JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan pemenuhan gizi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah menjadi perhatian DPRD Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi didorong tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menyiapkan langkah konkret berupa bantuan makanan bergizi bagi anak sekolah yang membutuhkan.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena.

Menurutnya, keterbatasan ekonomi keluarga dapat menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam upaya memastikan kebutuhan gizi anak sekolah tetap terpenuhi.

Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dinilai perlu menyiapkan pola penanganan yang tidak berhenti pada penyuluhan mengenai pentingnya gizi.

“Pemerintah perlu melihat kondisi anak secara langsung, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi,” menjadi poin utama dorongan Maria agar intervensi dapat dilakukan secara tepat.

Bantuan Makanan Bergizi Perlu Tepat Sasaran

Maria mendorong Pemkot Jambi mempertimbangkan penyaluran bantuan makanan bergizi kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Namun, menurutnya, pemberian bantuan tersebut harus didukung mekanisme yang jelas agar tidak salah sasaran.

Pendataan penerima menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sebelum program dijalankan. Dengan demikian, bantuan pangan bergizi dapat diberikan kepada siswa yang memang membutuhkan.

Maria juga mendorong adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan pihak sekolah dalam menentukan calon penerima bantuan.

Sekolah dinilai memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan siswa dan dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi anak yang membutuhkan perhatian.

Dinkes dan Sekolah Diminta Bersinergi

Kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan sekolah juga diperlukan untuk memantau kondisi siswa secara berkelanjutan.

Menurut Maria, pola tersebut dapat membantu memastikan bantuan yang diberikan tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa.

Pendekatan tersebut sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah persoalan kekurangan gizi pada anak yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga.

DPRD Dorong Program Berkelanjutan

Maria berharap perhatian terhadap pemenuhan gizi siswa tidak hanya muncul ketika ditemukan persoalan, tetapi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah.

Ia menilai edukasi mengenai gizi tetap penting, namun perlu diikuti dukungan nyata bagi kelompok siswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Dengan skema pendataan, koordinasi sekolah dan Dinas Kesehatan, serta mekanisme distribusi yang jelas, bantuan makanan bergizi diharapkan dapat menjangkau siswa yang membutuhkan.

DPRD Kota Jambi pun mendorong pemerintah daerah mengkaji kebutuhan tersebut agar kebijakan yang diambil dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Dyah Kumala Dewi, menyoroti serius laporan dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan di Siloam Hospital Jambi.

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Jambi bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan keluarga pasien, Rabu 23 September 2026.

RDP tersebut digelar setelah Komisi IV menerima laporan dari keluarga Sumaryati, pasien yang disebut mengalami persoalan ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan di Siloam Hospital Jambi.

Namun, upaya DPRD menggali persoalan secara langsung belum sepenuhnya terjawab. Pihak Siloam Hospital Jambi tidak hadir dalam RDP tersebut.

Bagi Dyah, ketidakhadiran rumah sakit menjadi persoalan tersendiri karena DPRD membutuhkan penjelasan langsung untuk mengetahui kronologi sebenarnya.

“Jadi pasien ini ditolak di RS Siloam Hospital, sehingga berdasarkan laporan warga kita lakukan RDP,” kata Dyah, Rabu 23 September 2026.

Dyah menyebut dalam rapat tersebut BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan keluarga pasien hadir. Sementara pihak rumah sakit yang dilaporkan justru tidak memberikan klarifikasi secara langsung.

“Kami menyayangkan sikap mereka. Kami dari Komisi IV DPRD Kota Jambi akan mendatangi pihak RS Siloam dalam waktu dekat,” tegasnya.

Tidak hanya meminta klarifikasi kepada Siloam, Dyah juga mendorong BPJS Kesehatan melakukan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut dia, pengawasan perlu menyentuh dua aspek sekaligus, yakni kualitas pelayanan kepada peserta serta kepatuhan administrasi fasilitas kesehatan.

