JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Jambi dan Otoritas Jasa Keuangan pada Kamis (26/02/2026) siang.

RDP ini digelar menyusul polemik hilangnya dana sejumlah nasabah yang diduga berkaitan dengan gangguan sistem siber pada layanan perbankan, termasuk fitur M-Banking yang sempat dinonaktifkan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pentingnya pemulihan sistem layanan Bank Jambi agar kembali normal sebelum pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Maret 2026.

“Kami sudah mendengar langsung penjelasan. Kami minta sistem segera normal, terutama menjelang pembayaran gaji ASN,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa awal Maret merupakan periode krusial karena ribuan ASN bergantung pada kelancaran sistem perbankan untuk menerima hak mereka.

“Jangan sampai sistem mengganggu masyarakat, khususnya ASN yang akan menerima gaji,” tegasnya.

Menurut DPRD, Bank Jambi telah mengambil langkah preventif dengan menonaktifkan sementara layanan M-Banking guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap sumber gangguan.

Namun, jumlah pasti nasabah terdampak masih belum dapat dipastikan karena proses audit forensik masih berlangsung.

“Ini masih dalam proses forensik, jadi kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Tapi kami minta komitmen pengembalian dana nasabah dilakukan secepatnya,” tambahnya.

DPRD Kota Jambi juga akan memanggil kembali pihak Bank Jambi pada awal pekan depan untuk memastikan proses penggantian dana benar-benar direalisasikan.

Sementara itu, Kepala OJK Jambi, Yan Iswara Rosya, memastikan pihak bank telah menyatakan komitmen penuh untuk mengganti dana nasabah yang terdampak.

“OJK akan mengawal proses ini hingga tuntas,” ujarnya.

OJK saat ini juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta mengamankan dana yang diduga sempat keluar.

Di sisi lain, pihak Bank Jambi melalui Direktur Treasury, Dana, IT, dan Digital, Achmad Nunung, menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah atas insiden tersebut.

Ia memastikan manajemen telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai langkah awal penanganan kasus.

“Malam kemarin kami sudah melakukan RUPS. Dalam waktu dekat kami akan mengganti dana nasabah,” jelasnya.

Bank Jambi juga menargetkan layanan dapat kembali normal sebelum 1 Maret 2026, guna mengantisipasi lonjakan transaksi saat pencairan gaji ASN dan menghindari antrean panjang di kantor cabang.

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebijakan efisiensi anggaran nasional serta berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mulai menimbulkan dampak nyata di daerah.

Di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, salah satu konsekuensi paling terasa adalah pemangkasan signifikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) saat ini masih membahas regulasi teknis terkait mekanisme pencairan TPP tahun 2026.

Penyesuaian ini dilakukan karena kemampuan keuangan daerah tidak lagi memungkinkan pembayaran TPP dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bakeuda Kabupaten Tebo, Hendry Nora, menjelaskan bahwa secara total anggaran TPP untuk satu tahun anggaran sebenarnya telah dialokasikan.

Namun, nominal yang akan diterima masing-masing ASN masih menunggu penyesuaian regulasi.

“Anggaran TPP satu tahun sudah tersedia, tapi saat ini masih dalam tahap pembahasan aturan serta penyesuaian besarannya,” kata Hendry.

Ia memastikan bahwa pada tahun 2026, TPP ASN tidak lagi dibayarkan penuh. Pemkab Tebo hanya mampu merealisasikan sekitar 30 persen dari nilai TPP yang biasa diterima sebelumnya.

“Pembayarannya tidak seperti tahun lalu. Sekitar 30 persen saja yang sanggup kita bayarkan,” ujarnya.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo.

Menurutnya, pengurangan anggaran terpaksa dilakukan untuk menutup kebutuhan belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai paruh waktu yang jumlahnya terus bertambah.

“Konsekuensinya, ada anggaran yang harus dipangkas. Program-program di OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat terpaksa dikurangi, sementara pelayanan dasar tetap menjadi prioritas,” ujar Agus saat ditemui di Gedung DPRD Tebo, November 2025 lalu.

Selain beban belanja pegawai, Pemkab Tebo juga harus menutup kekurangan anggaran untuk sektor pelayanan dasar yang sebelumnya ditopang oleh pemerintah pusat.

Mulai 2026, pembiayaan tersebut harus ditanggung melalui APBD daerah.

Bupati mencontohkan sektor kesehatan dan pendidikan yang mengalami penurunan signifikan dari sisi dukungan dana pusat.

“Untuk obat-obatan, rumah sakit, puskesmas, sampai pendidikan, sekarang harus ditalangi daerah. Tahun 2025 kita masih mendapat tambahan dana pendidikan sekitar Rp55 miliar, tapi tahun depan hanya sekitar Rp4 miliar,” jelasnya.

Agus menegaskan, pemangkasan TPP ASN bukan hanya terjadi di Kabupaten Tebo, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka peluang penyesuaian kembali apabila kondisi keuangan daerah membaik di masa mendatang.

“Kalau kemampuan keuangan daerah sudah lebih baik, tentu akan kita evaluasi dan sesuaikan kembali,” pungkasnya.(*)

JAMBI – DPRD Kota Jambi secara resmi menetapkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu (31/12/2025). Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jambi serta penyempurnaan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penjabaran APBD 2026 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi pemerintah provinsi.

