JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Kesehatan Cabang Jambi kembali membuktikan kualitas pelayanan kesehatan yang mumpuni dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang sangat tinggi.

Per 1 Januari 2026, Kota Jambi mencatat kepesertaan UHC sebesar 99,81% dengan tingkat keaktifan 81,69%.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti dengan UHC 99,21% dan keaktifan 81,92%, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai UHC 99,58% dengan keaktifan 80,02%.

Prestasi ini mendapat pengakuan melalui UHC Awards 2026, yang diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka mendorong kepesertaan Program JKN.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti komitmen kepala daerah dalam memastikan masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang merata.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah menembus 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98% penduduk Indonesia, dengan keaktifan 81,45%, melampaui target nasional RPJMN 2025–2029.

“Peran aktif pemerintah daerah sangat strategis untuk mendaftarkan penduduk dan menjaga keaktifan kepesertaan. Dengan sinergi seluruh pihak, perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara lebih adil,” jelas Ghufron.

Capaian UHC juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa wilayah yang sudah UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih mudah, serta pengeluaran kesehatan rumah tangga yang lebih ringan.

Rata-rata, peserta JKN kini melakukan dua juta kunjungan per hari ke fasilitas kesehatan, mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus memperkuat layanan dengan teknologi digital, termasuk Mobile JKN, PANDAWA WhatsApp 08118165165, Care Center 165, dan fitur i-Care JKN yang memudahkan dokter mengakses riwayat pelayanan peserta selama satu tahun terakhir.

Dalam UHC Awards 2026, daerah yang berprestasi dikategorikan dalam tiga level: Utama, Madya, dan Pratama, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk memperluas kepesertaan Program JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya JKN sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat sakit.

“Masyarakat sehat berarti bangsa kuat dan sejahtera. Program JKN menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan dan daya saing nasional,” kata Cak Imin.

Target pemerintah hingga 2029 adalah 99% kepesertaan JKN, sekaligus peningkatan kualitas layanan agar manfaat program dirasakan optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.

UHC Awards 2026 diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi daerah yang belum mencapai cakupan maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

KALIMANTAN SELATAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, menghadiri peresmian Sekolah Rakyat (SR) yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Acara peresmian secara nasional ini dilakukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan mencakup 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan konsep sekolah berasrama lengkap fasilitas mulai dari pembelajaran, asrama, layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.

Dukungan Pemkot Jambi untuk Pendidikan Berkualitas

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Diza Hazra menekankan bahwa Pemkot Jambi siap mendukung program nasional ini demi mencetak generasi masa depan yang berkompeten dan berdaya saing.

“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pendidikan inklusif dan merata,” bebernya.

“Sekolah Rakyat ini hadir untuk anak-anak kurang mampu desil 1 dan 2, sehingga kesempatan belajar mereka setara dengan anak-anak lainnya,” ujar Diza.

Diza juga menyampaikan kebanggaannya karena Kota Jambi menjadi salah satu lokasi program Sekolah Rakyat, tepatnya di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Ia berharap Sekolah Rakyat segera berdiri di Kota Jambi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program ini memiliki fasilitas lengkap dari SD, SMP, hingga SMA, sehingga dapat membantu anak-anak mencapai cita-cita dan memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

“Kami berharap Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret meningkatkan kualitas SDM di Kota Jambi,” tegasnya.

Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan 166 Sekolah Rakyat merupakan langkah awal dari target pemerintah 500 Sekolah Rakyat hingga 2029.

Setiap sekolah dirancang menampung hingga 1.000 murid, sehingga total peserta didik yang dijangkau bisa mencapai 500 ribu anak.

Harapan untuk Generasi Muda Kota Jambi

Dengan ditetapkannya Kota Jambi sebagai lokasi Sekolah Rakyat, Pemkot Jambi berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program ini berjalan efektif.

Diharapkan anak-anak Kota Jambi mendapatkan akses pendidikan berkualitas gratis, fasilitas lengkap, dan tenaga pendidik profesional, sehingga tercipta generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi terus mencatat pertumbuhan penduduk yang stabil sepanjang 2025.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi menunjukkan bahwa kenaikan jumlah warga ditopang oleh tingginya angka kelahiran serta mobilitas pendatang yang menetap di ibu kota Provinsi Jambi.

