JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pelayanan di Samsat tetap berjalan meskipun dalam suasana libur dan penerapan kebijakan work from anywhere (WFA).

Pemantauan langsung dilakukan guna memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa hambatan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menegaskan bahwa petugas Samsat tetap diwajibkan hadir untuk memberikan pelayanan, meskipun sebagian instansi menerapkan sistem kerja fleksibel.

Menurutnya, langkah ini penting agar pelayanan publik tetap optimal dan tidak mengganggu kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Selain itu, Pemprov Jambi juga memperhatikan dampak libur cuti bersama Idulfitri terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selama periode libur, banyak masyarakat yang tidak sempat melakukan pembayaran karena layanan terbatas.

Sebagai solusi, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan denda administrasi bagi wajib pajak yang jatuh tempo pada periode 18 hingga 24 Maret 2026.

Masyarakat diberikan waktu tambahan selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Maret, untuk melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 27 Maret, maka ketentuan denda akan kembali diberlakukan seperti biasa.

Pemprov Jambi pun mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan masa relaksasi tersebut agar terhindar dari sanksi administrasi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pasca libur Lebaran.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar kegiatan open house dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah di rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda), Sabtu (21/03/2026), usai pelaksanaan salat Idulfitri.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masyarakat dari berbagai kalangan.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sejak pagi hari. Warga tampak antusias datang untuk bersilaturahmi langsung dengan jajaran pemerintah daerah.

Selain itu, para tamu juga disambut dengan berbagai hidangan khas Lebaran yang menambah keakraban dalam momen tersebut.

Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, mengajak masyarakat menjadikan Idulfitri sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan ukhuwah.

“Kami berharap open house ini dapat mempererat silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat di semua tingkatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah, sehingga komunikasi dapat terjalin lebih terbuka dan harmonis.

Sejumlah pejabat daerah terlihat hadir secara bergantian, mulai dari staf ahli bupati, asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin solid, sehingga dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menentukan awal bulan Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi, kegiatan rukyatul hilal digelar oleh Tim Falakiyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada Kamis (19/3/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai instansi terkait.

Acara pengamatan hilal tersebut berlangsung di Gedung Mahligai lantai 12 Bank Jambi.

Kehadiran berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi, menunjukkan sinergi dalam penentuan awal bulan hijriah yang menjadi acuan pelaksanaan Idul Fitri.

Dalam sambutannya, Wakapolda Jambi menekankan bahwa rukyatul hilal merupakan bagian penting dalam proses penetapan kalender Islam, khususnya dalam menentukan datangnya Hari Raya Idul Fitri.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati hasil keputusan pemerintah melalui sidang isbat.

Wakapolda menyampaikan bahwa apapun hasil pengamatan, masyarakat diharapkan dapat menerimanya dengan lapang dada sebagai bagian dari kebersamaan umat.

Ia juga berharap kegiatan berjalan dengan aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat menyambut Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, hilal pada hari tersebut tidak berhasil terlihat.

Posisi hilal diketahui masih berada di bawah ufuk dan belum memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkanur rukyat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dr. H. Mahbub Daryanto, menjelaskan bahwa hasil pengamatan ini akan disampaikan ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat yang menentukan awal Syawal secara nasional.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kehadiran Wakapolda Jambi dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap proses keagamaan di masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan Polri dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama proses penentuan hari besar keagamaan.

Polda Jambi menegaskan komitmennya untuk menjaga kondisi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh kekhusyukan.()*

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H tahun 2026, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Pos Pelayanan dan Pos Pengamanan di wilayah Kota Jambi.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jambi didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Jambi, termasuk Karo Ops, Dirlantas, Kabid Humas, Dansat Brimob, serta perwakilan dari Jasa Raharja dan BPTD Jambi.

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan pengamanan Operasi Ketupat 2026.

Saat tiba di lokasi pos pelayanan, Kapolda Jambi menyempatkan diri berdialog dengan para petugas yang bertugas di lapangan.

Ia memastikan bahwa seluruh personel dalam kondisi siap siaga dalam menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat selama periode Lebaran, khususnya para pemudik yang melintasi wilayah Jambi.

Selain mengecek kesiapan personel, pengecekan juga difokuskan pada fasilitas pendukung seperti tempat istirahat, layanan kesehatan, hingga sarana informasi bagi masyarakat.

