JATENG, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari.

Genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada infrastruktur transportasi, distribusi logistik, dan mobilitas ekonomi di beberapa kabupaten.

Pemerintah daerah dan pusat terus meningkatkan upaya tanggap darurat untuk meminimalkan dampak bencana.

Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Data terbaru menunjukkan jumlah warga yang mengungsi terus bertambah.

Kepala BPBD Kudus, Eko Djumartono, menyatakan bahwa jumlah pengungsi masih bersifat dinamis.

“Berdasarkan data per hari ini (17/1), total pengungsi mencapai 1.822 jiwa. Data ini akan terus diperbarui,” ujar Eko.

Pemerintah setempat menyiapkan titik pengungsian serta menyalurkan bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Dampak banjir juga terasa di sektor transportasi. Di Kabupaten Pekalongan, genangan air merendam jalur kereta api sehingga PT KAI mengalihkan perjalanan kereta jarak jauh melalui jalur selatan seperti Tegal–Kroya–Solo–Semarang.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dan perubahan jadwal bagi ribuan penumpang.

Wilayah lain seperti Demak, Kendal, Batang, dan Pemalang juga mengalami genangan luas.

Warga harus meninggikan barang berharga atau memindahkan kendaraan. Sebagian memilih mengungsi sementara ke balai desa dan masjid.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan logistik senilai ratusan juta rupiah ke daerah terdampak, termasuk bahan pangan, perlengkapan bayi, selimut, dan peralatan kebersihan.

Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar distribusi bantuan berjalan efektif.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BNPB memperkuat penanganan di lapangan, khususnya di Kudus.

Kepala BNPB turun langsung ke lokasi untuk memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan optimal, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pemantauan titik rawan.

Selain penanganan darurat, Pemprov Jateng juga mengintensifkan modifikasi cuaca di beberapa wilayah seperti Jepara, Kudus, dan Pati hingga 20 Januari 2026.

Langkah ini diharapkan mengurangi intensitas hujan ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Meski banjir meluas, pemerintah belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisi dianggap masih terkendali, namun terus dipantau secara ketat.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan elpiji di daerah terdampak tetap aman, mendukung operasional kendaraan bantuan dan kebutuhan masyarakat.

BMKG dan BNPB mengingatkan warga tetap waspada terhadap banjir susulan dan longsor, terutama di dataran rendah dan lereng perbukitan.

Warga diminta mengikuti informasi resmi serta arahan petugas di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi hutan di Provinsi Jambi kian mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan tutupan hutan yang tersisa kini hanya mencapai 18,54 persen dari total luas daratan.

Penyusutan hutan secara masif ini memicu ancaman serius berupa banjir dan longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2025 Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, dalam kurun waktu 52 tahun terakhir, Provinsi Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare kawasan hutan.

Saat ini, hutan yang masih bertahan hanya seluas 929.899 hektare, menempatkan Jambi dalam kondisi darurat ekologis.

Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, menilai angka tersebut sebagai sinyal bahaya bagi keberlanjutan lingkungan hidup di Jambi.

Ia menyebut, tanpa perubahan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam yang serius, dampak kerusakan akan semakin meluas dan sulit dipulihkan.

“Dengan kondisi tutupan hutan seperti ini, Jambi masuk dalam zona kritis ekologis. Risiko bencana bisa meningkat secara eksponensial, sementara upaya pemulihannya membutuhkan biaya besar dan waktu yang sangat panjang,” ujar Adi.

Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir saja, Jambi kehilangan hutan seluas 112.372 hektare, setara dengan sekitar sepuluh kali luas wilayah Kota Jambi.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar, khususnya perkebunan kelapa sawit, menjadi penyebab dominan penyusutan kawasan hutan tersebut.

Selain ekspansi perkebunan, aktivitas pertambangan dan kebakaran hutan dan lahan turut memperparah kerusakan lingkungan.

Pertambangan batu bara dan emas dinilai berdampak signifikan terhadap perubahan bentang alam serta pencemaran sungai-sungai utama di Jambi.

Hingga tahun 2025, hasil analisis citra satelit menunjukkan aktivitas tambang batu bara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare.

Sementara itu, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terindikasi merusak lebih dari 60 ribu hektare lahan, bahkan merambah kawasan taman nasional.

Adi menegaskan, kerusakan hutan berbanding lurus dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi.

Hilangnya tutupan vegetasi membuat air hujan tidak lagi terserap optimal oleh tanah, sedangkan sedimentasi dari aktivitas tambang menyebabkan pendangkalan dan pelebaran sungai.

“Dalam situasi seperti ini, banjir dan longsor bukan lagi ancaman musiman, melainkan ancaman permanen. Kondisi lingkungan Jambi saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan, tanpa langkah konkret untuk menghentikan laju deforestasi dan kerusakan lingkungan, masyarakat Jambi akan terus hidup dalam bayang-bayang bencana yang semakin sulit dihindari.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai dampak banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Per Senin (1/12) pukul 18.24 WIB, tercatat 604 orang meninggal, 464 masih hilang, dan 2.600 warga mengalami luka-luka.

Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi mencapai 570 ribu orang.

Rincian korban di tiap provinsi menunjukkan skala bencana yang besar. Di Aceh, terdapat 156 warga meninggal dan 181 orang hilang.

Di Sumatera Barat, 165 meninggal dan 114 hilang, sedangkan Sumatera Utara mencatat 283 korban meninggal dan 169 orang masih hilang.

Kerusakan infrastruktur juga meluas, meliputi 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan.

Selain itu, 271 jembatan terdampak dan 282 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan bahwa, tingginya jumlah korban berkaitan dengan lokasi permukiman penduduk yang berada di zona berisiko tinggi, seperti tepi sungai, lereng bukit terjal, dan punggung bukit.

Menurut Syafii, tanah di wilayah tersebut sangat mudah tergerus saat hujan intens, sehingga ketika banjir bandang terjadi banyak warga tersapu arus atau tertimbun material longsor.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga yang dilaporkan hilang kemungkinan terkena arus deras.

Basarnas mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama pada wilayah rawan bencana, dan memantau informasi cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi potensi risiko.

“Kami berharap informasi risiko bisa tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengambil langkah preventif,” ujarnya.(*)

SUNGAI PENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah meninjau sejumlah titik longsor di Kecamatan Pondok Tinggi dan Kumun Debai, Sabtu (22/3). Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu titik longsor yang menjadi perhatian adalah akses menuju objek wisata Bukit Khayangan. Wali Kota Alfin menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan dengan memasang bronjong guna mengurangi risiko longsor susulan.

Selain itu, Alfin juga menyoroti kondisi jalan menuju Renah Kayu Embung yang terdampak bencana. Ia meminta agar dilakukan penataan tebing serta pemasangan gorong-gorong dan cadas agar jalan tetap aman digunakan masyarakat.

“Kami ingin perbaikan dilakukan secepat mungkin agar akses masyarakat tidak terganggu dan risiko longsor lebih lanjut bisa dicegah,” ujar Alfin.

Selain longsor, curah hujan tinggi juga menyebabkan genangan air di beberapa titik, terutama di Kecamatan Pondok Tinggi. Pemkot Sungai Penuh berupaya melakukan langkah cepat untuk menangani dampak bencana ini, termasuk dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota didampingi oleh Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda Alpian, serta jajaran SKPD terkait. Mereka meninjau langsung kondisi di lapangan guna memastikan perbaikan segera dilakukan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama di daerah rawan longsor, serta segera melaporkan jika ada tanda-tanda pergerakan tanah. Upaya pencegahan dan penanganan bencana terus dilakukan demi keselamatan bersama.(*)