JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap adanya sinyal positif dari Iran terkait kemudahan akses bagi kapal tanker Indonesia yang melintasi jalur strategis Selat Hormuz di tengah ketegangan geopolitik kawasan.

Informasi tersebut disampaikan usai pertemuan antara MUI dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini di Iran, termasuk dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh sejumlah informasi penting, termasuk peluang solusi atas situasi konflik yang sedang berlangsung.

Menurutnya, diskusi berlangsung dalam suasana persahabatan dan menghasilkan berbagai pandangan konstruktif yang membuka ruang kerja sama lebih luas ke depan.

Salah satu poin penting yang mengemuka adalah komitmen Iran untuk memberikan kemudahan bagi kapal tanker Indonesia yang melintas di Selat Hormuz.

Jalur ini diketahui merupakan salah satu rute paling vital bagi distribusi energi global.

Selama ini, ketegangan di kawasan Timur Tengah kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran, termasuk bagi kapal Indonesia yang membawa komoditas energi.

Oleh karena itu, adanya jaminan kelancaran akses dinilai sebagai kabar positif bagi stabilitas distribusi energi nasional.

Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi dan komunikasi antarnegara dalam menjaga kepentingan strategis, khususnya di sektor energi dan perdagangan internasional.

Dengan adanya sinyal dukungan dari Iran, diharapkan aktivitas pelayaran Indonesia di kawasan tersebut dapat berjalan lebih aman dan stabil, meskipun situasi geopolitik global masih bergejolak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua kapal tanker milik Pertamina dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute distribusi energi global.

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah, termasuk kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup dilakukan melalui jalur teknis kementerian.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu turun langsung untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Iran.

“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM atau Menteri Luar Negeri,” ujar Syafruddin, Senin (30/3/2026).

Syafruddin menilai upaya diplomasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah tepat, tetapi perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan memiliki daya tekan diplomatik lebih kuat.

Selat Hormuz merupakan jalur krusial, karena sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati kawasan ini. Gangguan di wilayah ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada stabilitas energi global.

Tertahannya kapal Pertamina disebut terkait meningkatnya ketegangan regional dan konflik yang melibatkan sejumlah negara besar, sehingga akses pelayaran menjadi terbatas dan berisiko tinggi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di Teheran masih terus melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Syafruddin juga menekankan bahwa situasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi, agar tidak terlalu bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

Keterlibatan Presiden langsung diyakini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi aset strategis nasional.

Dengan kondisi yang masih belum stabil, DPR berharap langkah diplomasi tingkat tinggi segera dilakukan agar kapal-kapal Indonesia dapat kembali melintas dengan aman dan pasokan energi nasional tetap terjaga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkap adanya perkembangan positif terkait kondisi di Selat Hormuz, meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung.

Menurutnya, jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut kini mulai menerapkan kebijakan buka-tutup, yang membuka peluang bagi kapal-kapal tertentu untuk kembali melintas.

“Meski konflik belum menunjukkan tanda-tanda selesai, kita mendapat angin segar karena Selat Hormuz sudah mulai ada kebijakan buka-tutup,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut memungkinkan komunikasi dan akses bagi negara-negara tertentu, khususnya yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Sebelumnya, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu distribusi energi global, termasuk tertahannya sejumlah kapal tanker yang melintasi jalur tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini masih terus melakukan negosiasi dengan pihak Iran terkait kapal yang terdampak situasi tersebut.

“Masih dalam proses negosiasi. Ini antreannya panjang, jadi mohon waktu. Kami terus berupaya agar segera ada hasil,” kata Bahlil.

Meski situasi belum sepenuhnya stabil, kebijakan baru di Selat Hormuz dinilai menjadi harapan bagi kelancaran distribusi energi, termasuk untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah berharap proses diplomasi yang sedang berjalan dapat segera membuahkan hasil, sehingga pasokan energi Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah tengah mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai langkah antisipasi menghadapi tekanan ekonomi global.

Usulan tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. I

a menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis jika konflik internasional, termasuk potensi perang yang melibatkan Iran, berdampak pada perekonomian dunia dan Indonesia.

Menurut Airlangga, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Jika kondisi tersebut terjadi, beban subsidi energi dalam APBN diperkirakan meningkat sehingga dapat memperlebar defisit anggaran negara.

Dalam rapat kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/3/2026), Airlangga menjelaskan bahwa penerbitan Perppu akan memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal.

