JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan banjir dan genangan di Kota Jambi semakin kompleks.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Jambi mencatat sebanyak 82 titik banjir dan genangan masuk dalam masterplan pengendalian banjir tahun 2024.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan masterplan 2005 yang hanya mencatat 19 titik.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, menjelaskan peningkatan jumlah titik tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan munculnya lokasi banjir baru.

Perubahan metode pemetaan turut memengaruhi jumlah wilayah yang masuk dalam pendataan.

“Kalau dulu masih berbasis sungai primer, kini sudah berbasis permukiman,” kata Yunius.

Ia menjelaskan, pertumbuhan Kota Jambi selama dua dekade terakhir mengubah karakteristik sejumlah kawasan.

Wilayah yang sebelumnya belum memiliki permukiman kini berkembang menjadi kawasan hunian. Kondisi ini membuat persoalan genangan di kawasan tersebut mulai masuk dalam perhatian pemerintah.

“Dulu belum ada orang yang tinggal di wilayah atau daerah banjir, kita anggap itu bukan bencana. Tapi ketika sudah dihuni penduduk, maka itu kita katakan bencana,” ujarnya.

Meski mencatat 82 titik, Yunius menegaskan pemerintah tidak langsung menetapkan seluruh lokasi sebagai prioritas penanganan.

Dinas PUTR masih perlu melakukan kajian untuk menentukan karakteristik dan tingkat kerawanan setiap wilayah.

Kajian tersebut mencakup kondisi cekungan, kemampuan tanah menyerap air, kontur lahan hingga kesesuaian peruntukan ruang.

“82 itu akan diseleksi. Kita cek cekungan dan resapannya,” katanya.

Menurut Yunius, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan permukiman yang tidak selalu diikuti perencanaan sistem tata air secara memadai.

Pembangunan kawasan hunian tanpa mempertimbangkan kontur tanah dan jalur aliran air berpotensi mengganggu sistem drainase alami.

Akibatnya, air hujan dapat terjebak dan menimbulkan genangan di lingkungan permukiman.

Karena itu, ia menilai penanganan banjir di Kota Jambi tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbesar saluran drainase di titik tertentu.

Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase saling terhubung hingga ke sungai utama.

Dengan sistem yang terintegrasi, limpasan air hujan memiliki jalur pembuangan yang jelas dan tidak menumpuk di kawasan permukiman.

“Strateginya harus diupayakan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Harus terhubung, termasuk resapan,” ujarnya.

Yunius juga menyoroti pentingnya mempertahankan kawasan resapan air dan cekungan alami.

Pasalnya, semakin luas lahan yang tertutup bangunan dan beton, semakin kecil kemampuan tanah menyerap air hujan.

Kondisi tersebut membuat volume limpasan air meningkat dan menambah beban saluran drainase maupun sungai.

Selain pembenahan jaringan drainase, kapasitas sungai juga perlu mendapat perhatian.

Pemerintah harus menghitung kemampuan penampang sungai dalam menampung debit air, terutama saat hujan berintensitas tinggi.

“Penampang sungai harus dipermanenkan,” katanya.

Namun, peningkatan kapasitas sungai tetap membutuhkan kajian teknis agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan aliran air di masing-masing kawasan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi juga mengandalkan pembangunan Kolam Retensi Telago Kajang Lako yang telah rampung sebagai salah satu upaya mengendalikan limpasan air hujan.

Wali Kota Jambi, Maulana sebelumnya menyampaikan optimisme bahwa kolam retensi tersebut dapat membantu mengurangi potensi banjir hingga 60 persen.

Kolam retensi berfungsi menampung limpasan air sebelum masuk ke saluran drainase dan kawasan permukiman. Keberadaannya diharapkan mampu mengurangi beban jaringan drainase saat hujan turun.

Meski demikian, efektivitas infrastruktur tersebut tetap membutuhkan dukungan pemeliharaan berkala, normalisasi saluran, serta keterhubungan dengan sistem drainase lainnya.

Dengan 82 titik banjir dan genangan dalam pemetaan terbaru, tantangan pengendalian banjir Kota Jambi kini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan tata ruang, menjaga kawasan resapan, dan memastikan pertumbuhan permukiman tidak mengabaikan sistem aliran air.

Yunius menegaskan, penanganan banjir harus melihat persoalan secara menyeluruh agar pembangunan infrastruktur benar-benar mampu mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mengandalkan Kolam Retensi Telago Kajang Lako sebagai salah satu infrastruktur utama untuk menekan risiko banjir dan genangan yang kerap menghantui sejumlah kawasan permukiman saat musim hujan.

Maulana optimistis kolam retensi yang telah rampung dibangun tersebut mampu mengurangi potensi banjir hingga 60 persen.

Infrastruktur ini berfungsi menampung limpasan air hujan sebelum masuk ke jaringan drainase dan kawasan permukiman warga.

Menurut Maulana, keberadaan kolam retensi menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat sistem pengendalian banjir, terutama menghadapi peningkatan intensitas hujan.

“Kita optimistis kolam retensi ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan banjir di Kota Jambi, khususnya saat musim hujan,” ujar Maulana.

Melalui fasilitas tersebut, Pemkot Jambi berharap volume limpasan air yang membebani saluran drainase dapat berkurang.

