JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menghadapi tantangan berlapis dalam menangani kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.

Ketika kebutuhan air bersih warga meningkat, pemerintah justru terkendala jumlah armada distribusi dan kapasitas produksi air bersih.

Kondisi itu membuat penyaluran air ke masyarakat terdampak tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus menyesuaikan kemampuan produksi serta tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan Pemkot Jambi terus mengoptimalkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air kepada warga yang mengalami kekeringan.

Pemerintah juga berupaya menambah dukungan kendaraan operasional, termasuk melalui peminjaman armada untuk memperluas jangkauan distribusi.

Namun, persoalannya bukan hanya soal kendaraan.

Produksi air bersih juga ikut terbatas.

Diza menjelaskan, kondisi sumber air baku yang mengalami pencemaran membuat proses pengolahan harus dilakukan lebih hati-hati.

Dampaknya, volume air yang dapat diproses menjadi air bersih lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelas Diza.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghadapi dua persoalan sekaligus: air bersih harus diproduksi dalam jumlah terbatas, sementara armada yang mengangkutnya ke warga juga tidak banyak.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin terasa karena kekeringan tidak hanya terjadi di satu lokasi.

Diza mengatakan sejumlah wilayah di Kota Jambi menghadapi persoalan serupa.

Pemerintah kemudian mengatur distribusi secara bertahap berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Salah satu kawasan yang mendapat bantuan adalah RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Di kawasan tersebut, warga mengaku sudah menghadapi kekeringan selama sekitar dua bulan.

Penurunan debit sumur membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian warga bahkan terpaksa membeli air dengan harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter.

Kondisi sumur juga mulai berubah. Sejumlah warga menyebut air dari beberapa sumur mulai mengeluarkan bau akibat kondisi kekeringan.

Di tengah keterbatasan distribusi, bantuan air bersih dari Pemkot Jambi menjadi sangat berarti bagi warga.

Oma Oca, warga RT 43, mengaku bersyukur mendapat bantuan air bersih setelah selama dua bulan menghadapi kesulitan mendapatkan air.

Bagi warga, bantuan tersebut setidaknya mengurangi pengeluaran untuk membeli air yang selama ini harus mereka lakukan ketika persediaan sumur tidak mencukupi.

Warga berharap distribusi air dapat terus dilakukan selama kondisi sumur belum kembali normal.

Mereka juga berharap persoalan kekeringan segera berakhir sehingga kebutuhan air tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar maupun pembelian air setiap hari.

Selain distribusi air bersih, Pemkot Jambi juga menunggu normalisasi layanan PDAM.

Diza mengatakan sebagian warga di kawasan terdampak sudah menjadi pelanggan PDAM.

Namun, terdapat gangguan pada jaringan atau fasilitas distribusi yang membuat pelayanan belum sepenuhnya normal.

Pemkot menargetkan layanan tersebut kembali normal pada November.

“Insyaallah pada November ini sudah kembali normal. Artinya, nanti akan ada pengurangan masalah bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” ujar Diza.

Normalisasi PDAM diharapkan dapat mengurangi tekanan kebutuhan air bagi warga yang telah terhubung jaringan.

Sementara itu, warga yang belum menjadi pelanggan PDAM masih membutuhkan distribusi air bersih dari pemerintah.

Pemkot Jambi menyatakan akan terus memaksimalkan produksi dan distribusi air bersih selama kekeringan berlangsung.

Namun, keterbatasan armada dan produksi membuat penanganan harus dilakukan berdasarkan skala kebutuhan.

Bagi pemerintah, tantangannya kini bukan sekadar menyediakan air, tetapi memastikan air yang tersedia dapat diproduksi dan sampai kepada warga yang paling membutuhkan.

Sementara bagi masyarakat seperti warga RT 43, persoalan tersebut sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Selama sumur belum kembali normal, pasokan air bersih tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dua bulan terakhir menjadi masa sulit bagi warga RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Sumur yang selama ini menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari mulai mengering akibat kekeringan.

Warga pun terpaksa mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air.

Sebagian memilih membeli air dengan harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter. Pengeluaran tersebut menjadi beban tambahan karena kebutuhan air tidak bisa ditunda.

