JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Kesehatan Cabang Jambi kembali membuktikan kualitas pelayanan kesehatan yang mumpuni dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang sangat tinggi.

Per 1 Januari 2026, Kota Jambi mencatat kepesertaan UHC sebesar 99,81% dengan tingkat keaktifan 81,69%.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti dengan UHC 99,21% dan keaktifan 81,92%, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai UHC 99,58% dengan keaktifan 80,02%.

Prestasi ini mendapat pengakuan melalui UHC Awards 2026, yang diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka mendorong kepesertaan Program JKN.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti komitmen kepala daerah dalam memastikan masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang merata.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah menembus 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98% penduduk Indonesia, dengan keaktifan 81,45%, melampaui target nasional RPJMN 2025–2029.

“Peran aktif pemerintah daerah sangat strategis untuk mendaftarkan penduduk dan menjaga keaktifan kepesertaan. Dengan sinergi seluruh pihak, perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara lebih adil,” jelas Ghufron.

Capaian UHC juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa wilayah yang sudah UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih mudah, serta pengeluaran kesehatan rumah tangga yang lebih ringan.

Rata-rata, peserta JKN kini melakukan dua juta kunjungan per hari ke fasilitas kesehatan, mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus memperkuat layanan dengan teknologi digital, termasuk Mobile JKN, PANDAWA WhatsApp 08118165165, Care Center 165, dan fitur i-Care JKN yang memudahkan dokter mengakses riwayat pelayanan peserta selama satu tahun terakhir.

Dalam UHC Awards 2026, daerah yang berprestasi dikategorikan dalam tiga level: Utama, Madya, dan Pratama, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk memperluas kepesertaan Program JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya JKN sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat sakit.

“Masyarakat sehat berarti bangsa kuat dan sejahtera. Program JKN menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan dan daya saing nasional,” kata Cak Imin.

Target pemerintah hingga 2029 adalah 99% kepesertaan JKN, sekaligus peningkatan kualitas layanan agar manfaat program dirasakan optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.

UHC Awards 2026 diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi daerah yang belum mencapai cakupan maksimal.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo kembali menghadirkan kabar positif bagi masyarakat di bidang kesehatan.

Pada tahun 2026, Kabupaten Tebo memperoleh kuota program operasi katarak gratis dengan jumlah yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Tebo, Arif Haryoko, mengungkapkan bahwa kuota operasi katarak gratis tahun ini meningkat hingga empat kali lipat.

Total penerima manfaat yang ditargetkan mencapai 400 orang.

“Alhamdulillah, tahun ini kuota operasi katarak untuk Kabupaten Tebo meningkat cukup besar. Target kita sebanyak 400 orang penerima manfaat,” ujar Arif Haryoko saat dikonfirmasi..

Program operasi katarak gratis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya para lanjut usia yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Arif menjelaskan, pelaksanaan operasi katarak direncanakan akan dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Tebo.

Menurutnya, rumah sakit tersebut dinilai memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai untuk mendukung kelancaran program.

“Untuk lokasi pelaksanaan operasi, rencananya akan dipusatkan di RSUD Sulthan Thaha Saifuddin Tebo,” jelasnya.

Terkait jadwal pelaksanaan, Arif menyebutkan bahwa operasi katarak gratis tersebut direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan berbagai persiapan serta koordinasi lintas sektor agar program berjalan sesuai rencana.

Saat ini, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Tebo juga tengah menjalin koordinasi dengan seluruh Puskesmas di setiap kecamatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pendataan calon penerima manfaat tepat sasaran.

“Kami berkoordinasi dengan Puskesmas di tiap kecamatan, karena mereka yang paling memahami kondisi kesehatan masyarakat dan calon penerima manfaat,” ungkap Arif.

Ia menambahkan, sasaran utama program ini adalah lansia produktif yang masuk dalam kategori desil penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Polusi udara selama ini identik dengan gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Namun, dampaknya tidak berhenti di sana.

Mata sebagai organ yang terus terbuka dan terpapar langsung lingkungan menjadi salah satu bagian tubuh yang paling rentan terhadap kualitas udara yang buruk.

Berbagai polutan di udara seperti partikel halus PM2.5 dan PM10, nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), ozon (O₃), asap kendaraan bermotor, hingga emisi industri dapat langsung memicu iritasi pada permukaan mata.

Zat-zat ini mengganggu lapisan air mata yang berfungsi sebagai pelindung alami, membuat mata lebih cepat kering dan mudah teriritasi.

Paparan polusi yang terjadi secara terus-menerus tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga berpotensi menyebabkan stres oksidatif pada jaringan mata.

