JAMBI – Ketersediaan beras di Provinsi Jambi dipastikan dalam kondisi aman untuk beberapa bulan ke depan. Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi menegaskan stok beras yang tersedia saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) Bulog Kanwil Jambi, Ahmad Muzajjad Faqihhuddin, mengatakan Bulog Jambi saat ini memiliki stok beras Public Service Obligation (PSO) sekitar 10.471 ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan dari DKI Jakarta sebanyak 9.000 ton.

“Kalau semuanya sudah masuk, total stok beras kita sekitar 19 ribu ton,” ujar Ahmad.

Dengan rata-rata penyaluran sekitar 3.000 ton per bulan, Ahmad menyebut stok beras Bulog Jambi diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama empat hingga lima bulan ke depan. Selain beras PSO, Bulog Jambi juga masih memiliki cadangan beras premium sebanyak 351 ton.

Dari sisi harga, Bulog Jambi menjual beras medium dengan harga Rp11.300 per kilogram atau Rp56.500 per kemasan.

Harga tersebut dinilai jauh lebih murah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“HET beras premium SPHP itu paling mahal Rp13.100 per kilogram, jadi yang dijual Bulog masih sangat terjangkau,” jelasnya.

Bulog juga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Ahmad mengatakan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi kepada pengecer yang menjual beras di atas HET.

Setiap pengecer telah menandatangani pakta integritas, dan pelanggaran akan berujung pada pencabutan izin penyaluran.

Menutup keterangannya, Ahmad mengimbau masyarakat Jambi agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras dan kebutuhan pangan lainnya.

“Untuk pangan jangan khawatir, Bulog membuka penjualan setiap hari. Bahkan di hari libur dan tanggal merah tetap buka. Stok cukup dan harga terjangkau,” tutupnya.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berkomitmen mewujudkan swasembada pangan melalui sektor pertanian, sebagai dukungan nyata terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

“Pemkab Sarolangun bersama Polres terus bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan, guna mendukung program ketahanan pangan,” kata H. Hurmin, Bupati Sarolangun, usai melakukan panen raya pada Sabtu lalu.

Panen raya kuartal I Tahun 2026 ini berlangsung di lahan produktif Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan, dengan hasil jagung, cabai, padi, dan semangka.

Hurmin menegaskan, keterlibatan Pemkab Sarolangun dan jajaran Polres di sektor pertanian merupakan langkah konkret mendukung kemandirian pangan nasional.

Ia menyebut, ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, yang harus dijaga melalui sinergi lintas sektor.

“Kehadiran pemerintah daerah dan Polri adalah bentuk dukungan nyata kepada petani agar merasa diperhatikan serta termotivasi meningkatkan produksi. Kami hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendukung swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto,” ucap Hurmin.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, menegaskan bahwa Polri siap berperan aktif sebagai penggerak dan pendamping masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian.

“Keterlibatan Polri tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung program strategis nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertanian adalah sektor strategis yang harus dijaga bersama demi terwujudnya Indonesia mandiri pangan,” ungkap Wendi.

Panen raya ini menjadi simbol sinergi antara Pemkab Sarolangun dan Polres Sarolangun dalam menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Sarolangun.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, meninjau kondisi Gedung Cold Storage yang tidak berfungsi di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kamis (15/1/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi fasilitas sekaligus mencari solusi agar bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Gedung Cold Storage yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar sebelumnya dibangun untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Namun, beberapa waktu terakhir fasilitas ini tidak beroperasi, sehingga perlu dioptimalkan kembali.

Bupati Bambang Bayu Suseno berharap Cold Storage dapat segera difungsikan untuk menyimpan berbagai bahan pokok seperti sayur, daging, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan pangan di daerah.

“Cold Storage ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan sayur, daging, cabai, dan bahan pokok lainnya sebagai langkah antisipasi lonjakan harga,” ujar Bambang Bayu Suseno saat meninjau fasilitas tersebut.

