JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun ini, Pemkot menargetkan lebih dari 15 ribu warga dari kelompok pekerja berisiko untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun pekerjaan dengan risiko tinggi.

Hal itu disampaikan Maulana usai memimpin rapat teknis bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi.

“Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan. Tahun ini kita sudah menganggarkan lebih dari 15 ribu peserta, termasuk sekitar 5 ribu yang berasal dari berbagai unsur masyarakat,” ujar Maulana.

Maulana menjelaskan, peserta program ini mencakup berbagai kelompok masyarakat seperti ketua dan sekretaris RT, penjaga rumah ibadah, pekerja OPBM, hingga pekerja sektor informal lainnya yang masuk kategori rentan.

Menurutnya, kelompok tersebut memiliki risiko kerja yang cukup tinggi namun belum sepenuhnya memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

“Kelompok ini sangat rentan dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu mereka perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial agar memiliki kepastian apabila terjadi risiko kerja,” jelasnya.

Ia menegaskan, melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini, peserta akan mendapatkan jaminan biaya pengobatan hingga santunan apabila mengalami kecelakaan kerja atau risiko kematian.

Pemerintah Kota Jambi mencatat hingga Februari 2026, realisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan telah mencapai sekitar Rp3,46 miliar yang disalurkan kepada peserta.

Maulana menyebut angka tersebut menunjukkan bahwa program ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat penerima manfaat.

“Ini bukti bahwa program berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Program perlindungan pekerja rentan ini merupakan bagian dari kebijakan Kartu Bahagia yang menjadi salah satu program prioritas Pemkot Jambi.

Program tersebut menyasar pekerja informal seperti buruh harian lepas, pelaku UMKM, pengemudi ojek, hingga operator pengangkutan sampah berbasis masyarakat.

Pada tahun 2026, sebanyak 3.996 pekerja rentan kembali difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan secara gratis melalui APBD Kota Jambi dan dana aspirasi DPRD.

Maulana menegaskan seluruh biaya kepesertaan ditanggung pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak perlu membayar iuran bulanan.

“Kalau terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan dijamin sampai sembuh. Jika meninggal dunia, ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengapresiasi konsistensi Pemkot Jambi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.

Menurutnya, kelompok pekerja informal memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.

“Program ini sangat membantu masyarakat kecil karena manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, Liana Andriani, menyebut terdapat lebih dari 13 ribu pekerja rentan di Kota Jambi yang membutuhkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan, seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi data agar penyaluran tepat sasaran.

Sejak 2025, Pemkot Jambi telah mulai memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 3.000 pekerja rentan dan terus memperluas cakupan program pada tahun berikutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama jajaran di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/6/2026) malam.

Pertemuan tersebut membahas penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan sekaligus strategi meningkatkan kesejahteraan pekerja rentan di Provinsi Jambi.

Audiensi itu turut dihadiri jajaran BPJS Ketenagakerjaan pusat dan wilayah, termasuk anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato, Deputi Sekretariat Badan Irvansyah Utoh Banja, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel Muhyidin, serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat program jaminan sosial bagi pekerja.

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan bagi masyarakat, terutama pekerja sektor informal, pelaku UMKM, dan kelompok rentan yang masih membutuhkan jaminan sosial.

Menurutnya, perlindungan ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial di daerah.

“Pemerintah daerah siap mendukung sosialisasi dan kolaborasi agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan UMKM, mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Al Haris.

Selain memperluas cakupan kepesertaan, Al Haris juga menyoroti pentingnya pemanfaatan dana santunan secara produktif.

Ia mengusulkan agar santunan yang diterima keluarga peserta tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi modal usaha yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kondisi rentan dan mencegah terjadinya kemiskinan berkelanjutan setelah kehilangan sumber penghasilan utama.

“Dana santunan sebaiknya tidak habis untuk konsumsi sesaat. Jika dikelola dengan baik sebagai modal usaha, manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh keluarga penerima,” katanya.

Untuk mendukung gagasan tersebut, Al Haris mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Bank Indonesia, dinas terkait, lembaga pendidikan, hingga pelaku usaha.

