JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Terbaru, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha meresmikan operasional layanan Cathlab (Catheterization Laboratory) di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, Jumat 5 Juni 2026.

Hadirnya fasilitas kesehatan modern tersebut menjadi tonggak penting dalam peningkatan layanan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah di Kota Jambi.

Dengan beroperasinya Cathlab, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kateterisasi jantung dan tindakan pemasangan ring jantung tanpa harus dirujuk ke rumah sakit lain.

Dalam sambutannya, Diza menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Cathlab merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan modern sekaligus mendukung program prioritas Kota Jambi Bahagia yang menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus utama pembangunan.

“Hari ini kita meresmikan fasilitas Cathlab yang akan difokuskan untuk pelayanan penyakit jantung, termasuk pemasangan ring dan berbagai tindakan intervensi lainnya. Setelah melihat langsung, seluruh peralatan sudah siap dan sangat representatif untuk melayani masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza.

Ia mengatakan selama ini banyak pasien jantung yang harus menjalani rujukan ke rumah sakit lain karena keterbatasan fasilitas.

Dengan hadirnya Cathlab di RSUD Abdul Manap, proses penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan keselamatan pasien.

“Alhamdulillah sekarang masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih dekat. Mudah-mudahan fasilitas ini memberikan manfaat besar dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan penyakit jantung,” katanya.

Tak hanya layanan jantung, Diza juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pengembangan berbagai layanan kesehatan lainnya, termasuk layanan kemoterapi bagi pasien kanker serta hemodialisis (cuci darah) untuk penderita gagal ginjal.

Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan spesialis terus meningkat sehingga penguatan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dr. Anastosya Yekti Heningnurani, MARS, menjelaskan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya mendapat mandat untuk mengembangkan layanan prioritas nasional KJSU yang meliputi Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi.

Ia mengatakan pengadaan Cathlab merupakan bagian dari pengembangan layanan jantung yang telah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, seluruh sarana, prasarana, serta tenaga medis pendukung telah disiapkan sehingga layanan tersebut kini siap digunakan masyarakat.

“Peralatan dan ruangan Cathlab sudah dipersiapkan sejak 2023. SDM juga telah menjalani berbagai pelatihan dan seluruh perizinan operasional telah selesai. Hari ini layanan tersebut resmi beroperasi untuk masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, RSUD Abdul Manap juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan hemodialisis untuk pasien gagal ginjal serta layanan kanker yang didukung oleh Kementerian Kesehatan melalui program SIHREN.

Pihak rumah sakit memastikan layanan kateterisasi jantung yang tersedia saat ini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan hadirnya Cathlab, RSUD H. Abdul Manap semakin memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama tingkat kota sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus menyiapkan Generasi Emas 2045 kembali diperkuat melalui peluncuran program Gerakan Edukasi, Nutrisi, Tumbuh Kembang, dan Literasi Anak (Gentala) Kota Jambi Bahagia.

Program tersebut resmi diluncurkan oleh Bunda PAUD Kota Jambi, dr. Nadiyah, Sp.OG, di Taman Kongkow Kota Jambi, Kamis 4 Juni 2026, dengan melibatkan berbagai unsur pendidikan anak usia dini.

Peluncuran ini mengusung tema “Bersama Gentala Kota Jambi Bahagia Mewujudkan Anak Jambi yang Cerdas, Sehat, Literasi, Berkarakter, dan Bebas Stunting” sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan generasi masa depan yang lebih berkualitas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dinas Pendidikan, HIMPAUDI, IGTKI, para Bunda PAUD, guru PAUD, serta orang tua dan anak-anak PAUD dari berbagai wilayah di Kota Jambi.

Bunda PAUD Kota Jambi, Nadiyah, menegaskan bahwa program Gentala bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat kualitas tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, hingga orang tua.

“Program ini adalah hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Pokja Bunda PAUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga perangkat daerah lainnya. Semua bergerak bersama untuk memastikan anak-anak Kota Jambi tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ujar Nadiyah.

Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama Gentala adalah penguatan literasi anak melalui pendekatan yang menyenangkan seperti mendongeng dan storytelling, yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak.

Selain literasi, aspek gizi juga menjadi perhatian utama dalam program ini.

Nadiyah mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi anak, terutama protein hewani yang mudah didapat dan bernilai gizi tinggi seperti ikan.

