JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana duet Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha dengan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly pada Pilkada 2029 mulai menjadi perbincangan.

Namun, Diza belum menunjukkan ketertarikan untuk membahas kontestasi politik tersebut dan memilih memusatkan perhatian pada pekerjaannya di pemerintahan.

Saat mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan berpasangan dengan Kemas Faried, Diza justru merespons dengan candaan.

Ia menyebut duet dengan Ketua DPRD Kota Jambi itu mungkin terjadi, tetapi bukan dalam konteks politik.

“Duet? Duet main padel iya, berdua kali,” ujar Diza sembari tertawa.

Jawaban tersebut belum memberi sinyal mengenai kemungkinan pencalonannya bersama Kemas Faried.

Diza menegaskan Pilkada 2029 masih jauh, sementara banyak pekerjaan pemerintahan yang harus ia tuntaskan.

Sikap itu membuat wacana duet keduanya masih berada pada tahap spekulasi.

Belum ada pernyataan resmi dari Diza maupun Kemas Faried yang memastikan rencana untuk maju bersama dalam Pilkada Kota Jambi mendatang.

Kebersamaan dalam agenda warga memunculkan spekulasi

Nama Diza dan Kemas Faried mulai dikaitkan setelah keduanya terlihat bersama dalam sejumlah kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pada Selasa 6 Oktober 2026, keduanya menjenguk Azalea, bocah berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas (jargas) di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Pada hari yang sama, Diza dan Kemas juga berada di kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Mereka mengikuti penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih bagi warga yang menghadapi kesulitan air akibat kemarau.

Kehadiran keduanya dalam agenda kemasyarakatan tersebut kemudian memunculkan tafsir mengenai kedekatan dan kemungkinan kerja sama politik menjelang Pilkada 2029.

Namun, kebersamaan dalam kegiatan pelayanan publik tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan untuk membangun pasangan politik.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi yang menghubungkan agenda-agenda tersebut dengan rencana pencalonan bersama.

Tokoh masyarakat menilai keduanya punya potensi

Wacana duet Diza-Kemas Faried juga mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Kota Jambi, Nasroel Yasir

. Ia menilai kedua tokoh muda tersebut memiliki potensi untuk membangun komunikasi politik menuju Pilkada 2029.

“Dua anak muda ini memiliki chemistry yang kuat untuk memimpin Kota Jambi. Tinggal berunding saja lagi mereka berdua, siapa nomor satu dan siapa nomor duanya,” ujar Nasroel.

Pernyataan Nasroel merupakan pandangan pribadi mengenai potensi pasangan tersebut, bukan konfirmasi bahwa Diza dan Kemas telah membicarakan pembagian posisi atau menyepakati pencalonan.

Secara kelembagaan, Diza menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota Jambi di lingkungan eksekutif, sedangkan Kemas Faried memimpin DPRD Kota Jambi.

Keduanya memiliki fungsi berbeda, meski sama-sama bersinggungan dengan persoalan pelayanan publik dan kebutuhan warga.

Pilkada 2029 masih menyisakan ruang perubahan

Pilkada Kota Jambi 2029 masih berada jauh di depan.

Komunikasi politik, sikap partai, dinamika pemerintahan, serta keputusan masing-masing tokoh masih dapat berubah sebelum proses pencalonan berlangsung.

Karena itu, wacana duet Diza-Kemas Faried perlu dibedakan dari keputusan politik yang telah memiliki kepastian.

Dukungan atau penilaian dari tokoh masyarakat juga belum cukup untuk memastikan keduanya akan maju sebagai pasangan.

Untuk saat ini, Diza memilih fokus menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat Kota Jambi.

Sementara itu, kemungkinan duetnya dengan Kemas Faried masih sebatas wacana yang berkembang di ruang publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penahanan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Nela Ervina, dalam perkara dugaan korupsi mendorong Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta pemerintah kota mengevaluasi pelaksanaan program dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Kemas Faried menilai, persoalan hukum yang menjerat mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam menjalankan program yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan agar setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi teman-teman di OPD maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan,” ujar Kemas Faried.

Menurutnya, Pemkot Jambi perlu meninjau pelaksanaan program di setiap perangkat daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

Evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menentukan langkah perbaikan.

Tak hanya meminta evaluasi program, Kemas Faried juga mendorong Pemkot Jambi memastikan setiap perangkat daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Ia menyarankan pemerintah kota segera mengevaluasi dinas yang pelaksanaan programnya tidak berjalan sesuai harapan.

Penempatan pejabat, menurutnya, harus mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan rekam jejak.

“Kami menyarankan kepada Pemkot Jambi untuk melakukan kajian dan memberikan perhatian terhadap program-program yang berjalan,” sebutnya.

“Jika ada dinas terkait yang pelaksanaan programnya tidak berjalan dengan baik, segera lakukan evaluasi dan tempatkan orang-orang yang tepat, mumpuni, serta profesional,” tegasnya.

Kemas Faried berharap langkah evaluasi tersebut dapat memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa, pengelolaan anggaran membutuhkan kepatuhan terhadap aturan serta tanggung jawab dari setiap pejabat yang terlibat.

Terkait perkara yang menjerat Nela Ervina, Kemas Faried mengaku prihatin.

Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan seluruh pihak perlu menunggu hasil penyidikan serta proses peradilan.

“Prinsipnya, kami prihatin dengan kejadian dan apa yang dialami mantan Kepala BPPRD Kota Jambi. Kami menghargai proses hukum yang berjalan dan mendoakan agar yang bersangkutan diberikan kekuatan dalam menghadapi proses ini. Kita tunggu hasilnya,” katanya.

