JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi terkait efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penuntasan Tuberculosis (TBC) Tahun Anggaran 2024–2025.

Penyerahan laporan tersebut berlangsung pada Rabu (14/1/2026).

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Khususnya terhadap program kesehatan masyarakat yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Ia menilai, sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK, terutama terkait penanganan TBC, perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

“LHP ini memberikan catatan penting, terutama pada aspek penanganan TBC. DPRD akan mengawal rekomendasi tersebut,” terangnya.

“Baik dari sisi peningkatan sarana prasarana maupun dukungan anggaran, agar program penuntasan TBC benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tersebut melalui alat kelengkapan dewan, khususnya Komisi III dan Komisi IV, termasuk rekomendasi lain yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Menurutnya, LHP BPK tidak hanya memuat temuan, tetapi juga berfungsi sebagai masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan kualitas program pembangunan.

Oleh karena itu, DPRD memandang perlu menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Penyelesaian tindak lanjut LHP BPK merupakan indikator penting dalam meningkatkan kualitas belanja daerah,” sebutnya.

“Fungsi pengawasan DPRD memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Kemas Faried juga mengapresiasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang telah menjalankan pemeriksaan secara independen dan profesional sesuai standar yang berlaku.

“Kami menghargai kerja BPK. DPRD akan mencermati dan mengawal seluruh rekomendasi agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jambi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, M. Toha Arafat, menjelaskan bahwa penyerahan LHP Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Ia menyebutkan, LHP disampaikan kepada empat entitas pemeriksaan, yakni Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Bungo, dan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Untuk Kota Jambi, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penuntasan TBC Tahun Anggaran 2024 dan 2025 hingga Triwulan III.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi.

Antara lain penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan intensifikasi layanan kesehatan, serta perbaikan sistem pendataan dan pelaporan kasus TBC agar program penuntasan berjalan lebih efektif.

BPK juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima.

“Rekomendasi ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik,” kata dia.

“Serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan,” pungkas Toha Arafat.(*)

Jambi, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., secara resmi membuka Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat dan Sosialisasi Program Pascasarjana (S2 dan S3) Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Jambi, Sabtu (31/5/2025).

Seminar hasil kolaborasi antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pemerintah Kota Jambi, Poltekkes Jambi, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Wilayah Jambi ini mengangkat tema “Strategi Komprehensif Pencegahan Penyakit Tidak Menular Berbasis Masyarakat.”

Diselenggarakan secara hybrid, seminar ini diikuti oleh 150 tenaga kesehatan yang hadir langsung di lokasi kegiatan, serta ratusan peserta lainnya yang mengikuti secara virtual dari berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya kesehatan, sekaligus memperluas jangkauan edukasi dan advokasi terhadap pencegahan penyakit tidak menular berbasis komunitas.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana turut hadir sebagai narasumber dan memaparkan strategi Pemerintah Kota Jambi dalam menanggulangi dan mencegah penyakit tidak menular melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Selain Wali Kota Maulana, turut hadir dua narasumber utama dari FKM UI, yaitu : Prof. dr. Adang Bachtiar, M.P.H., D.Sc., Guru Besar FKM UI, yang menyampaikan materi tentang Strategi Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mencegah Penyakit Tidak Menular, dan Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., Dekan FKM UI, yang memaparkan kajian tentang Dampak Bencana terhadap Kejadian Penyakit Tidak Menular di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi dokter Maulana, mengatakan seminar bersama FKM Universitas Indonesia ini merupakan bagian penting dari upaya strategis pemerintah kota Jambi dalam penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang saat ini angka kematiannya terus tinggi.

“Hal ini sejalan dengan berbagai program yang telah kita jalankan di bidang kesehatan, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pengembangan kawasan tanpa asap rokok, penyediaan ruang terbuka hijau, serta pembangunan sarana dan prasarana penunjang aktivitas olahraga hingga ke tingkat RT melalui program Kampung Bahagia,” ujar Maulana.

Ia juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari implementasi Kota Jambi sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Pemerintah Kota Jambi, lanjutnya, senantiasa mendukung berbagai event yang digelar di Kota Jambi, termasuk kegiatan ilmiah seperti seminar ini. Selain memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kegiatan semacam ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap perputaran roda perekonomian daerah.

“Kami harus mampu memperkenalkan Kota Jambi dari berbagai aspek, termasuk aspek budaya yang juga erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya tersebut,” ujar Wali Kota Maulana.

Dalam forum itu, Wali Kota Maulana juga menyinggung kebijakan strategis terkait pemilihan dan perpanjangan masa jabatan Ketua RT. Kebijakan tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dari strategi penguatan pemerintahan berbasis komunitas yang mampu menyukseskan program-program pembangunan di tingkat akar rumput.

“Pemilihan dan penambahan masa jabatan Ketua RT merupakan upaya untuk memastikan agar setiap program, termasuk di bidang kesehatan, dapat dijalankan secara optimal hingga ke tingkat paling bawah,” jelasnya.

Wali Kota Maulana juga memaparkan sejumlah capaian strategis Pemerintah Kota Jambi di bidang kesehatan yang terus menunjukkan progres signifikan. Salah satunya adalah penambahan anggaran sebesar Rp5,9 miliar untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sehingga seluruh warga Kota Jambi memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjamin.

Tak hanya itu, Pemkot Jambi juga memberikan perlindungan sosial melalui skema jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan dan mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Di sisi lain, untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan warga, Pemerintah Kota Jambi juga telah membentuk UPTD Call Center Bahagia sebagai pusat layanan pengaduan dan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.

“Semua ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat Kota Jambi,” jelas Maulana.

Selain jaminan layanan kesehatan yang merata, Wali Kota Maulana juga menyoroti upaya konkret dalam percepatan penurunan angka stunting. Ia menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Kota Jambi saat ini berhasil ditekan menjadi 10,8 persen, turun signifikan dari 13,5 persen pada tahun 2023.

“Program kerja di bidang ini akan terus kami perkuat dan tingkatkan hingga target zero stunting di Kota Jambi benar-benar bisa terwujud,” tegasnya.

Maulana juga mengatakan, untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran tersebut menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesehatan yang terarah dan berkelanjutan.

“Semua itu tentunya sejalan dengan 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, dalam upaya mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera,” ujar Wali Kota Maulana menutup paparannya.

Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta gambaran yang utuh kepada para mahasiswa, mahasiswi, dan tenaga kesehatan, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas profesional di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Seminar ini juga menjadi sarana motivasi dan inspirasi bagi generasi muda yang akan melanjutkan pengabdian di sektor kesehatan.

Pada sesi pembukaan seminar, turut dilakukan sosialisasi Program Magister dan Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) yang disampaikan oleh Prof. Indri Hapsari Susilowati, SKM, MKKK, Ph.D., bersama Dr. Budi Hartono, S.Si., M.K.M.

Sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan, dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Jambi juga menyerahkan plakat kepada FKM UI, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Maulana kepada Guru Besar FKM UI, Prof. dr. Adang Bachtiar, M.P.H., D.Sc.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Fahmi, para pimpinan perguruan tinggi, serta ratusan tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas layanan kesehatan di Kota Jambi. (*)