JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan di Jambi pada 2026.

Namun, penanganan yang selama ini banyak bertumpu pada pemadaman dan patroli dinilai belum cukup untuk memutus siklus kebakaran.

Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Jambi (UNJA), Dr. Forst. Bambang Irawan, S.P., M.Sc., IPU, menawarkan enam langkah yang menurutnya perlu dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Bambang menyampaikan pandangannya dalam wawancara pada Kamis 1 Oktober 2026.

Ia menilai pemerintah perlu menggeser sebagian perhatian dari penanganan saat api sudah muncul menuju pencegahan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Selama ini penanganan kebakaran hutan dan lahan itu masih belum menyentuh akar masalah dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri,” ujar Bambang.

Menurut dia, karhutla berulang pada sejumlah periode, antara lain 1998, 2015, 2019, hingga 2026.

Pola penanganan yang dominan setelah kebakaran terjadi, kata dia, belum menyelesaikan persoalan secara permanen.

“Baru permukaannya saja, terjadi kebakaran, kemudian terjadi pemadaman, patroli, dan lain sebagainya. Dan itu tidak cukup,” katanya.

Enam Solusi yang Ditawarkan

Bambang menawarkan enam pendekatan untuk memperkuat pencegahan karhutla.

Pertama, memperbaiki tata kelola kawasan hutan.

Kedua, memperbaiki tata kelola gambut dan kawasan lainnya yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran.

Ketiga, mengalihkan program dan anggaran ke wilayah rawan karhutla, sehingga sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada tingkat pusat atau administratif.

Keempat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, terutama agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan membuka lahan serta menjalankan aktivitas pertanian tanpa menggunakan cara yang berisiko memicu kebakaran.

Kelima, memperkuat kerja lintas sektor.

Keenam, menjalankan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.

Menurut Bambang, keenam pendekatan tersebut perlu berjalan bersamaan.

Sebab, karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi lahan yang kering, tetapi juga berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia dalam mengelola kawasan.

Usulkan 70 Persen Sumber Daya Kehutanan Turun ke Tapak

Bambang juga menawarkan perubahan dalam distribusi sumber daya sektor kehutanan.

Ia mengusulkan minimal 70 persen sumber daya manusia dan anggaran sektor kehutanan diarahkan ke tingkat tapak, yakni langsung ke kawasan yang menjadi lokasi pengelolaan.

“Bukan di Jakarta, bukan di Jambi, bukan di Sarolangun, tapi memang di tapak, di kawasan hutan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan sumber daya di lapangan dapat memperkuat pengelolaan dan pengawasan kawasan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah menggunakan pendekatan serupa.

Program dan anggaran daerah, menurut dia, perlu lebih banyak diarahkan ke wilayah yang sudah terpetakan sebagai kawasan rawan karhutla.

Bambang mengusulkan minimal 40 persen program dan anggaran pemerintah daerah diarahkan ke wilayah rawan karhutla.

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencegahan kebakaran, tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat Harus Jadi Bagian dari Pencegahan

Bambang menilai pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci penting.

Masyarakat di sekitar kawasan rawan perlu mendapatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola lahan tanpa membakar.

Menurutnya, kawasan yang memiliki aktivitas pengelolaan yang jelas juga akan lebih mudah diawasi.

“Intinya adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk meramaikan supaya kawasan hutan ada aktivitasnya, sehingga kalaupun ada orang nakal membakar itu minimal mereka takut,” katanya.

Pendekatan ini, kata dia, membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Pemerintah pusat dapat berperan dalam pengelolaan kawasan hutan serta kebijakan. Pemerintah daerah dapat mengoordinasikan program di wilayahnya.

Sementara itu, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset dan pengabdian masyarakat.

Organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat pemberdayaan, sedangkan dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Media juga dinilai memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan pencegahan karhutla.

Penegakan Hukum Tetap Diperlukan

Selain pencegahan, Bambang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu dari enam solusi.

Menurutnya, pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran harus mendapatkan tindakan hukum.

Namun, ia juga menekankan pentingnya aspek keadilan dalam penerapannya.

Dengan demikian, pendekatan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga menggabungkan pengelolaan kawasan, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum.

Solusi Permanen Dinilai Belum Diadopsi Penuh

Bambang mengatakan gagasan mengenai solusi permanen sebenarnya sudah ia sampaikan setelah karhutla besar pada 2015.

Namun, ia menilai penerapannya belum berjalan secara penuh. Kondisi tersebut membuat ancaman kebakaran kembali muncul ketika musim kemarau datang.

