Komisi III DPRD Jambi Soroti Kerusakan Jalur Lintas Timur, Usulkan Naik Status Nasional

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Komisi V DPR RI pada 10 Februari 2026.

Fokus utama yang disampaikan adalah kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang dinilai masih memprihatinkan, terutama di jalur lintas timur.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan signifikan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.

“Kami menyampaikan kondisi jalan nasional maupun provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga mempertanyakan kepastian alokasi anggaran dari APBN Tahun 2026 untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Provinsi Jambi.

Menurut Ansori, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas jika harus menanggung seluruh kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan yang nilainya cukup besar.

“Kami menanyakan apakah sudah ada alokasi anggaran APBN 2026 untuk Jambi, mengingat kebutuhan perbaikan jalan sangat mendesak,” jelasnya.

Selain meminta dukungan anggaran, Komisi III DPRD Jambi juga mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi yang dinilai strategis dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.

Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dapat ditangani pemerintah pusat melalui skema anggaran yang lebih besar.

“Biaya perbaikan jalan sangat besar, sehingga perlu dukungan pusat, termasuk kemungkinan peningkatan status jalan,” tegas Ansori.

Kondisi jalan di Jambi, khususnya jalur lintas timur, selama ini menjadi sorotan karena berperan penting dalam distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

DPRD berharap hasil konsultasi ini dapat mempercepat perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur di Jambi.

Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan infrastruktur jalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.(*)




Tol Betung–Jambi Dikebut, Seksi Tempino–Ness Hampir Rampung, Dorong Ekonomi Jambi & Sumsel

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II.

Khususnya ruas Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170 km.

Proyek strategis ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarprovinsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi dan Sumatera Selatan.

Hingga April 2025, progres konstruksi setiap seksi menunjukkan capaian yang bervariasi. Seksi 4 Tempino–Ness (18,5 km) menjadi yang paling signifikan, dengan realisasi konstruksi mencapai 80,04% dan pembebasan lahan 98,72%.

Sementara itu, Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya (62,38 km) telah mencapai 15,29% konstruksi dan 25,47% pembebasan lahan. Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir (54,32 km) baru menyelesaikan 4,79% konstruksi dan 20,25% lahan.

“Proyek ini dibagi dalam empat seksi, dengan target penyelesaian bertahap mulai Juni 2025 hingga kuartal IV 2026. Seksi 3, yaitu Bayung Lencir–Tempino, sudah beroperasi lebih dulu,” ujar Adjib Al Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Guna mempercepat pembangunan, Hutama Karya mengadopsi teknologi canggih seperti Building Information Modelling (BIM), pemetaan topografi dengan UAV LiDAR, dan dashboard pemantauan progres berbasis ArcGIS.

“Total ada 4.620 lapangan kerja tercipta dari proyek ini. Kehadiran tol juga akan menghidupkan UMKM lokal di rest area dan mempermudah mobilitas masyarakat lewat fasilitas crossing seperti overpass dan underpass,” tambah Adjib.

Pada Senin, 14 April 2025, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek di Jambi, untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut tol ini sebagai urat nadi Sumatera.

“Jambi berada di tengah-tengah Sumatera. Jalan tol akan mempercepat arus logistik dan memperkuat posisi Jambi sebagai hub strategis,” kata Al Haris.

Jika proyek ini selesai, Hutama Karya berharap pembangunan dapat dilanjutkan ke ruas Tol Jambi–Rengat, yang kini masih dalam tahap perencanaan. Ruas ini akan melanjutkan misi membuka akses Jalan Tol Trans Sumatera dari ujung ke ujung.

Hingga kini, Hutama Karya telah membangun ±1.235 km JTTS, dengan berbagai ruas telah beroperasi penuh di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumut, hingga Aceh.(*)




Komisi V DPR RI Bahas Masalah Banjir, Walikota Maulana: Butuh Dukungan Pemerintah Pusat

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mendorong solusi konkret dalam menangani banjir yang kerap melanda kawasan Sungai Asam.

Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Senin (14/4/2025), Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.

Kunjungan DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae itu dilakukan di lokasi pintu air Sungai Asam, Kecamatan Pasar, untuk melihat langsung penyebab banjir yang kerap terjadi di Kota Jambi.

Hadir pula dalam kunjungan tersebut Wakil Wali Kota Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi dan Kota Jambi, serta Kepala BWSS VI dan BPJN IV Jambi.

“Jika hujan turun selama tiga jam saja, Kota Jambi langsung banjir. Maka kami mengusulkan pembangunan kolam retensi dan pembebasan lahan di sekitar Sungai Asam,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, Pemkot Jambi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar, sementara Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen memberikan Rp25 miliar.

Sisanya diharapkan dari dukungan pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar, sehingga total kebutuhan mencapai Rp75 miliar.

“Kami sudah sepakat, tinggal menunggu dana pusat turun agar pengerjaan bisa segera dimulai,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menjelaskan bahwa, persoalan utama yang ditemukan dari hasil tinjauan adalah belum tuntasnya pembebasan lahan dan belum dibangunnya kolam retensi.

“Kami akan menyampaikan hal ini ke Kementerian PUPR agar anggaran segera dialokasikan. Presiden Prabowo memang sedang melakukan efisiensi anggaran,” sebutnya.

“Namun kami yakin pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat seperti penanggulangan banjir,” jelas Ridwan.

Diharapkan, kolaborasi lintas pemerintah ini mampu segera mengatasi persoalan banjir di Kota Jambi, khususnya di daerah rawan seperti Sungai Asam, yang setiap tahunnya terdampak genangan air saat musim hujan tiba.(*)