JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi motor perubahan dalam menghadapi tantangan global, terutama di era digital dan industri modern yang terus berkembang pesat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penguatan organisasi kepemudaan yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Jumat (10/4/2026).

Menurut Hafiz, organisasi kepemudaan saat ini dituntut tidak hanya aktif secara seremonial, tetapi harus mampu melahirkan gerakan nyata yang berdampak bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Pemuda harus adaptif dan progresif. Kuasai teknologi, tingkatkan kompetensi, miliki jiwa kewirausahaan, dan tetap menjaga akhlak. Dengan begitu, kita tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi motor perubahan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang kini mulai dirasakan hingga ke daerah, seperti ketidakpastian ekonomi hingga meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan peran aktif pemuda dalam menciptakan solusi, termasuk melalui inovasi dan kewirausahaan.

Hafiz menambahkan, dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting, dan hal ini juga membutuhkan kontribusi generasi muda.

“Pemuda harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Mereka harus berani mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menekankan pentingnya rejuvenasi organisasi kepemudaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan zaman.

Ia menjelaskan bahwa rejuvenasi tidak hanya sebatas pergantian kepengurusan, tetapi juga mencakup pembaruan pola pikir, program kerja, serta penguatan nilai-nilai dasar organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi yang mencapai angka 62,96, sedikit di atas rata-rata nasional.

Capaian ini dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda ke depan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Novriadi, menambahkan bahwa kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi kepemudaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dan semangat generasi muda.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam membangun pemuda yang lebih siap menghadapi tantangan industri, teknologi, dan dunia kerja.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyoroti persoalan pembangunan jalan khusus batubara yang hingga kini belum tuntas, saat rapat paripurna tanggapan LKPJ Gubernur Jambi, Senin (6/4/2026), di Gedung DPRD Jambi.

Hafiz menegaskan DPRD akan fokus pada percepatan pembangunan jalan tersebut dan solusi mengatasi kemacetan di jalan nasional yang terdampak.

“Seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangan masing-masing, tapi fokus utama tetap percepatan jalan khusus batubara dan solusi kemacetan. Soal pansus jalan batubara, baru Fraksi Golkar yang mengusulkan. Fraksi lain masih kita tunggu,” jelas Hafiz.

Sejumlah fraksi seperti PPP, PKB, PAN, dan PDIP juga menyoroti persoalan ini karena berdampak langsung pada kemacetan lalu lintas yang belum terurai maksimal.

Selain itu, DPRD mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong progres pembangunan jalan batubara.

Gubernur Jambi telah mengumpulkan tiga perusahaan terkait, yakni PT SAS, PT Inti Tirta, dan PT Putra Bulian.

Untuk PT Putra Bulian, kendala utama adalah pembebasan lahan. Pemerintah menargetkan pembebasan lahan sepanjang 19 kilometer selesai pada Juni–Juli 2026.

“Kalau ini selesai, angkutan batubara tidak lagi melewati Bulian,” kata Sudirman.

Sementara PT Inti Tirta masih menunggu izin penggunaan kawasan dari Kementerian Kehutanan, yang informasi terakhir hampir rampung.

Sedangkan PT SAS menghadapi konflik sosial akibat perubahan batas wilayah sejak 2017, dari Kabupaten Muaro Jambi ke Kota Jambi, sehingga penyelesaiannya tidak mudah.

M. Hafiz Fattah menegaskan, DPRD akan terus memantau progres pembangunan jalan khusus batubara.

“Kami mendorong percepatan realisasi agar kemacetan dapat segera teratasi dan angkutan batubara berjalan lancar,” tuturnya.

Pemprov Jambi pun berkomitmen mempercepat pembangunan jalan khusus batubara agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan arus lalu lintas di jalan nasional lebih lancar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jambi setiap hari Jumat.

Menurut Hafiz, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendorong profesionalisme birokrasi.

“Hakikatnya, WFH ini bisa diterapkan dengan sistem hybrid untuk kegiatan yang tidak mendesak. Apalagi, wacana penggunaan teknologi seperti GPS untuk memantau kinerja ASN merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan disiplin pegawai,” ujar Hafiz.