“Makanya terjadi lagi kebakaran. Jadi setiap kemarau kita selalu was-was. Karena memang adopsi solusi permanennya itu belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, pola penanganan masih cenderung menguat ketika ancaman karhutla meningkat, termasuk melalui pemadaman dan penggunaan anggaran penanggulangan.

Ia mendorong pola tersebut dilengkapi dengan strategi pencegahan yang konsisten dan berbasis wilayah.

Dampak Karhutla Tak Hanya Soal Lingkungan

Bambang mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan.

Asap akibat kebakaran dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, perekonomian, transportasi, dan kesehatan.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan daerah mulai membahas penerapan enam solusi tersebut secara konkret, terutama dengan mengarahkan program dan sumber daya ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Jadi, diramaikan dengan berbagai program kegiatan yang memang terstruktur sistematis di daerah-daerah yang rawan karhutla,” tuturnya.

Bambang berharap pendekatan tersebut dapat mulai diterapkan sehingga penanganan karhutla di Jambi tidak terus mengulang pola yang sama setiap musim kemarau.

“Kalau itu kita lakukan, Insyaallah kebakaran hutan dan lahan itu secara perlahan bisa kita atasi,” katanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan pengelolaan sampah di Kota Jambi memasuki titik yang membutuhkan kepastian.

Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo diperkirakan mencapai sekitar 450 ton per hari, sementara sejumlah rencana pengolahan sampah berskala besar belum menunjukkan kejelasan realisasi di lapangan.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Jambi saat melakukan kunjungan lapangan ke TPA Talang Gulo, Selasa 15 September 2026.

Ketua DPRD Kota Jambi sekaligus Koordinator Komisi III, Kemas Faried Alfarelly, bersama Ketua Komisi III Umar Faruk, A.Md., dan anggota komisi melihat langsung kondisi TPA serta proses pengelolaan sampah yang berjalan.

Menurut Kemas, peningkatan timbulan sampah harus diikuti perubahan pola pengelolaan. Jika pengolahan tidak segera diperkuat, beban pengelolaan sampah berpotensi terus menyerap anggaran daerah.

“APBD Kota Jambi bisa terus tergerus karena volume sampah kita terus meningkat. Sekarang sekitar 450 ton sehari,” kata Kemas.

Salah satu hal yang disoroti DPRD adalah kelanjutan kerja sama Pemkot Jambi dengan PT Regen Bioteknologi Solusi Indonesia.

Pemkot Jambi sebelumnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan tersebut pada 28 Mei 2025.

Kerja sama itu diarahkan untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi di TPA Talang Gulo.

Namun, menurut Kemas, hingga September 2026 DPRD masih membutuhkan penjelasan mengenai realisasi kerja sama tersebut, termasuk tahapan pelaksanaan dan hasil konkret yang telah dicapai.

DPRD mendorong Pemkot Jambi segera memastikan posisi kerja sama tersebut.

Jika dalam pelaksanaannya terbukti terdapat wanprestasi, pemerintah daerah diminta mengambil langkah sesuai ketentuan dalam perjanjian.

“Kalau ternyata wanprestasi, kita Pemkot ambil sikap tegas atas kerja sama dengan PT Regen,” tegasnya.

Kerja sama dengan PT Regen sebelumnya dikaitkan dengan rencana pengembangan TPA Talang Gulo menjadi pusat pengolahan sampah berbasis teknologi.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, sebelumnya menyampaikan gagasan menjadikan Talang Gulo sebagai pusat zero waste dalam lima tahun. Salah satu fasilitas yang direncanakan adalah pabrik Refuse Derived Fuel (RDF).

Konsep tersebut diarahkan untuk mengolah sampah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali, antara lain RDF briket sebagai bahan bakar alternatif, maggot untuk kebutuhan pakan ternak dan budidaya ikan, serta biji plastik sebagai bahan baku industri daur ulang.

Dalam rencana yang pernah disampaikan, kapasitas fasilitas tersebut bahkan ditargetkan mencapai 1.000 ton sampah per hari.

Proyek RDF juga sebelumnya diproyeksikan memberikan kontribusi hingga Rp14 miliar per tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.

Namun, angka kapasitas pengolahan dan proyeksi PAD tersebut merupakan bagian dari rencana yang sebelumnya disampaikan pemerintah, sementara DPRD kini mempertanyakan sejauh mana rencana tersebut telah masuk tahap realisasi.

Kemas juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tuntutan regulasi nasional terkait pengelolaan sampah.

