Cegah Penyerobotan Lahan, Bupati Merangin Minta Program TORA Dikawal Ketat

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, memperkuat upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan legalitas tanah masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Tidak hanya menyangkut lahan permukiman, kepastian hukum juga diperlukan untuk tanah fasilitas umum, tempat ibadah, hingga kawasan pertanian dan perkebunan rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Bupati menilai program TORA memiliki peran penting untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Meski telah berjalan cukup lama, pelaksanaan program tersebut di daerah dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan pembiayaan.

“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur.

Menurut M. Syukur, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang memiliki tanah, baik di kawasan perkampungan maupun wilayah pertanian dan perkebunan, mendapatkan kejelasan status hukum atas lahannya.

Untuk mendukung upaya tersebut, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai sangat penting, khususnya dalam menyediakan data dan melakukan identifikasi pertanahan secara akurat.

Bupati meminta agar proses pendataan dilakukan secara terarah sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai wilayah yang masih membutuhkan penataan aset dan penyelesaian legalitas tanah.

Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah-daerah yang tingkat kepastian administrasi pertanahannya masih perlu ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu turut disebut sebagai wilayah pembanding dalam melihat persoalan penataan pertanahan.

Selain mempercepat legalitas kepemilikan, Pemkab Merangin juga memberikan perhatian terhadap perlindungan tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

M. Syukur mengingatkan agar lahan yang telah dilegalkan melalui program TORA tidak berpindah tangan secara tidak sah atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, pengawalan diperlukan agar program reforma agraria benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Karena itu, pemerintah daerah berencana melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung proses identifikasi serta pengawasan pelaksanaan program.

“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemkab Merangin berharap penataan aset dan penataan akses dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat atas lahan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mereka.(*)




Bekas Tambang Emas Ilegal Disulap Jadi Sawah Produktif di Merangin

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Jambi, memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan daerah dengan menyoroti ancaman kerusakan lahan pertanian akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kabupaten Merangin diketahui memiliki sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang menjadi salah satu penopang produksi pangan daerah.

Keberadaan lahan produktif tersebut dinilai perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan maupun beralih fungsi.

Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.

Bupati menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera.

Karena itu, ketersediaan pangan, kemudahan akses masyarakat, serta pemanfaatan pangan berkualitas harus didukung informasi yang akurat hingga tingkat desa.

“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Zulhifni saat membacakan sambutan Bupati.

Dalam penyusunan dan pemanfaatan FSVA 2026, Pemkab Merangin menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Pertama, seluruh OPD terkait diminta menyediakan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Kedua, hasil FSVA harus menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan karena masuk kategori rentan atau rawan pangan.

Ketiga, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar penanganan persoalan pangan berjalan terarah.

Keempat, hasil pemetaan harus diterjemahkan menjadi program konkret, terencana, dan berkelanjutan.

Pelaksanaannya juga diharapkan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan stunting.

Selain pemetaan wilayah rawan pangan, perhatian Pemkab Merangin juga tertuju pada perlindungan sektor pertanian tanaman pangan.

Dari sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang dimiliki, salah satu kawasan konsentrasi persawahan berada di wilayah Sungai Manau Lamo.

Kawasan tersebut mencakup Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.

Namun, keberadaan lahan pertanian produktif tersebut menghadapi tantangan berupa kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.

Pemkab Merangin menyebut sejumlah lahan bekas aktivitas tambang ilegal telah berhasil direklamasi dan dikembalikan menjadi area persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang bekas galian.

Salah satu lokasi yang menjadi contoh pemulihan tersebut berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap.

Lahan yang sebelumnya terdampak aktivitas PETI itu kini kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dengan hasil yang cukup menggembirakan.

Bupati M. Syukur menegaskan bahwa upaya pemulihan lahan yang telah rusak harus diikuti dengan komitmen menjaga sawah yang masih dalam kondisi baik.

Menurutnya, jangan sampai lahan pertanian yang belum terdampak aktivitas tambang justru mengalami kerusakan atau beralih fungsi.

“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” tegasnya.

Pemkab Merangin berharap penyusunan FSVA 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan pendataan semata.

Peta tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk menentukan kebijakan perlindungan lahan pertanian, mengatasi kerentanan pangan, dan menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.(*)




Atap Rumah Sakit Ambruk, Bupati Merangin Targetkan Perbaikan IGD Rampung Secepatnya

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kerusakan atap akibat terjangan angin kencang dan hujan lebat sempat mengganggu pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Kabupaten Merangin.