Hingga akhir 2025, total penduduk Kota Jambi tercatat 654.194 jiwa.

Selama setahun, Dukcapil melayani 13.811 pencatatan akta kelahiran, menjadi kontributor utama pertumbuhan penduduk.

Tak hanya dari kelahiran, pergerakan penduduk juga memberi warna.

16.445 jiwa datang dan menetap, sementara 16.498 jiwa pindah keluar, menunjukkan angka mobilitas yang nyaris seimbang.

Fenomena ini menegaskan Kota Jambi tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan hunian strategis.

Kepala Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, mengatakan bahwa dinamika ini mencerminkan kota yang terus bergerak:

“Kelahiran masih menjadi faktor utama pertumbuhan penduduk. Pendatang juga cukup tinggi, sehingga meskipun ada warga yang keluar, pertumbuhan tetap berjalan stabil,” ujarnya.

Selain itu, Dukcapil mencatat tren menarik dari sisi sosial. Pilihan nama bayi sepanjang 2025 menunjukkan pola baru di masyarakat Kota Jambi.

Kenzi menjadi nama paling populer untuk bayi laki-laki, sedangkan Shanum mendominasi nama bayi perempuan.

Menurut Nirwan, tren ini mencerminkan kecenderungan orang tua memilih nama yang singkat, modern, dan sarat makna religius.

Dukcapil Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan, mulai dari KTP elektronik, Kartu Keluarga, hingga pencatatan akta kelahiran.

Data kependudukan yang akurat dianggap krusial untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan publik yang tepat sasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperluas Program Kampung Bahagia 2026 dengan dukungan APBD Kota Jambi senilai Rp136 miliar.

Pernyataan itu disampaikan saat evaluasi Pilot Project Kampung Bahagia 2025 bersama seluruh lurah se-Kota Jambi di Aula DPMPPA,  beberapa waktu lalu.

“Kita sudah siapkan skema pelaksanaan tahun 2026. InsyaAllah seluruh RT akan melaksanakan Program Kampung Bahagia,” kata dia.

“Penting juga penguatan tata kelola keuangan agar program berjalan bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Maulana.

Wali Kota menekankan bahwa, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat integritas pemerintahan hingga tingkat kelurahan dan RT.

Program Kampung Bahagia termasuk salah satu dari 11 program unggulan Kota Jambi, bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga melalui pendekatan berbasis komunitas.

Mencakup aspek lingkungan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Untuk mempermudah pengawasan, pelaksanaan program dibagi menjadi dua kelompok:

• Kelompok A: Januari – Juli 2026

• Kelompok B: Agustus – Desember 2026

Setiap RT tetap diwajibkan melaksanakan musyawarah warga guna menentukan fokus kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tahapan Pelaksanaan Program Kampung Bahagia 2026

DPMPPA Kota Jambi menyiapkan pelaksanaan program secara terstruktur, menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Kepala DPMPPA, Noverentiwi Dewanti, memaparkan detail tahapan sebagai berikut:

Januari 2026

• Seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia.

• Minggu ke-3 dan ke-4: Sosialisasi program kepada masyarakat agar warga memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan.

Februari 2026

• Minggu ke-1 dan ke-2: Rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, dan pembuatan rekening RT Pokja.

• Minggu ke-1 hingga ke-3: Pemetaan swadaya masyarakat dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

• Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan Renja satu tahun oleh Pokja sebagai acuan penggunaan dana dan kegiatan prioritas RT.

Maret 2026

• RT menyusun proposal Kampung Bahagia, menyesuaikan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

April 2026

• Pencairan dana dari kelurahan ke rekening Pokja untuk memulai pelaksanaan kegiatan.

April – Mei 2026

• Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia, meliputi program lingkungan, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Juni 2026

• Minggu ke-1 dan ke-2: Serah terima hasil kegiatan kepada masyarakat.

• Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja, memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.

“Dengan tahapan yang jelas, setiap RT dapat melaksanakan program secara tertata dan tepat sasaran, sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Noverentiwi.