Nela saat ini menjabat sebagai Kepala Disperindag Kota Jambi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi belanja konsultasi pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024, ketika ia masih memimpin BPPRD.

Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Tiga di antaranya berasal dari pihak rekanan.

Penyidik menduga proyek pemutakhiran pajak daerah tersebut mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Perkara itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan upaya memperbarui data pajak.

Penahanan terhadap para tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.

Penetapan status tersangka tidak menghapus hak mereka untuk memperoleh proses peradilan yang adil, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kemas Faried berharap persoalan tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat evaluasi program, meningkatkan pengawasan, dan memastikan aparatur menjalankan tugas secara profesional serta sesuai ketentuan hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Nama Kemas Faried Alfarelly kembali menjadi perhatian dalam dinamika politik Kota Jambi.

Bukan hanya karena posisinya sebagai Ketua DPRD Kota Jambi periode 2024–2029, tetapi juga karena belakangan namanya mulai muncul bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dalam pembicaraan mengenai peta politik menuju 2029.

Wacana tersebut masih jauh dari keputusan politik. Belum ada deklarasi, pembentukan pasangan, maupun keputusan partai yang menetapkan Kemas dan Diza akan maju bersama dalam kontestasi politik berikutnya.

Namun, intensitas kebersamaan keduanya dalam sejumlah agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat pembicaraan mengenai kemungkinan tersebut mulai berkembang.

Kemas dan Diza berada di dua institusi berbeda. Diza menjalankan peran di eksekutif sebagai Wakil Wali Kota Jambi, sedangkan Kemas memimpin lembaga legislatif sebagai Ketua DPRD.

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi antara keduanya merupakan bagian dari kebutuhan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Akan tetapi, politik kerap membaca lebih jauh setiap pertemuan, komunikasi, dan kedekatan figur yang memiliki basis sosial serta posisi strategis.

Lantas, siapa sebenarnya Kemas Faried Alfarelly?

Dua periode di DPRD Kota Jambi

Kemas Faried Alfarelly merupakan politisi Partai Golkar yang kini menjalani periode keduanya sebagai anggota DPRD Kota Jambi.

Partai Golkar menunjuk Kemas sebagai Ketua DPRD Kota Jambi periode 2024–2029.

Surat keputusan tersebut diterimanya pada September 2024 dari Ketua DPD I Partai Golkar Jambi saat itu, Cek Endra.

Sebelumnya, Kemas telah menjadi anggota DPRD Kota Jambi periode 2019–2024.

Pada Pemilu 2024, ia kembali maju dari daerah pemilihan yang meliputi Danau Teluk, Telanaipura dan Danau Sipin.

Perjalanan politiknya sendiri tidak dimulai ketika ia berhasil duduk di DPRD.

Sebelum terpilih sebagai anggota DPRD Kota Jambi, Kemas pernah mencoba peruntungan di tingkat nasional.

Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jambi pada Pemilu 2009 dan kemudian maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2014.

Dua kontestasi tersebut belum membawanya ke parlemen.

Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan politiknya sebelum akhirnya berhasil memenangkan kursi DPRD Kota Jambi pada Pemilu 2019.

Bukan politisi yang muncul secara tiba-tiba

Jejak Kemas di dunia politik dan organisasi cukup panjang.

Di internal DPRD Kota Jambi, ia pernah dipercaya sebagai Sekretaris dan Ketua Fraksi Golkar.

Ia juga pernah menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta terlibat dalam Komisi IV dan Badan Anggaran.

Pengalaman organisasi Kemas juga membentang di berbagai bidang.

Ia pernah aktif di KNPI, AMPG, AMPI, HIPMI, Kosgoro 1957, Pemuda Pancasila hingga KADIN.

Di bidang olahraga, Kemas juga pernah memimpin Perbasi Jambi dan menduduki posisi di KONI Kota Jambi.

Jejak tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas Kemas tidak hanya berada di ruang politik formal.

Ia juga membangun relasi melalui organisasi kepemudaan, dunia usaha, olahraga dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dari Seberang ke panggung politik Kota Jambi

Kemas juga dikenal sebagai putra asli Seberang Kota Jambi.

Latar belakang tersebut menjadi salah satu bagian dari identitas politiknya di Kota Jambi.

Selama menjalankan aktivitas sebagai legislator, ia kerap hadir dalam kegiatan masyarakat dan berbagai agenda sosial.

Sebagai Ketua DPRD, ruang geraknya kini semakin luas.

Posisi tersebut menempatkannya dalam salah satu simpul penting pengambilan kebijakan Kota Jambi.

DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, sehingga komunikasi dengan pemerintah kota menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Pada titik inilah hubungan politik Kemas dengan figur eksekutif seperti Diza menjadi menarik untuk dicermati.

Mengapa nama Kemas mulai disandingkan dengan Diza?

Pembicaraan mengenai Kemas dan Diza tidak muncul dalam ruang kosong.

Keduanya beberapa kali terlihat bersama ketika menghadapi persoalan masyarakat.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, misalnya, Diza dan Kemas bersama-sama menjenguk Azalea, anak berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar lokasi pekerjaan jaringan gas di Kelurahan Paal Lima.

Pada hari yang sama, keduanya kembali terlihat ketika mendampingi penyaluran bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kemarau di kawasan Simpang Tiga Sipin.

Dua agenda tersebut sebenarnya dapat ditempatkan dalam konteks tugas masing-masing.

