JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengimbau seluruh penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk segera mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Aktivasi IKD ini menjadi syarat penting dalam rangka digitalisasi bantuan sosial di Kota Jambi, yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi Bansos Tahun 2026 oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

 “Kami mengimbau seluruh penerima Bansos di Kota Jambi untuk segera mengaktivasi IKD,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas.

Layanan Dukcapil kata dia, siap memfasilitasi aktivasi. Baik di kantor, gerai kecamatan, Mall Pelayanan Publik, maupun melalui layanan jemput bola.

“Petugas akan mendampingi agar proses ini mudah dan cepat,” timpalnya.

Masyarakat dapat melakukan aktivasi IKD di:

• Dinas Dukcapil Kota Jambi

• Gerai Dukcapil di kecamatan

• Mall Pelayanan Publik (MPP)

Selain itu, Dinas Dukcapil akan membuka layanan di luar jam kerja pada hari Sabtu untuk memudahkan masyarakat.

Bagi kelompok yang ingin melakukan aktivasi secara kolektif, dapat mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan layanan jemput bola, bekerja sama dengan Camat, Lurah, dan Ketua RT, agar masyarakat yang kesulitan datang ke lokasi aktivasi tetap dapat terlayani.

Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025, yang dikeluarkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M pada 22 Desember 2025.

Surat edaran ini menjadi pedoman percepatan transformasi digital layanan publik dan digitalisasi Bansos di Kota Jambi.

Surat edaran ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Jambi dan dapat diverifikasi melalui scan QR code, sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008.

Dengan aktivasi IKD, masyarakat penerima Bansos dapat memanfaatkan bantuan sosial secara lebih cepat, aman, dan efisien, sekaligus mendukung percepatan digitalisasi layanan publik di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) tingkat kota.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025, yang diterbitkan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, pada 22 Desember 2025.

Kota Jambi ditunjuk sebagai salah satu pilot project Digitalisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bersama 32 kabupaten/kota se-Indonesia.

Penunjukan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 terkait standar perangkat keras dan lunak untuk layanan identitas digital.

Dalam surat edaran tersebut, masyarakat penerima Bansos di Kota Jambi diimbau untuk segera mengaktivasi IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi, Gerai Layanan Dukcapil di kecamatan, atau Mall Pelayanan Publik (MPP).

Beberapa poin penting terkait aktivasi IKD:

• Layanan aktivasi dapat dilakukan di Dukcapil, gerai kecamatan, dan MPP.

• Dinas Dukcapil akan membuka layanan di luar jam kerja pada hari Sabtu.

• Aktivasi kolektif dapat diajukan melalui permohonan kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi.

• Layanan jemput bola disiapkan, dengan dukungan Camat, Lurah, dan Ketua RT untuk memfasilitasi tempat dan waktu pelaksanaan.

Surat edaran ini ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Jambi dan dapat diverifikasi keasliannya melalui scan QR code sesuai UU ITE No 11 Tahun 2008.

 “Kami memastikan seluruh masyarakat penerima bantuan sosial dapat mengakses layanan IKD dengan mudah dan aman,” kata Kepala Disdukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas.

“Petugas Dukcapil siap memberikan pendampingan, baik di kantor, gerai kecamatan, maupun melalui layanan jemput bola. Kami ingin transformasi digital ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap proses digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Serta memastikan seluruh masyarakat penerima Bansos dapat mengakses layanan dengan mudah dan aman.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persaingan juara Gubernur Cup Jambi 2026 diprediksi sengit.

Tebo sebagai juara bertahan, Merangin sebagai runner-up tahun lalu, dan Kota Jambi yang pernah menjuarai edisi 2022 menjadi kandidat kuat memperebutkan gelar juara pada turnamen bergengsi ini.

Sejak 2019, Tebo telah mengoleksi empat gelar juara, termasuk kemenangan pada edisi 2024, menjadikannya tim yang sulit ditaklukkan. Sementara itu,

Merangin, pemegang gelar “Duta Sepak Bola Provinsi Jambi,” tampil konsisten dan siap melanjutkan dominasi mereka.

Kota Jambi juga membawa ambisi besar untuk kembali berjaya, dengan skuad terbaik yang telah mereka siapkan.