Selain itu, Bupati meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar fasilitas tersebut diketahui dan dimanfaatkan secara optimal.

“Masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi Cold Storage ini harus diberi pemahaman, sehingga fasilitas yang sudah ada benar-benar bermanfaat,” tambahnya.

Peninjauan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, Camat Taman Rajo, dan Kepala Bidang Aset.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menargetkan Cold Storage ini dapat mendukung pengendalian harga pangan, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, memimpin langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Jambi yang digelar di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Rapat ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa rakor ini merupakan inisiatif langsung kepala daerah untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, mengingat pelaksanaan MBG melibatkan banyak pihak dan memiliki tantangan yang cukup kompleks di lapangan.

“Hari ini saya menginisiasi rapat koordinasi percepatan MBG di Kota Jambi. Kita mempertemukan seluruh stakeholder yang terlibat langsung di lapangan agar komunikasi lebih intens, terarah, dan permasalahan bisa diselesaikan bersama,” ujar Maulana.

Rakor ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Selain itu, dibahas pula peran tenaga kerja di setiap dapur SPPG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, termasuk rantai distribusi pangan yang menopang keberlangsungan program MBG.

Maulana menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan bahan pokok dan stabilitas pasokan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat berdampak pada inflasi dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, bisa memicu inflasi. Pasar kekurangan bahan, masyarakat terdampak. Karena itu, semua aspek mulai dari SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara menyeluruh,” jelasnya.

Pemkot Jambi juga membuka ruang lahirnya kebijakan berbasis kearifan lokal, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Maulana bahkan menyebut, kebijakan daerah tersebut berpotensi menjadi referensi bagi kebijakan nasional di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil sesuai dengan isu yang dihadapi, seperti ketersediaan bahan pangan, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat lainnya.

Aspek lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dari operasional dapur MBG, turut menjadi perhatian utama.

“Target kita Juni nanti, dapur MBG yang aktif meningkat dari 38 menjadi 74 dapur. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Jambi dalam mengawal program MBG di daerah.

Menurutnya, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

“Program pusat dijalankan di daerah, dan kepala daerah memang harus hadir memastikan semuanya berjalan baik. Apa yang dibahas hari ini sangat penting untuk keberhasilan MBG,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, berbagai masukan dari rakor tersebut akan menjadi bahan yang akan ia sampaikan langsung kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 nanti seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di ruang kerja Wamendagri, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Audiensi membahas sejumlah isu strategis pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.

Salah satu agenda utama yang disampaikan adalah permohonan dukungan percepatan pemekaran empat desa persiapan, yakni Desa Persiapan Kasang Tanjung Nangko, Desa Persiapan Kasang Kebon Dalam, Desa Persiapan Air Merah, dan Desa Persiapan Bukit Beringin.

Selain itu, Bupati juga mengusulkan perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Tempino menjadi Desa Suka Mulya.

Tak hanya soal pemekaran wilayah, Bupati turut melaporkan progres program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hingga awal 2026, sebanyak 155 KDKMP di Muaro Jambi telah berbadan hukum, sementara 68 gerai koperasi masih dalam tahap pembangunan.

Pada sektor sosial, Bupati menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini telah tersedia 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan rincian 14 unit telah beroperasi dan satu lainnya dalam proses penyelesaian.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan tersebut telah melalui proses survei dan dinyatakan layak untuk segera direalisasikan.

Selain itu, inovasi daerah berupa pembangunan empat Workshop Berbakti turut dipaparkan.

Program ini dirancang untuk mempercepat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara efektif dan efisien, sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan daerah.

Menanggapi paparan tersebut, Wamendagri Bima Arya menyatakan dukungan terhadap percepatan pemekaran desa serta perubahan status wilayah yang diusulkan.

Ia memastikan akan menjadwalkan tahapan ekspose sebagai tindak lanjut administrasi.