Partikel berukuran sangat kecil dapat menembus lapisan pelindung mata dan merusak sel-sel sehat, terutama jika diketahui paparan berlangsung dalam jangka panjang.

Sejumlah kelompok diketahui memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mata akibat polusi udara.

Masyarakat perkotaan dengan kualitas udara buruk, pekerja luar ruangan seperti petugas lalu lintas dan pekerja konstruksi, anak-anak, serta lansia termasuk kelompok yang paling rentan.

Risiko juga meningkat pada individu dengan kondisi mata tertentu, seperti dry eye syndrome, alergi mata, atau pengguna lensa kontak.

Gejala gangguan mata akibat polusi sering kali dianggap sepele.

Mata kering, perih, gatal, kemerahan, berair berlebihan, sensitif terhadap cahaya, atau sensasi seperti ada pasir di mata merupakan tanda awal yang patut diwaspadai.

Pada kondisi tertentu, polusi udara bahkan dapat memperparah peradangan mata seperti konjungtivitis atau meningkatkan risiko infeksi.

Apabila keluhan mata tidak membaik meski sudah menggunakan tetes mata pelumas atau mengistirahatkan mata, pemeriksaan ke dokter spesialis mata sangat dianjurkan.

Evaluasi profesional diperlukan untuk menilai produksi air mata, kondisi permukaan mata, serta mendeteksi kemungkinan peradangan atau kerusakan yang lebih serius.

Untuk mengurangi risiko, terdapat sejumlah langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam aktivitas sehari-hari.

Menggunakan kacamata pelindung atau sunglasses saat beraktivitas di luar ruangan membantu mengurangi kontak langsung polutan dengan mata.

Selain itu, membatasi penggunaan lensa kontak saat kualitas udara buruk dan menjaga kebersihan tangan juga penting untuk mencegah iritasi maupun infeksi.

Penggunaan air mata buatan tanpa pengawet dapat membantu menjaga kelembapan mata, terutama bagi mereka yang sering terpapar polusi.

Memantau Indeks Kualitas Udara (AQI) melalui aplikasi atau situs resmi juga menjadi langkah cerdas agar aktivitas luar ruangan bisa disesuaikan dengan kondisi udara.

Di dalam ruangan, air purifier dapat membantu menyaring partikel berbahaya yang masuk dari luar, sehingga kualitas udara dalam rumah lebih terjaga.

Langkah ini tidak hanya melindungi mata, tetapi juga sistem pernapasan secara keseluruhan.

Polusi udara merupakan ancaman yang sering kali tidak disadari dampaknya terhadap kesehatan mata.

Kesadaran akan gejala, pemahaman faktor risiko, dan penerapan perlindungan sederhana dapat membantu menjaga kenyamanan mata dan mempertahankan kualitas penglihatan di tengah tantangan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Masalah ini tidak hanya menyangkut tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan fisik, kecerdasan, hingga kesiapan menghadapi masa depan.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama.

Periode paling krusial terjadinya stunting adalah 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Pada fase ini, otak dan organ tubuh berkembang sangat cepat dan menentukan kualitas hidup anak di kemudian hari.

Sayangnya, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa stunting disebabkan faktor keturunan.

Padahal, faktor genetik hanya berpengaruh kecil. Penyebab utama stunting justru berasal dari kurangnya asupan gizi seimbang, minimnya protein hewani, serta pola asuh yang belum optimal sejak dini.

Selain faktor gizi, lingkungan dan kondisi sosial turut berperan besar. Akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta rendahnya pemahaman tentang kesehatan ibu dan anak meningkatkan risiko infeksi berulang.

Infeksi yang sering terjadi pada anak dapat menghambat penyerapan nutrisi, sehingga pertumbuhan pun terhambat.

Dampak stunting tidak hanya terlihat secara fisik. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki sistem imun lebih lemah, sehingga lebih mudah sakit.

Selain itu, perkembangan kognitifnya berisiko terganggu, yang berdampak pada kemampuan belajar, konsentrasi, dan prestasi akademik.

Dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Upaya pencegahan stunting seharusnya dimulai sejak sebelum kehamilan. Calon ibu perlu memastikan status gizi yang baik, termasuk kecukupan zat besi, asam folat, protein, dan mikronutrien lainnya.

Pemeriksaan kesehatan rutin sebelum dan selama kehamilan menjadi langkah penting untuk memastikan janin tumbuh optimal.

Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan merupakan fondasi utama pencegahan stunting. ASI mengandung nutrisi lengkap dan antibodi yang melindungi bayi dari infeksi.

Setelah itu, MPASI harus diberikan secara bertahap dengan menu yang beragam, bergizi seimbang, dan sesuai usia anak.