Hal ini dilakukan agar para pemudik dapat merasakan kenyamanan saat singgah di pos yang telah disediakan.

Dalam keterangannya, Kapolda Jambi menyampaikan bahwa hasil pengecekan menunjukkan kesiapan yang cukup baik, baik dari sisi personel maupun fasilitas pendukung.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran siap menjalankan tugas demi menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar tetap menjaga kondisi kesehatan selama bertugas.

Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan responsif di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Tak hanya kepada petugas, imbauan juga disampaikan kepada masyarakat yang akan berlibur atau berwisata saat Idul Fitri.

Kapolda mengingatkan agar masyarakat selalu menjaga barang bawaan serta memperhatikan keselamatan keluarga, terutama anak-anak, mengingat meningkatnya keramaian di berbagai lokasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan bahwa kegiatan pengecekan ini merupakan bentuk komitmen pimpinan untuk memastikan seluruh sistem pengamanan berjalan optimal.

Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama momen Lebaran.

Dengan kesiapan yang telah dipastikan, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 di wilayah Jambi dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan penuh kebahagiaan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar usai memimpin sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026).

“Disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujarnya dalam konferensi pers.

Penetapan ini didasarkan pada hasil pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia. Secara astronomis, posisi hilal masih belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan.

Ketinggian hilal tercatat berkisar antara 0,9 hingga 3,1 derajat, dengan elongasi sekitar 4,5 hingga 6,1 derajat. Sementara standar minimum yang digunakan mengacu pada kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Karena mayoritas posisi hilal berada di bawah ambang batas tersebut, maka hilal dinyatakan belum memenuhi syarat untuk terlihat.

Sidang isbat melibatkan berbagai unsur, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, hingga Muhammadiyah, serta perwakilan DPR dan negara sahabat.

Proses sidang diawali dengan pemaparan data hisab oleh tim falakiyah, kemudian dilanjutkan sidang tertutup sebelum keputusan akhir ditetapkan melalui metode gabungan hisab dan rukyat.

Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan tersebut menggunakan metode hisab yang selama ini menjadi pedoman organisasi tersebut dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Sejarah Panjang Sidang Isbat

Sidang isbat telah menjadi tradisi penting di Indonesia dalam menentukan hari besar Islam, seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah sudah mengatur penetapan hari raya melalui kebijakan resmi. Pada era Soekarno, diterbitkan Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um tahun 1946 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan hari raya.

Praktik sidang isbat mulai berjalan sekitar dekade 1950-an dan semakin diperkuat pada masa Menteri Agama Saifuddin Zuhri melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963.

Hingga kini, sidang isbat tetap menjadi acuan resmi pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, sekaligus mengakomodasi berbagai pandangan ormas Islam di Indonesia.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi guna memastikan ibadah berjalan lancar dan khusyuk.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa (17/3/2026), dengan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan.

Rapat dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Dianda Putra dan didampingi Aspar Nasir, serta diikuti oleh sejumlah kepala OPD, perwakilan Kementerian Agama, PLN, PDAM, camat, hingga panitia pelaksana Salat Ied.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penentuan lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri, kesiapan sarana dan prasarana, hingga pengaturan lalu lintas dan sistem pengamanan.

Selain itu, kebersihan lingkungan serta koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Dianda Putra menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan Salat Idulfitri tahun ini.

“Setiap pihak harus menjalankan perannya dengan maksimal agar pelaksanaan Salat Ied dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan,” ujarnya.

Melalui persiapan yang matang ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Hari Raya Idulfitri dengan lebih nyaman dan lancar, sekaligus mempererat kebersamaan di momen hari kemenangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengungkap adanya dugaan praktik perusahaan yang menghindari kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang Idulfitri 2026.

Informasi ini diperoleh berdasarkan laporan dari buruh yang masuk ke Posko Orange, yang dibentuk oleh Partai Buruh bersama KSPI.

Menurut Said, dari laporan sementara, lebih dari 25 ribu pekerja belum menerima THR. Laporan ini akan diverifikasi lebih lanjut agar data yang disampaikan akurat.