Rekam Jejak Juara Gubernur Cup Jambi

Sejarah juara Gubernur Cup Jambi menunjukkan rivalitas ketat antar tim:

• 2013: Juara Batanghari | Runner-up Merangin

• 2014: Juara Tanjung Jabung Barat | Runner-up Bungo

• 2015: Juara Kota Jambi | Runner-up Merangin

• 2016: Juara Tebo | Runner-up Tanjung Jabung Timur

• 2017: Juara Kota Jambi | Runner-up Batanghari

• 2018: Juara Batanghari | Runner-up Muaro Jambi

• 2019: Juara Merangin | Runner-up Bungo

• 2020: Juara Merangin | Runner-up Kerinci

• 2022: Juara Kota Jambi | Runner-up Muaro Jambi

• 2023: Juara Merangin | Runner-up Tebo

• 2024: Juara Merangin | Runner-up Bungo

• 2025: Juara Tebo | Runner-up Merangin

Dengan catatan panjang ini, perebutan gelar juara Gubernur Cup Jambi 2026 dipastikan berlangsung ketat sejak babak awal hingga partai puncak.

Penyelenggaraan dan Jadwal Turnamen

Turnamen Gubernur Cup Jambi 2026 akan mulai bergulir Minggu, 11 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Jambi.

Sebanyak 11 tim kabupaten/kota akan berpartisipasi, dan pembukaan resmi akan dilakukan oleh Gubernur Jambi, Al Haris.

Turnamen ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga simbol kebangkitan olahraga masyarakat Jambi, sekaligus momen untuk unjuk kekuatan tim-tim terbaik provinsi.

Siapa yang akan keluar sebagai juara Gubernur Cup Jambi 2026? Pertanyaan ini akan terjawab di lapangan mulai 11 Januari 2026.

Tebo, Merangin, dan Kota Jambi siap bersaing dengan strategi dan skuad terbaik mereka untuk menjadi yang terbaik di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepedulian dan kesigapan personel Polri kembali terlihat dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2025.

Dua orang lanjut usia (lansia) yang diduga tersesat dan mengalami kebingungan mendatangi Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru di kawasan Tugu Keris, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Kamis (25/12/2025).

Kejadian tersebut langsung mendapat respons cepat dari personel Pos Pam Tugu Keris yang tengah menjalankan tugas pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Petugas segera memberikan bantuan kepada kedua lansia tersebut.

Penanganan dilakukan secara humanis bersama Karo Ops Polda Jambi, Muhammad Edi Faryadi, S.I.K., serta sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang sedang menjalani program magang.

Melalui komunikasi yang baik dan penelusuran identitas, petugas berhasil menghubungi pihak keluarga dari kedua lansia tersebut.

Tidak berselang lama, keluarga datang ke lokasi dan menjemput mereka dalam kondisi selamat.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi atas tindakan cepat dan kepedulian personel di lapangan.

“Ini merupakan contoh nyata bahwa tugas pengamanan tidak hanya menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat,” ujar Kapolresta Jambi.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pengayom dan pelindung.

Tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pertolongan pada situasi darurat selama momentum Natal dan Tahun Baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk merayakan malam pergantian Tahun Baru dengan cara yang sederhana, tertib, dan penuh kepedulian.

Salah satu imbauan utama yang ditekankan adalah larangan penggunaan kembang api dan petasan, serta larangan konvoi kendaraan.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk empati terhadap saudara-saudara yang saat ini tengah terdampak bencana.

Sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

“Kami mempersilakan masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru, tetapi tidak berlebihan. Tidak ada kembang api, tidak ada petasan, dan tidak ada konvoi,” kata Maulana.

“Kita ingin menjaga perasaan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujar Maulana.

Sebagai pengganti euforia perayaan, Pemerintah Kota Jambi akan menggelar doa bersama pada malam pergantian tahun yang dipusatkan di Taman Banjuran Budaya, eks Taman Remaja Kota Jambi.

Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat dan ditujukan untuk mendoakan korban bencana serta memohon keselamatan bagi Kota Jambi.

“Pergantian tahun ini kita isi dengan doa bersama. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana dan agar Kota Jambi dijauhkan dari segala musibah,” lanjut Maulana.

Selain doa bersama, pada malam tahun baru tersebut juga akan dilakukan penggalangan dana kemanusiaan.

Sejumlah pihak dan komunitas telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi menyalurkan bantuan melalui Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Baznas.

Maulana menyebutkan, salah satu donasi yang sudah terkumpul berasal dari Kecamatan Alam Barajo dengan nilai mencapai Rp81 juta.