Ia menyoroti target penghentian praktik open dumping yang disebut harus diterapkan mulai 2027.

“Regulasi pusat, 2027 tidak boleh ada open dumping lagi,” ujarnya.

Dengan volume sampah yang mencapai ratusan ton setiap hari, perubahan sistem pengelolaan dinilai tidak bisa hanya bergantung pada kapasitas pembuangan akhir.

Pengolahan sampah dari sisi hulu hingga hilir menjadi kebutuhan yang harus segera dipastikan skemanya.

Persoalan arah pengelolaan sampah Talang Gulo tidak hanya berkaitan dengan kerja sama PT Regen.

Kota Jambi sebelumnya juga disebut masuk dalam rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dikaitkan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Rencana tersebut mengemuka setelah rapat koordinasi dan peninjauan TPA Talang Gulo pada April 2026.

Kota Jambi disebut sebagai salah satu daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi fasilitas PSEL.

Investasi fasilitas tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah untuk setiap lokasi, dengan target pengoperasian proyek secara bertahap pada 2027–2028.

Namun, hingga kini perkembangan konkret rencana PSEL yang dikaitkan dengan Danantara di Kota Jambi juga belum terlihat secara jelas di lapangan.

Situasi ini membuat Pemkot Jambi menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memastikan kelanjutan proyek pengolahan sampah yang sudah dirancang dan menentukan arah kebijakan jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai target.

Bagi DPRD Kota Jambi, persoalan utamanya kini bukan lagi sekadar bagaimana menampung sampah, melainkan bagaimana mengubah sampah menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Dengan timbulan sekitar 450 ton per hari, penundaan keputusan berpotensi membuat beban TPA semakin berat sekaligus meningkatkan kebutuhan anggaran.

Karena itu, DPRD meminta Pemkot Jambi memberikan kepastian mengenai status kerja sama dengan PT Regen, realisasi rencana RDF, serta perkembangan rencana PSEL.

Kepastian tersebut dinilai penting agar pengelolaan sampah Kota Jambi memiliki arah yang jelas dan tidak berhenti pada tataran MoU maupun rencana investasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penghijauan di Kota Jambi didorong tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Penanaman rumpun bambu dan pohon produktif yang digelar dalam rangka HUT ke-1 Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Putri Pinang Masak, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, Rabu 12 Agustus 2026.

Penanaman dipimpin Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M. Kegiatan turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, komunitas lingkungan, mahasiswa, Pramuka hingga masyarakat.

Bukan hanya penanaman pohon, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penyerahan bibit secara simbolis kepada Babinsa Kodim 0415/Jambi, Bhabinkamtibmas Polresta Jambi, mahasiswa dan perwakilan Pramuka.

Bibit yang diserahkan kemudian ditanam secara bersama-sama.

Bambu Dipilih karena Punya Fungsi Ekologis

Pemilihan bambu dalam program tersebut bukan tanpa alasan. Tanaman ini memiliki sistem perakaran yang kuat dan dapat membantu memperkuat struktur tanah.

Dalam konteks mitigasi bencana, keberadaan bambu dinilai dapat membantu mengurangi potensi erosi, menjaga kawasan sekitar sumber mata air, memperkuat tebing serta berkontribusi dalam mengurangi risiko longsor dan banjir.

Sementara pohon produktif memiliki manfaat ganda. Selain membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan menambah ruang hijau, tanaman produktif juga berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat ketika telah menghasilkan.

Karena itu, kombinasi tanaman bambu dan pohon produktif diharapkan tidak hanya menghasilkan kawasan yang lebih hijau, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Polda Jambi: Jangan Berhenti pada Seremoni

Polda Jambi menyatakan dukungannya terhadap gerakan penghijauan yang melibatkan berbagai unsur tersebut.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan keterlibatan lintas elemen menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu institusi.

Menurutnya, penanaman tersebut harus dipandang sebagai investasi lingkungan yang manfaatnya baru akan semakin terasa dalam jangka panjang.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana,” ujar Erlan.

Ia menambahkan, kolaborasi TNI-Polri, pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.

Ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi strategis di tengah perkembangan kawasan perkotaan. Karena itu, keberadaan vegetasi perlu dipelihara agar manfaat ekologisnya dapat terus dirasakan masyarakat.

TNI-Polri Gandeng Masyarakat

Kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan pola kolaborasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas mendapat bagian dalam distribusi bibit, sementara mahasiswa dan Pramuka juga dilibatkan dalam proses penanaman.