“Saya mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan asupan gizi anak. Ikan merupakan sumber protein hewani yang mudah dijangkau dan sangat baik untuk tumbuh kembang anak,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penurunan angka stunting di Kota Jambi menjadi target penting dalam mendukung visi besar Generasi Emas 2045.

Dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, diharapkan mereka dapat tumbuh tanpa hambatan kesehatan maupun perkembangan.

Selain peluncuran program, kegiatan juga diisi dengan pemeriksaan tumbuh kembang anak, cek kesehatan orang tua, penguatan literasi PAUD, parenting pencegahan stunting, serta kegiatan mendongeng dan story telling yang melibatkan anak-anak secara langsung.

Melalui program Gentala Kota Jambi Bahagia, Pemerintah Kota Jambi berharap dapat memperkuat fondasi pendidikan dan kesehatan anak sejak dini sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah dan bangsa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) bersama Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) kembali membuka peluang bagi mahasiswa di Provinsi Jambi untuk berkontribusi sebagai agen perubahan melalui program Astra Honda SDGs Future Leaders 2026.

Program ini menjadi wadah pengembangan generasi muda dalam menciptakan solusi nyata terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi melalui project inovatif dan berkelanjutan.

Astra Honda SDGs Future Leaders 2026 tidak hanya berfokus pada kompetisi ide, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, kolaborasi, serta kepedulian sosial agar siap menghadapi tantangan masa depan.

Program ini terbuka bagi mahasiswa aktif jenjang D3, D4, hingga S1.

Peserta wajib membentuk tim beranggotakan minimal tiga orang dan didampingi satu dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sama.

Setiap tim dituntut menyusun proposal project yang relevan, dapat diterapkan di masyarakat, memiliki dampak nyata, serta berkelanjutan.

CSR PT Sinar Sentosa Primatama, Lydia Syahada, mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen Honda dalam mendukung lahirnya generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.

“Kami mengajak mahasiswa di Jambi untuk mengambil peran sebagai agen perubahan. Melalui program ini, ide-ide kreatif dapat diwujudkan menjadi aksi nyata yang memberi dampak bagi masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi,” ujar Lydia.

Peserta program berkesempatan mendapatkan pendanaan implementasi project hingga Rp43 juta per tim bagi proposal yang terpilih.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pendampingan intensif berupa mentoring, monitoring, dan evaluasi selama pelaksanaan project.

Sebagai bentuk apresiasi, project terbaik yang berhasil menyelesaikan program sesuai target juga akan memperoleh beasiswa pendidikan.

Pendaftaran program dibuka mulai 16 Mei hingga 15 Juni 2026, dengan proses unggah proposal pada 1 hingga 15 Juni 2026.

Tahapan seleksi akan dilanjutkan ke tingkat regional dan nasional sebelum masuk fase implementasi pada Agustus hingga November 2026.

Melalui program ini, Sinsen berharap mahasiswa Jambi dapat melahirkan inovasi sosial yang berdampak nyata serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui panduan resmi di bit.ly/Panduan-SFL2026 dan pendaftaran di bit.ly/Registrasi-SFL2026, serta melalui Instagram @sinsenhonda atau kontak narahubung program.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, melakukan pertemuan penting dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor kesehatan, khususnya upaya penanganan tuberkulosis (TBC) di Kota Jambi.

Suasana audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Bahkan, Wamenkes secara terbuka menyebut Maulana sebagai sahabat lama yang memiliki kedekatan sejak masa lalu.

Dalam diskusi tersebut, penanganan TBC menjadi perhatian utama. Pemerintah pusat melalui Kemenkes menilai perlunya langkah lebih agresif dalam mendeteksi dan menekan penyebaran penyakit tersebut.

Wamenkes mengungkapkan rencana untuk turun langsung ke Kota Jambi guna memastikan program penanganan berjalan optimal.

Salah satu strategi yang akan diperkuat adalah pelacakan kontak erat penderita, termasuk pemeriksaan menyeluruh terhadap anggota keluarga dalam satu rumah.

Selain itu, Kemenkes juga akan memberikan dukungan berupa alat rontgen portabel.

Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses deteksi dini kasus TBC di lapangan, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Tak hanya fokus pada penanganan penyakit, Maulana turut memaparkan rencana pengembangan fasilitas kesehatan di daerahnya.

