Siaga Darurat Kekeringan Kota Jambi Diperpanjang, Krisis Air Bersih Jadi Perhatian

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID— Pemerintah Kota Jambi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga 31 Oktober 2026.

Kebijakan ini mempertahankan kesiapsiagaan pemerintah terhadap potensi krisis air bersih dan kebakaran lahan selama musim kemarau.

Wali Kota Jambi Maulana menetapkan perpanjangan tersebut melalui Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 774 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 1 Oktober 2026.

Keputusan itu berlaku mulai 1 hingga 31 Oktober 2026, dengan kemungkinan perubahan sesuai hasil evaluasi kondisi di lapangan.

Pemerintah kota mengambil langkah ini berdasarkan pemantauan perkembangan musim kemarau dan koordinasi dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi.

Kebijakan tersebut juga mengacu pada ketentuan pemerintah terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan perpanjangan status tersebut menjadi dasar bagi tim penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Menurut Doni, BPBD terus memantau lokasi yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih serta wilayah yang rawan kebakaran.

Personel dan sarana penanggulangan bencana juga disiagakan untuk merespons kondisi darurat.

“Perpanjangan status siaga darurat kekeringan ini menjadi acuan legalitas dan kesiapsiagaan seluruh tim di lapangan. Kami terus memantau titik-titik rawan krisis air bersih dan potensi kebakaran lahan,” ujar Doni.

Ia menambahkan, koordinasi antartim diperlukan untuk menekan dampak kekeringan terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Meski demikian, penetapan status siaga tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan ketersediaan air.

Pemantauan kondisi sumber air, pemetaan wilayah terdampak, serta kecepatan penanganan keluhan warga tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi musim kemarau.

Pemkot Jambi mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak selama status siaga berlangsung.

Warga juga diminta menghindari pembakaran sampah maupun lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

Imbauan tersebut penting untuk mengurangi risiko kebakaran ketika kondisi lingkungan mengering.

Masyarakat juga perlu segera melaporkan kejadian kebakaran atau kesulitan memperoleh air bersih kepada pihak berwenang agar penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Status siaga darurat kekeringan berlaku hingga 31 Oktober 2026.

Pemerintah kota dapat memperpanjang atau mempersingkat masa tersebut berdasarkan evaluasi perkembangan cuaca dan ketersediaan air di lapangan.

Karena itu, perkembangan kondisi sumber air dan potensi kebakaran akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Di tengah perpanjangan status ini, efektivitas penanganan tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan respons yang cepat dan tepat sasaran bagi warga yang terdampak kekeringan.(*)




Sumur Mulai Mengering, Ketua DPRD Jambi Minta Krisis Air Bersih Tak Ditangani Sekadar dengan Tangki

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemarau mulai menekan akses air bersih sebagian warga Kota Jambi.

Di sejumlah permukiman, debit sumur tanah menurun, sementara gangguan distribusi air turut membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly. Ia turun langsung ke kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Selasa 6 Oktober 2026.

Kemas datang bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Arianto, serta jajaran OPD terkait untuk memantau penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga.

Namun, kedatangan Kemas tidak berhenti pada penyaluran air dari mobil tangki.

Ia memilih berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Sejumlah warga menyampaikan kondisi sumur yang mulai sulit menghasilkan air hingga gangguan distribusi pelayanan.

Bagi Kemas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah teknis distribusi.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air, pemerintah harus hadir,” kata Kemas.

Menurutnya, distribusi air melalui mobil tangki memang menjadi langkah cepat untuk membantu warga yang membutuhkan.

Namun, pemerintah juga perlu membenahi persoalan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses air secara berkelanjutan.

“Bantuan air harus terus kita lakukan untuk wilayah yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama persoalan sistem distribusinya juga harus kita benahi,” tegasnya.

12.000 Liter Air untuk Warga

Dalam penyaluran tersebut, sekitar 12.000 liter air bersih dibagikan kepada masyarakat di dua titik kawasan Kelurahan Simpang Tiga Sipin.

Kemas meminta wilayah yang paling terdampak menjadi prioritas.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sampai tingkat RT dan kelurahan agar distribusi air tidak berjalan secara umum tanpa melihat tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, laporan dari lingkungan paling bawah dapat menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan lebih cepat.

“Yang paling terdampak harus menjadi prioritas. Kita perlu mengetahui kebutuhan di tingkat RT dan kelurahan supaya bantuan bisa diberikan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kota Jambi sendiri menghadapi persoalan kekeringan yang cukup serius.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan pada 24 Agustus 2026 dan menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih menggunakan armada tangki.

