JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Provinsi Jambi.

Groundbreaking SPPG Polri dilakukan secara serentak di Polsek Telanaipura pada Senin, 29 Desember 2025.

Program ini menjadi bagian dari arahan Kapolri dan Asta Cita keempat Presiden RI untuk memastikan pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

“Melalui dapur sehat bergizi ini, setiap anak tanpa terkecuali dapat menikmati makanan sehat dan bergizi di sekolah. Program ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia emas,” ujar Kapolda Jambi.

Saat ini, Polda Jambi dan Polres jajaran memiliki 26 unit SPPG, dengan 9 unit telah beroperasi, 2 dalam tahap persiapan operasional, 4 dalam tahap pembangunan, dan 11 unit sedang tahap groundbreaking.

Total penerima manfaat mencapai 71.704 orang.

Kapolda Jambi menambahkan, target pembangunan SPPG secara bertahap adalah 100 unit pada tahun 2025, dengan cakupan penerima manfaat lebih dari 100 ribu orang.

Ia menegaskan, kelebihan unit dari target awal 22 unit merupakan capaian positif demi kepentingan masyarakat.

Selain itu, Kapolda mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder, untuk bersinergi demi keberlanjutan program SPPG.

Ia berharap dapur sehat bergizi ini menjadi contoh standar kesehatan yang baik bagi seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Jambi.

“Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi. Mari bersama-sama menjadikan dapur SPPG ini bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil di Provinsi Jambi,” tutup Irjen Krisno.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang tahun 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan teknis, meningkatkan standar keamanan pangan, serta memastikan kualitas layanan sebelum program kembali dijalankan secara nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG akan kembali dilaksanakan secara serentak pada 8 Januari 2026, setelah melalui masa persiapan di awal Januari.

“MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk kesiapan dapur, distribusi, serta penguatan standar keamanan pangan,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta.

Menurut Dadan, masa persiapan ini menjadi krusial untuk memastikan seluruh satuan layanan mematuhi protokol kebersihan, higienitas, serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BGN menaruh perhatian khusus pada aspek keamanan pangan, menyusul adanya evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang sempat menjadi sorotan publik.

Meski penghentian bersifat sementara, BGN menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan terbatas bagi kelompok prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.

Kebijakan ini dilakukan agar pemenuhan gizi kelompok rentan tetap terjaga selama masa jeda teknis.

Penghentian sementara ini juga dimaknai sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan operasional mitra dapur MBG.

Sebelumnya, BGN telah melakukan pengawasan ketat, pembinaan, hingga penangguhan operasional sementara bagi unit layanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Melalui penyempurnaan teknis dan penguatan SOP, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan dapat berlangsung lebih aman, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan.

Pemerintah menegaskan pemenuhan gizi anak tidak boleh terpengaruh kalender akademik, terutama bagi kelompok anak yang sangat bergantung pada program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pada awal masa libur, pemerintah menyiapkan makanan siap santap selama maksimal empat hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng.

“Setelah masa awal libur, mekanisme penyaluran MBG lebih fleksibel. Siswa yang bersedia datang ke sekolah tetap bisa mengambil makanan,” kata dia.

“Sementara bagi yang tidak hadir, pemerintah menyiapkan alternatif distribusi, termasuk delivery ke rumah atau pengambilan di SPPG,” jelas Dadan.

Selain siswa, program MBG juga terus diberikan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tanpa perubahan jadwal, karena kebutuhan gizi kelompok ini bersifat mendesak dan berkelanjutan.

Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, untuk memastikan distribusi makanan tetap tepat sasaran dan efektif selama masa libur.

Kebijakan ini mendapat dukungan legislatif sebagai upaya strategis menjaga kualitas sumber daya manusia dan menekan risiko kekurangan gizi maupun stunting.