Pelibatan kelompok masyarakat tersebut dinilai penting karena keberhasilan program penghijauan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam.

Pemeliharaan, pengawasan dan keberlanjutan tanaman setelah kegiatan selesai menjadi faktor yang menentukan apakah program tersebut benar-benar memberikan dampak lingkungan.

“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi dan kepedulian yang kuat, kita dapat menciptakan ruang hijau, mengurangi risiko bencana, serta mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Erlan.

Dengan demikian, momentum HUT ke-1 Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol tidak hanya diisi dengan kegiatan peringatan, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan di Kota Jambi.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Muaro Jambi mulai menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 392 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.

Jumlah itu menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pihak, terutama menjelang periode puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan semakin besar, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.

Muaro Jambi Jadi Salah Satu Wilayah Rawan Karhutla

Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat risiko karhutla harus menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

“Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, dari total 1.790 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Data tersebut menunjukkan Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan karhutla.

BMKG Ingatkan Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Menurut BMKG, peningkatan hotspot tidak selalu berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

Namun, keberadaan titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang harus segera diantisipasi.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” kata Ibnu.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat, atau petugas terkait.

Pemkab Muaro Jambi Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

Menghadapi ancaman musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kabut asap yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, BMKG mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Kabupaten Muaro Jambi dapat terhindar dari bencana karhutla.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah pelaksanaan program modifikasi cuaca atau hujan buatan pada sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan titik api.

Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan program tersebut dari BPBD Provinsi Jambi.

Fokus pelaksanaannya diarahkan ke empat kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla, yakni Kumpeh, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, dan Taman Rajo.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sebelum puncak musim kemarau tiba.

Pemerintah berharap curah hujan yang dihasilkan melalui modifikasi cuaca mampu menjaga kelembapan lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran sehingga potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak dini.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan teknologi modifikasi cuaca menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi mitigasi bencana Karhutla.

Menurutnya, menjaga kondisi lahan tetap basah jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pemadaman saat kebakaran sudah meluas.

“Langkah ini dilakukan agar lahan tetap lembap dan potensi munculnya titik api dapat diminimalkan,” ujar Anari.

Selain mengandalkan hujan buatan, BPBD Muaro Jambi juga meningkatkan pengawasan di lapangan.

Tim patroli terus diterjunkan ke sejumlah kawasan rawan untuk memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin.

Upaya tersebut dilakukan karena Karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi akibat kabut asap.

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Warga diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurut Anari, keberhasilan pencegahan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Pencegahan adalah langkah terbaik. Kami berharap seluruh masyarakat ikut berpartisipasi menjaga wilayahnya agar terhindar dari ancaman Karhutla,” tegasnya.

Dengan kombinasi modifikasi cuaca, patroli rutin, dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap ancaman Karhutla di Muaro Jambi selama musim kemarau 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai melakukan transformasi besar dalam sistem pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Jambi Timur

. Salah satu langkah awalnya ditandai dengan peninjauan sekaligus penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di depan Pasar Talang Banjar oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kamis (21/5).

Di balik penutupan tersebut, Pemkot Jambi tengah menyiapkan konsep baru pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan pengolahan sementara.

Bekas area pasar lama Talang Banjar akan dijadikan transfer depo sementara sekaligus lokasi percontohan pengolahan sampah modern di Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di kota tersebut.

Setiap harinya, sedikitnya 14 truk fuso sampah diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

“Jambi Timur ini produksinya sangat besar, sementara kita belum punya transfer depo permanen. Jadi selama ini semua langsung dibawa ke Talang Gulo,” ujar Maulana.

Menurutnya, sistem baru yang akan diterapkan tidak lagi sekadar menampung sampah, melainkan melakukan pemilahan sejak awal.

Sampah organik dan non-organik akan dipisahkan sebelum residunya dikirim ke TPA akhir.

“Di sini nanti ada pemilahan organik dan non-organik. Bekas ruangan pasar lama akan dimanfaatkan untuk pengolahan sementara. Jadi bukan sekadar TPS,” jelasnya.

Pemkot Jambi sebenarnya telah menyiapkan lokasi transfer depo permanen di kawasan dekat Pertamina. Namun, pembangunan fasilitas tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran.

Karena itu, kawasan Talang Banjar dipilih sebagai solusi sementara untuk mengatasi kebutuhan pengelolaan sampah di Jambi Timur, terlebih beberapa TPS lain seperti di Tanjung Sari dan Pasar 46 juga akan ditutup secara bertahap.