Kondisi itu dirasakan langsung warga RT 43, termasuk Oma Oca.

Ia mengatakan, kekeringan telah berlangsung sekitar dua bulan dan membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

“Selama kondisi tersebut berlangsung, warga terpaksa membeli air ketika persediaan dari sumur tidak lagi mencukupi,” kata dia, Selasa 6 Oktober 2026.

Kini, kedatangan bantuan air bersih dari Pemerintah Kota Jambi menjadi kabar yang melegakan bagi warga.

Oma Oca menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut.

Menurutnya, pasokan air yang diberikan pemerintah sangat membantu warga yang selama ini harus mengeluarkan uang untuk membeli air.

Bagi warga, bantuan tersebut setidaknya meringankan kebutuhan air di tengah kondisi sumur yang belum kembali normal.

Kekeringan tidak hanya membuat debit air sumur berkurang.

Sejumlah warga juga mengeluhkan kondisi air sumur yang berubah.

Beberapa sumur disebut mulai mengeluarkan bau sehingga warga semakin ragu menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut membuat pilihan warga semakin terbatas.

Ketika air sumur tidak lagi mencukupi atau kondisinya kurang layak digunakan, membeli air menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan.

Harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter menjadi biaya yang harus dikeluarkan warga setiap kali membutuhkan pasokan tambahan.

Dalam kondisi kekeringan yang berlangsung hingga dua bulan, kebutuhan tersebut tentu tidak hanya muncul sekali.

Karena itu, bantuan air bersih dari pemerintah menjadi sangat berarti bagi warga RT 43.

Warga berharap kondisi kekeringan segera berakhir sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pembelian air maupun bantuan distribusi.

Kebutuhan air bersih sendiri terus berjalan setiap hari, mulai untuk memasak, mandi, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi memastikan distribusi air bersih terus dilakukan ke wilayah yang mengalami kekeringan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan RT 43 termasuk salah satu kawasan yang mengalami keterbatasan air cukup parah.

“Di RT 43 Kelurahan Simpang Tiga Sipin ini memang area yang airnya sangat kurang dan mengalami kekeringan. Sumur-sumur warga di beberapa lokasi juga terdampak,” ujar Diza.

Menurut Diza, persoalan juga dialami sebagian warga yang sudah menjadi pelanggan PDAM.

Pemerintah menargetkan layanan PDAM kembali normal pada November sehingga kebutuhan air bagi pelanggan dapat berangsur teratasi.

Sementara warga yang belum terhubung PDAM masih mengandalkan sumber air lain dan bantuan distribusi.

Pemkot Jambi juga menghadapi keterbatasan dalam mendistribusikan air bersih.

Armada pengangkut air yang tersedia terbatas sehingga pemerintah harus mengatur penyaluran berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Kapasitas produksi air bersih juga belum maksimal karena kondisi sumber air baku.

Diza mengatakan, kondisi sumber air saat ini mengalami pencemaran sehingga proses pengolahan harus dilakukan lebih hati-hati.

Akibatnya, volume air bersih yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan, Pemkot Jambi menyatakan akan terus mengoptimalkan distribusi air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagi warga RT 43, bantuan tersebut menjadi penyangga di tengah krisis air yang sudah berlangsung selama dua bulan.

Warga kini berharap bukan hanya bantuan air yang terus datang, tetapi sumber air mereka juga segera kembali normal agar kebutuhan dasar tersebut tidak lagi menjadi persoalan setiap hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Krisis air bersih belum berakhir di RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Selama sekitar dua bulan, warga menghadapi penurunan debit sumur hingga kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Pemerintah Kota Jambi kini turun tangan dengan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan kawasan RT 43 termasuk wilayah yang mengalami kekurangan air cukup parah.

Persoalan tidak hanya menimpa warga yang masih mengandalkan sumur, tetapi juga menyentuh sebagian pelanggan PDAM.

“Di RT 43 Kelurahan Simpang Tiga Sipin ini memang area yang airnya sangat kurang dan mengalami kekeringan. Sumur-sumur warga di beberapa lokasi juga terdampak,” ujar Diza, Selasa 6 Oktober 2026.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan air bersih warga semakin bergantung pada pasokan dari pemerintah.