Dengan skema adaptif ini, pemerintah berharap program MBG tetap memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Seksi Dokkes Polresta Jambi melakukan pemeriksaan keamanan makanan (food safety) dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Polresta Jambi, Rabu (26/11/2025), di kantor SPPG Polresta Jambi.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kasi Dokkes Polresta Jambi, dr. Witha Budiartina, bersama tim kesehatan Briptu Ayuni Amalina, S.Kep, dan Pengatur Erik Ferliyani, Am.Kep. Pemeriksaan dilakukan pada berbagai jenis makanan yang akan disajikan bagi siswa penerima manfaat MBG.

Seperti nasi putih, chicken katsu, tempe bacem, sayur tumis pakcoy, sayur sawi putih, dan buah kelengkeng.

Metode pemeriksaan mencakup organoleptik untuk menilai warna, aroma, dan rasa makanan, serta pemeriksaan kimia untuk mendeteksi kandungan berbahaya. Hasilnya menunjukkan:

• Organoleptik: Warna normal, aroma normal, rasa normal, tidak berlendir

• Kimia: Arsenik negatif, sianida negatif, nitrit negatif, formaldehida negatif

Dengan demikian, makanan yang diperiksa dinyatakan layak dan aman dikonsumsi bagi anak-anak sekolah penerima manfaat MBG.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H., melalui dr. Witha Budiartina menekankan bahwa, program MBG tidak hanya menitikberatkan pada distribusi, tetapi juga jaminan keamanan dan gizi makanan bagi anak-anak.

“Kami berkomitmen memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar sehat, aman, dan bergizi. Pemeriksaan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung generasi muda yang sehat dan produktif,” ujar dr. Witha Budiartina.

Kegiatan ini menjadi bukti sinergi Polri dalam mendukung program pemerintah dan menjaga kesehatan generasi penerus bangsa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda prioritas nasional di sektor ketahanan pangan, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemantapan Kebijakan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri RI.

Kegiatan berlangsung pada Senin (24/11/2025) di Hotel Mercure Jakarta Selatan.

Forum yang digelar selama dua hari tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah penerima program bantuan bibit cabai bagi pelajar bertani.

Hadir di antaranya Gubernur Bali, Bupati Subang, Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Makassar, serta perwakilan dari Yayasan Swatantra Pangan Nusantara.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan membuka peluang investasi dalam perencanaan kota berbasis ketahanan pangan.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas strategi pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah.

Mulai dari edukasi pertanian kepada siswa, kewajiban menanam minimal satu tanaman pangan, hingga pemanfaatan hasil panen sebagai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut baik arahan Kemendagri.

Ia menegaskan bahwa, Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan kebijakan perlindungan lahan melalui Perda RTRW 2013, mengingat luas lahan produktif yang kini hanya tersisa separuh dari semula 900 hektare akibat pembangunan.

“Kota Jambi bukan daerah penghasil pangan. Karena itu, setiap lahan yang tersisa harus dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Maulana juga memastikan komitmen Kota Jambi untuk mendukung gerakan pelibatan pelajar dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

“Ini gagasan luar biasa dari Ditjen Otda. Pemkot Jambi siap melaksanakan dan akan menyurati para pengembang pemilik lahan tidur agar dapat digunakan,” tegasnya.

Ia menambahkan pentingnya ketersediaan fasilitas penyimpanan pangan agar pasokan di Kota Jambi lebih terjamin.

“Kota Jambi siap jika harus membangun gudang penyimpanan. Ini penting karena distribusi sering terkendala kemacetan,” ucapnya.

Menurut Maulana, langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pemerintah daerah sekaligus memberdayakan generasi muda untuk memahami pentingnya ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan adalah kebutuhan dasar. Tegak atau tidaknya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kesiapan pangan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa, setiap pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang mendukung swasembada pangan sebagai bentuk kemandirian daerah.

Ditjen Otda Kemendagri menilai pelibatan pelajar sejak dini dalam kegiatan pertanian merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran pangan dan tanggung jawab sosial.

Sebagai tindak lanjut program, Ditjen Otda dijadwalkan melakukan roadshow ke berbagai daerah, termasuk Jambi dan Pekanbaru, untuk menyalurkan pupuk dan bibit.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025.