Disusul kontribusi dari berbagai komunitas, termasuk kelompok Tionghoa dan organisasi sosial lainnya.

“Dana yang terkumpul akan kita salurkan langsung ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Ini adalah bentuk solidaritas dan kepedulian kita bersama,” tutupnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap seluruh masyarakat dapat memahami dan mendukung imbauan tersebut, sehingga perayaan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh makna.(*)

Wali Kota Jambi, Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah Kota Jambi melakukan patroli keliling kota untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Natal.

Dalam kegiatan tersebut, Kamis 25 Desember 2025 malam, rombongan meninjau langsung sejumlah gereja yang menggelar ibadah malam Natal.

Selain menyapa jemaat dan tokoh agama, kunjungan ini bertujuan memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan kondusif.

Rombongan juga melakukan pengecekan ke sejumlah pos pengamanan (Pos Pam) Natal dan Tahun Baru, di antaranya Pos Pam Simpang Rimbo dan Telanaipura.

Secara keseluruhan, terdapat delapan Pos Pam yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk pintu masuk kota dan kawasan keramaian.

“Setiap Pos Pam dijaga selama 24 jam oleh personel gabungan dari Polri, TNI, serta instansi terkait lainnya,” ungkap Wali Kota Jambi, Maulana.

Pada siang hari, pos juga dilengkapi dengan petugas kesehatan dan terhubung langsung dengan layanan darurat Call Center 112.

Pemerintah Kota Jambi mengimbau masyarakat, baik warga setempat maupun pengguna jalan yang melintas, untuk memanfaatkan Pos Pam apabila membutuhkan bantuan, informasi, tempat istirahat, maupun pemeriksaan kesehatan.

“Hal ini mengingat Kota Jambi merupakan jalur perlintasan utama menuju sejumlah provinsi di Sumatera,” timpal Maulana.

Seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sehingga diperlukan kesiapsiagaan maksimal demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Jambi, Syarifa Fasha, menggelar dialog bersama Forum Warga Tolak Zona Merah pada Minggu, 21 Desember 2025.

Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi ribuan warga yang terdampak penetapan zona merah di sejumlah wilayah Kota Jambi.

Dalam dialog itu, Syarifa Fasha mendengarkan langsung keresahan masyarakat, khususnya terkait status kepemilikan tanah yang telah bersertifikat namun kini masuk dalam kawasan zona merah.

Menurutnya, persoalan ini tidak sederhana karena menyangkut hak dasar warga atas tanah dan tempat tinggal.

Fasha menjelaskan bahwa polemik zona merah melibatkan lintas kementerian, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Kementerian Keuangan.

Ia menilai, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara terkoordinasi di tingkat pusat.

“Masalah ini sebenarnya sudah saya dengar sejak awal tahun. Bahkan sebelumnya, saat membantu penyelesaian ganti rugi lahan warga yang berdampingan dengan Depot Pertamina Patra Niaga. Dari situ sudah terlihat bahwa persoalan ini akan berkembang dan berdampak luas,” ujar mantan Wali Kota Jambi dua periode tersebut.

Ia mengungkapkan, banyak sertifikat tanah warga diterbitkan oleh BPN sebelum adanya penyerahan peta konsesi Pertamina.

Akibatnya, masyarakat membeli lahan secara legal, membangun rumah, bahkan pengembang mengembangkan perumahan tanpa mengetahui bahwa wilayah tersebut masuk dalam aset negara yang dikelola Pertamina.

“Warga tidak salah. Mereka membeli tanah bersertifikat untuk tempat tinggal, dan proses ini berlangsung bertahun-tahun,” tegas Fasha.

Lebih lanjut, Fasha menyebutkan bahwa penertiban aset Pertamina dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, mengingat secara hukum tanah tersebut tercatat sebagai aset negara.

Kondisi inilah yang kemudian memicu penetapan zona merah yang berdampak pada lebih dari 5.000 kepala keluarga di Kota Jambi.

Namun demikian, Fasha menyayangkan belum adanya komunikasi resmi dari Pemerintah Kota Jambi dengan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani persoalan tersebut ke tingkat kementerian.

“Hingga saat ini belum ada koordinasi dari Pemkot Jambi dengan kami di DPR RI. Yang menyampaikan baru DPRD, padahal persoalan ini membutuhkan sinergi yang kuat agar dapat diperjuangkan secara maksimal di pusat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Plt Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, menyampaikan hasil pengamatan Tinggi Muka Air (TMA) di 43 titik pantau sepanjang Sungai Batanghari pada Selasa (16/12/2025).