Bahkan, rumah sakit tersebut sempat menutup sementara layanan IGD setelah bagian plafon bangunan runtuh pada Minggu 8 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Insiden yang diduga berkaitan dengan angin puting beliung itu tidak hanya berdampak pada ruang IGD.

Ruang kebidanan dan instalasi farmasi juga mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan segera.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Merangin M. Syukur bersama Sekretaris Daerah Zulhifni meninjau langsung sejumlah bagian bangunan yang terdampak, Rabu 11 November 2026 pagi.

Dalam kunjungan itu, M. Syukur meminta jajarannya mempercepat perbaikan seluruh fasilitas yang rusak.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan memanfaatkan dana tanggap darurat agar pemulihan fasilitas kesehatan tidak berlarut-larut.

“Karena kita kemarin kena bencana angin puting beliung dan di Pemda itu pemerintah ada namanya dana tanggap darurat, jadi perbaikan ini harus sesegera mungkin dilakukan agar layanan medis kembali berjalan dengan maksimal. Tidak boleh ditunda-tunda karena ini berkaitan dengan masyarakat,” ujar M. Syukur.

Dampak kerusakan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko menjadi perhatian karena menyentuh beberapa ruang penting dalam pelayanan kesehatan.

Selain IGD, ruang kebidanan dan instalasi farmasi turut terdampak.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah bergerak cepat, bukan hanya memperbaiki bagian bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung pelayanan kembali berfungsi dengan baik.

Bupati meminta konsultan segera menghitung kebutuhan perbaikan sekaligus menyiapkan mekanisme pergeseran anggaran agar proses pemulihan bisa berjalan.

“Target kita hari ini harus selesai, jadi nanti dihitung oleh konsultan dan melakukan pergeseran anggaran supaya ini bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Di tengah proses pemulihan bangunan, pemerintah daerah menegaskan pelayanan kesehatan tetap harus berjalan.

Bupati memastikan rumah sakit dapat memanfaatkan ruangan lain sebagai tempat pelayanan sementara hingga perbaikan fasilitas selesai.

Langkah ini penting agar masyarakat tetap memperoleh akses penanganan medis, terutama pasien yang membutuhkan layanan darurat dan tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu pemulihan bangunan.

“Untuk pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Pelayanan tidak boleh terhenti, ada ruang-ruang lain sementara yang bisa kita gunakan,” tegasnya.

M. Syukur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama masa penyesuaian ruang pelayanan.

Ia mengakui penempatan sementara mungkin belum memberikan kenyamanan seperti kondisi normal.

“Jadi, saya minta maaf juga dengan masyarakat mungkin nanti penempatannya tidak tepat, tapi ini sifatnya sementara menjelang ini selesai. Namun pelayanan untuk masyarakat tetap jalan, tidak ada halangan apapun,” pungkasnya.

Kerusakan sejumlah fasilitas RSUD Kolonel Abunjani Bangko kini menuntut langkah pemulihan yang cepat dan terukur.

Penggunaan dana tanggap darurat menjadi salah satu opsi pemerintah daerah untuk mempercepat pekerjaan tersebut.

Namun, selain mengejar target penyelesaian, pemerintah daerah juga perlu memastikan kualitas perbaikan bangunan dan keamanan fasilitas sebelum kembali menggunakannya untuk pelayanan pasien.

Masyarakat tentu berharap insiden serupa tidak kembali mengganggu layanan kesehatan, terlebih rumah sakit daerah menjadi salah satu fasilitas penting bagi warga Merangin dan wilayah sekitarnya.(*)




Merangin Raih Green Card UNESCO, PETI Masih Jadi Sorotan Dewan Penilai Dunia

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Merangin Jambi UNESCO Global Geopark berhasil mempertahankan penilaian Green Card dalam Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis, Selasa 3 November 2026.

Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan besar. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan geopark menjadi sorotan serius dalam pembahasan dewan penilai internasional.

Dari 11 anggota Council of UNESCO Global Geoparks, tujuh memberikan penilaian Green Card, sedangkan empat lainnya menyampaikan catatan Yellow Card.

