JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., mendorong seluruh LPM di tingkat kelurahan memperkuat sinergi dengan program Kampung Bahagia.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap penyampaian aspirasi hingga pengawasan pembangunan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Yasir menyampaikan hal tersebut setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum LPM Kota Jambi dalam rapat di Ruang A DPRD Kota Jambi, Sabtu 24 Oktober 2026.

Menurut Yasir, LPM memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkungan kelurahan.

Peran itu perlu dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi, memetakan persoalan warga, dan memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian dalam proses pembangunan.

Ia menilai sinergi LPM dengan Kampung Bahagia perlu melampaui koordinasi administratif.

LPM harus mampu mendorong warga agar terlibat dalam menentukan kebutuhan prioritas, mendukung pelaksanaan kegiatan, serta mengawasi hasil pembangunan di lingkungan masing-masing.

“LPM harus mampu bersinergi dengan program Kampung Bahagia. Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat aktif mulai dari menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas, hingga ikut mengawasi pelaksanaannya,” ujar Yasir.

Yasir menegaskan bahwa pembangunan berbasis masyarakat membutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, LPM, pengurus RT, dan warga.

Tanpa koordinasi yang efektif, kebutuhan masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara optimal dalam penentuan prioritas program.

Karena itu, ia berharap Forum LPM Kota Jambi menjadi ruang koordinasi yang mampu menyatukan langkah seluruh LPM di kelurahan.

Forum tersebut juga diharapkan membantu memperlancar penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, keterlibatan warga menjadi salah satu unsur penting untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata.

Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sekaligus memberikan masukan terhadap program yang menyentuh lingkungan tempat tinggal mereka.

Yasir juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terlihat dari jumlah kegiatan atau hasil fisik yang telah selesai.

Pembangunan perlu memperkuat gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Dalam konteks pelaksanaan Kampung Bahagia, Yasir mendorong LPM menjalankan fungsi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Dengan komunikasi yang terarah, aspirasi warga di tingkat RT dan kelurahan dapat tersampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Forum LPM juga diharapkan membantu menyosialisasikan program pemerintah agar masyarakat memahami tujuan, tahapan, dan peran yang dapat mereka ambil.

Pada saat yang sama, koordinasi yang baik dapat membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan mengenai pelaksanaan program di lingkungan masing-masing.

Namun, partisipasi masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang jelas.

Aspirasi yang terkumpul perlu mendapat perhatian dalam proses perencanaan, sedangkan pelaksanaan program perlu mendorong keterbukaan informasi dan ruang pengawasan masyarakat.

Melalui peran tersebut, Forum LPM Kota Jambi diharapkan tidak hanya memperkuat komunikasi antarlembaga, tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

Terpilihnya Yasir secara aklamasi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi.

Ia berharap kepengurusan forum dapat membangun pola kerja yang lebih terarah dan memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah.

Rapat pemilihan tersebut turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Jambi yang juga Ketua Bapemperda, Muhili Amin, S.H.; Azhar, S.E., yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi, Raden Jufri.

Yasir berharap Forum LPM mampu mengoptimalkan perannya dalam menampung aspirasi, memperkuat gotong royong, dan membangun koordinasi yang produktif dengan pemerintah daerah.

Ia ingin masyarakat memiliki peran nyata dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka.

“Semangatnya adalah membangun dari masyarakat, bersama masyarakat, dan untuk masyarakat. Jika LPM bergerak bersama dan bersinergi dengan Kampung Bahagia, kita berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh warga Kota Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., memimpin Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Jambi setelah peserta rapat memilihnya secara aklamasi pada Sabtu 24 Oktober 2026.

Kepemimpinan baru ini membawa tantangan untuk memperkuat koordinasi LPM sekaligus memastikan aspirasi warga mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.

Rapat pemilihan berlangsung di Ruang A DPRD Kota Jambi.

Sejumlah unsur DPRD, Pemerintah Kota Jambi, dan perwakilan LPM dari berbagai wilayah turut menghadiri agenda tersebut.

Hadir dalam rapat itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jambi yang juga anggota Komisi I, Muhili Amin, S.H.; Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Azhar, S.E.; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Dra. Hj. Noverentiwi Dewanti, M.E.; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Drs. Raden Jufri, M.E.

Terpilihnya Yasir secara aklamasi membuka peluang bagi Forum LPM untuk memperkuat konsolidasi antarlembaga di tingkat kelurahan.

Namun, tantangan utamanya tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan.

Forum ini perlu membangun koordinasi yang efektif, menyerap persoalan warga, dan memastikan aspirasi masyarakat masuk ke dalam komunikasi pembangunan daerah.