Hafiz menambahkan bahwa DPRD Jambi secara prinsip mendukung kebijakan ini, terutama dalam upaya efisiensi anggaran dan modernisasi sistem kerja ASN.

“Dengan pengawasan yang tepat dan pemanfaatan teknologi, WFH tidak akan menurunkan kinerja pegawai. Justru bisa meningkatkan disiplin dan profesionalisme birokrasi,” tuturnya.

Penerapan WFH ini adalah tindak lanjut Surat Edaran pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan bahwa kebijakan berlaku satu hari dalam sepekan, khususnya setiap Jumat, untuk mendorong efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa kebijakan ini telah melalui koordinasi dan penandatanganan bersama pimpinan daerah.

“Tindak lanjut dari Surat Edaran MENPAN dan Mendagri sudah kita realisasikan. WFH berlaku setiap Jumat dan sudah dibicarakan dengan Pak Gubernur,” kata Sudirman, Senin (6/4/2026).

Meski diterapkan, WFH tidak berlaku untuk seluruh unit kerja. Layanan publik dan sektor yang berhubungan langsung dengan pendapatan daerah tetap beroperasi normal.

“Yang dikecualikan adalah layanan publik dan pendapatan daerah. Sektor ini tetap berjalan seperti biasa,” tegas Sudirman.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan melakukan pengawasan internal terhadap kehadiran ASN.

Kepala OPD bertanggung jawab memastikan pegawai tetap disiplin selama penerapan WFH.

Sanksi bagi ASN yang melanggar aturan mulai dari peringatan hingga pengurangan TPP antara 3 persen hingga 100 persen dalam satu bulan, sesuai tingkat kesalahan.

Dengan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah provinsi, penerapan WFH di Jambi diharapkan berjalan efektif, memberikan penghematan anggaran nyata, dan tetap menjaga kualitas layanan publik yang optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarely, meninjau kondisi rumah warga yang mengalami amblas di RT 20, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, pada Senin (5/4/2026).

Ini merupakan kunjungan kedua setelah insiden sebelumnya. Kemas Farid bersama OPD terkait meninjau potensi rumah lain yang berisiko amblas.

“Minggu lalu kami sudah melihat kondisi rumah yang amblas, hari ini kami datang lagi untuk mencari solusi bersama dinas terkait,” ujar Kemas Farid.

Ia menekankan bahwa kontur tanah di Sungai Putri cukup curam dan berbukit, sementara drainase yang kurang memadai meningkatkan risiko kejadian serupa.

Tidak hanya rumah, beberapa jalan di kawasan tersebut juga memerlukan perhatian.

Kemas Farid mengatakan telah meminta Dinas PU Kota Jambi melakukan kajian teknis dan menyusun rancangan penanganan darurat.

Termasuk langkah untuk menahan dinding dan pondasi agar mengurangi risiko longsor.

“Kami akan menghitung bersama Dinas PU untuk merancang penanganan darurat. Minimal untuk menahan dinding dan pondasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyatakan akan berkoordinasi dengan Wali Kota Jambi untuk menemukan solusi jangka panjang.

“Jangan sampai kejadian ini terulang dua kali,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menghadiri kegiatan doa bersama dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 H, Sabtu (31/1/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Bakung Jaya ini digagas oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi bersama masyarakat dari berbagai lingkungan, seperti Lorong Teratai, Perumahan BDT, Perumahan BCL, Lorong Limbat, hingga warga RT 03 Tangkit.

Acara doa bersama dipusatkan di kediaman Irwansyah yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Kota Jambi, dan dihadiri ratusan warga dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kemas Faried Alfarelly menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu mempererat silaturahmi antarwarga.

“Kami atas nama DPRD Kota Jambi mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Selain Ketua DPRD, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Polda Jambi, para ketua RT setempat, tokoh agama, serta pengurus PWI Kota Jambi.

Sementara itu, Irwansyah menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, khususnya Ketua DPRD Kota Jambi yang turut menyempatkan hadir di tengah masyarakat.

Menurutnya, doa bersama ini menjadi bentuk rasa syukur karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyambut Ramadan tahun ini.

“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Mari kita saling memaafkan agar ibadah puasa nanti bisa dijalankan dengan lebih khusyuk,” katanya.