“Kita juga ingin pihak BPJS Kesehatan itu turun ke seluruh rumah sakit, terutama di swasta. Baik melihat pelayanan maupun administrasinya,” ujar Dyah.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah belum adanya kesimpulan resmi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Sumaryati.

DPRD belum memperoleh penjelasan dari pihak Siloam mengenai dugaan penolakan yang dilaporkan keluarga pasien.

Karena itu, keterangan dari rumah sakit menjadi bagian penting untuk melengkapi informasi dalam kasus tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Jambi, Aji Satriojati, mengatakan BPJS akan melakukan pengecekan langsung ke Siloam Hospital Jambi.

Langkah itu dilakukan karena pihak rumah sakit tidak hadir dalam RDP sehingga BPJS belum memperoleh penjelasan langsung mengenai kejadian yang dilaporkan.

“Kami akan melakukan pengecekan ke RS Siloam Hospital. Karena tadi pihak dari RS belum bisa hadir di RDP,” kata Aji.

Aji menjelaskan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki kewajiban pelayanan yang diatur melalui kontrak kerja sama.

Pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, kata dia, juga dilakukan secara berkala, termasuk untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelayanan BPJS Kesehatan.

“Ini berlaku semua RS, baik umum maupun swasta di Jambi. Kita dari pihak BPJS Kesehatan setiap bulan rutin melakukan supervisi untuk melihat kepatuhan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Meski demikian, BPJS belum menyatakan bahwa telah terjadi penolakan pasien sebagaimana dilaporkan keluarga Sumaryati.

Aji mengatakan pihaknya masih harus memeriksa informasi tersebut sebelum menarik kesimpulan.

“Kami mendapatkan informasi awal pasien yang ditolak sebelum mendapatkan penanganan awal. Namun kita akan menelusuri terlebih dahulu kebenarannya seperti apa,” ujarnya.

Di tengah proses klarifikasi tersebut, Sumaryati disebut telah mendapatkan perawatan di RS Abdul Manaf.

BPJS Kesehatan juga berencana melihat kondisi pasien secara langsung sekaligus menelusuri rangkaian kejadian yang sebelumnya disampaikan keluarga.

“Kami akan melihat langsung kondisi pasien di sana,” pungkas Aji.

Dengan belum hadirnya pihak Siloam dalam RDP, persoalan dugaan penolakan pasien tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Komisi IV DPRD Kota Jambi melalui Dyah Kumala Dewi menyatakan akan mendatangi pihak rumah sakit untuk meminta penjelasan.

Sementara BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan langsung sebelum menentukan hasil penelusuran terhadap laporan tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — BPJS Kesehatan Cabang Kota Jambi akan turun langsung ke RS Siloam Hospital Jambi untuk menelusuri dugaan penolakan terhadap seorang pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah tersebut diambil setelah persoalan pelayanan terhadap pasien bernama Sumaryati mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Jambi, Rabu 23 September 2026.

Dalam rapat tersebut, keluarga pasien menyampaikan laporan mengenai dugaan penolakan pelayanan di RS Siloam.

Namun, pihak rumah sakit tidak hadir dalam RDP sehingga BPJS Kesehatan belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak rumah sakit mengenai kejadian tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Jambi, Aji Satriojati, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan untuk memastikan kronologi sebenarnya.

“Kami akan melakukan pengecekan ke RS Siloam Hospital. Karena tadi pihak dari RS belum bisa hadir di RDP,” kata Aji.

Menurut Aji, BPJS Kesehatan tidak ingin langsung menyimpulkan telah terjadi pelanggaran sebelum seluruh informasi dan kronologi diperiksa.

“Kami mendapatkan informasi awal pasien yang ditolak sebelum mendapatkan penanganan awal. Namun kita akan menelusuri terlebih dahulu kebenarannya seperti apa,” ujarnya.

Aji menjelaskan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memiliki kontrak kerja sama yang mengatur kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.