Persoalan PETI menjadi salah satu perhatian utama karena aktivitas tersebut dinilai mengancam kelestarian kawasan Geopark Merangin.

Keputusan ini menjadi kabar positif bagi Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi. Namun, hasil evaluasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengakuan internasional terhadap geopark membutuhkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan.

Sidang internasional tersebut diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, yang mewakili Bupati M. Syukur.

Ia mengikuti jalannya persidangan bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disparpora, Dinas Kominfo, serta jajaran Badan Pengelola Merangin Jambi UNESCO Global Geopark dari sekretariat badan pengelola di kawasan belakang Kantor Bappeda Merangin.

General Manager Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi, Agus Zainudin, menyambut hasil penilaian tersebut dengan penuh syukur.

Ia menyebut capaian Green Card merupakan hasil kerja keras pengelola bersama dukungan Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa catatan mengenai PETI tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menjadi pembahasan serius dalam sidang dewan UNESCO.

“Aktivitas PETI menjadi perbincangan alot dalam jajaran dewan Council UNESCO Global Geopark. Keberadaan PETI dinilai sangat mengancam kelestarian Geopark Merangin Jambi. Kami berharap permasalahan ini dapat dituntaskan agar Geopark Merangin Jambi mendapatkan pengakuan sepenuhnya dari dunia,” ujar Agus Zainudin.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat langkah penanganan PETI agar ancaman terhadap kawasan geopark tidak terus berlanjut.

Sebab, keberadaan geopark bukan hanya berkaitan dengan pengakuan internasional, tetapi juga tanggung jawab menjaga warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan yang menjadi bagian penting dari kawasan tersebut.

Sementara itu, Sekda Merangin Zulhifni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian Geopark Merangin.

“Ini adalah kabar baik dan capaian yang patut kita syukuri bersama. Atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras merawat, menjaga, dan mempertahankan kelestarian Geopark Merangin hingga tetap diakui di kancah dunia,” ungkapnya.

Zulhifni juga mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menjaga kawasan geopark dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan.

“Status warisan dunia ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyatukan langkah, sama-sama menjaga kelestarian Geopark Merangin, serta menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal yang dapat mengancam keberadaannya,” tegasnya.

Hasil sidang di Paris ini menjadi pengingat bahwa mempertahankan pengakuan UNESCO bukan sekadar persoalan administrasi maupun penilaian berkala.

Pemerintah dan masyarakat harus memastikan kawasan yang menjadi kebanggaan Merangin tersebut benar-benar terlindungi.

Green Card menjadi kabar baik bagi Merangin.

Namun, catatan mengenai PETI menunjukkan bahwa pekerjaan menjaga kelestarian Geopark Merangin masih membutuhkan langkah konkret, konsisten, dan kolaborasi seluruh pihak.(*)




Jepang Lirik Hutan Merangin untuk Program Rehabilitasi, Tiga Perwakilan Turun Langsung ke Desa

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kawasan hutan di Kabupaten Merangin mulai menarik perhatian Jepang.

Negara Sakura tersebut tengah menjajaki peluang kerja sama restorasi dan rehabilitasi hutan dengan mencari sejumlah lokasi yang dinilai cocok untuk pelaksanaan program lingkungan tersebut.

Penjajakan ini mulai bergerak ke lapangan. Tiga perwakilan Jepang, yakni Yojie, Nakama Ejiro, dan Yuko Sibata Nomura, telah mendatangi Desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, untuk melakukan penelitian awal.

Bupati Merangin, H M Syukur, mengatakan kedatangan ketiga perwakilan tersebut menjadi perkembangan positif dari upayanya membangun komunikasi dan menjajaki berbagai peluang kerja sama internasional.

Menurutnya, ketertarikan Jepang terhadap kawasan hutan Merangin tidak terlepas dari kunjungannya ke Negeri Sakura beberapa bulan lalu.

Kunjungan tersebut menjadi salah satu langkah untuk membuka peluang masuknya program-program internasional ke Kabupaten Merangin.

“Untuk membuktikan keseriusan Jepang akan merestorasi dan merehabilitasi kawasan hutan Kabupaten Merangin, mereka telah menurunkan tiga orangnya ke Desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau,” ujar Syukur, Selasa 3 November 2026.

Bupati berharap penjajakan tersebut dapat berkembang menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat setempat.