Menariknya, penataan kawasan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat. Maulana menyebut ada peran aktif warga dan tokoh masyarakat yang turut mendukung penataan secara swadaya.

“Ada inisiatif dari Ketua LPM dan masyarakat di sini. Nantinya area ini akan ditutup menggunakan seng secara gotong royong,” katanya.

Selain itu, alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum juga akan diturunkan untuk membantu penataan lokasi, serta penambahan armada pengangkut sampah guna mempercepat proses pengangkutan.

Maulana menegaskan penutupan TPS dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Penutupan hanya dilakukan jika program Operasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM) telah berjalan minimal 80 persen di wilayah terkait.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan, seperti bank sampah dan kelompok pengelola sampah di tingkat RT.

“Jangan pasif lagi. Masyarakat harus aktif mencari informasi ke RT, ikut bank sampah, TPS 3R, atau kelompok pengelola yang sudah berjalan,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga telah memetakan armada bentor pengangkut sampah untuk mendukung penutupan TPS liar dan titik penumpukan sampah di berbagai wilayah kota.

Dengan langkah ini, Pemkot Jambi berharap sistem pengelolaan sampah di Jambi Timur tidak lagi bergantung pada pola lama, melainkan bertransformasi menjadi sistem modern berbasis pemilahan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi besar dalam pengelolaan persampahan dengan meluncurkan armada pengangkut sampah berbasis digital yang resmi dioperasikan pada Senin (18/5/2026) di halaman Kantor Wali Kota Jambi.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, usai pelaksanaan upacara HUT ke-80 Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Program ini menjadi bagian dari penguatan sistem Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini terus dipercepat implementasinya di Kota Jambi.

Sebanyak 20 unit armada pengangkut sampah berbasis digital direncanakan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026.

Armada tersebut akan melayani pengangkutan sampah dari 7 depo transfer menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Wali Kota Maulana mengatakan, pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang modern dan berbasis teknologi untuk menjawab tantangan kebersihan kota yang semakin kompleks.

“Armada ini bertugas mengangkut sampah dari depo transfer ke TPA Talang Gulo. Satu armada mampu mengangkut sekitar 500 ton per hari dan didukung arm roll yang ada,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, sistem digital yang diterapkan memungkinkan pemerintah memantau pergerakan armada secara langsung (real time), sehingga operasional lebih terkontrol dan efisien.

Bahkan, sistem tersebut dilengkapi fitur keamanan yang dapat menghentikan kendaraan dari jarak jauh apabila keluar jalur operasional yang telah ditentukan.

“Jika kendaraan keluar jalur atau keluar kota, bisa langsung kita matikan dari sistem. Selain itu, armada ini juga dilengkapi penampungan air limbah agar tidak mencemari jalan,” tambahnya.

Selain armada digital, Pemkot Jambi juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga melalui program Kampung Bahagia dengan pengadaan kendaraan bentor.

Sebanyak 150 unit bentor telah dioperasikan untuk mengangkut sampah dari rumah warga menuju depo transfer sebelum dibawa ke TPA Talang Gulo.

Menurut Maulana, sampah di depo transfer tidak boleh menumpuk dan harus langsung diangkut pada hari yang sama untuk mencegah penumpukan dan pencemaran lingkungan.

“Tidak boleh ada sampah menginap di depo. Semua harus langsung diangkut ke TPA pada hari yang sama,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di TPS liar atau sembarang tempat, terutama di jalan protokol maupun kawasan pemukiman.

“Tidak boleh ada TPS liar lagi. Masyarakat harus lebih sadar dan memanfaatkan sistem OPBM agar pengelolaan sampah lebih tertib,” katanya.

Transformasi sistem persampahan berbasis digital ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tumpukan sampah liar yang menggunung di kawasan Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), akhirnya mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.

Tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berada di sekitar lingkungan sekolah tersebut sebelumnya dikeluhkan warga karena menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas belajar di SMP Negeri 7 Muaro Jambi.

Bau menyengat dari sampah rumah tangga bahkan dilaporkan telah masuk ke ruang kelas, sehingga mengganggu kenyamanan siswa dan guru, sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan kesehatan.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, turun langsung ke lokasi pada Jumat (24/4/2026) pagi.

Ia didampingi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Camat Jambi Luar Kota, serta aparat TNI dan Polri.

Di lokasi, pemerintah daerah langsung melakukan penertiban dengan mengerahkan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah yang telah meluber hingga ke badan jalan.

