SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan evaluasi percepatan pembangunan koperasi yang digelar di Desa Aur Duri, Jumat (27/03).

Kegiatan ini turut diikuti secara daring oleh Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita, serta dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Dalam forum tersebut, dibahas progres pembangunan Koperasi Merah Putih yang menjadi program strategis nasional. Pemerintah menargetkan pembentukan 35.000 koperasi hingga pertengahan tahun 2026.

Saat ini, sebanyak 3.252 koperasi telah siap diluncurkan pada April, sementara sekitar 29.000 lainnya masih dalam tahap pengembangan.

Targetnya, hingga akhir April jumlah koperasi yang terbentuk dapat mencapai 32.000 unit.

Azhar Hamzah menilai, percepatan program ini membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat, hingga masyarakat.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh mendukung penuh percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Sinergi semua pihak sangat diperlukan agar target nasional dapat tercapai tepat waktu,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi desa, terutama dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap koperasi ini mampu menjadi motor ekonomi masyarakat desa, sehingga kesejahteraan warga dapat meningkat secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran TNI, termasuk Kasdim dan Danramil, OPD terkait, pengurus koperasi, serta masyarakat Desa Aur Duri yang antusias mendukung program tersebut.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, meninjau langsung pembangunan gudang dan gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Sungai Penuh, belum lama ni.

Saat ini, progres pembangunan telah mencapai 82 persen dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat.

Dalam peninjauan, Wawako Azhar menekankan agar penyelesaian akhir mengutamakan kualitas bangunan, sehingga koperasi bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ia memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Kita ingin Koperasi Merah Putih ini tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga berkualitas. Nantinya koperasi ini akan menjadi pusat distribusi dan pelayanan ekonomi masyarakat, sekaligus membantu UMKM lokal agar lebih mandiri dan kompetitif,” tegas Wawako Azhar Hamzah.

Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif Presiden RI, Prabowo Subianto, yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan kelurahan.

KMP dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, memutus rantai distribusi yang merugikan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kita berharap melalui program ini, harga pangan bisa lebih stabil dan masyarakat desa merasakan manfaat langsung. Koperasi ini juga akan menjadi sarana pengembangan UMKM agar bisa bersaing di tingkat kota bahkan nasional,” tambah Azhar Hamzah.

Secara nasional, KMP atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) fokus pada penguatan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan permodalan.

Setiap koperasi mendapat akses pinjaman modal usaha hingga Rp3 miliar dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Program ini diharapkan mampu mendorong pengentasan kemiskinan, penurunan harga pangan dan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kemitraan strategis dengan BUMN.

Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan KMP menjadi pusat distribusi dan pelayanan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing pelaku UMKM lokal.

Sehingga ekonomi desa dan kelurahan semakin mandiri dan berkelanjutan.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot realisasi program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayahnya.

Program ini ditargetkan menjangkau 11 kecamatan di daerah berjuluk Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung tersebut.

Upaya percepatan pembangunan turut mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI, khususnya Kodim 0419/Tanjab yang terlibat dalam proses identifikasi lahan hingga pengawasan progres pembangunan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tanjab Timur, Hermantoni, bersama Pabung Kodim 0419/Tanjab, Ahmad Riadh, melakukan peninjauan ke sejumlah titik pembangunan di Kecamatan Muarasabak Barat dan Kecamatan Geragai.

Dari hasil evaluasi sementara, pembangunan KDKMP telah berjalan di 32 lokasi.

Sementara itu, 39 lokasi lainnya sudah terverifikasi namun belum memasuki tahap konstruksi.

Kabupaten Tanjab Timur sendiri memiliki 73 desa dan 20 kelurahan.

Dua desa di Kecamatan Rantau Rasau diputuskan akan berbagi satu lokasi koperasi karena jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Dengan skema tersebut, total KDKMP yang direncanakan berdiri mencapai 92 unit.

