JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggaran belanja Pemerintah Kota Jambi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat hingga Rp1,992 triliun, mendekati angka Rp2 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan hingga penanganan potensi bencana.

Seluruh fraksi DPRD Kota Jambi menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Jambi 2026 dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian kesimpulan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar), Senin malam 14 September 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan peningkatan belanja dalam APBD Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jambi.

“Alhamdulillah, seluruh fraksi menyetujui rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk Pemerintah Kota Jambi. Belanja kita mengalami peningkatan menjadi Rp1,992 triliun, atau mendekati Rp2 triliun,” ujar Maulana usai rapat paripurna.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam APBD-P 2026 adalah infrastruktur.

Pemkot Jambi mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp14 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dana tersebut akan diarahkan untuk dua kebutuhan utama, yakni penanganan potensi bencana dan perbaikan sejumlah ruas jalan berstatus jalan kota.

Untuk sektor kebencanaan, Pemkot Jambi berencana membangun Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di wilayah Pelayangan, tepatnya di sekitar depan Polsek dan dekat Rumah Sakit Adhyaksa.

Pembangunan pos tersebut dinilai penting untuk mempercepat respons petugas apabila terjadi kebakaran di wilayah tersebut.

“Untuk alokasi di Dinas PU, prioritas pertama kita adalah membangun Pos Damkar di wilayah Pelayangan, tepatnya di depan Polsek dekat Rumah Sakit Adhyaksa, untuk mengantisipasi risiko kebakaran,” kata Maulana.

Selain pembangunan Pos Damkar, sebagian anggaran diarahkan untuk pengaspalan atau overlay sejumlah jalan kota.

Ruas yang masuk perhatian antara lain jalur Makalam menuju Masjid Agung, kawasan Jalan Adityawarman, di sekitar Kantor Wali Kota, kawasan Sukarejo, hingga akses menuju kawasan pusat perekonomian dan pasar.

“Selain itu, kita melakukan pengaspalan overlay jalan-jalan status kota,” ujarnya.

Terkait masih adanya ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, Maulana meminta masyarakat memahami pembagian kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menurutnya, tidak seluruh ruas jalan yang berada di wilayah administratif Kota Jambi menjadi tanggung jawab Pemkot Jambi.

Pemkot Jambi, kata Maulana, terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Jalan Nasional agar penanganan jalan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

“Sebagian jalan di Kota Jambi merupakan kewenangan provinsi dan pusat. Untuk kewenangan pusat, alhamdulillah perbaikan di kawasan Sijenjang, Paal Merah, hingga Jalan Lingkar sedang dikerjakan oleh Balai Jalan,” jelasnya.

Perbaikan sejumlah jalan provinsi juga dilakukan secara bertahap, termasuk ruas di kawasan depan SMA 5.

“Kita semua berkolaborasi,” tegas Maulana.

Selain infrastruktur, tambahan anggaran dalam APBD Perubahan juga diarahkan pada sektor pelayanan dasar.

Pemkot Jambi memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit daerah serta puskesmas. Di sektor pendidikan, anggaran diarahkan untuk mendukung revitalisasi bangunan sekolah.

Kebijakan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

Pemkot Jambi juga menyiapkan pembenahan sejumlah fasilitas kota untuk mendukung berbagai agenda besar, termasuk rencana Kota Jambi menjadi tuan rumah Healthy City Summit.

Perubahan anggaran juga menyentuh kebutuhan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pemkot Jambi menyiapkan tambahan anggaran operasional Rp100 juta untuk setiap kecamatan.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan kewilayahan, termasuk pengawasan program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Anggaran itu juga akan mendukung persiapan kontingen atau kafilah tingkat kecamatan untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kota Jambi.

Dalam struktur APBD Perubahan 2026, Pemerintah Kota Jambi menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1,814 triliun.

Sementara kebutuhan belanja mencapai Rp1,992 triliun. Selisihnya ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177 miliar.

Dengan persetujuan seluruh fraksi DPRD Kota Jambi, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program yang telah disepakati.

Pemkot Jambi menempatkan tambahan anggaran tersebut untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus menjawab persoalan yang paling dekat dengan kebutuhan warga, terutama infrastruktur, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan di tingkat kewilayahan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Tambahan ruang fiskal dalam APBD Perubahan Kota Jambi 2026 mulai diarahkan ke kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi menyiapkan sejumlah program prioritas, mulai dari perbaikan sarana rumah sakit, infrastruktur jalan, operasional persampahan di TPA Talang Gulo, pendidikan hingga penambahan lahan pemakaman.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan tambahan anggaran tersebut belum langsung ditetapkan penggunaannya karena masih harus dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

“Perubahan ini akan kita bahas selanjutnya bersama Banggar dan DPRD. Harapannya nanti menghasilkan keputusan APBD perubahan yang bisa segera dilaksanakan untuk mempercepat belanja dan memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Maulana.