Di sisi lain, persoalan warga tidak hanya berkaitan dengan kondisi sumur.

Gangguan pada sistem pelayanan Perumdam Tirta Mayang juga ikut memengaruhi kelancaran distribusi air bagi sebagian pelanggan.

Pemerintah kota menyebut gangguan booster menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengaliran air.

Kondisi tersebut, menurut Kemas, membutuhkan penanganan bersama antara DPRD, pemerintah kota, Perumdam Tirta Mayang, serta perangkat wilayah.

“Kita harus duduk bersama. DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan di lapangan, pemerintah kota mengambil langkah penanganan, dan Perumdam juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki,” katanya.

Keluhan Warga Tak Boleh Berhenti sebagai Catatan

Kemas menilai kunjungan langsung ke permukiman menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD.

Ia ingin keluhan warga yang muncul saat kunjungan tidak berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini harus menjadi catatan. Jangan sampai warga sudah menyampaikan keluhan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kita ingin ada solusi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Jambi bersama Perumdam Tirta Mayang dan OPD terkait yang turun langsung mendistribusikan air.

Namun, Kemas menilai pemerintah tetap perlu memikirkan solusi yang lebih panjang.

Distribusi air menggunakan mobil tangki dapat menjadi respons darurat, tetapi kebutuhan air masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang mampu bertahan menghadapi kondisi kemarau.

“Kita apresiasi langkah cepat pemerintah. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Selama masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, maka kita harus terus mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat, perangkat RT dan kelurahan, pemerintah kota, serta Perumdam ketika terjadi gangguan pelayanan.

Bagi Kemas, keberadaan wakil rakyat tidak cukup hanya terlihat dalam ruang rapat.

Persoalan pelayanan publik perlu dilihat langsung dari lapangan agar kebijakan dan pengawasan DPRD sesuai dengan kondisi yang masyarakat alami.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka menghadapi persoalan, ada pemerintah dan DPRD yang hadir. Kita dengarkan keluhannya, kita kawal tindak lanjutnya, dan kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.

Penyaluran 12.000 liter air menjadi bantuan langsung bagi warga yang menghadapi keterbatasan air di tengah kemarau.

Namun, bagi Kemas, persoalan utamanya jauh lebih besar: memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Sebab ketika mobil tangki meninggalkan lokasi, kebutuhan warga tidak ikut berhenti. Air bukan sekadar bantuan, melainkan kebutuhan hidup.(*)




Pemkot Jambi Hadapi Kendala Distribusi Air, Armada Terbatas hingga Sumber Air Tercemar

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menghadapi tantangan berlapis dalam menangani kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.

Ketika kebutuhan air bersih warga meningkat, pemerintah justru terkendala jumlah armada distribusi dan kapasitas produksi air bersih.

Kondisi itu membuat penyaluran air ke masyarakat terdampak tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus menyesuaikan kemampuan produksi serta tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan Pemkot Jambi terus mengoptimalkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air kepada warga yang mengalami kekeringan.

Pemerintah juga berupaya menambah dukungan kendaraan operasional, termasuk melalui peminjaman armada untuk memperluas jangkauan distribusi.

Namun, persoalannya bukan hanya soal kendaraan.

Produksi air bersih juga ikut terbatas.

Diza menjelaskan, kondisi sumber air baku yang mengalami pencemaran membuat proses pengolahan harus dilakukan lebih hati-hati.

Dampaknya, volume air yang dapat diproses menjadi air bersih lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelas Diza.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghadapi dua persoalan sekaligus: air bersih harus diproduksi dalam jumlah terbatas, sementara armada yang mengangkutnya ke warga juga tidak banyak.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin terasa karena kekeringan tidak hanya terjadi di satu lokasi.

Diza mengatakan sejumlah wilayah di Kota Jambi menghadapi persoalan serupa.

Pemerintah kemudian mengatur distribusi secara bertahap berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Salah satu kawasan yang mendapat bantuan adalah RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Di kawasan tersebut, warga mengaku sudah menghadapi kekeringan selama sekitar dua bulan.

Penurunan debit sumur membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian warga bahkan terpaksa membeli air dengan harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter.

Kondisi sumur juga mulai berubah. Sejumlah warga menyebut air dari beberapa sumur mulai mengeluarkan bau akibat kondisi kekeringan.

Di tengah keterbatasan distribusi, bantuan air bersih dari Pemkot Jambi menjadi sangat berarti bagi warga.

Oma Oca, warga RT 43, mengaku bersyukur mendapat bantuan air bersih setelah selama dua bulan menghadapi kesulitan mendapatkan air.