Di tengah kekeringan, persoalan lain muncul pada layanan PDAM.

Diza mengatakan sebagian warga RT 43 sebenarnya sudah menjadi pelanggan PDAM.

Namun, berdasarkan laporan Direktur PDAM, terdapat gangguan pada jaringan atau fasilitas distribusi sehingga pelayanan belum berjalan normal.

Pemkot Jambi menargetkan layanan tersebut kembali normal pada November.

“Insyaallah pada November ini sudah kembali normal. Artinya, nanti akan ada pengurangan masalah bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” kata Diza.

Normalisasi PDAM diharapkan dapat mengurangi tekanan kebutuhan air, khususnya bagi warga yang sudah terhubung dengan jaringan perusahaan daerah tersebut.

Namun, warga yang belum menjadi pelanggan PDAM masih membutuhkan alternatif pasokan.

Karena itu, Pemkot Jambi memilih mendistribusikan air bersih secara langsung ke kawasan yang mengalami kekeringan.

Pemkot Jambi menghadapi tantangan lain dalam memenuhi kebutuhan air warga.

Armada untuk mengangkut dan mendistribusikan air bersih masih terbatas.

Pemerintah pun berupaya mengoptimalkan kendaraan yang tersedia, termasuk memanfaatkan dukungan kendaraan operasional yang dipinjamkan.

Persoalan tidak berhenti pada distribusi.

Kapasitas produksi air bersih juga ikut terpengaruh oleh kondisi sumber air baku.

Diza mengatakan, kondisi sumber air saat ini mengalami pencemaran sehingga proses pengolahan membutuhkan penanganan lebih hati-hati.

Kondisi tersebut membuat volume air yang dapat diproses menjadi air bersih lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelasnya.

Situasi tersebut membuat Pemkot Jambi harus mengatur distribusi berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan.

Menurut Diza, persoalan kekurangan air juga muncul di sejumlah wilayah lain di Kota Jambi.

Karena itu, distribusi air tidak dapat dilakukan sekaligus ke seluruh lokasi. Pemerintah menyalurkan bantuan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga.

Untuk RT 43, laporan warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar dua bulan.

Sumur yang selama ini menjadi sumber utama air mengalami penurunan debit.

Bagi warga yang belum mendapatkan layanan PDAM, kondisi tersebut membuat pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin sulit.

Diza memastikan Pemkot Jambi akan terus mengoptimalkan distribusi air bersih selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

“Dengan kondisi yang ada, kami mencoba untuk terus memaksimalkan distribusi air ini sehari-hari kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah berharap normalisasi layanan PDAM pada November dapat menjadi solusi jangka lebih panjang bagi warga yang telah terhubung jaringan.

Sementara untuk warga yang masih bergantung pada sumur, distribusi air bersih akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman kekeringan yang berpotensi membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih mendorong Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly meminta pelaku usaha ikut turun tangan.

Kemas menilai penanganan persoalan air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Jambi.

Dunia usaha yang memiliki sumber daya dan sarana pendukung, termasuk kendaraan tangki air, dinilai dapat dilibatkan untuk mempercepat distribusi air kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Kemas, keterlibatan perusahaan menjadi penting apabila musim kering berlangsung lebih panjang dan kebutuhan air masyarakat meningkat.

“Kita perlu mendorong pasokan air ke masyarakat. Kepada pihak swasta juga kami ajak untuk membantu. Bagi perusahaan yang memiliki mobil tangki, bisa ikut menyuplai air sampai ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, termasuk pelosok,” ujar Kemas.

Kemas berharap dukungan pelaku usaha tidak berhenti pada bantuan ketika kondisi sudah darurat.

Menurutnya, perusahaan dapat mengambil bagian dalam skema kesiapsiagaan bersama pemerintah.

Terlebih, kebutuhan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketika sumber air mulai berkurang, kelompok masyarakat di kawasan yang pasokannya terbatas akan menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai mendata wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air sekaligus mengidentifikasi sumber daya yang dapat digerakkan, termasuk armada milik perusahaan.