Dengan begitu, potensi luapan air ke jalan maupun rumah warga bisa ditekan.

Namun, target pengurangan risiko banjir hingga 60 persen itu tetap membutuhkan dukungan infrastruktur lain.

Sebab, persoalan banjir di Kota Jambi semakin kompleks seiring pertumbuhan kawasan permukiman dan perubahan tata ruang perkotaan.

Data dalam masterplan pengendalian banjir menunjukkan jumlah titik banjir dan genangan meningkat dari 19 titik pada 2005 menjadi 82 titik pada 2024.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, menjelaskan peningkatan tersebut juga dipengaruhi perubahan metode pemetaan.

Jika sebelumnya pemetaan lebih berfokus pada kawasan sungai primer, kini pemerintah turut memasukkan wilayah permukiman.

“Kalau dulu masih berbasis sungai primer, kini sudah berbasis permukiman,” jelas Yunius.

Menurutnya, perkembangan kota membuat sejumlah kawasan yang dahulu belum berpenghuni kini berubah menjadi permukiman.

Akibatnya, wilayah yang sebelumnya tidak masuk kategori titik rawan banjir kini menjadi perhatian pemerintah.

Meski masterplan terbaru mencatat 82 titik banjir dan genangan, pemerintah tidak serta-merta menetapkan seluruh lokasi sebagai prioritas penanganan.

Dinas PUTR masih melakukan kajian berdasarkan kondisi cekungan, daya resap tanah, kontur lahan, hingga kesesuaian tata ruang.

Yunius menilai persoalan banjir tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun kolam retensi atau memperbesar saluran drainase.

Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase terhubung hingga ke sungai utama agar air hujan memiliki jalur pembuangan yang memadai.

Selain itu, kawasan resapan air dan cekungan alami juga perlu dipertahankan.

Perubahan lahan menjadi bangunan dan permukaan beton dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air sehingga meningkatkan limpasan menuju saluran drainase.

Kapasitas sungai pun perlu mendapat perhatian. Pemerintah membutuhkan perhitungan teknis untuk memastikan penampang sungai mampu menampung debit air, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

Dalam konteks tersebut, Kolam Retensi Telago Kajang Lako diharapkan menjadi salah satu penopang sistem pengendalian banjir Kota Jambi.

Tantangan berikutnya bagi Pemkot Jambi adalah memastikan infrastruktur tersebut berfungsi optimal melalui pemeliharaan berkala, normalisasi saluran, serta penguatan konektivitas drainase.

Dengan meningkatnya jumlah titik banjir dalam pemetaan terbaru, upaya Maulana mengandalkan kolam retensi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata air perkotaan.

Sebab, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya ditentukan oleh kapasitas satu kolam penampungan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh sistem drainase dan kawasan resapan dalam mengelola limpasan air hujan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November 2026 di Kota Jambi.

Sejumlah infrastruktur, fasilitas lingkungan, akses jalan, dan lokasi wisata mulai ditinjau untuk mendukung rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi untuk mengunjungi sejumlah titik yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Lokasi yang ditinjau meliputi Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur; akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi; Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru; serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memastikan akses perjalanan, kondisi jalan, dan fasilitas pendukung siap sebelum kegiatan berlangsung.

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, persiapan HCS 2026 harus mencakup seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari lokasi acara hingga rute perjalanan para tamu.

Menurutnya, Kota Jambi perlu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang direncanakan menghadirkan kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap Bapak Presiden dapat hadir. Karena itu, semua perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk rute perjalanan dan lokasi kegiatan. Nantinya, tim dari pemerintah pusat juga akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai,” ujar Al Haris.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi teknis agar kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Meski pemerintah daerah berharap Presiden Republik Indonesia menghadiri kegiatan tersebut, kepastian kehadiran masih menunggu konfirmasi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mematangkan rangkaian HCS 2026.

Pemerintah juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Maulana, para delegasi direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel.

Rangkaian kegiatan direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Ketersediaan kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut delegasi.

Namun, jumlah kamar yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan tingkat pemesanan atau jumlah peserta yang akan menginap selama kegiatan.

Sejumlah lokasi yang masuk dalam peninjauan menggambarkan ragam isu pembangunan yang ingin diperkenalkan pemerintah daerah kepada delegasi.

Depo sampah dan IPAL di Sijenjang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, Kolam Retensi Telago Kajang Lako menjadi salah satu lokasi yang dapat memperlihatkan upaya pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dan program Kampung Bahagia, serta kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Melalui agenda tersebut, Pemkot Jambi ingin memperkenalkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

Namun, kesiapan lokasi dan hasil pembangunan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Keberhasilan sebuah kota sehat tidak hanya bergantung pada agenda kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya bagi warga.

Selain menjadi forum pertemuan nasional, HCS 2026 diharapkan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Kedatangan delegasi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan hotel, kuliner, transportasi, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maulana mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan berbagai inovasi pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang ekonomi tersebut tetap bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, pola belanja peserta, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rangkaian kegiatan.

Karena itu, persiapan HCS 2026 tidak hanya berkaitan dengan lokasi acara dan kenyamanan delegasi, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.

Pemerintah daerah mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada para tamu.

Melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi berharap HCS ke-7 Tahun 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat bagi daerah.(*)