Dua rumah sakit yang menjadi prioritas adalah Rumah Sakit Abdurrahman Sayoeti dan Rumah Sakit Abdul Manap.

Menanggapi hal tersebut, Wamenkes memberikan sinyal positif dan menyatakan dukungan terhadap peningkatan fasilitas layanan kesehatan di Kota Jambi.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Jambi juga menyatakan kesiapan untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi berbagai program kesehatan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan sekaligus menekan angka penyakit menular.

Dalam kesempatan itu, Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami sangat menyambut baik dukungan dari Kementerian Kesehatan. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem kesehatan di Kota Jambi, khususnya dalam penanganan TBC yang masih menjadi tantangan,” ujar Maulana.

Ia juga menambahkan bahwa kesiapan Kota Jambi sebagai daerah percontohan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program nasional.

“Kami siap menjadi pilot project dan memastikan seluruh program berjalan maksimal di lapangan. Harapannya, masyarakat bisa merasakan langsung peningkatan layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Jambi menyatakan kesiapan untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi berbagai program kesehatan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas layanan sekaligus menekan angka penyakit menular.

Maulana berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pusat ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat melalui transformasi Posyandu.

Hal ini ditandai dengan sosialisasi Implementasi Penguatan Kapasitas Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digelar di Aula Dinas Sosial Kota Jambi, Jumat (17/04/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Pembina Posyandu Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, dan diikuti puluhan kader dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Program Posyandu 6 SPM merupakan bentuk pengembangan layanan terpadu yang tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.

Transformasi ini mengacu pada kebijakan terbaru pemerintah melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang mendorong Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia.

Dalam sambutannya, Nadiyah menegaskan pentingnya peran kader sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Sebanyak 68 kader yang hadir diberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan program Posyandu 6 SPM, khususnya di bidang sosial.

“Kader memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mulai dari mengidentifikasi persoalan hingga membantu memberikan solusi sesuai kewenangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan kader di lapangan diharapkan mampu membaca kondisi riil masyarakat dan menyampaikan kebutuhan tersebut secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga organisasi perangkat daerah.

Selain itu, Nadiyah juga menyampaikan perkembangan positif di sektor pendidikan anak usia dini di Kota Jambi.

Tingkat partisipasi PAUD mengalami lonjakan signifikan dari 59 persen menjadi 88 persen hanya dalam satu tahun.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mengusulkan pembangunan PAUD negeri di setiap kecamatan.

Pada tahun ini, Kota Jambi direncanakan akan mendapatkan tambahan lima unit sekolah PAUD baru.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Melalui penguatan kapasitas kader dan implementasi Posyandu 6 SPM, Pemerintah Kota Jambi berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin dekat, cepat, dan menyeluruh.

Ke depan, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat layanan kesehatan dasar, tetapi juga pusat solusi berbagai persoalan masyarakat, demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan kesehatan terpadu.

Bupati Anwar Sadat secara langsung membuka kegiatan bakti sosial berupa operasi katarak gratis serta penyaluran bantuan sosial di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Sabtu (18/4/2026).

Program ini menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga anak-anak.

Tak hanya layanan kesehatan, pemerintah juga menyalurkan bantuan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut, kegiatan seperti ini tidak hanya membantu dari sisi kesehatan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM agar tetap bertahan dan berkembang.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Tanjab Barat, Agus Sanusi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Alyatama.

Program tersebut bertujuan memberikan layanan sosial secara langsung sekaligus memenuhi hak dasar masyarakat yang membutuhkan.

Untuk layanan operasi katarak, puluhan warga telah menjalani proses skrining kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan, sebagian peserta dinyatakan layak menjalani operasi gratis yang difasilitasi melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Selain layanan medis, pemerintah juga menyalurkan bantuan ATENSI dengan total nilai ratusan juta rupiah.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti sembako dan nutrisi, alat bantu disabilitas seperti kursi roda dan alat bantu dengar, hingga dukungan modal usaha.

Program bantuan usaha diberikan kepada sejumlah penerima untuk berbagai jenis usaha, mulai dari menjahit, bengkel, hingga kuliner, sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Para penerima manfaat menyambut baik program ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati juga meninjau langsung fasilitas kesehatan, termasuk ruang operasi dan layanan Cath Lab di rumah sakit tersebut, guna memastikan pelayanan berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar kembali ditegaskan melalui peresmian dua Puskesmas dan tiga Puskesmas Pembantu (Pustu), Selasa (4/3/2026).

Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bungo, Dedy Putra, bersama Wakil Bupati Ust. Tri Wahyu Hidayat, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dr. H. Safaruddin Matondang, M.PH.

Dua Puskesmas yang diresmikan berada di Air Gemuruh dan Tanah Tumbuh, sedangkan tiga Pustu terletak di Tanjung Gedang, Rantau Makmur, dan Taman Agung.

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung fasilitas gedung oleh Bupati beserta rombongan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para kepala OPD, unsur TNI dan Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, para Camat, Datuk Rio, serta tenaga kesehatan dari lima fasilitas kesehatan yang diresmikan.

Bupati Dedy Putra menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan cepat, layak, dan bermutu.

“Kita tidak ingin masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan. Dengan berdirinya Puskesmas dan Pustu ini, pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Namun kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan untuk mengedepankan sikap humanis dan profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dr. H. Safaruddin Matondang, M.PH, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan standar mutu layanan kesehatan.

Ia juga mengumumkan kabar baik bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bungo berhasil meraih akreditasi paripurna, sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kualitas layanan laboratorium sesuai standar nasional.

Dengan diresmikannya dua Puskesmas dan tiga Pustu ini, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap akses pelayanan kesehatan masyarakat semakin merata hingga tingkat dusun dan kecamatan, serta mendukung terwujudnya masyarakat Bungo yang sehat, produktif, dan sejahtera.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Peredaran air minum dalam kemasan (AMDK) merek RKE di Kota Sungai Penuh menjadi sorotan serius setelah diduga beredar tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kondisi ini dinilai berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Hasil penelusuran media menunjukkan bahwa AMDK merek RKE sudah dipasarkan selama beberapa bulan terakhir, khususnya di wilayah Kumun, Kecamatan Kumun Debai.

Ironisnya, produk ini tetap dijual bebas meski belum mengantongi legalitas sesuai peraturan yang berlaku.

Air minum RKE dijual dalam kemasan gelas dengan harga sekitar Rp20 ribu per dus di tingkat pengecer.

Dugaan peredaran tanpa izin BPOM dan SNI menunjukkan adanya pengawasan yang lemah atau minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, produk ini diproduksi di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, tanpa melalui uji kelayakan dan sertifikasi resmi sebagaimana diwajibkan bagi setiap produk pangan.

Seorang konsumen yang sempat mengonsumsi AMDK RKE mengaku terkejut saat mengetahui produk tersebut tidak memiliki izin edar BPOM dan label SNI.

“Kalau tahu dari awal tidak ada izin BPOM dan SNI, tentu saya tidak akan mengonsumsinya,” ungkap konsumen tersebut.

Secara hukum, peredaran produk tanpa izin BPOM tergolong ilegal dan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pelaku usaha dapat dijatuhi pidana penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah, tergantung tingkat pelanggarannya.

Selain itu, peredaran AMDK tanpa SNI melanggar UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Produk pangan yang beredar tanpa label halal juga dapat dikenai sanksi sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kondisi ini mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera menertibkan peredaran AMDK ilegal demi melindungi kesehatan publik.

Kepala Desa Renah Kayu Embun hingga berita ini diturunkan belum memberikan komentar terkait dugaan produksi RKE ilegal.

Masyarakat diingatkan untuk selalu memastikan keamanan produk pangan, memeriksa izin BPOM, label SNI, dan sertifikasi halal sebelum membeli atau mengonsumsi.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi membeberkan sejumlah fakta temuan terkait kasus keracunan massal makanan bergizi (MBG) yang menimpa ratusan warga di Kecamatan Sekernan.

Temuan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait pada Selasa (4/2/2026).

Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, menyebut insiden keracunan diduga kuat akibat kelalaian pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti milik Yayasan Aziz Rukiyah Amanah.

DPRD menemukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Salah satu temuan utama adalah pelanggaran terhadap surat edaran yang secara tegas melarang penyajian menu soto dalam program MBG.

Namun, menu tersebut tetap disajikan kepada penerima manfaat.

Selain itu, DPRD menilai koordinasi antara pengelola SPPG dengan pemerintah setempat, seperti camat dan lurah, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan lapangan lemah dan prosedur operasional standar (SOP) tidak dijalankan secara utuh.

