JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki upaya hukum lanjutan untuk mempersoalkan substansi perkara penyetaraan ijazah setara SMA yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun MA dalam perkara tersebut telah bersifat final.

Karena itu, tidak tersedia lagi mekanisme hukum untuk mengubah substansi putusan melalui upaya hukum biasa maupun peninjauan kembali dalam perkara yang dimaksud.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Yusril Jelaskan Posisi Hukum Gibran dalam Perkara MA

Yusril menjelaskan, salah satu persoalan yang membatasi langkah hukum Gibran berkaitan dengan kedudukannya dalam perkara di MA.

Menurut dia, Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

Sementara itu, pihak tergugat merupakan Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menerbitkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Dengan posisi tersebut, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali atas putusan dalam perkara tersebut.

Yusril juga menyebut Kemendikdasmen sejauh ini tidak mengajukan PK terhadap putusan MA.

“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelasnya.

MA Perintahkan Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah

Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran yang diterbitkan pada 2019.

MA juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan MK dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Putusan MK tersebut menjadi salah satu pertimbangan MA dalam menguji substansi objek sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.

Yusril menilai Gibran sebenarnya telah memiliki kesempatan untuk membuktikan persoalan dokumen pendidikannya melalui proses pengadilan sebelum MA mengeluarkan putusan.

Yusril Nilai Langkah ke PTUN Tidak Lagi Relevan

Pernyataan Yusril juga menyinggung keinginan Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Yusril, setelah MA memutus pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut, objek yang menjadi pokok sengketa berpotensi tidak lagi tersedia untuk diperiksa dalam perkara PTUN yang berkaitan.

“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada obyek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.

Ia menambahkan, pembuktian secara personal di luar pengadilan berbeda dengan pembuktian dalam perkara hukum.

Persoalan penyetaraan ijazah tersebut, menurutnya, membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Yusril Serahkan Langkah Selanjutnya kepada Gibran

Meski menyampaikan pandangan mengenai posisi hukum perkara tersebut, Yusril menegaskan keputusan mengenai langkah selanjutnya tetap berada di tangan Gibran.

Ia juga menyinggung perkembangan politik di DPR yang mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.

“Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR,” tandas Yusril.

Pernyataan Yusril menambah perkembangan baru dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.

Persoalan ini kini tidak hanya menyangkut aspek hukum administrasi, tetapi juga memunculkan dinamika politik di DPR setelah sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Sengketa pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah (TSB) Kabupaten Sarolangun belum sepenuhnya reda.

Setelah perkara bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga Mahkamah Agung (MA), kini perhatian bergeser pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Sarolangun menindaklanjuti putusan pengadilan terkait SK pengangkatan Mulyadi.

Peserta seleksi Direktur Perumda TSB, Yuskandar, menyebut MA telah menolak permohonan kasasi yang diajukan dalam dua perkara yang berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025.

Namun, Yuskandar meminta putusan tersebut tidak dibaca secara sederhana sebagai tanda bahwa SK pengangkatan Mulyadi dinyatakan sah.

Menurut dia, ada dua perkara dengan posisi hukum berbeda yang harus dibedakan.

“Kasasi saya ditolak bukan karena hakim membenarkan atau memenangkan SK Bupati tersebut. Objek yang saya gugat sudah lebih dahulu dibatalkan dalam perkara lainnya,” kata Yuskandar dalam keterangan tertulisnya.

SK Mulyadi sebelumnya dibatalkan di tingkat banding

SK Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025 merupakan keputusan yang menetapkan Mulyadi sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun sendiri sebelumnya mengonfirmasi Mulyadi dilantik untuk masa jabatan 2025–2030 berdasarkan SK tersebut.

Dalam perkara berbeda, Direktori Putusan MA mencatat Putusan PTTUN Palembang Nomor 61/B/2025/PT.TUN.PLG dengan pihak DPP ICC-RI sebagai penggugat, Bupati Sarolangun sebagai tergugat dan Mulyadi sebagai pihak intervensi.

