KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., bersama Wakil Bupati Dr. Katamso, S.E., M.E., menghadiri Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Tanjab Barat dalam rangka penyampaian tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/04/2026).

Rapat paripurna ini merupakan tahapan lanjutan dalam pembahasan LKPJ, setelah sebelumnya nota pengantar disampaikan pada 31 Maret 2026 dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi pada 7 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD, mulai dari PDI Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, Keadilan Pembangunan, Gerindra, hingga PAN, atas berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan.

Menurutnya, seluruh pandangan fraksi merupakan bagian dari kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif dalam rangka memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Seluruh pemandangan umum fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Bupati berharap hasil pembahasan LKPJ ini dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanjung Jabung Barat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, instansi vertikal, perbankan, BUMD, serta insan pers.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tahun mendatang.

Sektor Kesehatan

• Angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 87% dari target 90%, menempatkan Jambi di peringkat 9 nasional.
• 8 dari 11 kabupaten/kota telah dinyatakan bebas malaria (72,72%), sementara Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih percepatan eliminasi.
• Prevalensi KEK pada ibu hamil menurun dari 10,3% menjadi 9,6%, melampaui target nasional 9,7%.
• Angka stunting meningkat menjadi 17,1%, meski masih di bawah rata-rata nasional 19,8%.
• RSUD Raden Mattaher: Ketersediaan tempat tidur sudah normal, kewajiban keuangan Rp.122,38 miliar diselesaikan melalui cicilan Rp.5 miliar per bulan.

Sektor Pendidikan

• Realisasi anggaran pendidikan 2025: 95,47% keuangan, 99,79% fisik. Mandatory spending 33% melebihi ketentuan minimal.
• Tingkat penyerapan lulusan SMK meningkat menjadi 86,86%.
• Sebanyak 446 mahasiswa dan dosen menerima beasiswa, 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan.
• 40.762 anak ATS menjadi fokus intervensi afirmasi 2026.
• Pendidikan inklusif: 71 sekolah melayani 105 siswa inklusi.
• Akses internet 100% di SMA/SMK Provinsi Jambi.

Infrastruktur dan Ekonomi

• Jambi diarahkan sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra” (RPJPN & RPJPD 2025–2045).
• Jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo, ditangani bertahap sejak Februari 2026 melalui skema Inpres Jalan Daerah.
• Pertambangan: dari 86 perusahaan berizin, 31 aktif produksi. DBH Minerba 100% sesuai target APBD 2025 (Rp.6,11 miliar iuran tetap, Rp.105,96 miliar iuran produksi).

Fiskal dan Tata Kelola

• Kontribusi PAD terhadap APBD 2025: 43,03%, ditargetkan meningkat menjadi 51,76% pada 2026.
• Belanja daerah tercapai 92,90% dengan rata-rata IKU 101,14%.
• Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, penguatan SDM, dan pemanfaatan aset daerah (SIMBADA).
• Predikat Reformasi Birokrasi meningkat dari B (2023) menjadi BB (2024).
• Penerapan OSS RBA mencegah tumpang tindih regulasi, sementara tambang ilegal tetap di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Gubernur Al Haris mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD dan menegaskan bahwa catatan tersebut akan menjadi evaluasi kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, demi Jambi berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan bahwa penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar masih menunggu kajian tim ahli sebelum ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026), yang membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” ujar Maulana.

Wali kota juga menambahkan, jika penyertaan modal diterima, Pemkot akan melakukan penilaian ulang terhadap aset, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, serta seluruh anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, dan unsur Forkopimda.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal ke Bank Jambi yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Ia menekankan pentingnya segera ada titik terang agar aset pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.

Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemkot Jambi untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap penyertaan modal benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin (6/4/2026) untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wali Kota Jambi dr. Maulana serta Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Penyertaan modal ini berupa gedung fisik yang selesai dibangun sekitar dua tahun lalu namun belum dimanfaatkan.

“Belum ada titik temu dengan Bank Jambi, sehingga perlu segera ada kejelasan,” kata Umar.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi dr. Maulana menjelaskan bahwa Pemkot masih menunggu hasil kajian dari tim ahli Bank Jambi sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” jelas Maulana.

Jika penyertaan modal diterima, Pemkot Jambi akan menilai kembali nilai aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap penyertaan modal pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai indikator sosial ekonomi pada Tahun 2025.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa (31/03/2026), pada agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2025.

Wali Kota Maulana menegaskan, upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat membuahkan hasil nyata.

“Tahun 2025, angka kemiskinan Kota Jambi tercatat sebesar 7,69 persen, turun dibanding 7,73 persen pada 2024. Sementara tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 7,38 persen menjadi 7,08 persen,” ujar Maulana.

Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan keberhasilan program-program sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses pelayanan dasar.

Selain itu, Maulana memaparkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi.

IPM merupakan indikator penting yang mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

“Tahun 2025, IPM Kota Jambi mencapai 82,32, masuk kategori Sangat Tinggi, meningkat dibanding 81,77 pada 2024.

Ini menjadi bukti nyata upaya Pemkot Jambi dalam meningkatkan kualitas hidup warganya,” jelas Wali Kota Maulana.

Maulana menambahkan, capaian ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Kami akan terus memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat agar kemajuan sosial ekonomi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kota Jambi,” tutupnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Hermansyah yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD.

Dalam penyampaiannya, Hermansyah menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025, kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi fiskal maupun dinamika ekonomi.

“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan dengan baik. Berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif di berbagai sektor,” ungkap Hermansyah saat membacakan sambutan Bupati.

Capaian tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, membaiknya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta terkendalinya inflasi daerah.

Selain itu, perekonomian masyarakat juga menunjukkan penguatan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

LKPJ Tahun 2025 sendiri memuat sejumlah aspek penting, mulai dari kebijakan umum pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, realisasi program dan kegiatan, hingga pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan belanja.

Selain itu, laporan juga memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya.

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan indikator sosial ekonomi lainnya yang menunjukkan tren perbaikan.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Hamdani dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Momentum ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah ke depan.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025, Senin (2/3).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua EL Firsta Nopsiamti, serta dihadiri para anggota dewan.

Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, unsur Forkopimda, perwakilan Polres Batang Hari, Kodim Batang Hari, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam forum resmi tersebut disampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025 yang memuat laporan pelaksanaan program, kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran.

LKPJ merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

\Dokumen ini menjadi dasar evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

“DPRD akan membahas secara komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini penting sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Batang Hari diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.(*)