JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang sempat menuai sorotan publik.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan bantuan kemanusiaan dari Malaysia dalam penanganan bencana di Aceh, yang dinilai kontroversial setelah potongan ucapannya beredar luas di media sosial dan sejumlah media nasional.

Tito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud mengecilkan atau meremehkan bantuan dari Malaysia maupun negara sahabat lainnya.

Ia menyebut polemik yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan penafsiran konteks pernyataannya.

“Saya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan bantuan dan dukungan dari saudara-saudara kita di Malaysia. Kalau ada yang salah paham, saya minta maaf,” ujar Tito menanggapi reaksi publik.

Ia menjelaskan, inti dari pernyataannya adalah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kapasitas dan kesiapan dalam menangani bencana secara mandiri.

Penekanan tersebut, kata Tito, bukan berarti menolak atau menutup diri dari bantuan internasional, melainkan menunjukkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi situasi darurat.

Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah tetap menghargai setiap bentuk bantuan kemanusiaan yang datang dari luar negeri, baik dari pemerintah asing maupun komunitas internasional.

Menurutnya, bantuan harus dipandang dari niat solidaritas dan kepedulian, bukan semata dari besar kecilnya nominal.

Polemik sebelumnya mencuat setelah potongan pernyataan Tito yang menyebut nominal bantuan asing tertentu menjadi perhatian publik.

Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi menyinggung negara pemberi bantuan.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan kesalahpahaman sekaligus mengembalikan fokus publik pada upaya penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak.

Klarifikasi ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang akibat potongan pernyataan di luar konteks.

Pemerintah pun mengajak semua pihak untuk terus mendukung kerja sama kemanusiaan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi bencana alam.(*)

BANDAACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membantah keras kabar yang menyebut Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah.

Ia menegaskan informasi tersebut keliru dan tidak sesuai fakta.

Isu ini muncul setelah beredar kabar mengenai surat yang disebut dikirim Pemerintah Aceh ke PBB.

Kabar tersebut memicu polemik publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi internasional.

Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB. Ia menyebut terjadi kesalahan tafsir terhadap surat yang dimaksud.

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, (surat) bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan surat yang dikirim memang ada, namun ditujukan kepada lembaga atau mitra kemanusiaan lokal, bukan PBB.

Koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan bencana, bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Muhammad MTA, langkah ini wajar mengingat Aceh memiliki pengalaman panjang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan sejak masa pemulihan pascatsunami 2004.

Pemerintah Aceh menegaskan tidak ada pelanggaran kewenangan karena tidak mengajukan permintaan resmi kepada organisasi internasional.

Pemerintah Aceh berharap klarifikasi ini meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Fokus utama tetap pada percepatan penanganan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak secara optimal melalui koordinasi yang sesuai ketentuan hukum.(*)