SEPUCUKJAMBI.ID – Taman Nasional Lorentz adalah kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara sekaligus salah satu bentang alam paling lengkap di dunia.

Terletak di Papua, Lorentz membentang dari puncak gunung bersalju hingga hutan mangrove di pesisir laut, menghadirkan gradasi ekosistem yang jarang ditemui di planet ini.

Skala wilayahnya begitu luas sehingga taman nasional ini terasa seperti potongan benua yang diringkas menjadi satu kawasan.

Keunikan Lorentz terlihat dari rentang ketinggiannya. Pegunungan Jayawijaya di bagian pegunungan memiliki sisa es tropis yang langka di garis khatulistiwa.

Dari puncak gunung, lanskap berubah bertahap: tundra alpin, hutan pegunungan berkabut, lembah sungai liar, rawa, hingga hutan hujan dataran rendah.

Dalam satu garis perjalanan, pengunjung bisa menemui zona iklim yang biasanya terpisah ribuan kilometer.

Taman Nasional Lorentz diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO karena keutuhan ekosistemnya.

Kawasan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk banyak yang endemik Papua, seperti burung cenderawasih, kanguru pohon, dan berbagai satwa langka.

Banyak area Lorentz masih minim campur tangan manusia, dan sebagian belum sepenuhnya dipetakan secara detail.

Akses ke Lorentz sulit dan membutuhkan logistik serius. Hal ini menjadikannya jauh dari wisata massal dan justru menjaga keaslian alamnya.

Taman nasional ini lebih dikenal di kalangan peneliti, pendaki ekstrem, dan ekspedisi ilmiah daripada wisatawan umum.

Perjalanan ke Lorentz adalah pengalaman eksplorasi murni, bukan liburan santai.

Selain kekayaan alam, Lorentz juga penting secara budaya. Berbagai komunitas adat Papua telah hidup selaras dengan lingkungan selama ribuan tahun.

Tradisi mereka menjadi bagian integral dari lanskap, menjadikan alam bukan sekadar objek wisata, tetapi ruang hidup dengan makna sosial dan spiritual.

Taman Nasional Lorentz memperlihatkan Indonesia dalam bentuk paling utuh: pegunungan es di khatulistiwa, hutan hujan purba, dan sungai liar yang mengalir bebas.

Lorentz bukan sekadar destinasi, tetapi pengingat bahwa alam asli masih ada dan perlu dijaga.

Kawasan ini menawarkan perspektif tentang bagaimana bumi tetap lestari di tengah modernitas.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Akses jalan utama warga di Desa Simpang Semangko, Kabupaten Tebo, Jambi, berada dalam kondisi rawan longsor akibat lubang bekas tambang batu bara yang belum direklamasi.

Hingga Kamis (29/1/2026), kondisi jalan dilaporkan nyaris amblas dan mengancam keselamatan warga yang melintas setiap hari.

Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur keluar-masuk warga sekaligus akses vital untuk mengangkut hasil pertanian, terutama kelapa sawit.

Sekitar 3.000 hektare kebun sawit milik masyarakat setempat sangat bergantung pada jalur ini.

Jika jalan terputus, aktivitas ekonomi warga dipastikan lumpuh.

Kekhawatiran warga akhirnya sampai ke DPRD Kabupaten Tebo. Menindaklanjuti laporan itu, Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Sekretaris Komisi III DPRD Tebo, Liga Malisa, menilai kondisi jalan sudah sangat kritis dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Ia menyebut, struktur tanah di sisi jalan sudah tergerus dan berpotensi longsor sewaktu-waktu.

Menurutnya, pihak perusahaan tambang sempat mengusulkan pemindahan jalur jalan.

Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari warga RT 17 Simpang Semangko karena dianggap memperpanjang jarak tempuh dan meningkatkan biaya angkut hasil kebun.

“Warga menolak pemindahan jalan karena berdampak langsung pada biaya operasional, terutama pengangkutan sawit,” jelasnya.

Sebagai langkah sementara, DPRD meminta agar aktivitas perusahaan dihentikan hingga tercapai kesepakatan dengan masyarakat.