Ia juga meminta Kepala Desa Durian Rambun, M Abton, dan Camat Muara Siau, Zulfahmi, memberikan dukungan penuh selama tim Jepang melakukan kegiatan di wilayah tersebut.

Syukur meminta pemerintah desa dan kecamatan membantu menyediakan informasi serta memfasilitasi berbagai kebutuhan tim selama proses penelitian berlangsung.

“Ini sangat luar biasa, Pak Kades dan Pak Camat. Layani tamu kita dengan sebaik mungkin dan bantu mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Ini contoh kalau hal-hal positif kita lakukan, orang jadi mau melirik kita,” ungkapnya.

Bagi Syukur, ketertarikan pihak luar terhadap Merangin menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pembangunan dan pelestarian lingkungan berskala internasional.

Sementara itu, Kepala Desa Durian Rambun, M Abton, membenarkan kedatangan tiga perwakilan Jepang tersebut.

Ia mengatakan mereka akan tinggal di desa itu selama beberapa hari untuk melakukan penelitian secara langsung.

Kehadiran tim tersebut menjadi tahap awal penjajakan potensi kawasan hutan Desa Durian Rambun sebagai lokasi program restorasi dan rehabilitasi.

Jika penjajakan ini berlanjut menjadi kerja sama konkret, program tersebut berpeluang membuka ruang kolaborasi internasional dalam upaya pemulihan hutan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Merangin.

Kini, hasil penelitian lapangan menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat kesesuaian lokasi dan peluang pelaksanaan program tersebut.(*)




Bupati Merangin M Syukur Raih Anugerah Cita Negeri 2026, Satu-satunya dari Jambi

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prestasi membanggakan diraih Kabupaten Merangin di tingkat nasional.

Bupati Merangin, M. Syukur, berhasil membawa pulang penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026 dari Kompas TV dalam kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Studio 1 Gedung Menara Kompas, Jakarta, Senin malam 2 November 2026.

Dalam momen tersebut, Bupati M. Syukur tampak berdiri di podium kehormatan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Anugerah Cita Negeri yang diselenggarakan Kompas TV merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai menunjukkan dedikasi dan kinerja dalam mendorong pembangunan serta kemajuan wilayah masing-masing.

Bupati M. Syukur mendapatkan penghargaan pada kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian tersebut juga menjadi perhatian tersendiri bagi Provinsi Jambi.

Pasalnya, M. Syukur tercatat sebagai satu-satunya bupati dari Jambi yang menerima penghargaan tersebut, bersama 23 kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah Indonesia yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota.

Usai menerima penghargaan, M. Syukur menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kompas TV atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Merangin.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan, memperkuat kemandirian ekonomi, serta membawa Merangin menjadi daerah yang semakin maju.

“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat media Kompas yang sudah memberikan penghargaan kepada daerah mandiri dan ekonomi tumbuh, dan mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi menjadi daerah yang mandiri ekonomi lebih baik, dan insya Allah. Terima kasih Kompas,” ungkap M. Syukur.

Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Direktur Kompas TV Rosiana Silalahi.

Dalam kesempatan itu, Bupati M. Syukur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Ahmad Khoiruddin AS, serta Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi Rina Roswita.

Penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026 ini diharapkan menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kabupaten Merangin untuk terus memperkuat program pembangunan, mengembangkan potensi UMKM, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.(*)




Pawai MTQH ke-55 Makin Semarak, Masjid Baitul Makmur Jadi Identitas Kontingen Merangin

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kontingen Kabupaten Merangin mencuri perhatian dalam Pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-55 tingkat Provinsi Jambi di Kota Jambi, Sabtu malam 31 Oktober 2026.

Membawa mobil hias berbentuk replika Masjid Baitul Makmur, rombongan Merangin tampil menonjol di hadapan ribuan masyarakat yang memadati sepanjang rute pawai.

Replika masjid kebanggaan Kabupaten Merangin tersebut menjadi daya tarik utama penampilan kontingen.

Berdiri megah di atas kendaraan hias, miniatur Masjid Baitul Makmur sekaligus memperkenalkan salah satu identitas daerah kepada masyarakat yang menyaksikan kemeriahan pawai.

Kontingen Merangin mengerahkan 62 orang dalam kegiatan tersebut.

Mereka tampil dengan kekompakan barisan dan membawa semangat untuk memperkenalkan daerah sekaligus menyambut pelaksanaan MTQH ke-55.