Bagi warga, bantuan tersebut setidaknya mengurangi pengeluaran untuk membeli air yang selama ini harus mereka lakukan ketika persediaan sumur tidak mencukupi.

Warga berharap distribusi air dapat terus dilakukan selama kondisi sumur belum kembali normal.

Mereka juga berharap persoalan kekeringan segera berakhir sehingga kebutuhan air tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar maupun pembelian air setiap hari.

Selain distribusi air bersih, Pemkot Jambi juga menunggu normalisasi layanan PDAM.

Diza mengatakan sebagian warga di kawasan terdampak sudah menjadi pelanggan PDAM.

Namun, terdapat gangguan pada jaringan atau fasilitas distribusi yang membuat pelayanan belum sepenuhnya normal.

Pemkot menargetkan layanan tersebut kembali normal pada November.

“Insyaallah pada November ini sudah kembali normal. Artinya, nanti akan ada pengurangan masalah bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” ujar Diza.

Normalisasi PDAM diharapkan dapat mengurangi tekanan kebutuhan air bagi warga yang telah terhubung jaringan.

Sementara itu, warga yang belum menjadi pelanggan PDAM masih membutuhkan distribusi air bersih dari pemerintah.

Pemkot Jambi menyatakan akan terus memaksimalkan produksi dan distribusi air bersih selama kekeringan berlangsung.

Namun, keterbatasan armada dan produksi membuat penanganan harus dilakukan berdasarkan skala kebutuhan.

Bagi pemerintah, tantangannya kini bukan sekadar menyediakan air, tetapi memastikan air yang tersedia dapat diproduksi dan sampai kepada warga yang paling membutuhkan.

Sementara bagi masyarakat seperti warga RT 43, persoalan tersebut sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Selama sumur belum kembali normal, pasokan air bersih tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.(*)




Wali Kota Jambi Minta Lurah-Camat Jangan Pasif! Warga Kesulitan Air Harus Segera Ditangani

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh lurah dan camat tidak pasif menghadapi dampak musim kemarau yang mulai mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana menegaskan, aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus aktif memantau kondisi warganya.

Jika terdapat kawasan yang mulai mengalami kesulitan air, informasi tersebut harus segera dikoordinasikan agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu persoalan semakin parah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah laporan mulai mengeringnya sejumlah sumur warga.

Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga, kondisi itu mulai menjadi persoalan serius ketika debit air terus menurun.

Maulana mengatakan dirinya juga terus memantau perkembangan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Permintaan agar camat dan lurah aktif bukan tanpa alasan.

Kondisi kekeringan di setiap wilayah tidak sama sehingga pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah kota kemudian dapat mengarahkan distribusi air berdasarkan laporan tersebut, terutama bagi permukiman yang sumber air warganya sudah mulai terganggu.

Maulana mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat distribusi air bersih ke kawasan terdampak.

Setiap hari, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Volume air yang disalurkan disebut dapat mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Di lapangan, BPBD Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi air secara langsung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya memiliki empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

BPBD juga mendapat dukungan dua armada dari Batalyon 142/KJ serta satu armada dari PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Total terdapat tujuh armada dari unsur tersebut yang aktif mendukung pelayanan distribusi air bersih.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Doni menyebut dampak kekeringan sudah relatif dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan dinilai lebih dominan mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air secara lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan camat dan lurah menjadi penting.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih awal ketika sumur warga mulai mengering atau kebutuhan air meningkat.

Laporan dari wilayah kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi pengiriman air.

Penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan armada BPBD. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan TNI, PMI dan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkuat pelayanan.

Doni mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar distribusi dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, terutama di permukiman yang sangat bergantung pada sumber air tanah.

Instruksi Maulana kepada camat dan lurah pada akhirnya menempatkan pemerintah tingkat wilayah sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan air bersih.

Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika warga sudah mengalami krisis. Informasi mengenai penurunan debit sumur, kesulitan mendapatkan air, hingga meningkatnya kebutuhan pasokan perlu segera disampaikan agar distribusi dapat diatur lebih cepat.

Dengan sekitar 960 ribu liter air yang telah disalurkan BPBD dan pengerahan puluhan mobil tangki setiap hari, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Namun, selama kemarau masih berlangsung, distribusi menggunakan mobil tangki tetap menjadi solusi sementara.

Karena itu, keaktifan camat dan lurah dalam memantau kondisi lapangan menjadi bagian penting agar warga yang mulai kesulitan air tidak luput dari penanganan pemerintah.(*)