“Ini berlaku semua RS, baik umum maupun swasta di Jambi,” jelasnya.

Karena itu, dugaan penolakan terhadap pasien perlu ditelusuri dengan melihat kronologi, administrasi serta ketentuan pelayanan yang berlaku.

BPJS Kesehatan juga memiliki mekanisme supervisi terhadap fasilitas kesehatan mitra.

“Kita dari pihak BPJS Kesehatan setiap bulan rutin melakukan supervisi untuk melihat kepatuhan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan,” kata Aji.

Kasus Sumaryati turut mendapat perhatian Komisi IV DPRD Kota Jambi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Dyah Kumala Dewi, meminta BPJS Kesehatan melakukan pengecekan langsung terhadap persoalan tersebut.

Menurut Dyah, pengawasan tidak hanya diperlukan untuk kasus yang sedang mencuat, tetapi juga terhadap pelayanan peserta JKN di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

“Kita juga ingin pihak BPJS Kesehatan itu turun ke seluruh rumah sakit, terutama di swasta. Baik melihat pelayanan maupun administrasinya,” ujarnya.

DPRD menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan peserta JKN memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah proses penelusuran tersebut, Sumaryati saat ini disebut telah mendapatkan perawatan di RS Abdul Manaf.

BPJS Kesehatan berencana melihat langsung kondisi pasien sekaligus menggali informasi dari pihak keluarga terkait kejadian yang dilaporkan.

“Kami akan melihat langsung kondisi pasien di sana,” pungkas Aji.

Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Jambi menyatakan akan mendatangi RS Siloam Hospital Jambi untuk meminta penjelasan mengenai dugaan penolakan tersebut.

Dengan langkah BPJS Kesehatan melakukan pengecekan langsung, duduk perkara kasus Sumaryati kini menunggu hasil penelusuran, termasuk apakah pelayanan yang diterima pasien telah sesuai dengan ketentuan kepesertaan JKN dan kerja sama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dugaan penolakan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan di RS Siloam Hospital Jambi menjadi sorotan DPRD Kota Jambi.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Jambi bersama BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan keluarga pasien, Rabu 23 September 2026.

Namun, rapat yang seharusnya menjadi ruang untuk mengklarifikasi persoalan tersebut justru menyisakan pertanyaan.

Pihak RS Siloam Hospital Jambi tidak hadir memenuhi undangan DPRD.

Kasus ini bermula dari laporan keluarga pasien bernama Sumaryati yang disebut mengalami penolakan ketika hendak memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan di RS Siloam Hospital Jambi.

Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Komisi IV DPRD Kota Jambi untuk dimintakan penjelasan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Martua Muda Siregar dalam RDP meminta penjelasan mengenai dugaan penolakan tersebut, termasuk informasi yang menyebut pasien tidak mendapatkan pelayanan karena berstatus peserta BPJS kelas 3.

Namun, tanpa kehadiran pihak rumah sakit, DPRD belum mendapatkan penjelasan langsung dari RS Siloam mengenai kronologi maupun alasan pelayanan terhadap pasien tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Dyah Kumala Dewi, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pasien ditolak saat hendak mendapatkan pelayanan di RS Siloam.

“Jadi pasien ini ditolak di RS Siloam Hospital, sehingga berdasarkan laporan warga kita lakukan RDP,” kata Dyah, Rabu 23 September 2026.

Menurutnya, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan keluarga pasien hadir dalam rapat. Sementara pihak RS Siloam tidak hadir.

Dyah menyayangkan ketidakhadiran pihak rumah sakit tersebut.

“Kami menyayangkan sikap mereka. Kami dari Komisi IV DPRD Kota Jambi akan mendatangi pihak RS Siloam dalam waktu dekat,” tegasnya.

DPRD juga meminta BPJS Kesehatan tidak berhenti pada rapat tersebut, tetapi melakukan penelusuran langsung untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

Komisi IV DPRD Kota Jambi juga mendorong BPJS Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Pengawasan tersebut dinilai perlu dilakukan tidak hanya terhadap pelayanan, tetapi juga aspek administrasi, terutama di rumah sakit swasta.