“Dengan Perppu ini pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan,” ujar Airlangga dalam rapat kabinet tersebut.

Ia juga memaparkan hasil simulasi ekonomi yang telah disiapkan pemerintah.

Berdasarkan berbagai skenario yang dianalisis, batas defisit APBN sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi sulit dipertahankan apabila tekanan global terus meningkat.

“Artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali memotong belanja, dan memotong pertumbuhan,” kata Airlangga.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai opsi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Fleksibilitas kebijakan fiskal melalui Perppu diharapkan memungkinkan pemerintah merespons perubahan situasi ekonomi dengan lebih cepat dan efektif.

Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan dampak konflik internasional terhadap perekonomian Indonesia sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional tetap terkendali.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belakangan mengalami peningkatan ketegangan.

Informasi mengenai komunikasi antara kedua pemimpin tersebut disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Dalam keterangannya disebutkan bahwa pembicaraan menyoroti eskalasi militer yang sedang terjadi di kawasan tersebut serta potensi dampaknya terhadap stabilitas global.

Menurut pernyataan tersebut, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden Prabowo meninjau perkembangan situasi keamanan yang semakin memanas di Timur Tengah.

Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan regional maupun internasional.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya langkah cepat untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa penghentian aksi militer menjadi langkah mendesak guna mencegah situasi semakin memburuk.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.

Karena itu, upaya diplomasi dan dialog dinilai menjadi jalan terbaik untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Sikap tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Mohammed bin Salman yang menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta keamanan internasional.

Percakapan antara kedua pemimpin ini menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini menjadi sorotan dunia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan ke Teheran bersama Perdana Menteri Pakistan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan yang tengah meningkat di kawasan Timur Tengah.

Rencana tersebut muncul setelah Presiden Indonesia melakukan komunikasi langsung dengan pemimpin Pakistan.

Informasi ini diungkap oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam (5/3/2026).

Menurut Jimly, Presiden Prabowo sempat melakukan percakapan melalui telepon dengan Perdana Menteri Pakistan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.

Dalam komunikasi itu, muncul gagasan agar kedua pemimpin negara melakukan kunjungan bersama ke Iran.

Langkah tersebut, kata Jimly, dimaksudkan sebagai upaya untuk membantu meredakan ketegangan yang terus meningkat akibat konflik yang memanas di kawasan.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan bertujuan untuk melakukan negosiasi formal antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sebaliknya, langkah itu lebih diarahkan pada upaya mencegah konflik agar tidak semakin meluas.

Menurut Jimly, peran negara-negara dengan populasi Muslim besar dinilai penting dalam upaya meredakan konflik tersebut.

Ia menyebut Indonesia dan Pakistan sebagai dua negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di luar kawasan Arab yang memiliki potensi memainkan peran diplomasi penting.

Selain itu, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah juga dinilai cukup kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan internasional, termasuk pengaruh negara-negara besar.

Karena itu, kehadiran negara seperti Indonesia dan Pakistan diharapkan dapat membawa pendekatan diplomasi yang lebih menekankan dialog dan upaya perdamaian.

Rencana kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal mengedepankan pendekatan damai dalam menyikapi berbagai konflik internasional.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan kesiapan untuk mendorong dialog guna meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali ke Tanah Air karena gangguan penerbangan imbas eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan geopolitik membuat beberapa wilayah udara ditutup dan jadwal penerbangan internasional berubah secara mendadak.

Pemerintah melalui perwakilan RI di Arab Saudi terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan otoritas setempat dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Namun, ketidakpastian jadwal kepulangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga jemaah di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi warganya, termasuk jemaah umrah, dalam situasi krisis global.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan,” ujar Selly, Minggu (1/3/2026).

Selly menekankan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada koordinasi administratif semata.

Skema pemulangan yang jelas, terukur, dan tepat waktu harus segera disiapkan agar jemaah tidak berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global.

Ia juga menyoroti pentingnya menyesuaikan sistem perlindungan jemaah dengan risiko geopolitik internasional, sehingga setiap kebijakan penyelenggaraan umrah ke depan lebih adaptif terhadap situasi global yang tidak terduga.

DPR mendorong pemerintah mempercepat koordinasi lintas kementerian dan otoritas penerbangan agar pemulangan jemaah umrah dapat dilakukan dengan aman, tertib, dan terukur, serta memastikan setiap warga negara kembali ke tanah air dengan bermartabat.(*)