Pendampingan dinilai penting agar penerima santunan memiliki kemampuan mengelola usaha dan keuangan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya fokus pada pemberian santunan, tetapi juga mendorong agar manfaat yang diterima peserta dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat.

“Kami ingin manfaat yang diterima peserta dapat menjadi stimulus produktif melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari program literasi keuangan, pengembangan UMKM, hingga pendampingan usaha,” ujarnya.

Menurut Saiful, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan instansi terkait dapat membantu penerima manfaat mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, bahkan menciptakan lapangan kerja baru.

Melalui kerja sama yang semakin kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan perlindungan sosial bagi pekerja terus meningkat sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi yang kembali menghadirkan program perlindungan sosial bagi masyarakat melalui fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk ribuan pekerja rentan.

Program tersebut diluncurkan dalam agenda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Pekerja Rentan Kota Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Menurut Kemas Faried, kebijakan tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kelompok pekerja informal yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap roda perekonomian daerah, namun belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan kerja.

“Atas nama DPRD Kota Jambi, kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi dan seluruh pihak yang telah bersinergi menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Ia menyebut pekerja rentan seperti buruh harian lepas, pelaku UMKM, pengemudi ojek, marbot masjid, hingga operator kebersihan memiliki risiko kerja cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Karena itu, DPRD Kota Jambi mendukung penuh keberlanjutan program tersebut agar cakupan penerima manfaat dapat terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga mampu mencegah munculnya persoalan sosial baru ketika terjadi kecelakaan kerja maupun musibah dalam keluarga pekerja.

“Program seperti ini sangat penting dan harus terus dilanjutkan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pekerja informal yang rentan terhadap risiko kerja,” katanya.

Kemas Faried juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2026 memfasilitasi sebanyak 3.996 pekerja rentan untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.000 penerima manfaat.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja informal di Kota Jambi agar dapat menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan tenang.)(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mulai memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Al Haris dalam rapat konsolidasi pelaksanaan MBG yang turut dihadiri Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, jajaran pemerintah daerah, serta para pengelola dan relawan program.

Hingga saat ini, implementasi MBG di Jambi menunjukkan perkembangan pesat.

Sebanyak 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk, terdiri dari 173 unit yang sudah beroperasi dan 32 unit siap dijalankan.

Selain itu, ratusan unit lainnya masih dalam tahap persiapan.

Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang mengalami kekurangan gizi.

Namun, manfaatnya meluas hingga ke sektor ekonomi.

Menurut Al Haris, keberadaan MBG telah membuka pasar baru bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.

Produk pangan yang sebelumnya banyak dijual ke luar daerah kini lebih terserap di dalam wilayah Jambi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produksi pangan, terutama beras.

Saat ini, Jambi baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan beras secara mandiri, sementara produksi telur ayam sudah mencukupi kebutuhan lokal.

Sementara itu, Sony Sanjaya mengungkapkan bahwa program MBG di Jambi telah menjangkau sekitar 446 ribu penerima manfaat dengan melibatkan 545 pemasok dalam rantai distribusi.

Setiap hari, perputaran anggaran program ini mencapai Rp7,2 miliar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari honor ribuan tenaga kerja, biaya operasional, hingga pembelian bahan pangan lokal seperti beras, ayam, telur, sayur, dan buah.

“Seluruh dana berputar di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Ini langsung menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

BGN juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam rantai pasok untuk mencegah penyimpangan.

Satgas di tingkat daerah diminta memastikan bahan pangan benar-benar berasal dari produksi lokal.

Selain itu, pemerintah mengingatkan bahwa prioritas utama program ini adalah kelompok rentan, khususnya dalam 1.000 hari pertama kehidupan, sebelum diperluas ke peserta didik secara umum.

Untuk menjaga kualitas layanan, BGN akan segera menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi.

Melalui sistem ini, penerima manfaat dapat memberikan penilaian terhadap kualitas makanan, ketepatan distribusi, hingga standar operasional yang diterapkan.

Sekretaris Daerah Jambi, Sudirman, menyebut rapat konsolidasi ini sebagai momentum penting untuk evaluasi dan peningkatan kinerja seluruh pihak.

Pemprov Jambi juga terus mendorong penguatan rantai pasok melalui berbagai inovasi seperti urban farming, rooftop gardening, hingga pengembangan desa tematik.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, Program MBG di Jambi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi serta pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan kesehatan terpadu.