DPRD juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk segera melakukan reklamasi bekas galian tambang yang berada dekat dengan badan jalan.

“Dalam aturan sudah jelas, reklamasi itu wajib. Harus ada penyangga tanah agar jalan tidak putus dan membahayakan warga,” tegas Liga.

Hal senada disampaikan Ketua RT 17 Simpang Semangko, Maman Syaputra. Ia menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses yang dimiliki warga.

Menurutnya, jika jalan sampai longsor, perekonomian masyarakat akan terhenti total.

Maman juga menyebut warga masih membuka ruang dialog, termasuk jika perusahaan membangun jalan secara permanen.

Namun ia menekankan, warga menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Eryanto, membenarkan adanya bekas galian tambang yang belum direklamasi dan posisinya sangat dekat dengan jalan warga.

Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui berita acara pemeriksaan dan rapat dengar pendapat (RDP).

Dari pihak perusahaan, Humas PT Anugerah Alam Andalas Andalan (A4), Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan berada di bawah manajemen baru.

Ia menyebut manajemen lama sempat berhenti beroperasi akibat musibah, dan operasional baru kembali berjalan beberapa bulan terakhir.

“Kami masih dalam masa transisi manajemen. Izin operasi masih berlaku sampai 2028,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., terus memperkuat komitmennya.

Khususnya dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia melalui berbagai program strategis yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam sebuah kesempatan resmi, Wali Kota Jambi menegaskan bahwa visi besar Kota Jambi Bahagia dimulai dari hal paling mendasar, yakni kebersihan lingkungan.

Pilar “Bersih” menjadi langkah awal yang dinilai sangat penting dalam menciptakan kota yang sehat, tertata, dan nyaman untuk ditinggali.

“Jika kotanya bersih, masyarakat akan lebih sehat, nyaman, dan tentu lebih bahagia,” ujar Wali Kota Jambi.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kota Jambi meluncurkan Program Kampung Bahagia, sebuah terobosan dalam sistem tata kelola sampah tertutup yang dirancang lebih modern dan terintegrasi.

Program ini bertujuan mengubah pola pengelolaan sampah masyarakat agar lebih tertib, disiplin, dan bertanggung jawab.

Melalui Program Kampung Bahagia, seluruh rumah tangga di Kota Jambi yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 250.000 rumah akan mendapatkan layanan pengangkutan sampah langsung dari rumah ke rumah.

Pengangkutan dilakukan secara terjadwal dan dikoordinasikan oleh RT setempat, sehingga sistem berjalan rapi dan terkontrol.

Dengan sistem ini, Pemerintah Kota Jambi memastikan tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan atau memanfaatkan TPS liar.

Sampah yang dikumpulkan akan dikelola secara berjenjang, dimulai dari bank sampah dan TPS 3R, sebelum akhirnya diangkut ke TPA Talang Gulo sebagai lokasi pengolahan akhir.

Wali Kota Jambi menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, RT, dan warga menjadi kunci utama terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar program kebersihan, tetapi gerakan bersama untuk mengubah kebiasaan dan membangun kesadaran kolektif demi masa depan Kota Jambi,” tegasnya.

Melalui Program Kampung Bahagia, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi beban pengelolaan sampah.

Sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Langkah ini menjadi pondasi awal menuju Kota Jambi yang bersih, tertata, dan benar-benar bahagia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pengembangan wilayah Papua sebagai kawasan penanaman kelapa sawit guna mendukung program swasembada energi nasional.

Kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bioenergi yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM) nabati, sehingga mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah dari Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Desember 2025.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya setiap daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan secara mandiri.

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemanfaatan komoditas lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menekan impor energi.

Selama ini, impor BBM disebut menguras anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Jika daerah mampu memproduksi energi sendiri, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lain.

Selain mendorong kemandirian energi, pengembangan perkebunan sawit di Papua juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Namun, wacana ini memunculkan perhatian dan perdebatan dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak lingkungan dan tata kelola lahan.