Diza hadir sebagai bagian dari pemerintahan kota, sementara Kemas menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sebagai pimpinan DPRD.

Namun, bagi sebagian masyarakat, kebersamaan dua figur muda yang berada di posisi strategis tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lain, apakah komunikasi Diza dan Kemas bisa berkembang menjadi kerja sama politik pada 2029?

Untuk saat ini, jawabannya belum ada.

Tidak ada keputusan resmi yang memastikan keduanya akan berpasangan.

2029 masih jauh, tetapi peta politik mulai dibaca

Pilkada 2029 masih memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Karena itu, terlalu dini menyimpulkan konfigurasi pasangan calon yang akan bertarung.

Meski demikian, politik lokal tidak selalu menunggu tahapan resmi untuk mulai bergerak.

Nama-nama potensial biasanya mulai dibicarakan jauh sebelum pendaftaran calon dibuka.

Rekam jejak, popularitas, jaringan politik, kemampuan membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat menjadi sejumlah faktor yang dapat membentuk persepsi publik.

Kemas memiliki modal politik dari pengalaman dua periode di DPRD serta posisinya sebagai Ketua DPRD Kota Jambi.

Diza memiliki jalur berbeda. Ia merupakan Wakil Wali Kota Jambi periode 2025–2030 yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan aktivis organisasi kewirausahaan.

Keduanya juga berasal dari generasi yang relatif muda dalam lanskap politik Kota Jambi.

Perbedaan latar belakang itu justru membuat wacana mengenai keduanya menarik.

Diza berada di pemerintahan dan memiliki pengalaman eksekutif. Kemas berada di legislatif dengan pengalaman politik serta organisasi yang panjang.

Jika suatu saat keduanya benar-benar membangun kendaraan politik bersama, kombinasi tersebut tentu memiliki karakter yang berbeda dibanding sekadar menyatukan dua politisi dari jalur yang sama.

Namun, sekali lagi, itu masih sebatas kemungkinan politik, bukan keputusan.

Kemas dan tantangan membuktikan diri

Sebagai Ketua DPRD, tantangan Kemas tidak hanya berkaitan dengan popularitas.

Ia harus menunjukkan bahwa posisi politik yang dimilikinya mampu menghasilkan pengawasan dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan Kota Jambi masih cukup kompleks, mulai dari pelayanan dasar, infrastruktur, kemacetan, lingkungan, sampah hingga persoalan sosial perkotaan.

Di sisi lain, masyarakat semakin mudah menilai figur politik bukan hanya dari pernyataan, tetapi dari kehadiran dan respons mereka ketika persoalan muncul.

Karena itu, aktivitas Kemas di lapangan akan menjadi bagian penting dari rekam jejak politiknya.

Begitu pula dengan komunikasi yang dibangunnya bersama jajaran pemerintah kota, termasuk Diza.

Bukan soal pasangan dulu, tetapi soal rekam jejak

Wacana Diza-Kemas untuk 2029 memang menarik perhatian. Namun, publik masih memiliki waktu panjang untuk melihat bagaimana perjalanan keduanya.

Apakah kebersamaan tersebut hanya sebatas koordinasi antara Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD?

Ataukah komunikasi yang terbangun akan berkembang menjadi kerja sama politik?

Jawabannya akan sangat bergantung pada perkembangan pemerintahan Kota Jambi, dinamika partai politik, aspirasi masyarakat serta keputusan masing-masing figur.

Untuk Kemas, periode 2024–2029 akan menjadi ruang penting untuk memperkuat rekam jejaknya.

Sebagai politisi Golkar, anggota DPRD dua periode dan kini Ketua DPRD Kota Jambi, setiap kebijakan dan langkah politiknya akan menjadi bagian dari penilaian publik.

Sementara bagi Diza, periode pertamanya sebagai Wakil Wali Kota juga akan menjadi panggung untuk membuktikan kapasitasnya di pemerintahan.

Jika keduanya terus terlihat bekerja bersama, bukan tidak mungkin nama Diza-Kemas akan semakin sering muncul dalam percakapan politik Kota Jambi.

Tetapi untuk sampai pada tiket Pilkada 2029, masih ada perjalanan panjang yang harus dilalui.

Dan untuk saat ini, yang paling menarik bukan siapa menjadi nomor satu atau nomor dua.

Melainkan bagaimana Diza dan Kemas membangun rekam jejak di tengah masyarakat sebelum pertarungan politik itu benar-benar dimulai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Diza Hazra Aljosha kini berada di salah satu posisi strategis dalam pemerintahan Kota Jambi.

Bersama Wali Kota Jambi Maulana, ia menjalankan roda pemerintahan Kota Jambi untuk periode 2025–2030.

Namun, perjalanan Diza menuju kursi Wakil Wali Kota Jambi tidak bermula dari dunia politik.

Sebelum masuk ke pemerintahan, Diza lebih dulu membangun rekam jejak di dunia usaha dan organisasi kepemudaan.

Ia tumbuh sebagai pengusaha muda, aktif membangun jejaring bisnis dan kemudian dipercaya memimpin organisasi pengusaha muda di Provinsi Jambi.

Latar belakang tersebut menjadi bagian penting untuk mengenal sosok Diza secara lebih dekat.

Berawal dari Dunia Bisnis

Mengutip dari Wikipedia , Diza Hazra Aljosha lahir pada 24 Oktober 1988. Ia merupakan putra pengusaha Hazrin Nurdin.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia dan Inggris, Diza memilih membangun karier profesional di dunia usaha.

Ia pernah menjabat sebagai General Manager PT Enha Putra Group pada 2010–2012.