“Dari laporan yang diterima oleh Posko Orange Partai Buruh dan KSPI, lebih dari 25 ribu buruh tidak menerima THR. Jadi ada 25 ribu buruh yang tidak menerima THR. Tentu kami akan verifikasi terhadap data ini, laporan dari bawah,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/3/2026).

Salah satu kasus terbesar terjadi di Bogor, yaitu di perusahaan PT Ricky Sportindo.

Sekitar dua ribu pekerja di perusahaan tersebut dilaporkan belum menerima THR bahkan gaji mereka juga tertunda.

“Dan yang paling besar ini, di Bogor juga, di Citrep, yaitu PT Ricky Sportindo. Ricky Sportindo itu ada dua ribuan itu. Ya, dua ribuan karyawan tidak dibayar THR, tidak dibayar upah,” tambah Said.

Menurut Said, modus perusahaan untuk menghindari kewajiban THR sudah berlangsung dari tahun ke tahun.

Salah satunya adalah menghentikan produksi menjelang Lebaran dan merumahkan pekerja meski kontrak kerja masih berlaku.

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Amos Indah Indonesia.

“Dan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Modusnya sama. Amos Indah Indonesia, tiba-tiba produksi di-stop, hubungan kerja diputus. Ricky Sportindo juga begitu. Menjelang hari raya, dihentikan, diputus, disuruh dirumahkan dulu. Padahal kontrak kerjanya masih ada,” jelas Said.

Sebagai langkah lanjutan, KSPI berencana menggelar aksi unjuk rasa menjelang Lebaran. Tujuannya untuk menekan perusahaan agar segera membayarkan THR yang belum diterima buruh.

“Kami akan melakukan aksi di lokasi-lokasi pabrik atau bisa juga aksi di Kemenaker, nanti H-2 untuk menuntut jangan retorika dan berbohong. Itu yang paling kita menyakitkan sekali. H-2, kita akan aksi dan memastikan perusahaan-perusahaan tersebut harus membayar THR,” ujarnya.

Serikat buruh juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar hak pekerja, termasuk THR, dapat terpenuhi.

THR disebut sebagai hak buruh yang wajib diberikan setiap tahun dan tidak boleh diabaikan oleh perusahaan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto mengingatkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah agar tidak menyelenggarakan open house Lebaran dengan kemewahan berlebihan.

Menurutnya, pejabat negara harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idulfitri dengan sederhana.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Ia menekankan agar tradisi open house tetap dijalankan secara bijak, tanpa menonjolkan kemewahan yang tidak perlu.

“Kita juga, saya kira harus memberi contoh, open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan,” kata Prabowo saat arahannya di sidang kabinet paripurna.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah perlu menunjukkan kesederhanaan di tengah berbagai kondisi yang dialami masyarakat.

Momen Lebaran menjadi kesempatan bagi para pejabat untuk memberi teladan dalam menjalankan tradisi secara bijak.

“Sudahlah kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga nggak jalan nanti,” jelasnya.

Meski menekankan kesederhanaan, Prabowo menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi tetap penting dan dapat dilaksanakan selama dilakukan secara sederhana.

Tradisi open house tidak harus mewah untuk tetap menjaga kebersamaan.

Selain memberikan arahan kepada pejabat, Prabowo juga menyampaikan pesan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menjelang Idulfitri.

Ia berharap masyarakat tetap menjaga keselamatan selama perjalanan.

“Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya, selamat mudik dan jaga diri masing-masing di rumah,” ucapnya.

Dengan imbauan tersebut, pemerintah ingin menekankan pentingnya kesederhanaan dan teladan bagi pejabat negara.

Tujuannya agar Lebaran dapat dirayakan dengan hangat, penuh kebersamaan, namun tetap sederhana tanpa kemewahan yang berlebihan.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai merealisasikan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Selasa, 10 Maret 2026.

Kebijakan ini menjadi kabar menggembirakan bagi ribuan pegawai yang selama ini bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah.

Pembayaran gaji tersebut mencakup PPPK Paruh Waktu yang tersebar di 30 OPD di lingkungan Pemkab Kerinci. Proses pencairan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme administrasi keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, khususnya PPPK Paruh Waktu yang selama ini turut berperan dalam mendukung berbagai layanan publik di Kabupaten Kerinci.

