JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapat perhatian dalam evaluasi tata kelola kesehatan bersama pemerintah pusat di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026.

Sejumlah program yang menjadi sorotan meliputi penurunan stunting, perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Universal Health Coverage (UHC), layanan Dokter MAJU hingga pelosok desa, serta khitan gratis.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, Bambang Hermanto, SKM., MM., memaparkan dokumen perencanaan dan capaian program kesehatan di hadapan tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bambang didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Almuhsinin, SKM., MPH., serta tim perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari pendampingan tata kelola program kesehatan yang berlangsung sejak Mei 2026.

Kementerian Kesehatan menunjuk Universitas Diponegoro untuk mendampingi Dinas Kesehatan Sarolangun dalam memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

“Pemaparan ini menjadi momentum penting bagi Sarolangun untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Bambang.

Dalam pemaparannya, Bambang menguraikan sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Program penurunan stunting menjadi salah satu perhatian karena membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak hingga pendampingan keluarga.

Keberhasilan program ini juga memerlukan pemantauan berkelanjutan agar intervensi menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Di sisi lain, capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui kepesertaan JKN menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.

Kepesertaan JKN membantu masyarakat mengakses layanan sesuai ketentuan program dan status kepesertaan yang berlaku.

Program Dokter MAJU juga mendapat sorotan karena berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Inovasi tersebut menjadi salah satu pendekatan daerah untuk mengurangi hambatan akses layanan.

Sementara itu, program khitan gratis menjadi bentuk pelayanan yang dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan tertentu tanpa menanggung seluruh biaya secara mandiri, sesuai cakupan dan ketentuan program.

Meski berbagai program tersebut mendapat perhatian dalam pemaparan, pengukuran dampak tetap penting untuk melihat sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Indikator seperti penurunan prevalensi stunting, cakupan kepesertaan JKN, jangkauan layanan Dokter MAJU, serta jumlah penerima khitan gratis dapat menjadi tolok ukur evaluasi berikutnya.

Selain memaparkan program unggulan, Bambang menjelaskan keselarasan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sarolangun dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dinas Kesehatan juga mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun. Evaluasi tersebut mencakup capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program.

Menurut Bambang, capaian indikator kinerja yang menunjukkan tren positif menjadi modal untuk meningkatkan kualitas layanan pada tahun-tahun berikutnya.

“Ke depan, indikator kinerja tersebut akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) untuk tahun 2027,” tambahnya.

Penyelarasan ini penting agar program daerah memiliki arah yang terukur, sesuai prioritas pembangunan, dan mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa perencanaan anggaran sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi program sebelumnya.

Bambang menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sarolangun Hurmin, Wakil Bupati Gerry Trisatwika, dan Sekretaris Daerah Muhammad Arief atas dukungan terhadap penguatan program kesehatan.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program prioritas berjalan sesuai sasaran.

“Ini menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai target strategis pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan terintegrasi, hingga optimalisasi program inovatif daerah demi mewujudkan Sarolangun Maju,” ujar Bambang.

Melalui pendampingan tata kelola ini, Dinas Kesehatan Sarolangun diharapkan mampu menyusun perencanaan yang lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat evaluasi terhadap hasil setiap program.

Tantangan berikutnya ialah memastikan perhatian pemerintah pusat terhadap program unggulan tersebut berujung pada perbaikan layanan yang terukur.

Pemerataan akses kesehatan, keberlanjutan program, dan transparansi capaian menjadi faktor penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok Sarolangun.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Sarolangun H. Hurmin menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan daerah melalui visi Sarolangun Maju.

Ia menjadikan lima misi pembangunan sebagai arah kebijakan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program selama periode RPJMD 2025–2029.

Komitmen tersebut disampaikan Hurmin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur pemangku kepentingan, Hurmin menyebut pembangunan Sarolangun merupakan hasil kerja bersama yang berlanjut dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.

Ia mengapresiasi kontribusi para pemimpin terdahulu, mulai dari Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, hingga Hasan Basri Agus dan Cek Endra.

Menurutnya, setiap periode pemerintahan telah meletakkan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Sarolangun.

“Pembangunan Kabupaten Sarolangun adalah hasil kerja keras kita bersama di era masing-masing pemerintahan sebelumnya. Insya Allah, tongkat estafet pembangunan ini akan terus dilanjutkan oleh putra-putri terbaik daerah ini di masa mendatang,” ujar Hurmin.