Wamendagri juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung berbagai Program Strategis Nasional, mulai dari penguatan koperasi desa, implementasi MBG, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga inovasi Workshop Berbakti.

“Kami mengapresiasi langkah progresif Pemkab Muaro Jambi. Inovasi ini menjadi terobosan positif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang efektif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Bima Arya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi program prioritas dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 yang digelar di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan panen raya tersebut dilaksanakan secara virtual bersama Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dan diikuti 25 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional.

Di lokasi Desa Tunas Mudo, panen dipimpin Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. M. Mustaqim, didampingi Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta dihadiri Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Wakapolda Jambi menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian.

“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif mendampingi masyarakat dalam program strategis seperti ketahanan pangan. Kami berharap kegiatan ini berdampak nyata bagi kesejahteraan petani Muaro Jambi,” ujarnya.

Panen raya kali ini dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 26,36 hektare dengan estimasi produksi mencapai 36 ton jagung. Angka tersebut menjadi indikator positif bagi penguatan komoditas jagung di daerah.

Secara regional, Provinsi Jambi mencatat tren peningkatan produksi jagung. Pada tahun 2025, total produksi jagung di Jambi mencapai 1.500,3 ton, menunjukkan potensi besar sektor pertanian dalam menopang perekonomian daerah.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan lahan produktif untuk budidaya jagung, termasuk mendorong modernisasi alat pertanian agar proses pascapanen lebih efektif dan efisien.

“Kita dorong penggunaan teknologi pertanian, termasuk proses pemipilan yang lebih cepat, sehingga dapat menekan potensi kerugian dan meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung swasembada pangan.

“Pemerintah Daerah Muaro Jambi mendukung penuh program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Melalui kolaborasi bersama Polri, TNI, dan masyarakat, kita ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga dan memberi manfaat luas bagi petani,” tegasnya.

Kegiatan panen raya ini diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian sekaligus mendorong kemandirian pangan di Muaro Jambi dan Provinsi Jambi secara berkelanjutan.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengembangkan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) atau tiga kali tanam padi dalam setahun di lahan seluas 3.900 hektare.

Program ini menjadi wujud komitmen bersama antara petani dan pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan lahan sawah.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjab Timur, Sunarno, menjelaskan bahwa total luas tanam padi IP 300 di wilayahnya telah mencapai 3.900 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 40 hektare telah dipanen pada Desember, sementara sisanya dijadwalkan memasuki masa panen pada Januari.

“Program IP 300 ini berjalan cukup baik. Panen terus berlangsung secara bertahap dan hasilnya cukup menggembirakan,” ujar Sunarno di Muara Sabak, Kamis.

Menurutnya, keberhasilan penerapan IP 300 memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan dan stabilitas pangan daerah.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjab Timur sekitar 239 ribu jiwa dan tingkat konsumsi beras 93,75 kilogram per kapita per tahun, total kebutuhan beras daerah mencapai 22.406 ton per tahun.

Sunarno merinci, produksi gabah kering giling (GKG) Tanjab Timur tercatat sebesar 35 ribu ton, sementara gabah kering panen (GKP) mencapai 4,7 ribu ton.

Adapun realisasi produksi sepanjang tahun 2025 mencatat capaian GKG 35 ribu ton, GKP 41.678 ton, dengan produksi beras mencapai 22.608 ton.

“Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tanjab Timur dinyatakan surplus beras dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya,” jelasnya.

Selain mendorong peningkatan produksi padi melalui IP 300, pemerintah daerah juga mengajak pemerintah desa berperan aktif dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satunya melalui program cetak sawah baru.

Setiap desa yang mampu menyiapkan minimal 10 hektare lahan dapat mengusulkan program cetak sawah sebagai upaya memperluas areal tanam, mendukung ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Melalui keberhasilan program IP 300 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur berharap petani tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian dan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang.