Saat ini, total lokasi yang sudah masuk tahap progres dan terverifikasi mencapai 71 titik. Artinya, masih ada 21 lokasi yang belum lolos verifikasi.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

• Lokasi berada di tanah desa atau aset pemerintah yang dinilai kurang strategis

• Luas lahan di bawah ketentuan minimal 1.000 meter persegi

• Penyesuaian administrasi hibah lahan dari masyarakat

Sesuai regulasi, setiap KDKMP wajib berdiri di atas lahan minimal 1.000 meter persegi agar dapat menunjang operasional dan pengembangan usaha ke depan.

Pemkab Tanjab Timur berharap kehadiran KDKMP mampu menjadi pusat penggerak ekonomi lokal.

Produk unggulan desa dan kelurahan nantinya akan dipasarkan melalui gerai koperasi tersebut, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui sistem koperasi yang berkelanjutan.

Di akhir kunjungan, pihak Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0419/Tanjab atas dukungan aktif dalam proses identifikasi lahan, pengawalan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di ruang kerja Wamendagri, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Audiensi membahas sejumlah isu strategis pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.

Salah satu agenda utama yang disampaikan adalah permohonan dukungan percepatan pemekaran empat desa persiapan, yakni Desa Persiapan Kasang Tanjung Nangko, Desa Persiapan Kasang Kebon Dalam, Desa Persiapan Air Merah, dan Desa Persiapan Bukit Beringin.

Selain itu, Bupati juga mengusulkan perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Tempino menjadi Desa Suka Mulya.

Tak hanya soal pemekaran wilayah, Bupati turut melaporkan progres program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hingga awal 2026, sebanyak 155 KDKMP di Muaro Jambi telah berbadan hukum, sementara 68 gerai koperasi masih dalam tahap pembangunan.

Pada sektor sosial, Bupati menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini telah tersedia 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan rincian 14 unit telah beroperasi dan satu lainnya dalam proses penyelesaian.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan tersebut telah melalui proses survei dan dinyatakan layak untuk segera direalisasikan.

Selain itu, inovasi daerah berupa pembangunan empat Workshop Berbakti turut dipaparkan.

Program ini dirancang untuk mempercepat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara efektif dan efisien, sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan daerah.

Menanggapi paparan tersebut, Wamendagri Bima Arya menyatakan dukungan terhadap percepatan pemekaran desa serta perubahan status wilayah yang diusulkan.

Ia memastikan akan menjadwalkan tahapan ekspose sebagai tindak lanjut administrasi.

Wamendagri juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung berbagai Program Strategis Nasional, mulai dari penguatan koperasi desa, implementasi MBG, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga inovasi Workshop Berbakti.

“Kami mengapresiasi langkah progresif Pemkab Muaro Jambi. Inovasi ini menjadi terobosan positif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang efektif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Bima Arya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi program prioritas dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi pelaku koperasi serta masyarakat yang berada dalam ekosistem koperasi di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung pada Selasa (23/12) dan dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional sekaligus sarana pemberdayaan sosial yang menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Koperasi diharapkan mampu membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam penyelenggaraan Program JKN di sektor koperasi,” ujar Ghufron.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, peningkatan literasi dan edukasi Program JKN, penguatan kepesertaan aktif pelaku koperasi, hingga mendorong koperasi menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan Program JKN.

Seluruh poin kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional.

Ghufron juga memaparkan bahwa hingga 1 Desember 2025, cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai lebih dari 284,1 juta jiwa, atau setara dengan lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia.

Capaian tersebut menempatkan Program JKN sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.

Selain perluasan kepesertaan, BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan.

Inovasi tersebut antara lain melalui pengembangan Aplikasi Mobile JKN, penguatan kanal layanan non tatap muka, integrasi sistem informasi dengan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan data.

“Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengakses berbagai layanan seperti pengambilan nomor antrean online, perubahan data kepesertaan, skrining riwayat kesehatan, hingga penyampaian pengaduan. Kami juga menyediakan layanan PANDAWA melalui WhatsApp di 08118165165 serta Care Center 165,” jelas Ghufron.

Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai bagian dari ekosistem Program JKN.

Kerja sama ini diarahkan untuk membangun integrasi berkelanjutan melalui pemanfaatan data, peningkatan literasi JKN, serta penguatan kepesertaan aktif di lingkungan koperasi.

