JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok masih dalam kondisi aman meski musim kemarau mulai melanda dan diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

Masyarakat pun diminta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena stok pangan dinilai masih mencukupi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Jambi, Nella Ervina, mengatakan pemantauan terhadap stok dan harga kebutuhan pokok terus dilakukan secara rutin di pasar tradisional maupun distributor.

Hasil pemantauan menunjukkan distribusi bahan pangan masih berjalan normal dan belum ditemukan indikasi kelangkaan komoditas strategis.

“Kami terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar. Hasilnya, stok masih mencukupi dan harga relatif stabil. Masyarakat tidak perlu khawatir karena pasokan kebutuhan pokok masih aman,” ujar Nella.

Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat koordinasi dengan daerah-daerah pemasok bahan pangan ke Kota Jambi agar distribusi tetap lancar meski produksi pertanian berpotensi terdampak musim kemarau.

Selain itu, Disperindag juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan cadangan pangan pemerintah tetap tersedia apabila sewaktu-waktu diperlukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

“Koordinasi dengan Bulog dan daerah penyangga terus kami lakukan. Dari hasil pemantauan, cadangan pangan masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok,” katanya.

Harga Cabai dan Bahan Pokok Masih Stabil

Dari sisi harga, Disperindag mencatat sebagian besar komoditas kebutuhan pokok masih berada pada level normal.

Bahkan komoditas yang selama ini dikenal fluktuatif, seperti cabai, masih relatif stabil karena pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok tetap tersedia.

Meski demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga di pasar untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan akibat perubahan cuaca atau gangguan distribusi.

“Kalaupun nanti ada kenaikan pada komoditas tertentu, kami akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi tetap lancar sehingga kenaikan harga tidak berlangsung lama,” jelas Nella.

Warga Diimbau Belanja Sesuai Kebutuhan

Di tengah musim kemarau, Disperindag juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli bahan pokok secara berlebihan.

Menurut Nella, perilaku panic buying justru berpotensi mengganggu keseimbangan pasokan dan memicu kenaikan harga di pasar.

“Belanja sesuai kebutuhan merupakan langkah terbaik. Pemerintah memastikan stok pangan tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan,” tegasnya.

Pemkot Jambi optimistis ketersediaan pangan dan stabilitas harga tetap terjaga selama musim kemarau melalui pengawasan pasar yang berkelanjutan serta koordinasi dengan Bulog, distributor, dan daerah pemasok kebutuhan pokok.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan berbagai sektor.

Ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta perlindungan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi yang digelar di Aula Telanaipura Bapperida Kota Jambi, Selasa 28 Juli 2026.

Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi TPID Menuju Inflasi Terkendali untuk Mewujudkan Kota Jambi Bahagia” itu dipimpin Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, OPD, instansi vertikal, serta jajaran TPID Kota Jambi.

Menurut Diza, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Pengendalian inflasi bukan pekerjaan satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh anggota TPID agar pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat,” ujar Diza.

Ia menyebut sejumlah faktor perlu diantisipasi bersama, mulai dari perubahan cuaca, potensi gangguan produksi pangan, kebijakan pemerintah, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh perangkat terkait tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi administrasi, tetapi juga memastikan kondisi di lapangan.

“Kita harus hadir melihat langsung kondisi masyarakat, memantau pasar, serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.

Ribuan Paket Sembako hingga Operasi Pasar Jadi Langkah Pengendalian

Diza menjelaskan, sepanjang Semester I 2026, Pemkot Jambi bersama TPID telah menjalankan berbagai program untuk menjaga stabilitas harga.

Program tersebut meliputi 15 kali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, 20 kali operasi pasar atau pasar murah bersubsidi, inspeksi pasar, Gerakan Tanam Pangan, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, Pemkot Jambi mencatat cadangan pangan mencapai 1.004.260 kilogram beras dan 200.852 liter minyak goreng.

Selain itu, pemerintah bersama Forum CSR Kota Jambi juga telah menyalurkan 15.404 paket sembako kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

BI Dorong Penguatan Kerja Sama Antar Daerah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Tedy Arif Budiman, mengatakan Kota Jambi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Jambi.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama dalam menjaga rantai pasok dan memastikan distribusi berjalan baik.

“Kerja sama antar lembaga dan antar daerah menjadi kunci agar ketersediaan pasokan tetap terjaga,” ujar Tedy.

