JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/6/2026), ini menjadi ruang dialog strategis untuk menjaring aspirasi daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan nasional.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, dan dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Pemerintah Provinsi Jambi, instansi vertikal, organisasi pekerja, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Sejumlah pejabat BPJS Ketenagakerjaan juga turut hadir, di antaranya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, Anggota Dewan Pengawas Abdurrakhman Lahabato, serta Deputi Sekretariat Badan Irvansyah Utoh Banja.

Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang membahas berbagai isu teknis, mulai dari perlindungan tenaga kerja hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, mengatakan forum ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi ketenagakerjaan di daerah, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan.

Menurutnya, Provinsi Jambi memiliki karakteristik ketenagakerjaan yang beragam, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, pertambangan, hingga industri pengolahan yang semuanya membutuhkan penguatan regulasi.

“Forum ini memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan daerah, mulai dari perlindungan pekerja, hubungan industrial, hingga perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat substansi RUU Ketenagakerjaan agar lebih responsif terhadap kondisi riil di daerah.

Diskusi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan kompetensi sesuai kebutuhan industri, serta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal.

Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI berharap RUU Ketenagakerjaan yang tengah disusun dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Gubernur Jambi Al Haris membeberkan kondisi terkini ketenagakerjaan dan ketahanan pangan dalam rapat perdana bersama Tenaga Ahli Gubernur (TAG) di Bappeda Provinsi Jambi, Senin (6/4/2026).

Al Haris menyoroti tren positif di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,26 persen, dari total 1,94 juta angkatan kerja, sebanyak 1,86 juta orang telah bekerja, sementara pengangguran tersisa 79.224 orang.

Selain itu, Gubernur mengulas progres program nasional Koperasi Merah Putih (KDKMP) di Jambi.

Hingga 2025, sebanyak 1.585 unit KDKMP terbentuk, terdiri dari 1.412 unit Koperasi Desa (Kopdes) dan 171 unit Koperasi Kelurahan (Koplur), dengan 236 unit masih dalam tahap pembangunan fisik.

Program ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Di sektor ketahanan pangan, produksi padi sepanjang 2025 mencapai 80.710 hektare dengan 366.540 ton gabah kering giling (GKG) dan 212.030 ton beras.

Meski meningkat, angka tersebut baru memenuhi 77 persen kebutuhan konsumsi masyarakat Jambi, sehingga masih membutuhkan pasokan dari luar daerah.

“Produksi kita naik, tapi belum cukup. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegas Al Haris.

Gubernur meminta TAG Jambi untuk mengawal persoalan ketahanan pangan secara serius, termasuk stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Ketua TAG, Syahrasaddin, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendorong langkah konkret berbasis data agar produksi meningkat dan ketergantungan dari luar daerah bisa ditekan.

“Ketahanan pangan harus menjadi prioritas. Solusi yang kita ambil harus sistemik agar masalah tidak berulang setiap tahun,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk yang bekerja di wilayah tersebut mencapai 1,8 juta orang per Februari 2025.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 26,3 ribu orang dibandingkan Februari 2024.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengatakan bahwa berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 1,88 juta orang, atau naik 28,2 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,02 persen poin, menjadi indikator positif dari sisi ketenagakerjaan di Jambi,” ujar Agus di Jambi, Senin (3/5/2025).

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penyumbang peningkatan tenaga kerja tertinggi, dengan tambahan 45,25 ribu orang.

Disusul sektor pendidikan sebanyak 28 ribu orang, dan perdagangan sebesar 11 ribu orang.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja di sektor formal tercatat mencapai 817,6 ribu orang atau 45,43 persen dari total penduduk bekerja.

Angka ini naik 6,2 persen poin dibandingkan Februari 2024, menunjukkan adanya pergeseran positif ke pekerjaan dengan sistem kerja yang lebih terstruktur.

BPS juga mencatat distribusi pendidikan penduduk bekerja sebagai berikut:

• SD ke bawah: 572,03 ribu orang

• SMP: 300,98 ribu orang

• SMA: 460,27 ribu orang

• SMK: 174,51 ribu orang

• Diploma I–III: 38,67 ribu orang

• Sarjana (S1–S3): 253,41 ribu orang

Meski terjadi peningkatan jumlah pekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada Februari 2025 naik sedikit menjadi 4,48 persen, atau bertambah 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Total jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 84,48 ribu orang.

Namun demikian, terjadi perbaikan signifikan dalam kualitas ketenagakerjaan, ditandai dengan penurunan pekerja setengah pengangguran sebesar 15,78 persen poin dan penurunan pekerja paruh waktu sebesar 9,36 persen poin.(*)