“Kami mendorong agar seluruh pelaku dan anggota koperasi, khususnya dalam ekosistem Koperasi Merah Putih, mendapatkan perlindungan Program JKN secara menyeluruh. Tidak boleh ada anggota koperasi yang belum terlindungi jaminan kesehatan,” tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya optimalisasi aset dan layanan koperasi, seperti apotek dan klinik koperasi, dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN.

Langkah ini dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi koperasi sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Ke depan, koperasi diharapkan tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza, Pemerintah Kota Jambi meluncurkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Program nasional ini mewajibkan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, dan kemandirian masyarakat lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Jambi, Liana Andriani, menyampaikan bahwa hingga November 2025, sebanyak 68 Koperasi Merah Putih telah resmi berbadan hukum dan mulai beroperasi di seluruh kelurahan Kota Jambi.

“Semua koperasi tersebut sudah sah secara badan hukum dan mulai menjalankan kegiatan operasionalnya,” ujar Liana, Kamis (6/11/2025).

Liana menjelaskan, kehadiran program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan, melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan koperasi.

Salah satu koperasi yang telah berjalan aktif adalah Koperasi Merah Putih Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, yang kini memiliki sekitar 100 anggota.

Selain sebagai wadah simpan pinjam, koperasi ini juga berfungsi sebagai pusat penyedia kebutuhan pokok masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Usaha koperasi, Tri Herlambang, menjelaskan bahwa setiap anggota baru dikenakan iuran awal sebesar Rp110 ribu, yang terdiri dari Rp100 ribu simpanan pokok dan Rp10 ribu simpanan wajib bulanan.

“Bukan hanya anggota, warga sekitar juga bisa berbelanja di koperasi kami. Jadi manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Tri.

Koperasi Merah Putih Kelurahan Selamat menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau seperti gula pasir Rp17.000 per kilogram, Minyakita Rp15.500 per liter, dan beras SPHP Rp60.000 per karung (kemasan 5 kg). Harga tersebut relatif stabil dibandingkan harga pasaran umum.

Program ini diharapkan menjadi pusat distribusi pangan di tingkat kelurahan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi keluarga melalui sistem koperasi simpan pinjam dan perdagangan kebutuhan pokok.

Dengan semakin banyak koperasi yang aktif beroperasi, Pemkot Jambi menargetkan seluruh kelurahan dapat mengelola koperasi secara mandiri, produktif, dan berdaya saing sepanjang tahun 2025.

“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi simbol gotong royong modern. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh agar seluruh koperasi tumbuh kuat dan berkelanjutan,” tutup Liana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025.

Sebagai langkah awal, Pemkot Jambi menggelar Rapat Pra-Muskomwil II APEKSI di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi, Kamis (23/10/2025).

Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si, mewakili Wali Kota Jambi.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat dari berbagai kota anggota Komisariat Wilayah II APEKSI, di antaranya Palembang, Bandar Lampung, Lubuk Linggau, Metro, Prabumulih, Sungai Penuh, serta diikuti secara daring oleh Pangkal Pinang, Pagar Alam, dan Bengkulu.

“Kota Jambi insyaallah akan menjadi tuan rumah Muskomwil II APEKSI pada minggu keempat bulan November. Acara ini akan diikuti oleh 10 kota dan dihadiri langsung para kepala daerah,” ujar Ridwan.

Rapat pra-muskomwil ini bertujuan menyelaraskan agenda, tema, dan tata tertib kegiatan, sekaligus mengevaluasi kesiapan panitia.

Menurut Ridwan, forum Muskomwil II nantinya juga akan membahas sejumlah isu penting, termasuk efisiensi anggaran daerah serta sinkronisasi program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

“Hasil pembahasan Muskomwil akan menjadi bahan rekomendasi untuk Rapat Nasional APEKSI di Medan tahun depan,” jelasnya.

Ridwan berharap seluruh peserta menjaga semangat kolaborasi dan aktif memberikan masukan konstruktif.

“Kami optimistis Muskomwil II APEKSI yang digelar 26–28 November nanti akan berjalan sukses dan membawa manfaat bagi seluruh anggota,” tutupnya.(*)