“Kita juga ingin pihak BPJS Kesehatan itu turun ke seluruh rumah sakit, terutama di swasta. Baik melihat pelayanan maupun administrasinya,” ujar Dyah.

Langkah tersebut diperlukan agar persoalan serupa dapat diketahui secara jelas dan tidak berhenti pada laporan masyarakat tanpa penyelesaian.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Jambi, Aji Satriojati, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan langsung ke RS Siloam Hospital Jambi.

Pemeriksaan dilakukan karena pihak rumah sakit belum hadir dalam RDP sehingga BPJS belum memperoleh penjelasan langsung mengenai kejadian tersebut.

“Kami akan melakukan pengecekan ke RS Siloam Hospital. Karena tadi pihak dari RS belum bisa hadir di RDP,” kata Aji.

Aji menjelaskan, setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terikat dalam kontrak kerja sama.

Di dalamnya terdapat kewajiban memberikan pelayanan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Aji, pengawasan terhadap fasilitas kesehatan juga dilakukan secara berkala.

“Ini berlaku semua RS, baik umum maupun swasta di Jambi. Kita dari pihak BPJS Kesehatan setiap bulan rutin melakukan supervisi untuk melihat kepatuhan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Meski demikian, BPJS belum menyimpulkan penyebab maupun bentuk penolakan yang dilaporkan keluarga Sumaryati.

“Kami mendapatkan informasi awal pasien yang ditolak sebelum mendapatkan penanganan awal. Namun kita akan menelusuri terlebih dahulu kebenarannya seperti apa,” ujarnya.

Setelah persoalan tersebut mencuat, Sumaryati saat ini disebut telah mendapatkan perawatan di RS Abdul Manaf.

BPJS Kesehatan juga berencana melihat langsung kondisi pasien sekaligus menelusuri kronologi pelayanan yang sebelumnya dilaporkan keluarga.

“Kami akan melihat langsung kondisi pasien di sana,” pungkas Aji.

Hingga RDP berlangsung, belum ada penjelasan langsung dari pihak RS Siloam Hospital Jambi mengenai dugaan penolakan tersebut. DPRD Kota Jambi menyatakan akan mendatangi pihak rumah sakit untuk meminta klarifikasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono mendapat sorotan dari DPRD Kota Jambi.

Legislator meminta pemerintah tidak sembarangan menentukan sosok yang akan mengisi posisi strategis tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, Maria Magdalena, secara terbuka menyayangkan keputusan Sugiyono meninggalkan jabatannya.

Menurut Maria, Sugiyono memiliki pengalaman sekaligus pemahaman yang cukup kuat mengenai persoalan pendidikan.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memimpin organisasi perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan.

“Apapun itu, secara pribadi saya sangat menyayangkan. Saya melihat Pak Sugiyono sebagai orang yang sangat mengenal dunia pendidikan dan memiliki banyak pengalaman,” ujar Maria.

Meski menyayangkan keputusan tersebut, Maria mengaku belum mengetahui secara rinci alasan teknis di balik pengunduran diri Sugiyono.

Ia mengatakan telah melakukan komunikasi secara pribadi dengan yang bersangkutan.

Dari komunikasi tersebut, Maria mendapat informasi bahwa, pengunduran diri berkaitan dengan persoalan pribadi dan masih dalam proses.

“Secara pribadi saya sudah melakukan konfirmasi. Katanya masih dalam proses dan berkaitan dengan urusan pribadi. Tetapi apa persoalan teknisnya, saya belum mengetahui secara pasti,” katanya.

Pengganti Sugiyono Jadi Sorotan

Bagi Maria, persoalan yang tidak kalah penting setelah mundurnya Sugiyono adalah siapa yang nantinya dipercaya mengisi posisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Ia berharap pemerintah mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi calon pejabat, bukan hanya kemampuan administratif.