“Ini memang membutuhkan perhatian dan dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, dunia usaha dan seluruh stakeholder harus bergerak bersama,” katanya.

Menurut Kemas, pola tersebut juga memungkinkan bantuan air bergerak lebih cepat.

Perusahaan yang berada dekat dengan wilayah terdampak dapat membantu distribusi tanpa harus menunggu persoalan berkembang menjadi krisis.

Kemas mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan menunggu laporan masyarakat.

Ia meminta kesiapsiagaan dilakukan dari tingkat pemerintah paling bawah, termasuk camat, lurah hingga RT.

“Kita juga harus menyikapi kondisi musim kering ini. Ini harus melibatkan semua pihak sampai ke tingkat RT. Jangan sampai ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air, baru kita bergerak,” ujarnya.

Menurut dia, pemetaan kawasan rawan kekeringan penting dilakukan untuk menentukan prioritas distribusi.

Dengan data tersebut, pemerintah dan pihak swasta dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan pasokan lebih cepat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah persoalan air bersih berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar.

Selain ancaman kekurangan air, Kemas juga menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap Kota Jambi.

Kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar.

Kemas meminta pemantauan kualitas udara terus dilakukan. Jika kondisi belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, ia membuka kemungkinan agar kebijakan PJJ diperpanjang demi melindungi peserta didik.

“PJJ ini sampai tanggal 28. Hari ini memang ada penurunan, tetapi kualitas udara masih tergolong tidak baik. Mudah-mudahan segera kembali normal sehingga anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. Namun kalau kondisinya tidak memungkinkan, tentu kami akan mendorong agar masa PJJ diperpanjang,” katanya.

Ia menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam menentukan kebijakan pendidikan selama kualitas udara belum stabil.

“Jangan sampai kita terburu-buru mengembalikan anak-anak ke sekolah sementara kondisi udara belum benar-benar aman. Yang paling penting adalah kesehatan mereka,” tegasnya.

Kemas menilai persoalan karhutla, kualitas udara dan kekeringan membutuhkan pola penanganan yang saling terhubung.

Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan perlindungan masyarakat dari dampak asap.

Di sisi lain, potensi kekurangan air harus diantisipasi dengan menyiapkan sumber dan jalur distribusi sejak awal.

Dalam konteks inilah, Kemas kembali mendorong dunia usaha mengambil peran lebih besar.

Ia berharap perusahaan yang memiliki kemampuan logistik dapat menjadi bagian dari sistem penanganan kekeringan.

Terutama untuk membantu masyarakat yang berada di kawasan yang sulit memperoleh pasokan air.

“Kita berharap kondisi udara segera membaik dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Tetapi kita juga harus menyiapkan langkah kalau kondisi ternyata belum memungkinkan. Begitu juga dengan kekeringan, jangan menunggu masyarakat kesulitan baru bantuan diberikan,” pungkasnya.

DPRD Kota Jambi, kata Kemas, akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan langkah antisipasi berjalan.

Kesiapsiagaan, menurutnya, harus dimulai sebelum masyarakat benar-benar berada dalam kondisi krisis.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kemarau panjang mulai menguji ketahanan pasokan air bersih di Kota Jambi.

Debit Sungai Batanghari yang menurun disertai meningkatnya kekeruhan air baku membuat Perumdam Tirta Mayang memangkas produksi sekitar 20 persen.

Dampaknya mulai dirasakan pelanggan, terutama mereka yang mendapat pasokan dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni dan IPA Tanjung Sari). Sekitar 5.300 sambungan rumah (SR) terdampak akibat berkurangnya jam pelayanan.

Kondisi tersebut diperkirakan belum akan segera berakhir. Perumdam Tirta Mayang memperkirakan gangguan pasokan dapat berlangsung hingga September 2026, tergantung perkembangan musim kemarau dan kondisi Sungai Batanghari.

Persoalan tidak hanya terjadi pada pelanggan jaringan perpipaan. Warga yang selama ini mengandalkan sumur juga mulai menghadapi ancaman kekeringan di sejumlah wilayah.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penurunan debit dan peningkatan kekeruhan Batanghari memaksa perusahaan daerah menyesuaikan proses pengolahan air.