Besaran Dana Kampung Bahagia Sesuai Jumlah KK

• RT dengan >100 KK: Rp100 juta

• RT dengan 60–99 KK: Rp70 juta

• RT dengan <60 KK: Rp50 juta

Pemkot Jambi juga menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota, dan tim monitoring khusus untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan mencegah penyalahgunaan anggaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPMPPA menyiapkan Program Kampung Bahagia 2026 dengan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terstruktur, menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga melalui pendekatan berbasis komunitas, mencakup aspek lingkungan, sosial, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, memaparkan detail tahapan program sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan Program Kampung Bahagia 2026

• Januari 2026
  Seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia. Pada minggu ketiga dan keempat Januari, DPMPPA melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat agar warga memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan.

• Februari 2026

  • Minggu ke-1 dan ke-2: Rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, dan pembuatan rekening RT Pokja.

  • Minggu ke-1 hingga ke-3: Pemetaan swadaya masyarakat dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

  • Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan Renja satu tahun oleh Pokja, sebagai acuan penggunaan dana dan kegiatan prioritas RT.

• Maret 2026
  RT menyusun proposal Kampung Bahagia, menyesuaikan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

• April 2026
  Dana dari kelurahan dicairkan ke rekening Pokja untuk memulai pelaksanaan kegiatan.

• April – Mei 2026
  Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia di masing-masing RT, mulai dari program lingkungan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

• Juni 2026

  • Minggu ke-1 dan ke-2: Serah terima hasil kegiatan kepada masyarakat.

  • Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja, memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.

“Dengan tahapan yang jelas, setiap RT dapat melaksanakan program secara tertata dan tepat sasaran, sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Noverentiwi.

Besaran dana Kampung Bahagia bervariasi sesuai jumlah kepala keluarga (KK):

• RT dengan >100 KK: Rp100 juta

• RT dengan 60–99 KK: Rp70 juta

• RT dengan <60 KK: Rp50 juta

Untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan dan mencegah penyalahgunaan anggaran, Pemkot Jambi menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota, dan tim monitoring khusus.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) memaparkan tahapan pelaksanaan Program Kampung Bahagia tahun 2026 yang akan menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan program secara teknis dibagi ke dalam dua semester.

Semester pertama berlangsung pada Januari hingga Juni 2026, sementara semester kedua dilaksanakan pada Juli hingga Desember 2026.

“Dari total RT di Kota Jambi, sebanyak 67 RT telah menerima dana Kampung Bahagia pada tahun berjalan. Sisanya, 1.583 RT akan menjadi sasaran program pada tahun 2026,” ujar Noverentiwi.

Ia merinci, tahapan awal dimulai pada Januari 2026 dengan seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia.

Pada minggu ketiga dan keempat Januari, DPMPPA akan menggelar sosialisasi program kepada masyarakat.

Memasuki Februari 2026, pada minggu pertama dan kedua dilakukan rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, serta pembuatan rekening RT Pokja.

Selanjutnya, pada minggu pertama hingga ketiga Februari dilaksanakan pemetaan swadaya dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

Pada minggu ketiga dan keempat Februari, Pokja menyusun Renja satu tahun.

Kemudian pada Maret 2026, RT menyusun proposal Kampung Bahagia. Pencairan dana dari kelurahan ke rekening Pokja dijadwalkan pada April 2026.

Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia berlangsung pada April hingga Mei 2026.

Selanjutnya, pada minggu pertama dan kedua Juni dilakukan serah terima pekerjaan kepada masyarakat, dan ditutup dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja pada minggu ketiga dan keempat Juni 2026.

Besaran dana Kampung Bahagia yang diterima setiap RT disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga (KK).

RT dengan lebih dari 100 KK memperoleh Rp100 juta, RT dengan 60–99 KK menerima Rp70 juta. Sementara RT dengan kurang dari 60 KK mendapatkan Rp50 juta.

Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan mencegah penyalahgunaan anggaran, Pemkot Jambi menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota.