Setelah itu, Diza dipercaya menduduki posisi Direktur Utama PT Enha Putra Group dan tetap menjalankan peran tersebut hingga kini.

Pengalaman bisnisnya juga berkembang ke sektor lain. Diza tercatat pernah memegang posisi Direktur Operasional PT Jambi Bangun Bara Perkasa.

Dunia usaha menjadi ruang awal bagi Diza untuk memahami bagaimana sebuah organisasi bekerja, bagaimana mengambil keputusan dan bagaimana membangun hubungan dengan berbagai pihak.

Pengalaman tersebut kemudian ia bawa ketika aktif dalam organisasi.

Karier Organisasi yang Dibangun dari Bawah

Jauh sebelum menjadi Wakil Wali Kota Jambi, Diza sudah aktif dalam berbagai organisasi.

Pengalaman organisasinya bahkan dimulai sejak sekolah. Saat bersekolah di SMA Negeri 6 Jakarta, Diza pernah dipercaya menjadi Ketua Bidang Etika dan Budaya OSIS.

Ketika melanjutkan pendidikan ke Inggris, aktivitas organisasi dan kewirausahaannya terus berkembang.

Diza pernah terlibat dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris serta sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Sekembalinya ke Indonesia, aktivitasnya di dunia organisasi semakin kuat.

Di HIPMI, Diza menapaki jenjang organisasi dari tingkat kota hingga provinsi.

Ia pernah menjabat Ketua Bidang Hubungan Internasional Antar Lembaga BPC HIPMI Kota Jambi, Wakil Bendahara Umum BPD HIPMI Provinsi Jambi, hingga sejumlah posisi strategis lainnya.

Puncak perjalanan tersebut terjadi ketika Diza dipercaya menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Jambi periode 2021–2024.

Posisi itu membuat Diza semakin dikenal di kalangan pengusaha muda Jambi.

Ia tidak hanya berhadapan dengan persoalan bisnis, tetapi juga aktif membangun komunikasi antara dunia usaha, pemerintah dan berbagai organisasi.

Pendidikan di Jambi, Jakarta hingga London

Diza menempuh pendidikan dasar di SD Islam Al-Falah Jambi.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta dan SMA Negeri 6 Jakarta.

Pendidikan tinggi ia tempuh di Universitas Bina Nusantara dengan mengambil bidang Manajemen.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Diza melanjutkan studi ke Inggris.

Ia meraih gelar magister Marketing Management dari Middlesex University London.

Pengalaman pendidikan di Indonesia dan Inggris kemudian berpadu dengan pengalaman profesional serta organisasi yang ia jalani.

Tidak Hanya Bisnis, Diza Aktif di Berbagai Organisasi

Di luar dunia usaha dan HIPMI, Diza juga aktif dalam sejumlah organisasi dan kegiatan kemasyarakatan.

Pada 2025, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Jambi untuk periode 2025–2029.

Diza juga dipercaya menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Jambi periode 2025–2030.

Pada tahun yang sama, ia mendapat amanah sebagai Bendahara Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL-Lemhannas) Provinsi Jambi periode 2025–2030.

Beragam posisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas Diza tidak hanya berputar di dunia politik dan pemerintahan.

Ia juga memiliki ruang aktivitas di sektor olahraga masyarakat, keagamaan, kewirausahaan dan pengembangan jejaring organisasi.

Dari Pengusaha Muda ke Panggung Politik

Langkah Diza ke dunia politik mulai terlihat ketika ia maju sebagai calon Wakil Wali Kota Jambi pada Pilkada 2024.

Diza mendampingi Maulana yang sebelumnya pernah menjabat Wakil Wali Kota Jambi periode 2018–2023.

Pasangan Maulana-Diza mendapatkan dukungan dari koalisi besar yang terdiri dari 11 partai politik.

Dalam hasil rekapitulasi KPU Kota Jambi, pasangan tersebut meraih 192.623 suara atau 73,26 persen.

Kemenangan itu mengantarkan Maulana dan Diza menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2025–2030.

Keduanya kemudian mengikuti pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 pada 20 Februari 2025.

Sejak saat itu, Diza memasuki fase baru dalam perjalanan kariernya.

Jika sebelumnya ia banyak bergerak di sektor bisnis dan organisasi, kini keputusan dan aktivitasnya bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Membawa Pengalaman Pengusaha ke Pemerintahan

Posisi sebagai Wakil Wali Kota Jambi membuat Diza harus berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks.

Persoalan pelayanan publik, pembangunan kota, ekonomi, generasi muda hingga berbagai kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari dinamika pemerintahan yang harus ia jalankan bersama Wali Kota Maulana.

Latar belakangnya sebagai pengusaha membuat Diza memiliki pengalaman dalam pengelolaan organisasi dan dunia usaha.

Sementara pengalaman panjang di HIPMI memberinya ruang untuk memahami persoalan yang dihadapi pelaku usaha dan generasi muda.

Dua pengalaman tersebut kini bertemu dalam tugas pemerintahan.

Di sisi lain, keterlibatannya dalam berbagai organisasi setelah menjabat wakil wali kota menunjukkan bahwa Diza tetap mempertahankan ruang komunikasi dengan masyarakat dan berbagai kelompok.

Figur Muda dengan Jejak yang Mulai Panjang

Diza Hazra Aljosha merupakan bagian dari generasi muda yang kini mendapat ruang besar dalam pemerintahan Kota Jambi.

Usianya relatif muda ketika memasuki pemerintahan, tetapi ia membawa pengalaman yang cukup panjang dari dunia bisnis dan organisasi.