Dalam pertemuan tersebut, TPID Kota Jambi juga membahas sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi inflasi, termasuk dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, kesiapan pasokan pangan menghadapi Natal dan Tahun Baru 2027, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat

Selain menjaga pasokan dari sisi pemerintah, Pemkot Jambi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Sejumlah program yang terus didorong antara lain pemanfaatan lahan pekarangan, intensifikasi pertanian, Kampung Belanja tingkat RT, hingga gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah.

Pemkot juga mendorong perluasan program LAGROKOTA hingga tingkat kecamatan sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian harga pangan.

Melalui penguatan TPID dan berbagai program strategis tersebut, Pemerintah Kota Jambi menargetkan inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terlindungi, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak menuju visi Kota Jambi Bahagia 2025–2029.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., mengucapkan selamat kepada Sudaryono yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa 22 Juli 2026.

Yasir yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Jambi menilai penunjukan Sudaryono merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pengalaman Sudaryono di sektor pertanian, ditambah keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan Program MBG, menjadi modal penting untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami yakin pengalaman beliau di sektor pertanian akan menjadi modal penting dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Yasir.

Yasir menilai Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Jambi.

Ia menjelaskan, kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar untuk mendukung program tersebut dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal.

“Program MBG memiliki efek berganda yang sangat besar. Jika rantai pasoknya dikelola dengan baik, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal akan memiliki pasar yang lebih pasti. Ini tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” katanya.

Menurut Yasir, Kota Jambi memiliki potensi yang besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dan pelaku usaha pangan lokal dapat dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku program nasional tersebut.

Selain itu, Yasir mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang segera menetapkan pimpinan definitif Badan Gizi Nasional sehingga pelaksanaan Program MBG dapat terus berjalan tanpa kendala.

Ia berharap sinergi antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, organisasi petani, serta seluruh pemangku kepentingan semakin diperkuat guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“HKTI Kota Jambi siap mendukung setiap upaya yang memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Yasir.

Ia berharap kepemimpinan Sudaryono di Badan Gizi Nasional dapat menghadirkan berbagai inovasi, memperkuat tata kelola kelembagaan.

Serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah setempat.

Namun, di tengah upaya tersebut, masih terdapat sejumlah desa dan kelurahan yang belum dapat memulai pembangunan karena terkendala ketersediaan aset lahan.

Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Batang Hari, Idrus, mengatakan dari total 124 desa dan kelurahan, sebanyak 41 di antaranya belum memiliki aset tanah yang siap digunakan untuk pembangunan KDMP.

“Dari total 124 desa dan kelurahan, sebanyak 41 desa dan kelurahan belum memiliki aset,” ujar Idrus di Muara Bulian, Rabu.

Ia menjelaskan, kendala utama yang dihadapi 41 desa dan kelurahan tersebut adalah belum ditemukannya titik lokasi lahan yang dianggap strategis untuk pembangunan koperasi.

Kondisi ini membuat proses pembangunan KDMP di sejumlah wilayah belum dapat berjalan optimal, meskipun program secara umum tetap mengalami perkembangan positif.

Sebaran desa dan kelurahan yang belum memiliki aset tersebut meliputi Kecamatan Muara Bulian sebanyak lima desa, Pemayung 14 desa, Bajubang satu desa, Muara Tembesi satu desa dan dua kelurahan, Mersam enam desa dan satu kelurahan, Maro Sebo Ulu delapan desa, serta Batin XXIV tiga desa.

“Alasannya karena belum tersedia aset berupa tanah yang menjadi syarat utama pembangunan KDMP,” katanya.

Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa secara keseluruhan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang Hari tetap menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Dari 124 desa dan kelurahan, sebanyak 83 desa telah memiliki aset, sementara 56 desa dan kelurahan lainnya sudah mulai memasuki tahap pembangunan fisik.

Pemerintah daerah berharap pembangunan KDMP dapat terus dipercepat, sehingga koperasi desa ini dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

“Harapannya KDMP ini bisa menjadi penggerak ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan pemerintah melalui penyederhanaan kebijakan distribusi pupuk.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan rembuk tani yang digelar PT Pupuk Indonesia di Provinsi Jambi, Kamis (30/4/2026).

Forum yang mengusung tema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi, jajaran pemerintah daerah, serta ratusan petani dari berbagai wilayah.