Hasil pengamatan ini dilakukan melalui Pos Duga Air (PDA) BWS Sumatera VI.

Menurut Doni, sebagian besar titik pantau menunjukkan kenaikan TMA, dengan fluktuasi yang bervariasi: 20 lokasi naik, 18 lokasi turun, dan 1 lokasi tetap.

“Terdapat 2 lokasi PDA dengan kenaikan TMA kumulatif signifikan lebih dari 1 meter, sementara 1 titik mencapai batas muka air banjir, yaitu TMA Pelompek,” jelasnya.

Di Sungai Batanghari, Kota Jambi, tepatnya di Pos Tanggo Rajo, TMA tercatat 10,82 meter, masih berada di bawah batas elevasi Siaga III yang mencapai 13,87 meter, atau selisih 3,05 meter.

Doni juga menambahkan, terdapat 1 lokasi yang belum menyampaikan data dan 3 lokasi dengan data tidak lengkap.

“Pemerintah kota mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi potensi genangan dan banjir, meski saat ini kondisi TMA masih aman di sebagian besar titik pantau,” kata dia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko banjir di Kota Jambi, dengan pemantauan rutin dan koordinasi antara BPBD dan pihak terkait untuk menjaga keselamatan warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, meninjau langsung kegiatan gotong royong warga di RT 51, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan ini fokus pada pembersihan drainase dan lingkungan sekitar rumah warga yang sebelumnya tersumbat sampah, memicu genangan air.

Diza menekankan pentingnya identifikasi titik rawan banjir dan penanganan secara partisipatif.

“Ada beberapa titik yang terkena genangan. Rumah warga banyak drainasenya tertutup sampah, sehingga kami arahkan untuk bergotong royong,” sebutnya.

“Kami juga memberikan penyuluhan soal kebersihan lingkungan masing-masing,” kata Diza.

Selain gotong royong, Diza meninjau pembangunan kolam retensi di kawasan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru.

Kolam retensi ini diharapkan dapat mengurangi potensi banjir di Kota Jambi hingga hampir 60 persen.

Proyek ini melibatkan pembebasan lahan warga dan milik pemerintah, dengan total 51 bidang lahan warga dan 85 bidang lahan milik Pemerintah Provinsi.

“Kami pastikan pembangunan kolam retensi berjalan lancar. Warga menyambut positif karena tujuannya untuk meminimalkan banjir. Dampak signifikan diperkirakan mulai terasa pada 2027,” ujar Diza.

Selain berfungsi menahan banjir, kolam retensi juga akan dimanfaatkan sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi kreatif, termasuk festival UMKM dan kegiatan masyarakat lainnya.

Diza menambahkan, pemerintah tetap fokus pada normalisasi drainase dan sungai sepanjang 43 kilometer, serta mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan kewaspadaan menghadapi musim hujan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Pemerintah Kota Jambi untuk mengurangi risiko banjir melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta peningkatan kesadaran lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. Dr. H. Maulana, M.K.M,  menekankan pentingnya revitalisasi serta integrasi peran Posyandu sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat Kota Jambi.

Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi menjadi bagian strategis dalam pembangunan kota secara menyeluruh.

Maulana menyebutkan bahwa, Posyandu kini berperan sebagai elemen penting dalam sistem pembangunan daerah yang melibatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Bahkan, kader Posyandu ditetapkan sebagai “mata dan telinga” pemerintah untuk memantau serta melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Pembangunan Kota Jambi diarahkan untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, dan perumahan rakyat,” ujar Maulana.

Untuk mendukung mekanisme pelaporan tersebut, Pemerintah Kota Jambi berencana menyiapkan aplikasi sederhana yang dapat digunakan kader Posyandu dalam menyampaikan laporan maupun keluhan masyarakat secara cepat dan terintegrasi.

Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap permasalahan di lapangan.

Wali Kota Jambi juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada OPD yang tidak responsif terhadap laporan dari kader Posyandu.

Terutama terkait persoalan mendesak yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Melalui Rapat Koordinasi TP Posyandu Kota Jambi Tahun 2025 ini, diharapkan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi, program kerja, serta langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu ke depan.

Selain itu, rapat ini juga bertujuan memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat di Kota Jambi.(*)