Perjalanan tersebut membuat sosok Diza tidak bisa dilihat hanya dari posisinya sebagai Wakil Wali Kota Jambi.

Ada perjalanan sebagai pengusaha, pengalaman memimpin organisasi pengusaha muda, pendidikan di dalam dan luar negeri, serta keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial yang ikut membentuk perjalanan kariernya.

Kini, tantangan Diza adalah membuktikan bagaimana seluruh pengalaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kota Jambi.

Masa jabatan hingga 2030 masih menyisakan perjalanan panjang.

Dan dari sinilah kiprah Diza Hazra Aljosha sebagai salah satu figur muda di pemerintahan Kota Jambi akan terus menjadi perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemarau mulai menekan akses air bersih sebagian warga Kota Jambi.

Di sejumlah permukiman, debit sumur tanah menurun, sementara gangguan distribusi air turut membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly. Ia turun langsung ke kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Selasa 6 Oktober 2026.

Kemas datang bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Arianto, serta jajaran OPD terkait untuk memantau penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga.

Namun, kedatangan Kemas tidak berhenti pada penyaluran air dari mobil tangki.

Ia memilih berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Sejumlah warga menyampaikan kondisi sumur yang mulai sulit menghasilkan air hingga gangguan distribusi pelayanan.

Bagi Kemas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah teknis distribusi.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air, pemerintah harus hadir,” kata Kemas.

Menurutnya, distribusi air melalui mobil tangki memang menjadi langkah cepat untuk membantu warga yang membutuhkan.

Namun, pemerintah juga perlu membenahi persoalan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses air secara berkelanjutan.

“Bantuan air harus terus kita lakukan untuk wilayah yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama persoalan sistem distribusinya juga harus kita benahi,” tegasnya.

12.000 Liter Air untuk Warga

Dalam penyaluran tersebut, sekitar 12.000 liter air bersih dibagikan kepada masyarakat di dua titik kawasan Kelurahan Simpang Tiga Sipin.

Kemas meminta wilayah yang paling terdampak menjadi prioritas.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sampai tingkat RT dan kelurahan agar distribusi air tidak berjalan secara umum tanpa melihat tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, laporan dari lingkungan paling bawah dapat menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan lebih cepat.

“Yang paling terdampak harus menjadi prioritas. Kita perlu mengetahui kebutuhan di tingkat RT dan kelurahan supaya bantuan bisa diberikan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kota Jambi sendiri menghadapi persoalan kekeringan yang cukup serius.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan pada 24 Agustus 2026 dan menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih menggunakan armada tangki.

Di sisi lain, persoalan warga tidak hanya berkaitan dengan kondisi sumur.

Gangguan pada sistem pelayanan Perumdam Tirta Mayang juga ikut memengaruhi kelancaran distribusi air bagi sebagian pelanggan.

Pemerintah kota menyebut gangguan booster menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengaliran air.

Kondisi tersebut, menurut Kemas, membutuhkan penanganan bersama antara DPRD, pemerintah kota, Perumdam Tirta Mayang, serta perangkat wilayah.

“Kita harus duduk bersama. DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan di lapangan, pemerintah kota mengambil langkah penanganan, dan Perumdam juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki,” katanya.

Keluhan Warga Tak Boleh Berhenti sebagai Catatan

Kemas menilai kunjungan langsung ke permukiman menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD.

Ia ingin keluhan warga yang muncul saat kunjungan tidak berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini harus menjadi catatan. Jangan sampai warga sudah menyampaikan keluhan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kita ingin ada solusi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Jambi bersama Perumdam Tirta Mayang dan OPD terkait yang turun langsung mendistribusikan air.

Namun, Kemas menilai pemerintah tetap perlu memikirkan solusi yang lebih panjang.

Distribusi air menggunakan mobil tangki dapat menjadi respons darurat, tetapi kebutuhan air masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang mampu bertahan menghadapi kondisi kemarau.

“Kita apresiasi langkah cepat pemerintah. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Selama masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, maka kita harus terus mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat, perangkat RT dan kelurahan, pemerintah kota, serta Perumdam ketika terjadi gangguan pelayanan.

Bagi Kemas, keberadaan wakil rakyat tidak cukup hanya terlihat dalam ruang rapat.

Persoalan pelayanan publik perlu dilihat langsung dari lapangan agar kebijakan dan pengawasan DPRD sesuai dengan kondisi yang masyarakat alami.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka menghadapi persoalan, ada pemerintah dan DPRD yang hadir. Kita dengarkan keluhannya, kita kawal tindak lanjutnya, dan kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.

Penyaluran 12.000 liter air menjadi bantuan langsung bagi warga yang menghadapi keterbatasan air di tengah kemarau.

Namun, bagi Kemas, persoalan utamanya jauh lebih besar: memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Sebab ketika mobil tangki meninggalkan lokasi, kebutuhan warga tidak ikut berhenti. Air bukan sekadar bantuan, melainkan kebutuhan hidup.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly menegaskan lembaga legislatif akan membedah tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kota Jambi.

Tiga Ranperda tersebut menyangkut hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, mulai dari aturan Rukun Tetangga (RT), arah pembangunan industri hingga 2045, sampai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Kemas Faried mengatakan, DPRD akan memberikan ruang kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut.

“Setelah kami mendapatkan penyampaian dari pemerintah daerah, kami akan melakukan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Di sinilah nanti teman-teman secara terbuka, secara khusus, akan menyampaikan apa saja masukan terhadap Ranperda ini,” kata Kemas Faried dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menjadi penanda dimulainya proses pembahasan tiga regulasi yang diajukan Pemkot Jambi.