Menurutnya, persoalan pendidikan di Kota Jambi cukup kompleks.

Karena itu, kepala dinas membutuhkan pemahaman substantif mengenai dunia pendidikan agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada aspek birokrasi.

“Dunia pendidikan membutuhkan orang-orang seperti beliau. Kita mencari orang yang benar-benar paham dunia pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan maupun kinerjanya bisa lebih maksimal,” tegas Maria.

Ia menilai pengalaman di bidang pendidikan dapat membantu pejabat memahami persoalan yang dihadapi sekolah, guru, tenaga kependidikan maupun peserta didik.

Karena itu, pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan nantinya diharapkan tidak sekadar mempertimbangkan kepangkatan ataupun kemampuan menjalankan administrasi pemerintahan.

Kompetensi, pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan pendidikan dinilai perlu menjadi pertimbangan utama.

Program Pendidikan Jangan Terganggu

Maria juga mengingatkan agar pergantian pejabat tidak berdampak terhadap keberlanjutan program pendidikan di Kota Jambi.

Menurutnya, pelayanan publik di sektor pendidikan harus tetap berjalan meskipun terjadi perubahan pada jajaran pejabat.

“Yang paling penting, pelayanan dan program pendidikan jangan sampai terganggu. Siapapun yang nantinya mengisi jabatan tersebut harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk memajukan pendidikan di Kota Jambi,” pungkasnya.

Sorotan DPRD tersebut muncul setelah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Nanang Sunarya dikabarkan mengajukan pengunduran diri.

Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri sebelumnya membenarkan telah adanya surat pengunduran diri secara tertulis.

Namun, proses administrasi keduanya masih berjalan, termasuk tahapan pengunggahan melalui sistem MyASN.

Sementara Nanang Sunarya telah menjelaskan bahwa dirinya mundur dari jabatan struktural karena ingin kembali ke jabatan fungsional sebagai pengawas sekolah.

Untuk Sugiyono, alasan teknis pengunduran dirinya hingga kini belum disampaikan secara terbuka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Koordinator Komisi IV DPRD Kota Jambi, Naim, menyoroti kondisi pagar SDN 221 Kota Jambi yang roboh dan dianggap sangat membahayakan keselamatan siswa.

Ia menegaskan bahwa, perbaikan pagar dan fasilitas sekolah lainnya perlu segera ditindaklanjuti agar lingkungan belajar menjadi lebih aman dan nyaman.

Kunjungan Komisi IV DPRD Kota Jambi dilakukan di SDN 221 yang berada di RT 40, Kecamatan Paal Merah, dipimpin Ketua Komisi IV, Martua Muda Siregar, didampingi anggota Fahrul Ilmi dan Azki Akhyari.

Menurut Naim, selain pagar sekolah yang rusak, banyak fasilitas di SDN 221 yang masih membutuhkan perbaikan.

Termasuk akses jalan, ruang kelas, ruang guru, serta rumah penjaga sekolah yang kondisinya memprihatinkan.

“Kondisi pagar sekolah sangat memprihatinkan dan membahayakan siswa. Ini harus segera diperbaiki,” sebut Naim.

“Kami juga akan mendorong perbaikan fasilitas lain agar SDN 221 bisa menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” ujar Naim.

Tahun ini, pemerintah kota menganggarkan perbaikan akses jalan sepanjang 150 meter di depan dan belakang sekolah melalui program Bidang Cipta Karya PUPR Kota Jambi, menggunakan beton rigid untuk mempermudah mobilitas siswa.