“Panen raya hari ini merupakan tanam ketiga Kelompok Tani Sumber Makmur dengan luas 40 hektare menggunakan varietas Inpari 32. Produktivitasnya mencapai enam ton GKP per hektare,” pungkas Sunarno.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak banjir akibat luapan Sungai Jujuhan yang melanda Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, mulai dirasakan serius oleh para petani.

Musibah tersebut menyebabkan sebagian lahan pertanian warga rusak parah dan tidak bisa diselamatkan.

Dari total sekitar 15 hektare lahan cetak sawah yang sebelumnya terendam banjir, sebanyak 3 hektare di Dusun Aurgading dipastikan mengalami gagal panen.

Hingga kini, kondisi lahan masih dipenuhi lumpur, sementara tanaman padi yang ditanam petani telah membusuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan.

Situasi ini membuat para petani harus menerima kenyataan pahit kehilangan hasil panen pada musim tanam tahun ini.

Upaya penyelamatan tanaman pun tidak lagi memungkinkan karena kerusakan sudah terlanjur parah.

Ketua Kelompok Tani Aurgading, H. Manan, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebut banjir luapan Sungai Jujuhan telah memberikan dampak besar terhadap lahan persawahan milik warga.

“Pasca banjir luapan Sungai Jujuhan beberapa waktu lalu, dari sekitar 15 hektare lahan cetak sawah yang terendam, sebanyak 3 hektare dipastikan gagal panen. Saat ini lahan masih berlumpur dan batang padi sudah membusuk,” ujar H. Manan.

Menurutnya, gagal panen ini menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani.

Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola lahan cetak sawah tidak sedikit, mulai dari tahap awal hingga perawatan tanaman.

“Rata-rata petani menghabiskan sekitar Rp5 juta per hektare. Itu mencakup biaya pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, hingga perawatan tanaman sampai masa panen,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, total kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Ironisnya, setelah mengalami gagal panen, para petani kini tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membeli bibit baru atau menggarap ulang lahan sawah mereka.

Kondisi ekonomi petani pun semakin tertekan. Jika tidak ada bantuan, keberlanjutan usaha pertanian di Dusun Aurgading dikhawatirkan terhenti, sekaligus berdampak pada ketahanan pangan lokal.

Atas musibah ini, H. Manan mewakili para petani berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

Bantuan yang diharapkan antara lain berupa bibit padi, sarana produksi pertanian, serta dukungan lain yang dapat meringankan beban petani.

“Kami sangat berharap ada bantuan dari pemerintah. Saat ini kami juga sedang berupaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Para petani berharap banjir luapan Sungai Jujuhan ini menjadi perhatian serius semua pihak.

Mereka juga meminta adanya solusi jangka panjang, seperti normalisasi sungai atau pembangunan sistem pengendalian banjir, agar lahan pertanian tidak terus-menerus terancam saat musim hujan tiba.(*()

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepastian ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode libur akhir tahun.

Mentan Amran menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk saat momentum hari besar keagamaan.

Ia menyebut stok pangan strategis, khususnya beras dan minyak goreng, berada pada level yang sangat aman.

“Nilai kebersamaan, kepedulian, dan persatuan menjadi semangat kita dalam menjaga pangan nasional. Negara harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk pada perayaan Natal,” kata dia.

“Kita produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok kita aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi,” ujar Amran dalam keterangan resminya.

Menurut Amran, jumlah stok beras tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga hingga melewati puncak konsumsi akhir tahun.

Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas strategis lain seperti minyak goreng, gula, daging ayam, telur, dan bawang dalam kondisi terkendali.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan harga dan distribusi pangan di lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung ke pasar tradisional dan modern.

Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga bahan pokok masih berada sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencoba memainkan harga menjelang Nataru.

Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penimbunan serta kenaikan harga yang tidak wajar.

Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tenang, dan kondusif tanpa tekanan lonjakan harga bahan pokok.

Pemerintah berharap stabilitas pangan yang terjaga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung suasana positif selama libur akhir tahun.(*)