Dalam kesempatan itu, Viva Yoga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk agar lebih sederhana dan tepat sasaran.

Kini, kebutuhan pupuk petani dapat langsung disalurkan melalui kelompok tani ke Kementerian Pertanian, lalu diteruskan ke PT Pupuk Indonesia.

“Kebijakan ini dibuat agar distribusi pupuk bersubsidi lebih cepat dan sesuai kebutuhan petani,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air.

Dalam hal ini, peran petani dinilai sangat vital sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional tersebut.

Lebih lanjut, Viva memastikan bahwa ketersediaan pupuk di Jambi dalam kondisi aman. Jika terjadi keterlambatan distribusi, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor waktu, bukan kekurangan stok.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan pentingnya distribusi pupuk yang tepat sasaran, baik dari segi jumlah, waktu, maupun harga.

Menurutnya, kegiatan rembuk tani menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi bersama.

Pemprov Jambi sendiri terus menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan, termasuk melalui peningkatan produktivitas lahan, pengembangan kawasan pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana.

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, petani, dan pelaku industri pupuk, diharapkan target kedaulatan pangan nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memberikan bantahan keras terhadap penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut sektor pertanian Indonesia mengalami kemunduran.

Saat melakukan peninjauan stok beras di Gudang JDP Karawang 1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), Amran menegaskan bahwa kondisi pertanian Indonesia tidak dapat digeneralisasi sebagaimana laporan lembaga internasional tersebut.

“IMF salah. Kebijakan yang pernah diterapkan justru berdampak besar terhadap sektor pertanian kita,” tegas Andi Amran Sulaiman.

Ia mencontohkan sektor kedelai yang pernah mencapai swasembada pada awal 1990-an, namun kemudian mengalami penurunan setelah adanya kebijakan liberalisasi perdagangan.

Menurutnya, keterbukaan impor tanpa kontrol ketat menyebabkan produk dalam negeri kesulitan bersaing, sehingga ketergantungan terhadap impor meningkat.

“Kedelai dulu kita swasembada tahun 1993. Setelah kebijakan liberalisasi, impor masuk tanpa batas, dan itu berdampak besar sampai sekarang,” ujarnya.

Andi Amran Sulaiman juga menyoroti sektor susu yang mengalami peningkatan impor signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut ketergantungan impor susu sempat mencapai hampir 80 persen.

“Dulu impor susu sekitar 48 persen, sekarang bisa sampai 79 persen. Ini menunjukkan ada perubahan besar akibat kebijakan sebelumnya,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini disebut terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk memperkuat sektor pertanian nasional, termasuk peningkatan produksi dalam negeri, pengendalian impor, dan percepatan program swasembada pangan.

Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang lebih berpihak pada produksi lokal.

Ia juga optimistis bahwa sektor pertanian Indonesia masih memiliki peluang besar untuk kembali mandiri dan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi nasional.

Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas penilaian IMF yang sebelumnya menyoroti kondisi sektor pertanian Indonesia, yang menurut pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian dan kesiapan menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kerinci, Monadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026 yang digelar oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.

Forum nasional ini menjadi ajang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan langkah menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada sektor pertanian.

Fokus utama Rakornas adalah penguatan mitigasi kekeringan serta optimalisasi sumber daya daerah untuk mendukung kemandirian pangan nasional yang mencakup sektor pangan, protein, biodiesel, hingga bioenergi.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Ia menyebut bahwa daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian melalui penguatan infrastruktur seperti embung, jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. Tidak boleh ada daerah yang bergerak sendiri,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kerinci Monadi menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung penuh program nasional tersebut melalui langkah konkret di lapangan.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kerinci akan fokus pada penguatan sistem irigasi, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan ketahanan petani dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kerinci memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis daerah ini dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Monadi.

Selain itu, Pemkab Kerinci juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, terutama terkait percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan pertanian.

Menurut Monadi, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membuka peluang program dukungan dari pemerintah pusat bagi daerah.

Dengan potensi pertanian yang dimiliki, Kerinci dinilai mampu menjadi salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi besar organisasi petani di Provinsi Jambi resmi dimulai melalui pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Jambi, Senin (20/4/2026).

Agenda ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran petani sebagai pilar utama ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Karding, serta Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang secara langsung memimpin pengukuhan pengurus dari seluruh kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Abdul Karding menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan program pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Sutan Adil Hendra menekankan bahwa terbentuknya kepengurusan HKTI yang lengkap di seluruh wilayah Jambi membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi berbasis pertanian.