Sebagai langkah awal, Pemkot Jambi menggelar Rapat Pra-Muskomwil II APEKSI di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi, Kamis (23/10/2025).

Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si, mewakili Wali Kota Jambi.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat dari berbagai kota anggota Komisariat Wilayah II APEKSI, di antaranya Palembang, Bandar Lampung, Lubuk Linggau, Metro, Prabumulih, Sungai Penuh, serta diikuti secara daring oleh Pangkal Pinang, Pagar Alam, dan Bengkulu.

“Kota Jambi insyaallah akan menjadi tuan rumah Muskomwil II APEKSI pada minggu keempat bulan November. Acara ini akan diikuti oleh 10 kota dan dihadiri langsung para kepala daerah,” ujar Ridwan.

Rapat pra-muskomwil ini bertujuan menyelaraskan agenda, tema, dan tata tertib kegiatan, sekaligus mengevaluasi kesiapan panitia.

Menurut Ridwan, forum Muskomwil II nantinya juga akan membahas sejumlah isu penting, termasuk efisiensi anggaran daerah serta sinkronisasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

“Hasil pembahasan Muskomwil akan menjadi bahan rekomendasi untuk Rapat Nasional APEKSI di Medan tahun depan,” jelasnya.

Ridwan berharap seluruh peserta menjaga semangat kolaborasi dan aktif memberikan masukan konstruktif.

“Kami optimistis Muskomwil II APEKSI yang digelar 26–28 November nanti akan berjalan sukses dan membawa manfaat bagi seluruh anggota,” tutupnya.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Polres Sarolangun melaksanakan tahapan wawancara dan pemeriksaan kesehatan (Rikkes) dalam rangka Rekrutmen Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Para relawan ini nantinya akan bertugas memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kegiatan dilaksanakan di Ruangan Dokkes Polres Sarolangun, Selasa pagi (2/9/2025), sebagai bagian penting dari proses seleksi guna memastikan bahwa calon relawan memiliki kondisi fisik, mental, serta pemahaman gizi yang memadai.

Menurut Wakapolres Sarolangun Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH, proses wawancara dan pemeriksaan menyeluruh ini mencakup:

• Tes motivasi dan pemahaman terkait program gizi nasional

• Evaluasi kesiapan mental dan fisik

• Pemeriksaan kesehatan seperti pengecekan tanda vital, kondisi tubuh, serta tes medis pendukung lainnya

“Diharapkan para relawan yang lolos seleksi dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi nyata dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di Kabupaten Sarolangun,” ujar Kompol Aswindo.

Seluruh proses Rikkes juga diawasi langsung oleh sejumlah pejabat internal Polres, di antaranya Kabag SDM AKP Sarehat, SH, Kasat Intelkam AKP Tarjono, SH, MH, Kasiwas AKP Syamsudin, Kasi Humas AKP Riendradi, Kaur Dokkes Aipda Firman A.Mkes, serta perwira dan personel yang tergabung dalam tim pengawasan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk memastikan anak-anak dan masyarakat rentan mendapatkan akses gizi seimbang melalui distribusi makanan bergizi secara terstruktur dan terpantau.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mengajak pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalin kerja sama dengan petani serta pelaku usaha beras dan bahan pokok di wilayah Jambi.

Langkah ini dinilai penting guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas.

Di tingkat daerah, Al Haris menekankan pentingnya memanfaatkan produk pertanian lokal agar manfaat program ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

“Kita ingin agar dana dari program MBG ini tidak mengalir ke luar daerah, tetapi tetap berputar di Jambi,” ujar Al Haris, Rabu (27/8/2025).

Untuk merealisasikan hal tersebut, Gubernur berencana menggelar pertemuan antara pemilik SPPG, petani lokal, dan pelaku usaha pangan.

Ia berharap sinergi ini akan menciptakan rantai pasok yang efisien, mandiri, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

“Kalau kebutuhan pangan untuk MBG dipenuhi oleh petani Jambi, maka dampaknya akan sangat terasa. Kita juga ingin petani lokal menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Al Haris menyebut bahwa langkah ini tidak hanya akan menekan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan kontribusi ekonomi regional.

