JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Provinsi Aceh bersama masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk empati dan kehadiran langsung pemerintah di tengah warga yang tengah berjuang memulihkan kondisi pascabencana.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan berada di Aceh pada malam pergantian tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari kepada awak media usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurut Qodari, Presiden ingin merayakan malam tahun baru bersama rakyat Aceh sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Namun, hingga kini belum ada rincian resmi terkait agenda kegiatan Presiden selama berada di Aceh.

Qodari menyebut salah satu daerah yang berpotensi dikunjungi Presiden adalah Kabupaten Bener Meriah, yang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana hidrometeorologi cukup parah.

Meski demikian, jadwal dan lokasi kunjungan masih bersifat tentatif.

Rencana Presiden Prabowo menghabiskan malam tahun baru di Aceh mendapat sorotan luas dari media nasional.

Langkah ini dinilai sebagai simbol kuat kehadiran negara di tengah rakyat, terutama pada momen yang biasanya identik dengan perayaan, namun kini diwarnai duka akibat bencana.

Kunjungan tersebut juga dipandang sebagai pesan politik dan sosial bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan.

Presiden memilih berada di lokasi terdampak bencana ketimbang merayakan tahun baru di ibu kota atau pusat perayaan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Presiden berencana mengunjungi sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera menjelang akhir tahun, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kerja sama lintas sektor.

Di berbagai daerah, pemerintah daerah bahkan menyesuaikan perayaan tahun baru dengan membatasi pesta dan kembang api sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana.

Dengan memilih Aceh sebagai lokasi menghabiskan malam Tahun Baru 2026, Presiden Prabowo dinilai ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama rakyat.

Terutama di saat-saat sulit, sekaligus memperkuat semangat pemulihan nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera belum dibuka.

Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai sumber daya nasional masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai keputusan pemerintah menolak sementara bantuan asing mencerminkan kemampuan negara menangani bencana secara mandiri.

“Keputusan pemerintah untuk sementara tidak menerima bantuan asing mencerminkan kepercayaan diri negara ini terhadap kemampuan aparat, lembaga, dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Dave Laksono di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Juru bicara pemerintah menambahkan, meskipun sejumlah negara sahabat menawarkan bantuan, pemerintah tetap mengedepankan kemandirian nasional.

Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp 500 miliar dan stok kebutuhan dasar di wilayah terdampak dianggap cukup untuk penanganan awal.

Presiden juga telah meminta kesiapan anggaran tambahan apabila situasi memburuk.

Di lapangan, kerusakan infrastruktur seperti rumah, jembatan, dan fasilitas publik masih signifikan di beberapa provinsi terdampak.

Beberapa pejabat daerah mengakui bantuan nasional belum sepenuhnya mencukupi, terutama untuk wilayah terisolasi yang kesulitan distribusi logistik.

Keputusan pemerintah ini memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, menunjukkan kedaulatan dan kemandirian negara.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keterlambatan membuka bantuan internasional dapat memperlambat pemulihan korban dan infrastruktur terdampak.

Pemerintah menegaskan keputusan membuka bantuan asing akan dievaluasi jika situasi di lapangan semakin kritis, dengan fokus utama memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Suharyanto, menuai kritik publik setelah pernyataannya yang menyebut kondisi bencana di Sumatera Utara hanya “mencekam di media sosial”.

Menanggapi hujatan masyarakat, Suharyanto akhirnya meminta maaf.

“Saya terkejut dengan reaksi masyarakat. Saya mohon maaf kepada Bupati dan masyarakat. Bukan berarti kami tak peduli,” ujar Suharyanto saat meninjau banjir di Tapanuli Selatan.

Pernyataan kontroversial ini sebelumnya disampaikan Suharyanto dalam konferensi pers pada Jumat (28/11/2025).

Ia menanggapi soal belum diberlakukannya status darurat bencana nasional, dengan menyebut kondisi yang dilaporkan di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di lapangan.

Bencana alam di Sumatera Utara telah menelan banyak korban jiwa. Hingga 1 Desember 2025 pagi, tercatat 217 korban meninggal dari berbagai wilayah terdampak.

Termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Jumlah warga hilang meningkat menjadi 209 orang.

Ribuan warga masih berada di posko pengungsian. Sebaran pengungsi meliputi 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Distribusi logistik mengalami kendala karena cuaca buruk dan terputusnya akses transportasi.(*)