JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Serangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 memunculkan peringatan keras mengenai kerusakan lingkungan di Pulau Sumatera.

Meski hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu langsung, para ahli menilai bahwa bencana kali ini merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis jangka panjang, terutama akibat deforestasi dan aktivitas pertambangan.

Data BPBD mencatat ribuan warga terpaksa mengungsi, ratusan jiwa meninggal, dan ribuan rumah serta infrastruktur hancur diterjang banjir bandang dan longsor.

Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab.

Ketua WALHI Sumatera, Riska Aditya, menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan dan rusaknya lahan gambut membuat banyak wilayah kehilangan kemampuan alamiah untuk menyerap air.

“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekologis. Deforestasi dan ekspansi tambang telah membuat kawasan ini sangat rentan terhadap banjir dan longsor,” ujarnya.

Aktivitas pertambangan mulai dari penebangan hutan, pembangunan jalan tambang, hingga penggalian lahan mengubah struktur bentang alam.

Vegetasi yang hilang mempercepat erosi, aliran air terganggu, dan sedimentasi dari tambang menyumbat sungai, menyebabkan air meluap lebih cepat.

Kondisi ini memperbesar risiko banjir besar meski intensitas hujan sedang.

Pengamat lingkungan dari Universitas Andalas, Dr. Hendra Gunawan, menyebut kawasan pegunungan Bukit Barisan sebagai titik paling rawan.

“Hutan di lereng-lereng pegunungan banyak dibuka untuk perkebunan dan tambang. Hujan lebat sedikit saja sudah cukup untuk memicu longsor besar,” katanya.

Pemerintah pusat melalui KLHK menyatakan akan mempercepat evaluasi pengelolaan hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak.

Upaya ini penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam jangka panjang.

Para aktivis menilai bencana ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola lingkungan di Indonesia.

“Jika eksploitasi alam terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, bencana serupa akan semakin sering terjadi,” lanjut Riska.

Banjir dan longsor di Sumatra tahun ini menjadi bukti bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan menghasilkan dampak yang jauh lebih destruktif.

Perbaikan tata kelola hutan, pengawasan tambang, serta pemulihan DAS menjadi kunci untuk mencegah bencana yang lebih parah di masa depan.(*)

SUNGAI PENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Sungai Penuh menerima kunjungan Tim Penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka pemantauan tahap II program Adipura 2025, Selasa (28/10).

Kunjungan dipimpin oleh Muchammad Novan Ardista selaku ketua tim, didampingi rombongan, dan disambut Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, serta Wakil Wali Kota Azhar Hamzah.

Tim melakukan peninjauan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Renah Kayu Embun (RKE).

Pemantauan tahap kedua ini menyoroti kebersihan kota, sistem pengelolaan sampah, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Tim KLHK meninjau proses pemilahan dan daur ulang sampah, fasilitas pengangkutan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ketua tim penilai, Muchammad Novan Ardista, mengapresiasi langkah konkret dan konsistensi Pemkot Sungai Penuh dalam pengelolaan sampah.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh menunjukkan kemajuan positif dalam penanganan sampah. Komitmen ini terlihat dari berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Wali Kota Alfin menegaskan keseriusan pemerintahannya dalam menyelesaikan persoalan sampah.

Termasuk pembangunan TPST Renah Kayu Embun sebagai pusat pengelolaan sampah terpadu.

“Kami optimistis, dengan beroperasinya TPST ini, persoalan sampah di Kota Sungai Penuh dapat tertangani secara lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Alfin.

Kunjungan tim penilai Adipura diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan memperkuat budaya peduli lingkungan, demi meraih penghargaan Adipura 2025.(*)