Serta tim monitoring khusus yang akan melakukan pengawasan di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan petugas kebersihan atau pasukan oranye Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026), menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Para petugas menyatakan upah harian mereka saat ini jauh di bawah pekerja sektor lain, dan berharap Pemkot Jambi segera melakukan penyesuaian.

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ungkap seorang petugas menyampaikan.

Ia mencontohkan, upah tukang bangunan bisa mencapai Rp150 ribu per hari. Sementara kenek mendapatkan Rp100 ribu per hari, sedangkan upah petugas kebersihan jauh lebih rendah.

Saat ini rincian upah harian petugas di Kota Jambi: sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui para pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka.

Maulana memastikan Pemkot akan menghitung dan menyesuaikan anggaran untuk peningkatan gaji, termasuk melalui pengalihan pos anggaran dan efisiensi dari operasional armada pengangkut sampah.

“Penghematan anggaran dari BBM dan perawatan armada akan dialihkan untuk kesejahteraan petugas kebersihan,” kata Maulana.

Pemkot Jambi berencana mengganti armada pengangkut sampah lama dengan kendaraan listrik berbasis GPS.

Sehingga pergerakan armada bisa dipantau secara real time dan biaya operasional berkurang.

Selain itu, seluruh petugas kebersihan juga akan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Maulana menambahkan bahwa penanganan sampah juga membutuhkan kesadaran masyarakat.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebut jumlah petugas kebersihan di kota ini sekitar 1.100 orang.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan para petugas berharap tuntutan kenaikan gaji dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan mereka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui ratusan petugas kebersihan atau pasukan oranye yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026).

Aksi ini menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan muncul di tengah keluhan masyarakat soal penanganan sampah di Kota Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana mendengarkan aspirasi para petugas kebersihan.

Ia menegaskan bahwa, tuntutan mereka sejalan dengan rencana pemerintah kota untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Salah satu rencananya adalah mengganti armada pengangkut sampah lama dengan kendaraan listrik berbasis GPS, yang memungkinkan pemantauan armada secara real time dan efisiensi penggunaan BBM serta perawatan.

“Mobilnya menggunakan kendaraan listrik dan GPS, sehingga posisi armada bisa dipantau. Dengan sistem ini, tidak lagi dibutuhkan anggaran besar untuk BBM dan perawatan,” sebut Maulana.

“Penghematan anggaran nantinya akan dialihkan untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan petugas kebersihan,” ujar Maulana.

Pemkot juga telah menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petugas.

Para petugas menilai penghasilan saat ini masih jauh di bawah pekerja sektor lain.

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, upah mereka kalah dibandingkan tukang bangunan atau kenek.

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ujarnya.

Maulana menambahkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan masyarakat.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebutkan jumlah petugas kebersihan di Kota Jambi saat ini sekitar 1.100 orang.

Rincian upah harian: sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dengan harapan tuntutan gaji segera direalisasikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan petugas kebersihan Kota Jambi atau pasukan oranye menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026).

Mereka menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Aksi ini muncul di tengah maraknya keluhan masyarakat soal penanganan sampah di kota ini.

Para petugas menyatakan penghasilan saat ini masih jauh di bawah pekerja sektor lain.

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, upah mereka saat ini kalah dibanding tukang bangunan atau kenek

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ujarnya.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui para pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka.

Maulana menegaskan tuntutan ini sejalan dengan rencana Pemkot Jambi melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Salah satunya adalah peralihan armada pengangkut sampah ke kendaraan listrik dengan teknologi GPS, yang memungkinkan pemantauan pergerakan armada secara real time.

“Mobilnya menggunakan kendaraan listrik dan GPS, sehingga posisi armada bisa dipantau. Dengan sistem ini, tidak lagi dibutuhkan anggaran besar untuk BBM dan perawatan,” kata dia.

“Penghematan anggaran nantinya akan dialihkan untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan petugas kebersihan,” ujar Maulana.

Pemkot juga telah menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petugas.

Maulana menambahkan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan warga.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebutkan jumlah petugas kebersihan saat ini sekitar 1.100 orang.

Rincian upah harian adalah sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dengan harapan tuntutan gaji segera direalisasikan.(*)