Pawai Ta’aruf yang diikuti lebih dari 3.000 peserta dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dari Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Kota Baru.

Rombongan kemudian bergerak menuju kawasan Tugu Keris Siginjai sebagai titik akhir kegiatan.

Suasana semakin semarak dengan kehadiran berbagai kontingen dari kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi, termasuk penampilan pasukan berkuda dari kalangan santri tuan rumah.

Penampilan kontingen Merangin mendapat apresiasi langsung dari Asisten I Setda Merangin sekaligus Ketua Official MTQH Kabupaten Merangin, Sukoso, yang hadir mewakili Bupati Merangin M. Syukur.

Sukoso mengaku bangga melihat kekompakan dan totalitas rombongan Merangin dalam mengikuti pawai pembuka MTQH tersebut.

Menurutnya, mobil hias berbentuk Masjid Baitul Makmur bukan sekadar pelengkap penampilan, tetapi juga menjadi representasi kebanggaan masyarakat Merangin terhadap identitas daerahnya.

“Kami sangat bangga dan terpesona melihat penampilan memukau kafilah Merangin malam ini. Mobil hias Masjid Baitul Makmur yang kita tampilkan berhasil mencuri perhatian publik dan menjadi simbol kebanggaan identitas daerah Kabupaten Merangin,” ungkap Sukoso.

Ia menilai penampilan tersebut mencerminkan kesiapan, kekompakan, dan semangat seluruh anggota kontingen dalam mengikuti rangkaian MTQH ke-55.

Lebih dari sekadar memeriahkan pawai, Sukoso berharap penampilan kontingen Merangin menjadi awal yang positif sebelum para peserta memasuki arena perlombaan.

Ia menginginkan semangat kebersamaan yang terlihat dalam Pawai Ta’aruf terus terjaga selama seluruh rangkaian MTQH berlangsung.

“Penampilan luar biasa ini adalah wujud kesiapan mental, kekompakan, dan semangat tinggi kita. Semoga ini menjadi energi positif bagi kafilah Merangin untuk meraih prestasi gemilang sepanjang gelaran MTQH ke-55 ini,” lanjutnya.

Setelah mengikuti Pawai Ta’aruf, kontingen Merangin bersiap melanjutkan perjuangan dalam berbagai cabang perlombaan MTQH ke-55 tingkat Provinsi Jambi yang dijadwalkan memasuki seremoni pembukaan pada Minggu malam 1 November 2026.

Penampilan melalui replika Masjid Baitul Makmur menjadi salah satu cara kontingen Merangin menunjukkan identitas daerah.

Kini, tantangan berikutnya adalah membawa semangat dan kekompakan tersebut ke arena perlombaan untuk mengharumkan nama Kabupaten Merangin.(*)




Alfamart Belum Bermitra dengan UMKM, Bupati Merangin Beri Peringatan Tegas

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin M. Syukur memberikan peringatan tegas kepada jaringan ritel modern yang beroperasi di Kabupaten Merangin.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mewajibkan seluruh pelaku usaha ritel modern menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta memberikan ruang bagi produk daerah untuk masuk ke pasar modern.

Bahkan, Bupati mengancam akan meninjau ulang perizinan ritel modern yang tidak menjalankan kewajiban kemitraan tersebut.

“Semua usaha ritel wajib bekerja sama dengan UMKM lokal. Jika tidak mau, maka izinnya akan kami tinjau ulang,” tegas M. Syukur.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Merangin tidak ingin kehadiran jaringan ritel berskala nasional hanya menikmati potensi pasar daerah tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan usaha masyarakat setempat.

Menurut Bupati, investasi ritel modern semestinya membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, bukan justru mempersempit ruang usaha pedagang dan produsen lokal.

Karena itu, Pemkab Merangin mendorong agar produk-produk lokal mendapatkan kesempatan masuk ke jaringan pemasaran ritel modern.

Dengan begitu, pelaku UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas dan kesempatan meningkatkan daya saing produknya.

Di balik kebijakan tersebut, data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMPP) Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa implementasi kemitraan ritel modern dengan UMKM lokal masih perlu ditingkatkan.

Hingga saat ini, baru tercatat 20 gerai Indomaret yang resmi menjalin kerja sama dengan UMKM setempat.