Sejumlah anggota DPR RI, khususnya dari Komisi IV, menekankan perlunya kajian lingkungan yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

Mereka mengingatkan agar pengembangan sawit tidak mengorbankan fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem dan daerah resapan air.

Organisasi lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Papua dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Sehingga perluasan perkebunan sawit dikhawatirkan dapat mengancam habitat alami serta ruang hidup masyarakat adat jika tidak direncanakan dengan cermat.

Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan seluruh masukan dari berbagai pihak.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa swasembada energi tetap menjadi prioritas nasional, dengan komitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas penebangan hutan ilegal, terutama yang merusak daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

Ia menyebutkan bahwa langkah penertiban terhadap pembalakan liar telah dimulai dan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

“Pembalakan liar akan kita tertibkan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah memperburuk dampak bencana hidrometeorologi.

Khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Selain penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik penebangan hutan ilegal.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap menjadi celah bagi maraknya pembalakan liar.

Dalam konteks penanganan bencana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus pada pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan dan perlindungan hutan menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan pembalakan liar dipandang tidak hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bank Sampah Induk Dream Kota Jambi bersama PT JGC Indonesia berhasil menyelesaikan permasalahan sampah perusahaan melalui program kerja sama pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Nilai manfaat dari program tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk CSR yang disalurkan kepada sejumlah bank sampah di wilayah Sumatra.

CEO Bank Sampah Induk Dream, Yudha Tryanto atau akrab disapa Bang Yudha, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Sumatra Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia sekaligus Kepala Bidang Kemitraan dan Kerja Sama FORSEPSI, menegaskan bahwa kolaborasi dengan PT JGC Indonesia menjadi contoh baik bagi perusahaan lain di Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan model yang sangat baik, khususnya bagi perusahaan yang masih membebankan sampah ke TPA. Kami membuka peluang bagi semua perusahaan untuk bekerja sama melalui FORSEPSI agar sampah dapat dikurangi melalui proses sortir, pemilahan, dan pengurangan. Dengan begitu, yang masuk ke TPA hanyalah residu yang benar-benar tidak memiliki nilai manfaat,” jelasnya.

Melalui program ini, FORSEPSI berhasil menyalurkan berbagai bantuan, antara lain:

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah KSM Berkah Mandiri Pesawaran Lampung

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Mandiri Kuala Tungkal

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Induk Hidayah Kabupaten Bungo

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Sipin Kota Jambi

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Simpan Kawat

• 20 mushaf Alquran, 150 buku Iqro, 150 Juz Amma

• Bantuan pakaian seragam senilai Rp15.000.000 untuk Yayasan Pendidikan Islami Al-Arva Tahfidz Qur’an

• 1 unit tablet Android untuk Bank Sampah Jujur Cempaka Putih Kota Jambi

• Uang pembinaan bank sampah sebesar Rp10.000.000

Menurut Yudha, program ini diharapkan dapat menjadi pembuka jalan bagi banyak perusahaan agar lebih berperan dalam pengurangan sampah.

“Saya berharap program ini membuka wawasan perusahaan agar tidak lagi membebani TPA. Terima kasih kepada PT JGC Indonesia. Melalui kerja sama ini, banyak pegiat bank sampah yang akhirnya bisa terbantu dan bekerja lebih maksimal,” tambahnya.

Saat ditanya mengapa bantuan banyak diberikan kepada bank sampah, Yudha menjelaskan bahwa bank sampah sering menjadi objek penilaian untuk berbagai program seperti Adipura, Kota Sehat, hingga Proklim. Namun bantuan untuk bank sampah masih sangat minim.

“Dinas Lingkungan Hidup di banyak daerah lebih banyak mengalokasikan bantuan kepada TPS3R seperti gerobak motor, mesin ayak, dan mesin pencacah, bahkan ada yang menerima armada mobil. Namun bank sampah sangat jarang mendapat perhatian. Padahal bank sampah tumbuh dari kelompok masyarakat, bahkan banyak yang menggunakan lahan pribadi untuk mengelola sampah dan membantu pemerintah,” ungkapnya.

Yudha juga menambahkan bahwa TPS3R berada di bawah regulasi Kementerian PUPR, sementara bank sampah merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup.