Setelah proses pembersihan dilakukan, arus lalu lintas yang sempat terganggu kembali normal, sementara bau menyengat mulai berkurang secara bertahap.

“Situasi ini sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi lokasinya berada tepat di depan sekolah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Bambang Bayu Suseno.

Bupati yang akrab disapa BBS itu menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan hanya bersifat sementara, melainkan bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

Ia memastikan lokasi TPS ilegal tersebut akan ditutup dan diawasi agar tidak kembali digunakan sebagai tempat pembuangan sampah liar.

“Lokasi ini kita tutup. Ke depan akan ada petugas yang berjaga agar tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah di sini,” tegasnya.

Selain penertiban, Pemkab Muaro Jambi juga tengah menyiapkan penguatan sistem pengangkutan sampah, termasuk optimalisasi armada kebersihan dan evaluasi pengelolaan berbasis rumah tangga.

Kecamatan Jambi Luar Kota menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat.

Menurut BBS, permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Setiap daerah punya karakter berbeda. Kita butuh solusi yang berbasis komunitas dan inovasi, bukan hanya tindakan reaktif,” jelasnya.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membersihkan lokasi, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pendekatan berbasis masyarakat hingga tingkat kecamatan akan terus diperkuat guna mencegah munculnya TPS ilegal di kemudian hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan peran depo transfer sebagai bagian dari implementasi program OPBM.

Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha turun langsung meninjau sejumlah titik depo sampah di berbagai kawasan.

Beberapa lokasi yang menjadi fokus peninjauan antara lain kawasan Pasar Mama, Mayang, hingga Pasir Putih.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung sistem pengangkutan serta pengolahan sampah yang lebih terintegrasi.

Maulana menjelaskan, penerapan OPBM akan berjalan beriringan dengan penguatan depo transfer yang berfungsi sebagai titik akhir pengumpulan sebelum sampah diangkut ke lokasi pengolahan lanjutan.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sudah mulai terlihat, termasuk penggunaan bentor dalam operasional OPBM.

Namun, ia menekankan pentingnya sistem lanjutan agar hasil pengumpulan sampah dapat dikelola secara maksimal melalui depo yang tersedia.

Dari hasil peninjauan, sejumlah titik dinilai strategis untuk menjangkau wilayah padat penduduk, khususnya di kawasan Kota Baru.

Pemerintah juga berencana meningkatkan jangkauan layanan hingga ke wilayah Palmerah dan Jambi Selatan melalui perbaikan fasilitas yang ada.

Selain itu, Maulana menegaskan bahwa dengan sistem yang lebih terstruktur ini, praktik pembuangan sampah sembarangan diharapkan dapat dihentikan.

Seluruh sampah nantinya akan diarahkan ke depo resmi untuk dikelola secara lebih baik.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini.

Menurutnya, keberhasilan OPBM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan dukungan fasilitas, armada pengangkut, serta sistem pemilahan yang memadai, Pemkot Jambi optimistis pengelolaan sampah akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya.(*)

JAMBi, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kota Jambi Fahrul Ilmi mendesak Pemerintah Kota Jambi untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Senin (20/04/2026), sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kebersihan kota yang dinilai belum optimal.

Menurut Fahrul Ilmi, penanganan sampah tidak bisa lagi hanya berhenti pada wacana atau rencana jangka panjang.

Pemerintah perlu segera menghadirkan program jangka pendek yang berdampak langsung di lapangan.

“Persoalan sampah harus ditangani dengan langkah nyata. Tidak cukup hanya rencana, tetapi perlu aksi cepat yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan aturan yang sudah ada, yakni Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

Menurutnya, regulasi tersebut harus ditegakkan secara konsisten agar sistem pengelolaan berjalan maksimal.

Fahrul Ilmi menilai, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah perlu dibangun melalui penegakan aturan yang tegas, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran di lapangan.

Selain itu, ia mendorong sejumlah langkah cepat seperti penambahan armada pengangkut sampah, penataan jadwal pengangkutan, serta penertiban lokasi pembuangan liar yang masih ditemukan di berbagai titik.

“Kalau ingin Kota Jambi bersih dan nyaman, maka aturan harus ditegakkan dan sistem pengelolaan harus diperkuat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta citra Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi.

Rapat paripurna DPRD tersebut menjadi ruang bagi anggota dewan untuk menyampaikan masukan strategis kepada pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk sektor kebersihan kota.

Dengan dorongan ini, diharapkan Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah cepat dan terukur agar permasalahan sampah dapat tertangani secara efektif dan berkelanjutan.(*)