Sementara itu, jaringan ritel Alfamart dilaporkan belum merealisasikan kerja sama serupa pada gerai-gerainya.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab Merangin karena keterlibatan UMKM lokal dalam rantai perdagangan modern dinilai penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pemerintah daerah berharap jaringan ritel tidak hanya menjadikan Merangin sebagai lokasi pengembangan bisnis, tetapi juga berperan dalam membantu memasarkan produk hasil usaha masyarakat setempat.

Kebijakan kemitraan ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kemampuan produk lokal bersaing di pasar yang lebih luas.

Melalui kerja sama tersebut, produk UMKM diharapkan memperoleh akses pemasaran yang lebih baik, sementara jaringan ritel modern dapat memperkaya pilihan produk yang tersedia bagi konsumen.

Pemkab Merangin juga berharap kewajiban kemitraan berlaku bagi seluruh jaringan ritel modern yang sudah beroperasi maupun pelaku usaha yang akan mengajukan perizinan baru.

Langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan secara terukur, mulai dari pendataan UMKM yang siap memasok produk, persyaratan kualitas dan distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan kemitraan.

Dengan demikian, kebijakan ini tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi benar-benar membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Pemkab Merangin menegaskan bahwa pertumbuhan investasi dan penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan.

Kehadiran ritel modern di Bumi Tali Undang Tambang Teliti diharapkan menjadi peluang bagi produk lokal untuk berkembang, bukan menjadi pesaing yang semakin mempersempit pasar usaha kecil.(*)




Pertama Kali di Merangin, Pilkades 2026 Gunakan E-Voting di 24 Desa

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, menyiapkan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pertama kalinya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gelombang II Tahun 2026.

Pemungutan suara serentak dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026 dengan cakupan 24 desa di 14 kecamatan.

Penerapan sistem elektronik menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pilkades Gelombang II Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Kamis 15 Oktober 2026 .

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh memimpin rapat tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain membahas kesiapan pemilihan, rapat itu juga mencakup penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sosialisasi sistem e-voting yang akan mewarnai pelaksanaan Pilkades tahun ini.

Penerapan e-voting menawarkan perubahan dalam mekanisme pemungutan suara di tingkat desa.

Namun, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat elektronik, melainkan juga kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, akurasi data pemilih, serta kemampuan petugas dalam menangani kendala teknis.

Pemerintah daerah menekankan perlunya persiapan menyeluruh agar proses pemungutan suara berjalan lancar.

Antisipasi terhadap gangguan perangkat dan persoalan teknis di lapangan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem baru tersebut.

Untuk menjamin hak pilih masyarakat, pemerintah daerah tetap menyediakan mekanisme pemungutan suara secara manual bagi warga yang memiliki kondisi atau halangan tertentu.

Ketersediaan mekanisme alternatif ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Meski demikian, rincian teknis mengenai penggunaan e-voting, kriteria pemilih yang dapat menggunakan mekanisme manual, dan prosedur penanganan gangguan sistem masih perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Merangin sekaligus Ketua Panitia Pilkades Serentak, Deddi Candra, melaporkan bahwa Pilkades Gelombang II Tahun 2026 mencakup 24 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

Berdasarkan rekapitulasi sementara, panitia mencatat 46 bakal calon kepala desa di 20 desa.

Sementara itu, beberapa desa lainnya masih menjalani tahapan pemenuhan persyaratan dan penyesuaian pendaftaran.

Data tersebut menunjukkan bahwa tahapan pencalonan masih memerlukan penyelesaian sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Panitia perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan agar proses pemilihan memiliki kepastian administrasi dan memberikan kesempatan yang setara kepada calon yang memenuhi persyaratan.

Deddi Candra menegaskan bahwa Pilkades bukan sekadar proses memilih kepala desa, tetapi juga bagian dari demokrasi yang memberi masyarakat kesempatan menentukan pemimpin untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam arahannya yang dibacakan Wakil Bupati A. Khafidh, Bupati Merangin M. Syukur meminta seluruh pihak menjaga komunikasi dan koordinasi selama tahapan Pilkades berlangsung.

Ia mengingatkan agar penyelenggara tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil langkah penyelesaian.

“Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru kita bangun komunikasi, tapi bangunlah komunikasi, lakukanlah koordinasi dan selesaikan setiap persoalan sesuai aturan yang berlaku,” kata A Khafidh saat membacakan arahan Bupati M Syukur.