Tak hanya doa bersama, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian bantuan berupa beras kepada warga yang membutuhkan serta bingkisan kepada masyarakat yang hadir.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan dan meningkatkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menepati janjinya dengan memberikan jaminan sosial berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga di Kecamatan Telanaipura.

Penyerahan kartu dilakukan di Aula Kantor Camat Telanaipura pada Sabtu pagi (2/8/2025).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Dapil Jambi H. Cek Endra, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata, Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Alfiansyah Putra, serta Sekcam Telanaipura, Andrian Pratama.

Dalam sambutannya, Andrian menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Jambi atas perhatian terhadap pekerja rentan di wilayahnya.

“Program ini sangat penting, agar warga merasa aman dan tenang saat bekerja di luar rumah. Bahkan 53 tenaga PHL juga kami akomodir ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan,” ujarnya.

Andrian juga mengapresiasi kepemimpinan Kemas Faried yang dianggap sudah memberikan banyak kontribusi nyata di Telanaipura, termasuk pembangunan infrastruktur.

“Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan,” tambahnya.

Alfiansyah Putra dari BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

“Sebanyak 3.000 pekerja sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, 1.000 merupakan bantuan dari Ketua DPRD Kota Jambi, dan 2.000 lainnya dari Pemkot,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa manfaat dari program ini meliputi perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan santunan kematian.

H. Cek Endra memberikan apresiasi atas inisiatif Kemas Faried dalam memanfaatkan dana aspirasi (pokir) untuk membiayai premi BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini contoh baik. Jika semua anggota dewan punya komitmen seperti ini, akan sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kemas Faried Alfarelly mengatakan bahwa program ini berawal dari keluhan masyarakat, terutama para ketua RT yang melaporkan banyak warga pekerja rentan mengalami kesulitan biaya saat sakit.

“Ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. 1.000 peserta dari pokir saya, 2.000 lainnya dari pemkot,” jelasnya.

Ia menargetkan pada tahun 2026 mendatang, sebanyak 5.000 warga Kota Jambi akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Khusus di Kecamatan Telanaipura, saat ini sekitar 170 warga sudah menerima manfaat.

“Saya akan minta ketua RT untuk mendata lebih banyak warga yang layak mendapatkan bantuan ini,” ujarnya.

Bahkan secara pribadi, Kemas Faried berkomitmen menanggung premi BPJS Ketenagakerjaan untuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, camat, dan lurah se-Kecamatan Telanaipura.

Di sisi lain, H. Ivan Wirata juga menyampaikan kabar baik bahwa pada anggaran 2026 mendatang, DPRD akan menganggarkan honor untuk Babinsa sebagai bentuk dukungan atas tugas mereka.

Salah satu warga penerima bantuan mengaku sangat bersyukur.

“Kami merasa lebih aman bekerja di luar rumah. Terima kasih atas perhatian Pak Kemas, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT,” ujarnya.(*)

Jambi, sepucukjambi.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Jambi, Sukiman, didampingi oleh Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM serta Kabag Tata Usaha dan Umum, melakukan kunjungan koordinasi ke Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz.

Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara instansi vertikal dan legislatif daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sukiman memperkenalkan diri sebagai Kakanwil yang baru sekaligus memperkenalkan Kanwil Kemenham Jambi sebagai institusi strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM RI di wilayah Jambi.

Sukiman menyampaikan apresiasinya atas sambutan yang diberikan oleh Ketua DPRD dan berharap adanya dukungan dalam berbagai program strategis Kemenkumham di Provinsi Jambi.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengadaan aset dan fasilitas perkantoran yang lebih representatif untuk menunjang pelayanan publik dan kinerja aparatur di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz, menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kelembagaan, termasuk dalam penguatan sarana dan prasarana penunjang tugas Kemenkumham.

Sebagai penutup pertemuan, kedua pihak saling menyerahkan plakat kenang-kenangan sebagai simbol kerja sama dan sinergi kelembagaan.

Penyerahan ini mencerminkan semangat kolaborasi antara lembaga legislatif daerah dan instansi pemerintah pusat dalam membangun pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berkualitas di Provinsi Jambi.(*)