LPM memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Melalui peran tersebut, LPM dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lingkungan, mendorong partisipasi warga, serta menyampaikan persoalan masyarakat kepada pemangku kebijakan.

Karena itu, efektivitas kepemimpinan baru akan bergantung pada kemampuan forum mengubah koordinasi organisasi menjadi kerja nyata di tingkat masyarakat.

Kehadiran unsur DPRD dan perangkat Pemerintah Kota Jambi dalam rapat pemilihan menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam agenda organisasi LPM.

Hubungan tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat komunikasi mengenai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Meski demikian, sinergi antarlembaga perlu berjalan seiring dengan fungsi LPM dalam menyuarakan kepentingan warga.

Forum ini perlu menjaga ruang partisipasi masyarakat agar aspirasi dari tingkat kelurahan tidak berhenti sebagai masukan, tetapi memperoleh tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Transparansi program, komunikasi rutin, dan mekanisme penyampaian aspirasi dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

Dengan kepemimpinan Muhamad Yasir, Forum LPM Kota Jambi memiliki kesempatan untuk memperkuat perannya dalam pembangunan yang partisipatif dan inklusif.

Publik kini memiliki alasan untuk menantikan langkah konkret kepengurusan baru, terutama dalam memperkuat suara warga dan membangun koordinasi yang lebih efektif antarlembaga LPM.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Berbagai persoalan yang berkembang di tingkat kelurahan dibawa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Jambi ke DPRD Kota Jambi.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E, Rabu 23 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi perwakilan masyarakat tingkat kelurahan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan, persoalan pelayanan, pemberdayaan hingga masalah sosial yang berkembang di lingkungan masing-masing.

Kemas Faried mengatakan DPRD Kota Jambi terbuka terhadap masukan yang datang langsung dari masyarakat.

Menurutnya, LPM memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat di tingkat kelurahan.

“Kami menyambut baik audiensi dari LPM se-Kota Jambi. Ini menjadi ruang yang sangat penting bagi kita untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, masukan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Kemas.

LPM Dinilai Paling Dekat dengan Persoalan Warga

Menurut Kemas, keberadaan LPM dapat menjadi salah satu jalur penting untuk mengetahui persoalan masyarakat secara lebih dekat.

LPM yang berada di lingkungan kelurahan dinilai memiliki pemahaman terhadap kebutuhan dan persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.

Masukan tersebut kemudian dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

“LPM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini tentu menjadi bahan bagi kami di DPRD untuk melihat berbagai persoalan pembangunan secara lebih dekat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.

Aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat dan persoalan pembangunan di tingkat lingkungan.

Bagi DPRD, informasi langsung dari masyarakat dinilai penting agar pembahasan terkait pembangunan tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang dirasakan warga di lapangan.

Tidak Semua Persoalan Bisa Diselesaikan DPRD

Kemas menegaskan, setiap aspirasi yang masuk akan menjadi bahan pembahasan DPRD sesuai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.

Namun, ia mengingatkan tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan DPRD secara langsung.

Sejumlah masalah membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi maupun perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.

“Prinsipnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan serta fungsi DPRD. Kalau memang membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi, tentu akan kita komunikasikan bersama agar persoalan yang ada dapat dicarikan solusi,” tegasnya.

Karena itu, tindak lanjut aspirasi akan disesuaikan dengan jenis persoalan dan kewenangan masing-masing lembaga.

Kemas: Jangan Sampai Persoalan Warga Tak Tersampaikan

Kemas juga meminta LPM memperkuat komunikasi dengan DPRD, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan maupun masyarakat.

Menurutnya, jalur komunikasi yang terbuka diperlukan agar persoalan di tingkat lingkungan dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia.

“Kami juga berharap LPM terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, DPRD, kecamatan, kelurahan serta masyarakat. Jangan sampai ada persoalan di lingkungan yang tidak tersampaikan. DPRD terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Kemas.

Ia menilai audiensi tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi. Hal yang lebih penting adalah adanya tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan.

“Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi ini tidak berhenti pada audiensi saja, tetapi ada tindak lanjut dan solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan Kota Jambi berjalan dengan partisipasi semua pihak, termasuk LPM sebagai bagian dari masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.

Audiensi LPM se-Kota Jambi tersebut sekaligus memperkuat jalur komunikasi antara masyarakat tingkat kelurahan dan DPRD Kota Jambi.

Melalui komunikasi langsung tersebut, berbagai kebutuhan dan persoalan di lingkungan masyarakat dapat menjadi bahan bagi DPRD maupun Pemerintah Kota Jambi untuk menentukan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.(*)