Bagi DPRD, tahapan pandangan umum fraksi akan menjadi ruang awal untuk menguji substansi setiap Ranperda sebelum pembahasan lebih mendalam dilakukan.

Salah satu Ranperda yang berpotensi paling dekat dengan kehidupan warga berkaitan dengan aturan Rukun Tetangga.

Pemkot Jambi mengusulkan pencabutan Perda Nomor 46 Tahun 2002 tentang ketentuan RT.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah perubahan, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan dan persyaratan pengurus RT.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha mengatakan, perubahan tersebut diperlukan agar regulasi RT dapat menyesuaikan perkembangan pemerintahan dan kondisi masyarakat saat ini.

“Yang pertama adalah pencabutan perda terkait peraturan RT. Ada beberapa tambahan, termasuk perubahan masa jabatan RT yang kami nilai lebih substantif dan sesuai dengan era seperti sekarang, termasuk beberapa persyaratan,” ujar Diza.

Usulan perubahan ini membuat pembahasan di DPRD menjadi penting karena RT merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Ketentuan mengenai masa jabatan, persyaratan, hingga tata kelola RT nantinya akan menentukan bagaimana organisasi lingkungan tersebut menjalankan perannya di tengah masyarakat.

Ranperda kedua berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kota Jambi Tahun 2025-2045.

Pemkot Jambi ingin memiliki arah pembangunan industri yang lebih jelas untuk dua dekade mendatang.

Pemerintah memasukkan aspek modernisasi dan keberlanjutan lingkungan dalam rancangan tersebut.

Diza mengatakan, kebijakan industri tidak hanya perlu melihat kebutuhan saat ini, tetapi juga harus menyiapkan Kota Jambi menghadapi perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.

“Yang kedua terkait dengan pembangunan industri Kota Jambi yang sudah dirancang sampai dengan tahun 2045. Bagaimana dengan aspek modernisasi, begitu juga dengan lingkungan yang tetap harus kami jabarkan dan masukkan ke dalam rancangan tersebut,” katanya.

Ranperda ini nantinya menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengarahkan pengembangan industri, investasi, serta peningkatan produk lokal.

Sementara itu, Ranperda ketiga menyasar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pemkot Jambi mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pembangunan perumahan yang membutuhkan pembenahan, termasuk ketersediaan infrastruktur pendukung.

“Yang ketiga terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang kami sadari juga masih belum maksimal. Masih banyak perumahan yang perlu dibenahi,” kata Diza.

Pemerintah ingin regulasi tersebut memperkuat ketentuan bagi pengembang agar pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan unit rumah.

Aspek lingkungan dan infrastruktur kawasan seperti jalan serta drainase juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

Rapat paripurna penyampaian tiga Ranperda tersebut dihadiri 27 anggota DPRD Kota Jambi. Sementara 17 anggota lainnya tercatat tidak hadir.

Setelah penyampaian dari pemerintah daerah, DPRD akan memasuki tahapan pandangan umum fraksi.

Kemas Faried menegaskan, pandangan fraksi akan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap tiga rancangan regulasi tersebut.

Dengan demikian, tiga Ranperda yang kini berada di meja DPRD bukan hanya menyangkut perubahan aturan administratif.

Regulasi tersebut juga berpotensi memengaruhi tata kelola lingkungan melalui aturan RT, arah ekonomi Kota Jambi hingga 2045, serta kualitas kawasan perumahan yang berkembang di tengah pertumbuhan kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mendorong pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan bersama untuk menghadapi kondisi kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

Kemas meminta Pemkot Jambi tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga menghitung dampak kebijakan terhadap pendidikan dan perekonomian daerah.

Menurutnya, opsi seperti Work From Home (WFH) bagi pekerja maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar dapat menjadi pertimbangan jika kondisi udara semakin buruk.

Namun, penerapannya harus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.

“Kami mendorong pemerintah bersama-sama mengeluarkan kebijakan yang mempertimbangkan segala bidang. Bisa diliburkan secara WFH atau kebijakan lainnya. Untuk anak-anak, PJJ juga penting, tetapi harus disesuaikan dengan kondisinya,” kata Kemas.

Kemas Minta Pemkot Tak Hanya Melihat Sisi Kesehatan

Kemas menilai kabut asap memang menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memiliki langkah antisipasi yang jelas ketika kualitas udara memburuk.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan juga membawa konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi.

Menurut Kemas, Kota Jambi memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada aktivitas masyarakat serta penerimaan daerah dari pajak dan retribusi.

Jika aktivitas ekonomi terhenti terlalu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga dapat berimbas pada pendapatan daerah.

“Kita harus mempertimbangkan kesehatan, tetapi sektor ekonomi juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Belajar dari Dampak Ekonomi Saat Covid-19

Kemas mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang dampak ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19.

Pembatasan aktivitas pada masa tersebut sempat memperlambat perputaran ekonomi dan memberikan tekanan kepada masyarakat.

Karena itu, menurutnya, kebijakan menghadapi kabut asap harus mengambil jalan tengah.

“Kita tahu Kota Jambi ini berbasis pendapatan dari pajak dan retribusi. Kalau skala ekonomi terjadi seperti zaman Covid-19 lalu, tentu ada kelambatan perekonomian yang berimbas pada situasi yang tidak baik bagi masyarakat,” katanya.