Namun dalam praktiknya, DLH justru lebih fokus pada TPS3R.

“Oleh sebab itu kami konsisten membantu bank sampah karena mereka tumbuh dari masyarakat dan memiliki dampak langsung bagi lingkungan,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pulau Sumatera terus mengalami tekanan berat terhadap kelestarian hutan alamnya. Data terbaru menunjukkan hilangnya tutupan hutan dalam jumlah besar sepanjang dua dekade lebih terakhir.

Dari 2001 hingga 2024, sekitar 4,4 juta hektar hutan hilang akibat konversi lahan untuk perkebunan, pertanian, serta aktivitas kehutanan komersial.

Pada 2024, angka deforestasi di Sumatera melonjak tajam menjadi 91.248 hektar, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 33.331 hektar.

Namun, laporan pemerintah hingga September 2025 menyebutkan adanya penurunan deforestasi di beberapa provinsi yang terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penurunan tutupan hutan ini memicu dampak langsung terhadap ekosistem dan bencana hidrometeorologi. Banyak daerah aliran sungai (DAS) kini masuk kategori kritis.

Sementara peran hutan primer sebagai penahan erosi, pengendali iklim lokal, dan habitat satwa endemik semakin melemah.

Para ahli lingkungan menegaskan bahwa, hilangnya hutan mengurangi kemampuan alami untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di dataran rendah.

Sejak 1990, Sumatera telah kehilangan lebih dari 7,5 juta hektar hutan primer, menyisakan hanya sekitar 12 juta hektar hutan alam, atau sekitar 25% dari total daratan pulau.

Kawasan penting seperti Batang Toru turut merasakan dampak signifikan, dengan penurunan tutupan hutan mencapai 21% dari luas DAS-nya pada periode 1990–2022.

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan serta perlindungan kawasan kritis.

“Kita harus memastikan fungsi ekosistem tetap terjaga dan menahan laju konversi hutan yang dapat meningkatkan risiko bencana alam,” ujar seorang pejabat kementerian.

Para pakar lingkungan merekomendasikan langkah mitigasi seperti reboisasi di DAS kritis, pengawasan ketat terhadap ekspansi perkebunan, serta penerapan sistem peringatan dini banjir.

Tanpa intervensi serius, tekanan terhadap hutan Sumatera diprediksi akan terus meningkat, memperburuk krisis ekologis dan risiko bencana bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Usman Husin, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Seruan ini disampaikan dalam rapat kerja pada Kamis, 4 Desember 2025, yang membahas bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Dalam rapat tersebut, Usman menilai Menteri Kehutanan tidak memahami persoalan teknis sektor kehutanan, terutama terkait kebijakan pelepasan kawasan hutan.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Pak Menteri tidak paham kehutanan,” tegas Usman dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

DPR menyoroti kebijakan pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera yang dinilai berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan.

Usman mendesak Menteri Kehutanan menyampaikan rencana konkret terkait rehabilitasi hutan gundul serta strategi mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan selama menjabat.

Ia menyatakan bahwa, urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Tanggung jawab saya adalah bekerja semaksimal mungkin. Soal mundur atau tidak, itu hak presiden,” ujar Raja Juli.

Sementara itu, PSI memilih bersikap hati-hati dalam merespons polemik tersebut. PSI menilai desakan DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Namun menegaskan bahwa persoalan deforestasi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung jauh sebelum masa jabatan Raja Juli Antoni.

Desakan mundur ini muncul di tengah krisis ekologis yang melanda berbagai wilayah Sumatera, di mana banjir dan longsor berkepanjangan dikaitkan dengan praktik deforestasi dan lemahnya pengelolaan kawasan hutan.

DPR juga mendorong agar penerbitan izin pelepasan kawasan hutan dihentikan sementara hingga pemerintah memiliki peta jalan pemulihan lingkungan yang lebih jelas.

Isu ini memicu perdebatan publik mengenai sejauh mana seorang menteri bertanggung jawab terhadap persoalan struktural seperti kerusakan hutan.

Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya siap dievaluasi, namun keputusan akhir mengenai posisinya tetap berada di tangan presiden.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Dari lahan tandus bekas kebun singkong, Rosita Istiawan berhasil membangun Hutan Organik Megamendung seluas kurang lebih 30 hektar.

Kawasan ini kini menjadi rumah bagi ribuan pohon dan ratusan spesies flora dan fauna, sekaligus membuktikan bahwa, rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan secara mandiri meski kondisi tanah awal sangat miskin nutrisi.

Perjalanan dimulai pada awal 2000-an saat Rosita dan mendiang suaminya membeli lahan 2.000 m².

Melalui metode agroforestri dan penanaman organik, mereka menanam pohon keras dan tanaman pangan secara bergiliran.

Beragam tantangan seperti tanah masam, ketersediaan air yang minim, hingga keraguan masyarakat menjadi bagian dari proses panjang yang mereka hadapi.

“Orang bilang mustahil bikin hutan di sini,” ujar Rosita.

Upaya jangka panjang itu berbuah hasil. Lahan tersebut kini menampung sekitar 44.000 pohon dari spesies lokal hingga impor.

Mata air yang sempat mengering kembali mengalir dan menyuplai kebutuhan air bagi dua desa sekitar.

Tak hanya menjadi ruang hijau, kawasan ini juga difungsikan sebagai lokasi edukasi lingkungan, tempat pelajar dan masyarakat mempelajari konservasi, agroforestri, serta pemulihan lahan kritis.

Hutan Organik Megamendung juga menjadi habitat yang berkembang bagi keanekaragaman hayati.

Terdapat sekitar 125 jenis pohon, 25 jenis burung, 10 jenis reptil dan amfibi, serta hampir 60 jenis serangga.

Dari 72 jenis tumbuhan bermanfaat yang tumbuh, 36 digunakan sebagai obat tradisional dan 35 sebagai bahan pangan komunitas.

Data ini menunjukkan keberhasilan pemulihan ekosistem meski berawal dari tanah yang tidak subur.

Dedikasi Rosita mendapatkan pengakuan publik. Pada 2023, ia masuk nominasi Penghargaan Kalpataru dari KLHK.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga terinspirasi dan berencana membangun “hutan kota” di setiap kecamatan mulai 2026, meniru keberhasilan hutan organik tersebut.

Rosita menegaskan bahwa, hutan yang ia bangun bukan untuk diwariskan kepada keluarga, melainkan sebagai ruang belajar bagi masyarakat luas.

“Yang paling bahagia setelah 25 tahun berjuang adalah melihat hutannya sudah jadi,” tuturnya.

Ia berharap generasi berikutnya bisa memanfaatkan kawasan ini sebagai laboratorium hidup untuk mempelajari lingkungan.

Hutan Organik Megamendung menjadi bukti bahwa satu orang atau satu keluarga mampu memulai perubahan besar.

Dengan ketekunan dan perencanaan jangka panjang, lahan kritis dapat disulap menjadi warisan hijau yang bermanfaat bagi manusia dan alam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan ajakan “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Seruan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar para pejabat mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.

Cak Imin menegaskan pentingnya introspeksi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama terkait mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

“Evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita adalah bentuk taubatan nasuha,” ujarnya, merujuk pada istilah pertobatan tulus dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia juga mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Respons para menteri pun berbeda-beda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut positif ajakan tersebut dan mengakui perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan.

Raja Juli Antoni juga menerima ajakan itu, seraya menyebut bahwa Cak Imin sempat menghubunginya melalui WhatsApp untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respons yang lebih kritis.

Ia menilai bahwa ajakan untuk bertobat dan mengevaluasi diri berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri.

Pernyataan Cak Imin memicu reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai seruan “taubat nasuha” kurang tepat di tengah kondisi korban bencana yang masih berduka.

Kritik lain menyoroti kewenangan Cak Imin, karena penilaian atau evaluasi terhadap para menteri seharusnya berada di bawah wewenang presiden.

Meski menuai pro dan kontra, seruan Cak Imin menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas situasi para korban bencana.(*)