Bupati Anwar Sadat secara langsung membuka kegiatan bakti sosial berupa operasi katarak gratis serta penyaluran bantuan sosial di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Sabtu (18/4/2026).

Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Tak hanya layanan kesehatan, pemerintah juga menyalurkan bantuan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut, kegiatan seperti ini tidak hanya membantu dari sisi kesehatan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM agar tetap bertahan dan berkembang.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Tanjab Barat, Agus Sanusi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Alyatama.

Program tersebut bertujuan memberikan layanan sosial secara langsung sekaligus memenuhi hak dasar masyarakat yang membutuhkan.

Untuk layanan operasi katarak, puluhan warga telah menjalani proses skrining kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan, sebagian peserta dinyatakan layak menjalani operasi gratis yang difasilitasi melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Selain layanan medis, pemerintah juga menyalurkan bantuan ATENSI dengan total nilai ratusan juta rupiah.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti sembako dan nutrisi, alat bantu disabilitas seperti kursi roda dan alat bantu dengar, hingga dukungan modal usaha.

Program bantuan usaha diberikan kepada sejumlah penerima untuk berbagai jenis usaha, mulai dari menjahit, bengkel, hingga kuliner, sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Para penerima manfaat menyambut baik program ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati juga meninjau langsung fasilitas kesehatan, termasuk ruang operasi dan layanan Cath Lab di rumah sakit tersebut, guna memastikan pelayanan berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, menyerahkan bantuan bedah rumah, kursi roda, serta bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Rabu (8/4/2026).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian Pondok Pesantren Al-Alzari Al-Mubarak Litahfizil Qur’an yang ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemberian bantuan operasional.

🏠 Bantuan Bedah Rumah dan Kursi Roda

Dalam kegiatan ini, dua unit rumah hasil program bedah rumah diserahkan kepada warga penerima manfaat.

Program ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi melalui skema Rumah Layak Huni.

Selain itu, bantuan kursi roda juga diberikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan.

Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.

🌙 Wujud Program “Kota Jambi Bahagia”

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas “Kota Jambi Bahagia”, khususnya dalam aspek keagamaan dan sosial.

Menurutnya, kebahagiaan kota tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari hubungan spiritual masyarakat dengan Tuhan serta kepedulian sosial antarwarga.

Ia juga mengapresiasi keberadaan pondok pesantren yang dinilai turut mendukung program pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius dan berakhlak.

🤝 Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi berharap kolaborasi dengan Baznas dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Program bantuan sosial seperti ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pihak pondok pesantren menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan pemerintah serta berharap adanya bimbingan dan sinergi ke depan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kota Jambi.(*)

MUBA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerjasama pemerintahan daerah.

Penandatanganan berlangsung Senin (6/4/2026) di Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua kabupaten, termasuk Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Kerja sama ini difokuskan pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan dan kawasan permukiman (Perkim), ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), hingga bidang sosial.

Bupati Bambang menyatakan, kolaborasi antardaerah menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.

“Tugas pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Sinergi ini akan membuat program lebih produktif, masif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Toha menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kesepakatan ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat kesejahteraan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kedua daerah,” kata Toha.

Dengan MoU ini, kedua pemerintah kabupaten berharap dapat saling mendukung pengembangan sektor strategis, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas wilayah untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar Senin (06/04/2026) terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat dan lancar.

Meskipun diwarnai banyak masukan dari setiap fraksi, jalannya sidang tetap tertib dan produktif.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan masukan yang diberikan merupakan bentuk perhatian dan kecintaan fraksi terhadap kemajuan Kota Jambi.

“Semua saran yang disampaikan bersifat konstruktif. Kami ingin perbaikan dilakukan secara nyata tanpa menyudutkan pihak manapun. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” ujar Kemas.

Kemas menambahkan, isu strategis yang menjadi sorotan antara lain tata kelola banjir, pengelolaan aset daerah, dan masalah lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah.

Menurutnya, informasi yang disampaikan fraksi sangat cepat, akurat, dan dapat dijadikan dasar langkah pemerintah.