Kemas menilai pemerintah harus menyiapkan format kebijakan yang fleksibel. Artinya, pembatasan tidak harus berlaku secara seragam jika kondisi setiap aktivitas dan wilayah berbeda.

DPRD Dorong Pemkot, OPD dan Forkopimda Duduk Bersama

Untuk menghindari kebijakan yang justru menimbulkan persoalan baru, Kemas mendorong Pemkot Jambi melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, forum bersama diperlukan untuk menghitung dampak setiap opsi sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Kami minta format yang bisa dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda untuk mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana menyikapi kabut asap ini,” tegasnya.

Kemas ingin pemerintah memiliki parameter yang jelas dalam menentukan kapan WFH, PJJ, pembatasan kegiatan luar ruangan, atau kebijakan lainnya perlu diterapkan.

Dengan begitu, keputusan pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi berdasarkan kondisi udara dan dampak nyata terhadap masyarakat.

Kemas juga menyoroti dampak kabut asap terhadap pelaku usaha.

Menurutnya, gangguan aktivitas tidak selalu terlihat dalam skala besar.

Pembatalan satu kegiatan atau transaksi saja dapat memberikan dampak terhadap pelaku usaha dan pada akhirnya memengaruhi perputaran ekonomi daerah.

“Hal kecil saja, penerbangan yang menjadi lajur perekonomian pelaku-pelaku usaha juga terganggu karena ada yang dibatalkan,” ujarnya.

Karena itu, Kemas meminta pemerintah menghitung potensi kerugian ekonomi sebelum menerapkan kebijakan pembatasan.

Ia menilai pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Meski meminta aspek ekonomi ikut menjadi pertimbangan, Kemas menegaskan perlindungan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan risiko kesehatan hanya karena khawatir terhadap perlambatan ekonomi.

Namun, kebijakan juga harus proporsional agar perlindungan kesehatan tidak otomatis mematikan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita tetap melihat nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Dengan kondisi kabut asap yang masih berkembang, DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah segera menyiapkan skenario bersama.

Bagi Kemas, keputusan terbaik bukan sekadar memilih antara aktivitas normal atau pembatasan, melainkan mencari format kebijakan yang mampu melindungi kesehatan warga sekaligus menjaga roda ekonomi Kota Jambi tetap bergerak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Berbagai persoalan yang berkembang di tingkat kelurahan dibawa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Jambi ke DPRD Kota Jambi.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E, Rabu 23 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi perwakilan masyarakat tingkat kelurahan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan, persoalan pelayanan, pemberdayaan hingga masalah sosial yang berkembang di lingkungan masing-masing.

Kemas Faried mengatakan DPRD Kota Jambi terbuka terhadap masukan yang datang langsung dari masyarakat.

Menurutnya, LPM memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat di tingkat kelurahan.

“Kami menyambut baik audiensi dari LPM se-Kota Jambi. Ini menjadi ruang yang sangat penting bagi kita untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, masukan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Kemas.

LPM Dinilai Paling Dekat dengan Persoalan Warga

Menurut Kemas, keberadaan LPM dapat menjadi salah satu jalur penting untuk mengetahui persoalan masyarakat secara lebih dekat.

LPM yang berada di lingkungan kelurahan dinilai memiliki pemahaman terhadap kebutuhan dan persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.

Masukan tersebut kemudian dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

“LPM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini tentu menjadi bahan bagi kami di DPRD untuk melihat berbagai persoalan pembangunan secara lebih dekat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.

Aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat dan persoalan pembangunan di tingkat lingkungan.

Bagi DPRD, informasi langsung dari masyarakat dinilai penting agar pembahasan terkait pembangunan tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang dirasakan warga di lapangan.

Tidak Semua Persoalan Bisa Diselesaikan DPRD

Kemas menegaskan, setiap aspirasi yang masuk akan menjadi bahan pembahasan DPRD sesuai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.

Namun, ia mengingatkan tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan DPRD secara langsung.

Sejumlah masalah membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi maupun perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.

“Prinsipnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan serta fungsi DPRD. Kalau memang membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi, tentu akan kita komunikasikan bersama agar persoalan yang ada dapat dicarikan solusi,” tegasnya.

Karena itu, tindak lanjut aspirasi akan disesuaikan dengan jenis persoalan dan kewenangan masing-masing lembaga.

Kemas: Jangan Sampai Persoalan Warga Tak Tersampaikan

Kemas juga meminta LPM memperkuat komunikasi dengan DPRD, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan maupun masyarakat.

Menurutnya, jalur komunikasi yang terbuka diperlukan agar persoalan di tingkat lingkungan dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia.

“Kami juga berharap LPM terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, DPRD, kecamatan, kelurahan serta masyarakat. Jangan sampai ada persoalan di lingkungan yang tidak tersampaikan. DPRD terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Kemas.

Ia menilai audiensi tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi. Hal yang lebih penting adalah adanya tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan.

“Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi ini tidak berhenti pada audiensi saja, tetapi ada tindak lanjut dan solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan Kota Jambi berjalan dengan partisipasi semua pihak, termasuk LPM sebagai bagian dari masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.

Audiensi LPM se-Kota Jambi tersebut sekaligus memperkuat jalur komunikasi antara masyarakat tingkat kelurahan dan DPRD Kota Jambi.