Perkara tersebut menjadi salah satu dasar Yuskandar dalam menjelaskan posisi hukum SK yang dipersoalkan.

Menurut keterangan Yuskandar, PTTUN Palembang dalam perkara tersebut menyatakan batal SK Bupati Sarolangun Nomor 148/PSDA/2025.

Putusan pada perkara itu kemudian ditempuh melalui upaya hukum lanjutan oleh pihak Bupati Sarolangun.

Perkara Yuskandar memiliki nomor berbeda

Sementara itu, gugatan Yuskandar tercatat dalam perkara Nomor 62/B/2025/PT.TUN.PLG. Direktori Putusan PTTUN Palembang mencatat perkara tersebut melibatkan Bupati Sarolangun, Mulyadi dan Yuskandar.

Yuskandar menjelaskan, pada tingkat banding perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Putusan tersebut kemudian, menurut Yuskandar, dikuatkan pada tingkat kasasi.

Ia menilai hasil perkara tersebut harus dibaca dalam kaitannya dengan perkara lain yang lebih dahulu membatalkan objek keputusan yang sama.

“Karena SK Bupati itu sudah dibatalkan dalam perkara sebelumnya, maka objek yang saya gugat dianggap sudah tidak ada lagi. Jadi, penolakan kasasi saya tidak berarti SK tersebut dinyatakan sah,” ujarnya.

Yuskandar minta Bupati tidak mempertahankan SK

Atas konstruksi hukum tersebut, Yuskandar meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak menjadikan penolakan kasasi dalam perkaranya sebagai dasar untuk menyatakan SK pengangkatan Mulyadi tetap berlaku.

Ia mendesak Bupati Sarolangun mengambil langkah administratif sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan SK pengangkatan Mulyadi sah. Karena itu, jangan sampai masyarakat mendapatkan pemahaman yang keliru mengenai hasil perkara ini,” katanya.

Yuskandar juga meminta proses pengisian jabatan Direktur Perumda TSB dibuka kembali melalui mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai aturan.

“Bupati Sarolangun harus tunduk pada putusan pengadilan. Kami meminta SK Nomor 148/PSDA/2025 segera dicabut dan proses seleksi Direktur Perumda TSB dibuka kembali secara jujur, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Persoalan kini bergeser ke pelaksanaan putusan

Yuskandar menilai sengketa tersebut tidak lagi sekadar berkaitan dengan siapa yang menang atau kalah dalam proses persidangan.

Menurutnya, persoalan penting berikutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh pemerintah daerah.

Ia juga menyinggung ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, menurut dia, kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, pelaksanaan putusan tetap harus dilakukan melalui mekanisme administratif yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Menyangkut pelayanan air minum masyarakat

Sengketa jabatan Direktur Perumda TSB bukan hanya menyangkut pihak yang mengikuti proses seleksi.

Kepastian mengenai siapa yang memiliki legitimasi untuk memimpin perusahaan daerah juga berkaitan dengan keberlangsungan tata kelola badan usaha milik daerah tersebut.

Perumda Air Minum TSB memiliki fungsi pelayanan publik di sektor air minum bagi masyarakat Sarolangun.

Karena itu, ketidakpastian berkepanjangan mengenai status jabatan direktur berpotensi ikut memengaruhi aspek tata kelola dan kepastian pengambilan keputusan perusahaan.

Yuskandar berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai status pengangkatan Direktur Perumda TSB.

“Yang kami dorong adalah kepastian hukum. Pemerintah daerah harus menjalankan putusan pengadilan dan memastikan proses pengisian jabatan Direktur Perumda TSB dilakukan sesuai aturan,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan dari Bupati Sarolangun maupun kuasa hukumnya mengenai konstruksi hukum dan desakan Yuskandar tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun maupun pihak Mulyadi.(*)