Pernyataan tersebut menegaskan arah pembangunan yang ingin ia lanjutkan. Namun, tantangan pemerintah daerah tidak berhenti pada kesinambungan program.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan berjalan sesuai prioritas dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Lima misi menjadi arah pembangunan Sarolangun

Hurmin menjelaskan bahwa visi Sarolangun Maju menjadi landasan bagi lima misi utama pemerintahannya.

Kelima misi itu mencakup pelayanan dasar, penguatan nilai sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta perbaikan birokrasi.

Misi pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah daerah menempatkan sektor tersebut sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Misi kedua mencakup penguatan nilai keagamaan, pelestarian adat istiadat, dan pengembangan kepemudaan.

Agenda ini diarahkan untuk menjaga karakter daerah sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan.

Pada misi ketiga, Hurmin menekankan pembangunan infrastruktur pelayanan umum yang merata dan berkualitas.

Pemerataan menjadi aspek penting agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan dasar.

Misi keempat berorientasi pada pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini membuka ruang bagi penguatan usaha masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, misi kelima menyasar pembentukan budaya birokrasi yang berakhlak, tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kelima misi tersebut menjadi kerangka bagi pemerintah daerah dalam menentukan program dan prioritas pembangunan.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarlembaga, pengelolaan anggaran yang efektif, serta evaluasi berkala terhadap hasil program.

Hurmin: Sarolangun Maju bukan sekadar slogan

Hurmin menegaskan visi dan misi pemerintahannya bukan sekadar pernyataan politik, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Ia menyatakan program dalam RPJMD Sarolangun 2025–2029 harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Visi dan misi ini bukan sekadar slogan, tetapi janji kami kepada masyarakat yang akan kami wujudkan. Melalui kerja nyata, kami berkomitmen memastikan bahwa setiap program pemerintah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Hurmin.

Komitmen tersebut menempatkan pelaksanaan program sebagai tolok ukur penting bagi keberhasilan pemerintahan.

Masyarakat membutuhkan perbaikan layanan yang nyata, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan kesempatan ekonomi.

Karena itu, keberhasilan agenda Sarolangun Maju perlu terlihat melalui indikator yang terukur, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap program memiliki target yang jelas sehingga masyarakat dapat menilai perkembangan dan hasil pelaksanaannya.

Tantangan pembangunan masih membutuhkan perhatian

Dalam rapat paripurna yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sarolangun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,78 persen, meningkat dibandingkan 3,73 persen pada 2024.

Indeks Pembangunan Manusia juga naik dari 73,76 menjadi 74,72.

Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 4,68 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan masih mencapai 8,74 persen.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai capaian sekaligus tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

Pemerintah daerah membutuhkan program yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Al Haris juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan fiskal.

Ia meminta program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Pesan tersebut relevan dengan agenda Sarolangun Maju karena pelaksanaan lima misi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Karhutla dan pemerataan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah

Selain persoalan kesejahteraan, karhutla masih menjadi tantangan di Kabupaten Sarolangun.

Al Haris menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan.

Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Upaya pencegahan juga penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas warga dan merusak lingkungan.

Di sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan tetap menjadi agenda penting agar akses pelayanan umum tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Pembangunan jalan dan fasilitas publik perlu berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan Sarolangun Maju membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Pemerintah tidak hanya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan, meningkatkan layanan dasar, dan memastikan hasil pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Hurmin ajak seluruh pihak perkuat sinergi

Hurmin mengakui pemerintah kabupaten tidak dapat menjalankan seluruh agenda pembangunan secara mandiri.

Ia membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, serta masyarakat.

Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam melanjutkan pembangunan dan menjaga kesinambungan program daerah.

Pada usia ke-27 Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah menghadapi tugas untuk menerjemahkan visi Sarolangun Maju menjadi hasil yang dapat diukur dan dirasakan warga.

Lima misi yang telah ditetapkan memberikan arah kebijakan.

Namun, konsistensi pelaksanaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat akan menentukan sejauh mana agenda tersebut mencapai tujuannya.

Peringatan Hari Jadi ke-27 pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pembangunan sekaligus mengevaluasi langkah yang perlu diprioritaskan pada tahun-tahun mendatang.(*)