akan terus memantau kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di lapangan, memastikan dukungan selalu tersedia sesuai situasi.

“Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Indosat berkomitmen hadir dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” tambah Desmond.(*)