Protein hewani seperti telur, ikan, daging, dan susu memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak anak.

Kombinasi protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral harus menjadi bagian dari menu harian anak.

Tak kalah penting, lingkungan yang bersih dan sehat menjadi faktor pendukung utama.

Kebiasaan mencuci tangan, penggunaan air bersih, sanitasi layak, serta imunisasi lengkap membantu mencegah penyakit infeksi yang dapat memperburuk risiko stunting.

Stunting memang bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Namun, dengan edukasi yang tepat, keterlibatan aktif orang tua, serta dukungan dari lingkungan dan layanan kesehatan, angka stunting dapat ditekan secara signifikan.

Menjaga tumbuh kembang anak sejak dini merupakan investasi jangka panjang demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, terutama saat musim hujan.

Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang mudah berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, ember, pot bunga, atau talang air tersumbat.

Gejala awal DBD biasanya muncul 4–10 hari setelah digigit nyamuk, berupa demam tinggi mendadak, sakit kepala hebat, nyeri di belakang mata, pegal-pegal pada otot dan sendi, serta rasa lemas.

Beberapa pasien juga mengalami mual, muntah, dan ruam kemerahan di kulit.

Pada fase kritis, DBD dapat menyebabkan perdarahan dan syok, ditandai mimisan, gusi berdarah, muntah bercampur darah, feses hitam, atau penurunan tekanan darah drastis.

Karena belum ada obat spesifik untuk virus dengue, penanganan fokus pada perawatan suportif, termasuk banyak minum cairan, istirahat cukup, dan pemantauan kondisi tubuh.

Obat penurun panas seperti parasetamol diperbolehkan, tetapi aspirin dan ibuprofen sebaiknya dihindari.

Pencegahan DBD tetap menjadi kunci. Gerakan 3M Plus menguras, menutup, mendaur ulang perlu dilakukan rutin.

Masyarakat juga dianjurkan menggunakan lotion antinyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Fogging dapat dilakukan sebagai tambahan, bukan pengganti pencegahan utama.

Kesadaran bersama sangat penting. Dengan mengenali gejala dini, segera mencari pertolongan medis, dan menjaga lingkungan bebas dari sarang nyamuk, risiko DBD bisa diminimalkan.

Meski kecil seperti nyamuk, dampak DBD terhadap kesehatan masyarakat bisa sangat besar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid kembali menunjukkan komitmen meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Merangin mengalokasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk 38.748 jiwa masyarakat kurang mampu, meningkat signifikan dari tahun 2025 yang mencakup 28.715 jiwa.

Bupati H M Syukur menegaskan, alokasi Jamkesda ini bertujuan memastikan seluruh warga Merangin, khususnya yang belum tercover BPJS Kesehatan, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan merata.

“Jamkesda ini kita anggarkan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, agar tidak terkendala biaya saat berobat,” ujar Bupati usai rapat koordinasi realisasi PAD triwulan IV 2025 di Auditorium Rumah Dinas, Senin (13/01/2026).

Bupati menekankan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Pemkab Merangin berupaya agar tidak ada warga yang terabaikan dalam layanan kesehatan.

Plt Kadis Kesehatan Merangin, drg Soni Propesma, menambahkan bahwa program Jamkesda mencakup berbagai layanan kesehatan, mulai dari pelayanan Puskesmas hingga rujukan rumah sakit, sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Merangin, Abdul Lazik, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendataan dan evaluasi agar bantuan Jamkesda tepat sasaran dan tepat fungsi, sejalan dengan visi misi Bupati dan Wabup Merangin.

Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial, Herdison, menambahkan, alokasi Jamkesda untuk 38.748 jiwa masyarakat sudah tertuang dalam SK Bupati Merangin.

Dengan program ini, Pemkab Merangin berharap beban ekonomi masyarakat berkurang dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Merangin meningkat secara menyeluruh.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci semakin memperkuat layanan kesehatan dasar dengan menyelesaikan pembangunan tiga puskesmas rawat inap berkonsep modern.

Puskesmas baru tersebut berada di Tamiai, Sanggaran Agung, dan Depati Tujuh, siap menjadi tumpuan pelayanan medis bagi masyarakat setempat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermendizal, menjelaskan bahwa fasilitas ini dibangun dari nol sesuai standar pelayanan kesehatan terbaru, menggantikan bangunan lama yang sudah tidak representatif.

“Semua dibangun dari nol. Mulai dari ruang rawat inap, layanan medis, hingga sarana pendukungnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini,” jelas Hermendizal.

Keberadaan puskesmas rawat inap ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap rumah sakit rujukan.