Dengan demikian, arah penggunaan anggaran tambahan menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Salah satu perhatian Pemkot Jambi adalah pembenahan sarana pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas milik pemerintah daerah.

Maulana menyoroti kondisi bangunan RSUD Kota Jambi yang membutuhkan penguatan pada bagian tertentu agar aspek keselamatan dan kelayakan fasilitas tetap terjaga.

Menurut dia, bagian ACP pada bangunan rumah sakit telah dilepas karena kondisinya dinilai membutuhkan penanganan.

“Fokus pertama adalah perbaikan sarana layanan publik. Misalnya rumah sakit, bagian ACP-nya sudah lepas karena kondisinya, dan akan kita perkuat dengan besi yang lebih kuat agar tidak rawan,” katanya.

Selain pembenahan fisik bangunan, anggaran perubahan juga diproyeksikan mendukung kebutuhan operasional rumah sakit, termasuk penyediaan obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya.

Artinya, tambahan ruang fiskal tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan.

Infrastruktur jalan juga menjadi salah satu sektor yang dibidik dalam APBD perubahan.

Pemkot Jambi akan mengalokasikan anggaran untuk menangani sejumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas infrastruktur perkotaan yang digunakan masyarakat setiap hari.

Maulana mengatakan perbaikan struktur jalan termasuk dalam prioritas yang akan dibahas bersama DPRD.

Persoalan persampahan juga tidak luput dari rencana penggunaan tambahan anggaran.

Pemkot Jambi akan memperkuat kebutuhan operasional di TPA Talang Gulo, termasuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan sampah.

Salah satu kebutuhan yang disebut Maulana adalah ekskavator.

“Perbaikan struktur jalan juga menjadi prioritas dalam APBD perubahan. Termasuk kebutuhan di TPA Talang Gulo, misalnya untuk ekskavator,” ujarnya.

Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa, tambahan belanja pemerintah kota tidak hanya diarahkan pada proyek pembangunan baru.

Tetapi juga untuk memperkuat fasilitas dan peralatan yang menunjang pelayanan sehari-hari.

Pemkot Jambi juga memasukkan kebutuhan lahan pemakaman dalam rencana belanja perubahan.

Anggaran tersebut berasal dari alokasi yang disisihkan dari sektor perumahan.

Dana akan digunakan untuk penambahan lahan sekaligus pembangunan fasilitas pendukung di kawasan pemakaman.

“Untuk pemakaman juga ada anggaran yang disisihkan dari perumahan. Nanti ada pembelian lahan untuk perluasan pemakaman, termasuk pemagaran dan perbaikan jalan. Kita juga sudah memiliki dua bidang tanah makam di Telanaipura,” kata Maulana.

Dengan adanya tambahan lahan, pemerintah berharap kebutuhan pemakaman masyarakat dapat diantisipasi lebih baik seiring perkembangan kawasan perkotaan.

Sektor pendidikan juga tetap mendapat ruang dalam rancangan penggunaan tambahan anggaran.

Salah satu program yang disiapkan berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah.

Maulana menegaskan, kesehatan dan pendidikan tetap menjadi sektor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran perubahan.

“Untuk kesehatan, termasuk operasional rumah sakit, obat dan kebutuhan lainnya. Kemudian di bidang pendidikan juga ada kegiatan seperti diklat kepala sekolah. Jadi fokusnya tetap pada pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.

Berbagai kebutuhan tersebut muncul seiring meningkatnya ruang belanja dalam rancangan perubahan APBD Kota Jambi 2026.

Dalam rancangan yang disampaikan kepada DPRD, belanja daerah naik Rp184,02 miliar menjadi Rp1,992 triliun, dari APBD murni sebesar Rp1,808 triliun.

Sementara pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,814 triliun.

Salah satu sumber penting yang menopang perubahan struktur anggaran tersebut adalah SiLPA tahun sebelumnya yang meningkat dari sekitar Rp34,63 miliar menjadi Rp177,66 miliar.

Dengan tambahan ruang fiskal tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pembahasan bersama Banggar DPRD Kota Jambi nantinya akan menentukan rincian program, besaran anggaran, serta prioritas yang akan masuk dalam APBD Perubahan 2026.

Bagi Pemkot Jambi, arah belanja tambahan kini ditekankan pada kebutuhan yang relatif dekat dengan masyarakat: layanan kesehatan, jalan, pendidikan, pengelolaan sampah hingga fasilitas publik lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — DPRD Kota Jambi mulai mengarahkan pembahasan kebijakan pembangunan 2027 agar lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor pelayanan dasar yang mendapat perhatian khusus dalam penyusunan program dan anggaran tahun depan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah.

