JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai kredit perbankan yang telah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) mencapai sekitar Rp2.500 triliun hingga November 2025.

Besarnya kredit yang belum terealisasi ini mencerminkan masih tersedianya ruang pembiayaan bagi pelaku usaha, meski realisasi ke sektor riil belum optimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi ini bukan indikasi negatif, melainkan menunjukkan fleksibilitas debitur dalam menentukan waktu pencairan kredit sesuai kebutuhan bisnis mereka.

“Dengan adanya komitmen kredit yang besar, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang. Ketika kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, pencairan kredit dapat mendorong pertumbuhan sektor riil,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Fenomena ini dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian debitur, khususnya korporasi, yang menunda pencairan sambil menunggu kepastian prospek usaha dan kondisi pasar.

Meski fasilitas kredit tersedia, keputusan penarikan dana masih mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik.

OJK menegaskan perbankan nasional tetap likuid dan siap menyalurkan pembiayaan.

Belum optimalnya realisasi kredit lebih disebabkan strategi bisnis debitur, bukan pengetatan perbankan.

Undisbursed loan berbeda dengan kredit bermasalah karena kualitas aset tetap terjaga.

Ke depan, OJK mendorong penyaluran kredit pada sektor produktif yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sinergi kebijakan dan manajemen risiko yang prudent akan memastikan potensi kredit yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) tetap terjaga meskipun perekonomian global dan domestik menghadapi tantangan yang dinamis. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 26 Februari 2025.

Ketua OJK menyampaikan bahwa meskipun volatilitas pasar tetap tinggi, sektor keuangan Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Indikator pertumbuhan ekonomi global seperti inflasi yang mulai menurun di negara maju serta kondisi ekonomi domestik yang terkendali menjadi faktor positif bagi stabilitas sektor keuangan nasional.

Pasar saham domestik mengalami penurunan 11,80% pada Februari 2025, seiring dengan tren global yang masih penuh ketidakpastian. Namun, pasar obligasi tetap kuat dengan indeks pasar obligasi ICBI naik 1,14%. OJK juga mencatat adanya peningkatan transaksi di Bursa Karbon, dengan volume perdagangan mencapai 1.578.443 tCO2e dan nilai akumulasi Rp77,25 miliar.

Sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 10,27% yoy pada Januari 2025, dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,51%. Likuiditas perbankan tetap memadai, dan rasio kredit bermasalah (NPL) masih terkendali di level 2,18%.

Di sektor asuransi, total aset industri mencapai Rp1.146,47 triliun, dengan pertumbuhan dana pensiun mencapai 7,26% yoy. Industri fintech peer-to-peer lending juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan total pembiayaan mencapai Rp78,50 triliun, meningkat hampir 30% dibanding tahun sebelumnya.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, OJK terus melakukan penguatan kebijakan, termasuk menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah menunda implementasi short-selling di pasar modal untuk menjaga stabilitas pasar.

Selain itu, OJK juga terus mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, memperkuat perlindungan konsumen, serta berupaya mengatasi praktik keuangan ilegal. Sepanjang Januari hingga Februari 2025, OJK telah memblokir lebih dari 8.600 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online dan investasi ilegal.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas sektor keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat regulasi agar industri jasa keuangan semakin inklusif, inovatif, dan berdaya tahan di tengah tantangan global. (*)