Melalui komunikasi langsung tersebut, berbagai kebutuhan dan persoalan di lingkungan masyarakat dapat menjadi bahan bagi DPRD maupun Pemerintah Kota Jambi untuk menentukan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan warga terdampak kebakaran di Jalan HMO Bafadal RT 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, tidak berhenti pada penyediaan bantuan pangan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly meminta kondisi kesehatan warga yang kini terdampak dan kehilangan tempat tinggal turut menjadi perhatian serius, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Permintaan tersebut disampaikan setelah Kemas Faried bersama anggota DPRD Kota Jambi Saiful dan Efendi Alung mendatangi lokasi pengungsian korban kebakaran, Minggu 30 Agustus 2026.

Kebakaran sehari sebelumnya menghanguskan sedikitnya 19 rumah dan berdampak terhadap 20 kepala keluarga atau 59 jiwa.

Tidak ada korban jiwa maupun warga yang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut.

Dalam kunjungannya, Kemas Faried menyerahkan bantuan sembako untuk mendukung kebutuhan dapur umum yang disiapkan bagi warga terdampak.

Namun, menurutnya, kebutuhan korban tidak berhenti setelah bantuan makanan terpenuhi. Kondisi warga yang tinggal sementara di lokasi pengungsian juga harus dipantau secara berkala.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini,” ujar Kemas Faried.

Kemas Faried mengatakan DPRD Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi agar warga terdampak mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan.

Perhatian khusus diperlukan bagi anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki kebutuhan kesehatan tertentu.

“Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk memastikan ketersediaan petugas kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan bagi warga terdampak,” katanya.

Langkah tersebut dinilai penting karena warga yang kehilangan tempat tinggal harus menghadapi kondisi lingkungan baru setelah kebakaran.

Selain kebutuhan pangan dan tempat tinggal sementara, aspek kesehatan menjadi bagian penting dari proses pemulihan.

Kemas Faried mengapresiasi respons Pemerintah Kota Jambi bersama berbagai unsur dalam menangani kebakaran, mulai dari pemadaman hingga penanganan warga setelah api berhasil dikendalikan.

Sejumlah kebutuhan dasar telah disiapkan untuk warga, termasuk prasarana darurat, makanan dan minuman serta layanan kesehatan.

Meski demikian, ia menegaskan DPRD akan terus mengawal kondisi warga agar penanganan tidak hanya berlangsung pada hari-hari awal setelah kejadian.

“Semoga saudara-saudara kita yang terdampak diberikan kesabaran, kekuatan, dan kemudahan dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk tersebut membuat puluhan keluarga harus kehilangan tempat tinggal.

Karena itu, dukungan pemerintah dan lembaga terkait dinilai masih diperlukan selama warga menjalani masa pemulihan.

Kemas Faried memastikan DPRD Kota Jambi akan terus memantau perkembangan penanganan dan mendorong agar kebutuhan warga terdampak mendapat perhatian secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Jambi membuat perlindungan terhadap anak-anak menjadi perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly meminta pelajar yang kini mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak memanfaatkan waktu belajar dari rumah untuk tetap beraktivitas di luar.

Menurut Kemas, kebijakan PJJ di tengah kualitas udara yang memburuk seharusnya benar-benar dimanfaatkan untuk mengurangi paparan anak terhadap udara yang tercemar.

“Untuk anak-anak dan para pelajar yang saat ini mengikuti PJJ, sebaiknya tetap berada di rumah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak perlu melakukan aktivitas di luar,” ujar Kemas.

Imbauan tersebut disampaikan seiring kondisi kualitas udara Kota Jambi yang belum stabil akibat kabut asap yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kemas menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perlu mengurangi paparan ketika kualitas udara memburuk.

Kemas juga meminta warga yang memiliki keperluan mendesak di luar rumah untuk meningkatkan perlindungan diri.

Salah satunya dengan menggunakan masker selama beraktivitas di ruang terbuka.

“Kalau memang ada keperluan dan harus beraktivitas di luar, saya mengimbau masyarakat menggunakan masker. Jangan menganggap kondisi seperti ini sepele karena dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan,” katanya.

Menurutnya, mengurangi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat sembari pemerintah terus menangani sumber persoalan kabut asap.

“Melihat kondisi kabut asap yang terjadi saat ini, tentu kita prihatin. Masyarakat harus lebih waspada dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara sedang tidak baik,” ujar Kemas.

Kemas secara khusus menyoroti pelajar karena sejumlah sekolah di Kota Jambi telah menerapkan PJJ sebagai respons terhadap kondisi kualitas udara.

Menurut dia, pembelajaran dari rumah bukan berarti anak-anak bebas melakukan aktivitas di luar rumah.

Justru, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi mobilitas anak dan meminimalkan risiko paparan udara buruk.

Karena itu, orang tua juga diminta ikut memastikan anak tetap mengikuti kegiatan belajar sekaligus membatasi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah.

Kemas menegaskan, perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas ketika kualitas udara belum sepenuhnya membaik.

Pemerintah memiliki tanggung jawab melakukan penanganan, tetapi masyarakat juga memiliki peran untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masing-masing.

“Kita berharap kondisi ini segera membaik. Tetapi selama kualitas udara belum benar-benar aman, kewaspadaan harus tetap dijaga. Pemerintah terus melakukan penanganan, masyarakat juga harus ikut menjaga diri dan keluarganya,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kualitas udara dan kebijakan pemerintah melalui informasi resmi.

Di sisi lain, pencegahan karhutla juga harus menjadi perhatian bersama. Menurut Kemas, upaya mengatasi kabut asap tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul.

Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla menjadi bagian penting dalam mencegah persoalan yang sama terus berulang.

“Yang paling penting sekarang adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mari sama-sama mengurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker jika harus keluar, dan lindungi anak-anak kita dari paparan asap,” pungkasnya.(*)