Seperti RS Pratama Bukit Kerman dan RSUD Kerinci di Bukit Tengah, terutama untuk kasus medis yang bisa ditangani di tingkat layanan dasar.

Setiap puskesmas dilengkapi dengan unit gawat darurat (UGD), ruang persalinan, laboratorium dasar, serta ruang rawat inap memadai.

Pemerintah menargetkan fasilitas ini dapat segera difungsikan sehingga masyarakat dapat menikmati layanan lebih cepat, aman, dan efisien.

Pembangunan ini juga memberi dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar lokasi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan, H. Anto, menekankan bahwa seluruh proses pengawasan dilakukan secara ketat sesuai ketentuan.

“Puskesmas ini bukan hanya bangunan, tetapi investasi jangka panjang untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kerinci. Kualitas dan akuntabilitas menjadi prioritas utama,” kata H. Anto.

Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap tiga puskesmas rawat inap modern ini menjadi langkah nyata dalam pemerataan layanan kesehatan berkualitas, dekat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jambi mencatat sebanyak 163 jiwa meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis (TBC).

Angka tersebut setara dengan 8,6 persen dari total kasus TBC yang ditemukan di Kota Jambi hingga 15 Desember 2025.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan bahwa TBC merupakan penyakit menular yang sebenarnya dapat disembuhkan, asalkan penderita menjalani pengobatan secara teratur sesuai standar pelayanan kesehatan.

“Pengobatan TBC minimal dilakukan selama enam bulan dan harus dijalani secara konsisten agar pasien dapat sembuh dan mencegah penularan,” ujar Rini di Jambi, Senin.

Berdasarkan data Dinkes, hingga pertengahan Desember 2025 ditemukan 2.178 penderita tuberkulosis, termasuk 253 kasus TBC pada anak.

Jumlah ini menunjukkan bahwa TBC masih menjadi masalah kesehatan serius di Kota Jambi.

Rini mengungkapkan, upaya pengendalian TBC masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya stigma negatif masyarakat terhadap penderita tuberkulosis.

“Masih kuatnya stigma negatif di masyarakat menjadi tantangan dalam menekan laju penularan TBC, karena banyak penderita yang enggan memeriksakan diri atau melanjutkan pengobatan,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Pemkot Jambi telah mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis Kota Jambi Tahun 2025–2030.

Peraturan tersebut menjadi pedoman strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC, sekaligus mendukung target eliminasi Tuberkulosis Nasional tahun 2030.

Menurut Rini, penanganan TBC tidak dapat hanya mengandalkan layanan medis semata.

“Faktor kesehatan hanya berkontribusi sekitar 25 persen. Sementara 75 persen pengendalian TBC ditopang oleh faktor non-kesehatan, seperti perbaikan gizi, kualitas lingkungan dan rumah sehat, serta peningkatan edukasi kesehatan di ruang publik,” jelasnya.

Dengan pendekatan komprehensif tersebut, Dinkes Kota Jambi berharap penularan TBC dapat ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Tahun 2025, Selasa (23/12/2025), di Aston Hotel Jambi.

Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap target kerja rumah sakit, sekaligus menyusun strategi pelayanan kesehatan ke depan.

Tujuannya adalah memastikan setiap program berjalan optimal demi masyarakat Kota Jambi yang sehat dan bahagia.

Wali Kota Maulana menekankan pentingnya berbagai aspek dalam pengembangan layanan kesehatan, mulai dari teknologi dasar hingga robotik dan sub-spesialis.

“Selain SDM dan infrastruktur, modal juga menjadi faktor utama dalam membangun fasilitas kesehatan. Sebagai Kepala Daerah, saya bertanggung jawab penuh atas pengawasan ini,” ujarnya.

Program unggulan Kota Jambi Bahagia juga menjadi perhatian, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

“Melalui Kartu Bahagia, semua warga yang membutuhkan dijamin layanan kesehatan tanpa penolakan di rumah sakit. Tahun depan, program Kampung Bahagia akan fokus pada tata kelola sampah dan infrastruktur untuk membuat Kota Jambi lebih aman,” tambah Maulana.

Wali Kota menegaskan komitmen Pemkot Jambi memastikan seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, memenuhi standar pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan maksimal.

“Ini tanggung jawab bersama, khususnya OPD terkait. Kesehatan adalah pelayanan dasar bagi masyarakat dan harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Dalam laporan kegiatan, Elvi Roza menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi tim pembina dan pengawas rumah sakit, serta menentukan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Kegiatan diikuti 40 anggota tim dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, dan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jambi serta IDI Cabang Kota Jambi.

Acara ini turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Fahmi selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, serta jajaran OPD terkait.(*)