“Masalah sampah menjadi perhatian utama. Ke depan, Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup akan membahas teknis pengelolaan sampah, termasuk operasional kendaraan dan dukungan anggaran. Ini bagian dari upaya pemerintah mengurai masalah secara efektif, bukan sekadar menyesuaikan keadaan,” jelasnya.

Selain itu, Kemas menegaskan pentingnya kolaborasi DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola kota yang lebih baik.

“Semua masukan ini menjadi arahan bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat. Dengan komunikasi dan sinergi yang baik, Kota Jambi akan terus berkembang menjadi kota yang nyaman dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat paripurna kali ini menekankan bahwa kritik dan saran fraksi bukanlah sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses pengawasan yang membangun.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi menggelar kegiatan Gerakan Pejabat Daerah dan Aghniya Berzakat yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada mustahik serta Pekerja Harian Lepas (PHL).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota di Jambi pada Jumat (13/3/2026).

Dalam acara itu juga dilakukan penyerahan santunan bagi warga yang terdampak musibah kebakaran.

Melalui program Jambi Kota Peduli Tahun 1447 H/2026, Baznas Kota Jambi menyalurkan bantuan senilai Rp102 juta kepada 10 kepala keluarga korban kebakaran.

Bantuan tersebut diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Jambi Maulana didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi Nadiyah.

Maulana mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Ia mengajak para pejabat daerah serta kalangan aghniya atau pengusaha yang memiliki kemampuan ekonomi agar menyalurkan zakat melalui Baznas.

Menurutnya, pengelolaan zakat melalui lembaga resmi akan lebih transparan, akuntabel, serta dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran menjelang perayaan Idul Fitri.

Menurutnya, aktivitas rumah tangga yang meningkat serta banyaknya warga yang mudik berpotensi menimbulkan risiko kebakaran.

Karena itu, pemerintah meminta lurah dan ketua RT untuk aktif melakukan sosialisasi kepada warga, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumah saat mudik agar memastikan kondisi rumah aman serta menitipkan pengawasan kepada tetangga.

Di sisi lain, pemerintah kota juga terus melakukan pembenahan lingkungan menjelang Lebaran.

Upaya tersebut meliputi peningkatan kebersihan jalan protokol, jalur lintas yang akan dilalui pemudik, serta perawatan taman kota agar tetap tertata rapi.

Ketua Baznas Kota Jambi Muhammad Padli menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mengajak para pejabat daerah dan kalangan pengusaha untuk menyalurkan zakat melalui Baznas.

Ia menambahkan bahwa Baznas Kota Jambi saat ini sedang melakukan transformasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju zakat produktif.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Menurut Padli, dari 15 tenant program zakat produktif yang dibina Baznas Kota Jambi, lima di antaranya bahkan telah berkembang hingga mampu menjadi muzakki atau pembayar zakat.

Keberhasilan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan program zakat produktif yang dijalankan Baznas.

Kisah inspiratif tersebut bahkan pernah diikutsertakan dalam kompetisi nasional dan berhasil meraih peringkat tiga nasional serta menjadi tim favorit dari peserta yang berasal dari 15 provinsi dan 47 kabupaten/kota di Indonesia.

Melalui gerakan berzakat ini, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya para pejabat dan pengusaha muslim di Kota Jambi, semakin meningkat sehingga zakat dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBi.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin, secara resmi melantik Pejabat Kepala Desa (PJ) Kepala Desa antar waktu di sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/3/2026).

Pelantikan tersebut meliputi PJ Kepala Desa Jati Baru Mudo dan Petiduran Baru di Kecamatan Mandiangin Timur, Desa Pulau Melako Kecamatan Batin VIII, serta PJ Kepala Desa Siliwangi Kecamatan Singkut.

Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jalankan tugas dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Hurmin menekankan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya, kepala desa harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta seluruh lapisan masyarakat.

“Bekerjalah sesuai aturan perundang-undangan, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” pesannya.

Dengan dilantiknya para PJ Kepala Desa ini, diharapkan roda pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandiangin Timur, Batin VIII, dan Singkut dapat berjalan optimal.

Bupati Hurmin berharap kehadiran para pejabat baru tersebut mampu mendorong percepatan pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Semoga pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan semakin mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)