Menurutnya, keberhasilan program MBG harus sejalan dengan tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

“Melalui MBG, kita bisa tekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan Jambi. Jadi manfaatnya ganda, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” tutupnya.(*)

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di berbagai daerah dinilai dapat memberikan efek terhadap laju inflasi, khususnya pada komoditas pangan.

Di Kota Jambi, potensi kenaikan permintaan pada bahan pangan seperti telur dan ayam menjadi sorotan pemerintah.

Wali Kota Jambi, Maulana, dalam rapat capacity building bersama Bank Indonesia, BPS, OPD, dan Forkopimda, menyampaikan bahwa program MBG memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Namun perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu lonjakan harga.

“Program MBG sangat strategis untuk peningkatan gizi masyarakat. Namun, lonjakan permintaan pangan bisa berdampak pada inflasi jika tidak diantisipasi. Maka, diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan Bank Indonesia,” ujar Maulana, Rabu (20/8/2025).

Hingga saat ini, 42 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di Kota Jambi, dari target total 62 dapur.

Pemerintah daerah optimis dapat memenuhi kekurangan 20 dapur lainnya dalam waktu dekat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Warsono, menilai inflasi dari sisi MBG belum mengkhawatirkan.

Namun menurutnya, inflasi pangan tetap menjadi tantangan strategis, terutama di tengah pelaksanaan program nasional dengan kebutuhan logistik yang tinggi.

“Kenaikan permintaan telur, ayam, dan bahan pokok lainnya akibat MBG harus diimbangi dengan kestabilan pasokan. Jika tidak dijaga, potensi inflasi bisa muncul secara perlahan,” jelas Warsono.

Bank Indonesia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di kisaran 4,3–5,1 persen.

Namun inflasi pangan diprediksi tetap menjadi salah satu isu utama, terutama dalam pelaksanaan program berbasis gizi seperti MBG yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi pun menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi dan pengawasan harga agar program gizi ini tidak menjadi pemicu gejolak ekonomi lokal. (*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya memastikan ketersediaan bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota Jambi resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di kawasan Kebun Teh Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, pada Jumat (1/8/2025).

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.

MoU ini turut disaksikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Bupati Kerinci, Monadi, M.Sos., M.Si.

Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa produksi pangan di Kota Jambi saat ini belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan dapur MBG, khususnya untuk komoditas hortikultura seperti cabai dan sayuran.

“Pasokan hortikultura sangat penting, karena sebagian besar kebutuhan sayur-mayur untuk dapur MBG tidak bisa dipenuhi dari produksi lokal saja,” jelas Maulana.

Kabupaten Kerinci yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil utama hortikultura di Provinsi Jambi menjadi mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Saat ini, program MBG Kota Jambi mengelola sedikitnya 62 dapur yang masing-masing memproduksi hingga 3.000 porsi makanan setiap harinya.

Oleh karena itu, pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

“Dengan kebutuhan 3.000 porsi per dapur setiap hari, maka perlu sistem rantai pasok yang kuat dan terjamin,” tambah Maulana.

Tak hanya di bidang pangan, kolaborasi kedua daerah juga akan diperluas ke sektor pariwisata.

Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci tengah menjajaki pengembangan paket wisata lintas daerah untuk meningkatkan daya tarik pariwisata lokal.

“Ke depan kita akan kembangkan paket wisata bersama, agar wisatawan dari Jambi bisa menikmati destinasi di Kerinci,” ungkap Wali Kota Maulana.

Sebagai simbol kebersamaan dan sinergi antara dua kepala daerah, kegiatan MoU diawali dengan olahraga pagi bersama berupa gowes santai di sekitar area perkebunan teh.

Langkah strategis ini menunjukkan komitmen Pemkot Jambi dalam memperkuat ketahanan pangan serta membuka peluang ekonomi antarwilayah secara berkelanjutan.(*)