Pesan tersebut menekankan pentingnya penanganan masalah sejak dini, terutama dalam proses pemilihan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan masyarakat desa.

Bupati juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak merusak hubungan sosial.

Menurut arahan yang disampaikan, Pilkades seharusnya memperkuat demokrasi dan persaudaraan, bukan memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Pemkab Merangin menjadwalkan pemungutan suara Pilkades Gelombang II pada 25 November 2026.

Dengan waktu persiapan yang tersedia, kesiapan perangkat e-voting, pemutakhiran data pemilih, pelatihan petugas, dan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi sejumlah aspek penting menjelang hari pemungutan suara.

Penerapan e-voting juga menuntut penjelasan yang mudah dipahami warga mengenai cara menggunakan perangkat, menjaga kerahasiaan pilihan, serta prosedur yang berlaku apabila terjadi gangguan teknis.

Pemerintah Kabupaten Merangin berharap pelaksanaan Pilkades di 24 desa berjalan tertib dan demokratis.

Keberhasilan penerapan sistem elektronik nantinya tidak hanya bergantung pada kelancaran pemungutan suara, tetapi juga pada transparansi proses, perlindungan hak pilih, dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.(*)




Tak Ingin Anak Putus Sekolah, M. Syukur Dorong Bantuan Pendidikan dan Sekolah Rakyat

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin memperkuat upaya mencegah anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satunya melalui dukungan terhadap program Pro Jambi Cerdas yang kini menyasar 465 peserta didik di Kabupaten Merangin.

Bantuan tersebut mencakup perlengkapan sekolah hingga pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta.

Bupati Merangin M. Syukur mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan persoalan biaya tidak menjadi alasan anak berhenti sekolah.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Gubernur Jambi Al Haris dalam penyerahan bantuan Pro Jambi Cerdas Tahun 2026 di SMAN 8 Merangin, Kecamatan Pamenang, Kamis, 8 Oktober 2026.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat menyambut baik pendistribusian bantuan Pro Jambi Cerdas bagi 465 siswa kita ini. Bantuan perlengkapan sekolah hingga biaya SPP ini sangat membantu meringankan beban orang tua,” ujar M. Syukur.

Menurutnya, intervensi pemerintah pada sektor pendidikan menjadi penting, terutama bagi keluarga pra-sejahtera yang menghadapi keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Merangin yang terhambat atau putus sekolah hanya karena kendala biaya,” tegasnya.

Program Pro Jambi Cerdas memberikan sejumlah kebutuhan dasar pendidikan kepada penerima manfaat.

Para siswa memperoleh paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas seragam lengkap, tas, sepatu, dan buku. Pemerintah juga memberikan bantuan pembebasan biaya SPP.

Sebanyak 465 siswa dari SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Kabupaten Merangin menerima bantuan tersebut.

Bagi pemerintah daerah, bantuan itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan perlengkapan belajar.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Selain mengawal bantuan siswa, M. Syukur juga mendorong percepatan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Merangin.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas.

Upaya itu juga berkaitan dengan kondisi geografis Merangin yang memiliki wilayah luas dan tantangan pemerataan fasilitas publik.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, Pemkab Merangin aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

“Pak Bupati Merangin ini luar biasa gigih berjuang, termasuk mengawal hadirnya Sekolah Rakyat di Merangin yang saat ini sedang dalam proses tender dan segera dibangun tahun ini,” kata Al Haris.

Menurut Al Haris, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pendidikan agar para siswa dapat segera menggunakan perlengkapan yang mereka terima.

Dukungan Pemprov Jambi terhadap sektor pendidikan di Merangin tidak hanya menyasar peserta didik.

Al Haris juga menyampaikan rencana pemberian insentif dasar Rp500 ribu per bulan bagi guru non-ASN mulai November mendatang.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, intervensi pendidikan berjalan pada dua sisi: membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus memberi dukungan kepada tenaga pendidik.

M. Syukur menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jambi atas dukungan terhadap sektor pendidikan di Merangin.

Ia menilai sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan untuk menangani berbagai persoalan daerah, termasuk pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan karhutla.

“Sinergi antara Pemkab Merangin dan Pemprov Jambi akan terus kita perkuat demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Merangin,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan kemudian dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis kepada perwakilan siswa penerima manfaat serta foto bersama jajaran pimpinan daerah dan majelis guru. (*)