Menurutnya, HKTI harus mampu hadir sebagai solusi nyata bagi petani, mulai dari akses pembiayaan, penerapan teknologi, hingga perluasan pasar hasil pertanian.

Sorotan utama dalam pelantikan ini tertuju pada Muhamad Yasir yang resmi dipercaya memimpin DPC HKTI Kota Jambi periode 2026–2031.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan di sektor pertanian, sekaligus mendorong peran aktif daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

Dalam pernyataannya, Muhamad Yasir menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang lebih modern dan berdaya saing.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas, distribusi pangan yang efisien, serta akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani.

“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. HKTI harus mampu memberikan solusi konkret bagi petani di semua lini,” tegasnya.

Pelantikan ini turut melibatkan kepengurusan dari berbagai daerah seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci hingga Sungai Penuh.

Tak sekadar seremoni, kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat jaringan petani serta mempercepat transformasi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Dengan struktur organisasi yang semakin solid, HKTI diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.(*)

JAMBi, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya percepatan tanam padi sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4/2026), yang juga diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia.

Dalam arahannya, Sudaryono menekankan bahwa momentum musim hujan harus dimanfaatkan secara optimal oleh para petani di seluruh daerah.

“Tanam sekarang saat musim hujan masih berlangsung. Air adalah faktor utama yang tidak bisa dibuat atau diproduksi pemerintah, jadi jangan sampai momentum ini terlewat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat potensi El Nino diperkirakan akan memengaruhi kondisi pertanian di sejumlah wilayah.

Karena itu, percepatan tanam menjadi langkah paling realistis untuk menjaga produksi pangan tetap stabil.

Wamentan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari benih gratis, pupuk subsidi, hingga bantuan alat mesin pertanian (alsintan), namun seluruhnya akan maksimal jika didukung dengan gerakan tanam dari petani di lapangan.

“Semua lahan yang bisa ditanami harus segera dimanfaatkan. Jangan ada lahan yang dibiarkan kosong,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga seluruh pemangku kepentingan untuk aktif menggerakkan petani agar segera turun ke sawah, baik di lahan cetak baru, sawah eksisting, maupun lahan rawa yang telah dioptimalkan.

Menurutnya, ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen.

“Kalau ada kebutuhan di lapangan, segera sampaikan. Pemerintah siap membantu agar proses tanam berjalan cepat dan optimal,” tambah Sudaryono.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, Forkopimda, OPD, penyuluh pertanian, serta para petani.

Meski demikian, Wamentan menegaskan bahwa inti dari seluruh program ini adalah memastikan produksi pangan nasional meningkat dan Indonesia mampu menjaga ketersediaan beras secara mandiri.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI dalam kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, serta diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia sebagai bentuk gerakan nasional percepatan tanam padi.

Forum ini juga membuka sesi dialog antara pemerintah pusat, kepala daerah, dan para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, unsur Forkopimda, OPD terkait, penyuluh pertanian, serta para petani setempat.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani agar program cetak sawah benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan produksi pangan.

“Kami di daerah siap mendukung penuh seluruh arahan pemerintah pusat. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Al Haris.

Ia menambahkan, momentum musim tanam saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal, mengingat faktor cuaca seperti hujan dan potensi El Nino menjadi tantangan yang tidak dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terkait penyediaan benih dan pupuk bersubsidi yang dinilai sangat membantu peningkatan produktivitas pertanian di Jambi.

Menurutnya, produksi padi di Provinsi Jambi saat ini baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan daerah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 29 persen untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena itu, kita harus bergerak bersama. Pemerintah, petani, dan seluruh stakeholder harus bersinergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 program cetak sawah rakyat di Jambi telah direalisasikan seluas 1.469,51 hektare.

Sementara pada 2026 direncanakan seluas 1.009,32 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya percepatan masa tanam di tengah kondisi cuaca yang masih mendukung.

“Air hujan adalah faktor utama yang tidak bisa kita kontrol, maka momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggerakkan petani agar segera turun ke sawah, termasuk di lahan cetak baru maupun lahan optimalisasi lainnya.

“Semua lahan yang bisa ditanami harus segera dimanfaatkan. Pemerintah siap mendukung kebutuhan di lapangan, mulai dari benih hingga alsintan,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.(*)