Laporan hasil penyempurnaan anggaran disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Jambi, Edi Fahrizal.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD merupakan bagian dari sistem keuangan negara yang mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, proses penyusunan juga mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil harmonisasi yang dilakukan pada 30 Desember 2025, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 menetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,773 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp711,66 miliar serta Pendapatan Transfer sebesar Rp1,062 triliun.

Sementara itu, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1,808 triliun.

Dengan komposisi tersebut, APBD Kota Jambi 2026 mengalami defisit anggaran sebesar Rp34,6 miliar.

Defisit tersebut akan ditutup melalui Pembiayaan Netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama.

Pemerintah daerah memastikan tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada tahun anggaran ini.

Dalam laporan penyempurnaan anggaran juga ditegaskan bahwa pergeseran pagu belanja antar program, kegiatan, dan subkegiatan masih dimungkinkan.

Selama hal itu, tidak mengubah pagu anggaran perangkat daerah yang telah disepakati.

Namun, apabila terjadi perubahan signifikan, maka wajib dilakukan pembahasan ulang antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, menyampaikan bahwa struktur APBD 2026 telah disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Sejumlah program prioritas nasional menjadi fokus penganggaran.

Di antaranya penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Merah Putih.

“Alhamdulillah, struktur APBD 2026 Kota Jambi sudah sejalan dengan kebijakan dan program prioritas nasional,” ujar Maulana.

Ia juga memaparkan kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, realisasi APBD Kota Jambi mencapai sekitar 92 persen, dengan seluruh program berjalan sesuai rencana.

Bahkan, capaian Pendapatan Asli Daerah tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

“Realisasi PAD Kota Jambi pada 2025 berada di atas 100 persen,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar rapat persiapan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Telanaipura Bappeda Kota Jambi, Rabu siang (24/12/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, Asisten Bidang Administrasi Umum M. Jaelani, serta Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kota Jambi, Poppy Nurul Isnaini.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagai bentuk komitmen dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

LKPD berfungsi menyajikan informasi keuangan daerah yang menjadi dasar pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Sementara itu, LK-SKPD memuat data mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD selama satu periode pelaporan.

Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat ini juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sektor pendapatan dan belanja daerah.

Termasuk pendapatan asli daerah serta dana transfer dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, kondisi secara umum berjalan baik. Pendapatan daerah dari seluruh sektor pajak telah mencapai 108 persen. Ini merupakan prestasi karena dalam beberapa tahun terakhir target 100 persen belum tercapai,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi modal optimisme bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola dan menggali potensi pendapatan ke depan, di antaranya dari sektor retribusi parkir tepi jalan serta aktivitas pedagang kaki lima.

Terkait belanja daerah, Maulana menyebutkan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi dan saat ini tengah difinalisasi dalam laporan keuangan.

Ia berharap laporan tersebut dapat segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mudah-mudahan Kota Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.

Maulana juga menekankan pentingnya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan serta fokus pada program prioritas agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan optimal.

“Tidak boleh ada lagi belanja yang tidak efisien,” tegasnya.

Ia optimistis, dengan kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kota Jambi mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas, akurat, tepat waktu, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Laporan keuangan yang baik akan menjadi dasar penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Wali Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif hingga Agustus 2025.

Stabilitas ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin membaik.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menyampaikan bahwa pertumbuhan sektor keuangan daerah didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kepercayaan konsumen yang pulih, serta inovasi berkelanjutan dari lembaga jasa keuangan.

“Kinerja sektor jasa keuangan di Jambi secara umum stabil dan tumbuh positif. Ini menunjukkan sistem keuangan kita mampu mendukung pemulihan ekonomi daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Yan di Jambi, Senin (27/10).

Sektor perbankan masih menjadi motor utama pertumbuhan. Penyaluran kredit tumbuh 7,79 persen (yoy) menjadi Rp56,86 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 9,41 persen menjadi Rp49,25 triliun.

Kualitas kredit juga tetap terjaga, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,80 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional di 2,25 persen.

Pada sektor pasar modal, jumlah investor di Jambi meningkat tajam menjadi 168.127 Single Investor Identification (SID), tumbuh 32,25 persen (yoy).

Nilai transaksi saham pun melonjak 73,66 persen menjadi Rp1,62 triliun.

“Peningkatan ini menunjukkan literasi dan minat masyarakat terhadap pasar modal makin baik. OJK Jambi akan terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendanaan dari pasar modal, termasuk melalui Securities Crowd Funding,” tambah Yan.

Meski pembiayaan di industri keuangan nonbank (IKNB) turun 1,75 persen (yoy), kualitasnya justru membaik dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) turun ke 3,02 persen.

OJK juga mencatat peningkatan kontrak pembiayaan sebesar 49,89 persen, menandakan tingginya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan konsumsi dan investasi.

Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Jambi terus memperluas akses layanan keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Hingga September 2025, OJK telah melaksanakan 137 kegiatan edukasi keuangan dengan total 24.194 peserta.

“Akses keuangan yang inklusif menjadi kunci pemerataan ekonomi. Karena itu, kami memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan agar masyarakat semakin mudah menjangkau layanan keuangan formal,” jelasnya.

OJK Jambi juga berkomitmen meningkatkan perlindungan konsumen. Sepanjang 2025, tercatat 184 pengaduan masyarakat, sebagian besar terkait perbankan dan lembaga pembiayaan.

Yan mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran investasi ilegal serta memastikan legalitas lembaga keuangan sebelum bertransaksi.

Dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan positif di berbagai sektor, OJK Jambi optimistis industri jasa keuangan akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)