“Memang kondisi kemarau menyebabkan debit air Batanghari turun dan kekeruhan meningkat. Akibatnya produksi harus dikurangi. Di sisi lain, masyarakat yang tidak menggunakan PDAM juga mulai mengalami sumurnya kering,” ujar Maulana.

Bukan sekadar produksi turun

Menurut Maulana, pengurangan produksi tidak dapat dilihat semata sebagai persoalan kapasitas Perumdam Tirta Mayang.

Air baku yang semakin keruh membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas air yang sampai ke pelanggan tetap memenuhi standar.

Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto sebelumnya menjelaskan, pengurangan produksi awalnya berada di kisaran 10 persen.

Namun, ketika tingkat kekeruhan air baku meningkat, penyesuaian produksi harus diperbesar hingga sekitar 20 persen.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Langkah ini kami lakukan agar kualitas air yang diterima masyarakat tetap terjaga,” kata Arianto.

Dengan kondisi tersebut, Perumdam memilih mempertahankan kualitas air yang diproduksi meski konsekuensinya jam pelayanan kepada sebagian pelanggan harus dikurangi.

Mobil tangki dikerahkan

Pemkot Jambi kini meminta Perumdam Tirta Mayang memperkuat penanganan di lapangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengerahkan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih secara gratis ke kawasan yang mengalami gangguan pasokan maupun wilayah yang sumber airnya mulai mengering.

“Kami sudah perintahkan PDAM untuk mengantarkan kebutuhan air bersih semaksimal mungkin ke daerah-daerah yang memang terdampak kekeringan,” ujar Maulana.

Selain mobil tangki, Perumdam juga menyiapkan pompa bergerak dan pemasangan pipa intake untuk menjaga keberlangsungan pengambilan air baku.

Langkah tersebut menjadi penanganan darurat sembari pemerintah melihat perkembangan kondisi Sungai Batanghari dan musim kemarau.

Pemkot mulai pikirkan sumber air selain Batanghari

Di tengah tekanan terhadap sumber air utama, Pemkot Jambi mulai melihat persoalan ini sebagai masalah jangka panjang.

Maulana mengatakan ketergantungan terhadap Sungai Batanghari perlu dikurangi dengan menyiapkan sumber air baku alternatif.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah pemanfaatan kolam retensi sebagai sumber air baku tambahan bagi Perumdam Tirta Mayang.

“Kita juga harus berpikir soal ketersediaan air baku. Bisa kita pertimbangkan nanti apakah kolam-kolam retensi ini bisa menjadi sumber air baku bagi PDAM,” katanya.

Namun, rencana tersebut belum bisa langsung diterapkan.

Pemerintah perlu mengkaji kapasitas tampungan, kontinuitas debit, kualitas air serta teknologi pengolahan yang dibutuhkan sebelum kolam retensi dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Jika layak secara teknis, keberadaan sumber air alternatif tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kondisi Sungai Batanghari ketika kemarau panjang kembali terjadi.

Krisis air berpotensi berulang

Bagi Pemkot Jambi, kondisi yang terjadi saat ini menjadi peringatan bahwa persoalan air baku tidak cukup ditangani dengan langkah darurat setiap musim kemarau.

Penurunan debit sungai dan perubahan kualitas air berpotensi kembali terjadi ketika kemarau berlangsung panjang.

“Ke depan ini harus dipikirkan karena masalah seperti ini memang terjadi setiap tahun,” tegas Maulana.

Karena itu, selain memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi darurat, pemerintah mulai diarahkan untuk membangun sistem penyediaan air yang lebih tahan terhadap perubahan musim.

Masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak selama kondisi pasokan belum kembali normal.

Di sisi lain, Perumdam Tirta Mayang memastikan proses pengolahan tetap mengikuti standar operasional, sementara distribusi bantuan air bersih terus diarahkan ke wilayah yang paling terdampak.

Dengan perkiraan gangguan dapat berlangsung hingga September, persoalan air bersih Kota Jambi kini bukan hanya soal berkurangnya produksi.

Krisis air baku juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan ketahanan pasokan air dalam menghadapi kemarau berikutnya.(*)