Anggota DPRD Muaro Jambi, Usman Halik, mengungkapkan bahwa pelanggaran SOP terjadi hampir di seluruh tahapan.

Mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan.

DPRD menemukan bahwa bahan sayuran diterima sekitar pukul 16.00 WIB dan baru selesai diolah sekitar pukul 00.00 WIB.

Sementara itu, lauk berupa ayam beku digunakan dan dicuci menggunakan air dari sumur bor. Perlakuan serupa juga dilakukan terhadap bahan tahu.

Temuan lain yang disoroti DPRD adalah penyajian kol dalam kondisi mentah yang hanya disiram air panas tanpa melalui proses pemasakan sesuai standar kesehatan.

Selain itu, wadah makanan yang digunakan dinilai kurang steril.

DPRD juga menyoroti jeda waktu konsumsi yang dinilai terlalu lama.

Makanan yang selesai dimasak sekitar tengah malam baru dikonsumsi oleh anak-anak pada pagi hingga siang hari, sekitar pukul 10.00 WIB. Bahkan, sebagian makanan dibawa pulang oleh penerima manfaat.

Menurut DPRD, kondisi tersebut membuat makanan sudah tidak layak konsumsi karena telah berada di suhu ruang selama kurang lebih 10 jam, sehingga berpotensi besar menimbulkan gangguan kesehatan.

Berdasarkan fakta-fakta temuan tersebut, DPRD Muaro Jambi menegaskan bahwa insiden keracunan massal ini bukan sekadar kejadian biasa, melainkan akibat kelalaian serius dalam pengelolaan program MBG.

DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terdapat pelanggaran, serta memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayah Muaro Jambi agar kejadian serupa tidak terulang.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih menunggu hasil uji laboratorium dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jambi untuk memastikan penyebab keracunan massal yang menimpa ratusan warga di Kecamatan Sekernan.

Insiden tersebut terjadi setelah para korban mengonsumsi makanan bergizi (MBG) yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti milik Yayasan Aziz Rukiyah Amanah pada Jumat (30/1/2026).

Korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari siswa sekolah, tenaga pendidik, hingga balita, dengan gejala mual, muntah, dan diare tak lama setelah menyantap makanan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi menilai peristiwa tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola SPPG Sengeti.

Kesimpulan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD bersama pihak terkait pada Selasa (4/2/2026).

Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG.

Salah satu yang disoroti adalah pelanggaran terhadap surat edaran yang secara tegas melarang penyajian menu soto, namun tetap disajikan kepada penerima manfaat.

Selain itu, DPRD juga menilai koordinasi antara SPPG dengan pihak lingkungan setempat, seperti camat dan lurah, sangat minim.

Akibatnya, sejumlah prosedur operasional standar (SOP) tidak dijalankan secara optimal.

DPRD berencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan lebih lanjut.

Sementara itu, terkait sanksi terhadap pengelola, DPRD menyebut akan ditindaklanjuti oleh Badan Gizi Nasional di tingkat pusat.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Muaro Jambi, Usman Halik, menegaskan bahwa hasil rapat menunjukkan insiden keracunan massal tersebut murni akibat kelalaian SPPG Sengeti.

Ia menyebut pelanggaran SOP terjadi mulai dari tahap pengolahan bahan mentah hingga pendistribusian makanan.

Beberapa temuan di lapangan antara lain sayuran yang diterima sore hari baru diolah hingga tengah malam.

Bahan lauk berupa ayam beku dicuci menggunakan air sumur bor, begitu pula dengan tahu.

Selain itu, kol disajikan dalam kondisi mentah dan hanya disiram air panas tanpa proses pemasakan sesuai standar kesehatan.

DPRD juga menyoroti penggunaan wadah makanan yang dinilai kurang steril serta jeda waktu konsumsi yang terlalu lama.

Makanan yang selesai diolah sekitar tengah malam baru dikonsumsi anak-anak sekitar pukul 10.00 WIB, bahkan sebagian dibawa pulang ke rumah.

Menurut DPRD, kondisi tersebut membuat makanan tidak lagi layak konsumsi dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Oleh karena itu, DPRD Muaro Jambi merekomendasikan pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian, serta memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayah Muaro Jambi agar kejadian serupa tidak terulang.(*)