Naim menambahkan, Komisi IV juga akan mendorong Dinas PUPR dan Disdik Kota Jambi untuk membangun ruang kelas baru (RKB), ruang guru, serta memperbaiki rumah penjaga sekolah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen DPRD Kota Jambi, khususnya Komisi IV, dalam memperbaiki infrastruktur sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan, agar siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi IV DPRD Kota Jambi melakukan kunjungan ke SDN 221 Kota Jambi, yang terletak di RT 40, Kecamatan Paal Merah, untuk meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Martua Muda Siregar, didampingi anggota Fahrul Ilmi, Azki Akhyari, dan Naim, selaku Koordinator Komisi IV DPRD Kota Jambi.

Dalam peninjauan tersebut, Naim menyampaikan bahwa banyak fasilitas di SDN 221 masih memerlukan perbaikan, mulai dari akses jalan hingga ruang kelas.

Lokasi sekolah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi membuat akses selama ini cukup terbatas.

“Banyak sarana dan prasarana di SDN 221 yang kurang memadai, terutama akses jalan. Insya Allah, dengan dukungan Komisi IV, kami akan mendorong perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Naim.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk segera membangun Ruang Kelas Baru (RKB).

Sebab, SDN 221 Kota Jambi tersebut kekurangan kelas dan ruang guru, termasuk perbaikan rumah penjaga sekolah yang kondisinya tampak memprihatinkan.

Tahun ini, kata dia pemerintah kota menganggarkan perbaikan akses jalan sepanjang 150 meter di depan dan belakang sekolah.

Pembangunan ini, melalui program Bidang Cipta Karya PUPR Kota Jambi, dengan penggunaan beton rigid untuk memperlancar mobilitas siswa menuju sekolah.

Selain akses jalan, kondisi pagar sekolah juga menjadi perhatian. Pagar yang roboh dianggap membahayakan keselamatan siswa dan warga sekolah.

Politisi PAN ini menegaskan, Komisi IV akan mendorong agar pagar direhabilitasi dan fasilitas lainnya diperbaiki secara menyeluruh.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen legislatif Komisi IV DPRD Kota Jambi dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui perbaikan infrastruktur sekolah, sehingga siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi IV DPRD Kota Jambi melakukan peninjauan langsung ke SMP Negeri 2 Kota Jambi pada Selasa, 6 Januari 2025.

Kegiatan ini bertujuan meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah, khususnya masalah drainase yang sering menimbulkan genangan air saat hujan.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Martua Muda Siregar, didampingi anggota Fahrul Ilmi, Azki Akhyari, dan Naim sebagai koordinator Komisi IV.

Anggota Komisi IV, Fahrul Ilmi, menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu lapangan tengah SMPN 2 Kota Jambi sempat terendam air cukup lama saat hujan deras.

Sehingga berdampak pada kenyamanan dan aktivitas belajar siswa.

“Ketika hujan deras, air menggenangi lapangan sekolah cukup lama. Ini tentu tidak ideal untuk lingkungan belajar siswa,” ujar Fahrul Ilmi, politisi PKS.

Dari hasil peninjauan, sistem drainase sekolah masih belum berfungsi maksimal. Meski begitu, Dinas PUPR Kota Jambi sudah melakukan beberapa langkah perbaikan awal.

“Memang sudah ada upaya dari Dinas PUPR Kota Jambi, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” tambah Fahrul.

Salah satu solusi yang direncanakan adalah, pembangunan crossing saluran air dari area dalam sekolah menuju drainase utama di depan SMPN 2 Kota Jambi.

Ini dilakukan agar aliran air lebih lancar dan tidak lagi menyebabkan genangan.

Fahrul menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kota Jambi berkomitmen untuk mendorong perbaikan infrastruktur pendidikan.

Termasuk drainase sekolah, agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman.

Seorang penjaga kantin sekolah yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan bahwa, genangan air sering terjadi saat hujan deras dan pernah sampai menyebabkan aktivitas belajar diliburkan.

Dengan adanya peninjauan ini, Komisi IV DPRD Kota Jambi berharap masalah drainase di SMPN 2 Kota Jambi dapat segera ditangani secara menyeluruh.

Sehingga lingkungan belajar menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung semangat belajar seluruh warga sekolah.(*)