Selain itu, realisasi pembayaran gaji ini juga dinilai sangat membantu para pegawai karena dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dengan pencairan tersebut, diharapkan para pegawai dapat mempersiapkan kebutuhan keluarga dalam menyambut hari besar keagamaan tersebut.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci, Haris Ismatul Hakim, menjelaskan bahwa gaji yang dibayarkan pada tahap ini merupakan hak pegawai untuk masa kerja selama tiga bulan.

Ia mengatakan bahwa pencairan dana tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan masing-masing OPD yang sebelumnya telah disampaikan kepada BPKPD Kabupaten Kerinci.

“Saat ini proses pencairan sudah mulai berjalan sesuai dengan usulan dari OPD yang masuk ke BPKPD,” ujarnya saat dikonfirmasi media.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa realisasi pembayaran ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Kerinci yang sebelumnya disampaikan dalam upacara dan apel kerja pemerintah daerah pada awal pekan lalu.

Berdasarkan data realisasi hingga 10 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, total pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mencapai Rp3.726.000.000.

Dana tersebut telah disalurkan kepada sekitar 2.493 PPPK Paruh Waktu dari total 2.733 pegawai yang tersebar di 30 OPD dari keseluruhan 46 OPD di lingkungan Pemkab Kerinci.

Pemerintah daerah memastikan seluruh proses pembayaran dilakukan secara transparan serta mengikuti ketentuan administrasi keuangan yang berlaku agar setiap pegawai yang telah terdata dapat menerima haknya secara tepat.

Dengan mulai direalisasikannya pembayaran gaji ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap para PPPK Paruh Waktu dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di berbagai sektor pemerintahan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mempercepat penyaluran bantuan sosial menjelang Idul Fitri 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, secara langsung menyerahkan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode Februari dan Maret kepada masyarakat di Kecamatan Alam Barajo, Rabu (11/3/2026).

Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 20 kilogram beras dari Bulog serta 4 liter minyak goreng kemasan Minyak Kita.

Penyaluran tersebut tercatat sebagai yang pertama dan tercepat secara nasional.

Secara keseluruhan, bantuan ini menyasar 50.213 keluarga penerima manfaat di Kota Jambi. Total bantuan yang didistribusikan mencapai lebih dari 1 juta kilogram beras dan ratusan ribu liter minyak goreng.

Maulana menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi kebutuhan menjelang Lebaran.

Menurutnya, ketersediaan pangan merupakan aspek mendasar yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia juga memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan sebelum Idul Fitri agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Dengan bantuan ini, kami berharap sebagian masyarakat tidak perlu lagi membeli beras dan minyak, sehingga pengeluaran bisa dialihkan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.

Pemkot Jambi menargetkan sekitar 20 persen warga penerima bantuan tidak perlu membeli kebutuhan pokok tersebut menjelang hari raya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan tambahan melalui Baznas dan program CSR. Selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, sekitar 80 ribu paket sembako telah didistribusikan.

Jika digabungkan dengan bantuan pangan pemerintah, total bantuan mencapai sekitar 130 ribu paket, yang berarti lebih dari separuh warga Kota Jambi terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Di sisi lain, Maulana juga mengingatkan seluruh camat dan lurah untuk tetap siaga di wilayah masing-masing menjelang Lebaran. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan aparatur guna menjaga kondisi kota tetap aman dan kondusif.

Sementara itu, pihak Perum Bulog Wilayah Jambi menyebut penyaluran bantuan di Jambi menjadi yang tertinggi secara nasional berdasarkan data terbaru.

Provinsi Jambi bahkan menempati peringkat pertama dalam realisasi penyaluran bantuan pangan, mengungguli sejumlah daerah lain seperti Bali dan Jawa Timur.

Percepatan distribusi ini dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

Dengan bantuan yang diterima, masyarakat diperkirakan dapat mengurangi pembelian beras dan minyak selama beberapa waktu, sehingga permintaan pasar tetap terkendali.

Bulog juga memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman, dengan cadangan ribuan ton beras dan ratusan ton minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan.

Program bantuan ini merupakan hasil sinergi berbagai instansi, termasuk Badan Pangan Nasional, Bulog, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial, guna memastikan penyaluran tepat sasaran.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat menekan beban pengeluaran masyarakat, mengendalikan inflasi pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.(*)