JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Musisi sekaligus intelektual publik Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang dikenal luas sebagai Noe Letto, akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai kritik dan polemik yang muncul usai pengangkatannya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Ia menegaskan bahwa posisi tersebut bukan jabatan politis maupun pembuat kebijakan negara.

Penunjukan Sabrang sebagai salah satu dari 12 Tenaga Ahli DPN pada pertengahan Januari 2026 memicu beragam reaksi di ruang publik.

Sebagian pihak mempertanyakan relevansi latar belakangnya sebagai musisi dalam struktur pertahanan negara, sementara yang lain memberikan dukungan atas pendekatan lintas disiplin yang diambil pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Sabrang memberikan klarifikasi melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, @sabrangmdp_official. Ia mengaku telah membaca hampir seluruh respons publik yang berkembang.

“Saya sudah membaca yang marah, yang kecewa, yang skeptis, juga yang mendukung. Semuanya menarik dan sejujurnya sudah saya perkirakan,” ujar Sabrang dalam pernyataannya.

Ia menilai dinamika pro dan kontra tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, respons publik baik positif maupun negatif merupakan bentuk partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pejabat publik.

Lebih lanjut, Sabrang menjelaskan batasan perannya sebagai Tenaga Ahli DPN. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan atau menetapkan kebijakan negara.

“Tenaga Ahli itu bukan pembuat peraturan. Tugasnya memberi masukan, analisis, dan rekomendasi kepada pemerintah terkait situasi, risiko, dan kemungkinan langkah strategis,” jelasnya.

Sabrang juga menekankan bahwa kritik publik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman. Baginya, kritik merupakan data penting yang perlu dianalisis secara rasional.

“Kritik itu bukan musuh. Kritik itu data. Rakyat yang marah bukan lawan, mereka hanya ingin didengar,” tegasnya.

Ia menambahkan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menyampaikan kritik secara sistematis dan terstruktur.

Oleh karena itu, ekspresi emosional yang muncul harus dipahami sebagai sinyal keresahan yang perlu ditangkap substansinya, bukan sekadar dinilai dari bentuk penyampaiannya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Sabrang juga menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri apabila masukan atau rekomendasi yang ia berikan tidak digunakan atau tidak dipertimbangkan oleh DPN.

Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral atas peran yang diemban.

Ia bahkan menyebut penunjukan dirinya sebagai sebuah eksperimen sosial dan politik untuk membangun pola relasi baru antara pejabat publik dan masyarakat.

Menurut Sabrang, posisi tenaga ahli memberi ruang independensi yang lebih besar dibandingkan jabatan politik berbasis partai, sehingga memungkinkan penyampaian pandangan kritis secara lebih bebas.(*)

PADANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), kembali menjadi sorotan usai video dirinya memikul karung beras saat meninjau lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat, viral di berbagai platform media sosial.

Aksi yang direkam saat ia berjalan di tengah genangan lumpur itu memicu pertanyaan publik mengenai keaslian beban karung yang terlihat sangat ringan.

Video tersebut mendapat reaksi beragam. Sebagian masyarakat mengapresiasi kehadiran langsung pejabat negara di tengah kondisi darurat.

Namun tidak sedikit warganet yang mempertanyakan aksi itu dan menilai gestur mengangkat karung beras tersebut lebih menyerupai pencitraan untuk kepentingan kamera.

Perdebatan kian meningkat ketika kritik terhadap Zulhas memicu beredarnya kembali potongan video lawas yang menampilkan aktor Hollywood Harrison Ford menegur pejabat Indonesia dalam program dokumenter bertema lingkungan.

Video itu kembali digunakan untuk menyudutkan Zulhas, terutama di tengah rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Namun kader Partai Amanat Nasional (PAN) balik membela ketua umum mereka.

Mereka menilai tuduhan yang menghubungkan kebijakan Zulhas dengan penyebab banjir sebagai isu menyesatkan dan tidak berdasar.

“Penyebab banjir tidak bisa disederhanakan menjadi kesalahan satu orang atau satu kebijakan masa lalu. Konteksnya sangat berbeda,” ujar salah satu kader PAN.

Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Zulhas menegaskan bahwa fokusnya adalah memastikan pasokan pangan aman dan bantuan tiba tepat waktu.

“Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Bantuan harus sampai tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Zulhas.

Ia juga berjanji menambah jumlah bantuan, termasuk mendistribusikan beras hingga dua kali lipat untuk kebutuhan warga terdampak.

Menanggapi isu yang mengaitkan kebijakan masa lalu dengan bencana alam saat ini, Zulhas merespons dengan nada satir.

“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasakah saya?” katanya.

Meski pemerintah telah menegaskan komitmen memperkuat logistik dan penanganan darurat, perdebatan publik belum mereda.

Aksi Zulhas memikul karung beras tetap menjadi bahan perbincangan antara yang melihatnya sebagai bukti kerja nyata dan mereka yang menilainya sebagai pencitraan politik di tengah situasi bencana.(*)