Menurutnya, program nasional tidak cukup hanya dijadikan acuan. Pemerintah daerah dan DPRD harus melihat mana yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

“Program-program nasional yang dicanangkan Bapak Presiden untuk tahun 2027 bisa kita selaraskan dengan program Pemerintah Kota Jambi. Harapan kami tentu akan mendorong skala prioritas, terutama pelayanan dasar,” kata Kemas Faried, Jumat 14 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Bagi DPRD Kota Jambi, rangkaian agenda kenegaraan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali arah kebijakan daerah menjelang pembahasan KUA-PPAS dan APBD Murni 2027.

Pendidikan Jadi Salah Satu Titik Tekan

Kemas mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan pembangunan Kota Jambi tahun depan.

Rencana pemerintah pusat terkait pembangunan dan rehabilitasi sekolah dinilai memiliki irisan dengan agenda revitalisasi sarana pendidikan yang juga didorong di Kota Jambi.

“Di bidang pendidikan, tadi kita dengarkan bagaimana pembangunan maupun rehabilitasi sekolah menjadi salah satu prioritas. Ini sejalan dengan program revitalisasi sekolah yang juga akan didorong Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya.

Namun, pembangunan fisik sekolah menurut DPRD bukan satu-satunya ukuran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga membutuhkan dukungan dari sektor kesehatan.

Kemas menilai pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan. Kualitas generasi muda tidak akan optimal jika akses pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat tidak diperkuat secara bersamaan.

“Kalau manusianya sehat dan pendidikannya baik, maka Kota Jambi siap melahirkan generasi muda yang berkualitas dan ikut berperan aktif dalam pembangunan ke depan,” katanya.

APBD 2027 Jadi Ujian Prioritas

Arah kebijakan tersebut nantinya akan diuji dalam pembahasan anggaran.

DPRD Kota Jambi kini mempersiapkan pembahasan KUA-PPAS, yang kemudian menjadi salah satu tahapan menuju penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.

Di titik ini, DPRD dituntut tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memastikan program yang dibiayai memiliki sasaran yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Kemas menegaskan DPRD akan mendorong agar alokasi anggaran tidak terjebak pada program yang minim dampak.

“Insya Allah program yang kita dorong semuanya pro rakyat. Ini tidak lain merupakan bentuk kecintaan pemerintah dan DPRD Kota Jambi kepada masyarakat,” ujarnya.

Tiga Fungsi DPRD Jadi Instrumen Pengawalan

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, DPRD akan menggunakan tiga fungsi utamanya, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD akan mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tidak berhenti pada dokumen perencanaan.

“Kami akan berupaya bagaimana program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal,” kata Kemas.

Sementara fungsi legislasi diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Regulasi yang kami lahirkan harus pro rakyat dan mampu mendukung program serta visi-misi kepala daerah dalam membangun Kota Jambi,” ujarnya.

Adapun melalui fungsi anggaran, DPRD akan memastikan program yang masuk dalam APBD 2027 memiliki skala prioritas yang jelas.

Jangan Sampai Program Pusat dan Daerah Berjalan Sendiri

Selain anggaran, DPRD menilai sinkronisasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjalankan pembangunan.

Kemas meminta pemerintah daerah, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjaga koordinasi agar kebijakan tidak berjalan secara parsial.

“Yang paling utama sekarang adalah bagaimana kita menjaga kekompakan antara eksekutif, legislatif dan Forkopimda. Program pembangunan tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi dan kolaborasi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan arah kebijakan 2027 bukan berada pada banyaknya program yang tercantum dalam dokumen anggaran.

DPRD ingin memastikan program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Semangat kemerdekaan ini harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur harus dimulai dari daerah, termasuk dari Kota Jambi,” ujar Kemas.

Dengan pembahasan APBD 2027 yang segera memasuki tahapan penting, perhatian kini tertuju pada bagaimana DPRD dan Pemkot Jambi menerjemahkan prioritas tersebut menjadi alokasi anggaran konkret, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi mulai menggeser cara melihat kualitas pelayanan kesehatan.

Bagi rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi tersebut, ukuran keberhasilan pelayanan tidak cukup hanya dilihat dari tindakan medis, tetapi juga dari pengalaman masyarakat sejak datang hingga menyelesaikan layanan.

Karena itu, suara pasien mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses evaluasi.

Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dr. Anastasia Yekti Heningnurani, MARS, mengatakan masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan langsung pengalaman mereka selama mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi di Aula Lantai IV rumah sakit.

Anastasia menegaskan, forum tersebut tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut.

“Ini bukan kegiatan formalitas. Forum ini memberikan ruang untuk mendengarkan masyarakat, bagaimana pelayanan yang kami berikan dan apa saja yang perlu kami perbaiki,” katanya.

Menurut Anastasia, perubahan cara pandang menjadi penting karena masyarakat bukan sekadar pihak yang datang untuk menerima pelayanan.

Mereka juga memiliki pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana dari sistem pelayanan yang masih perlu dibenahi.

Pengalaman Pasien Jadi Ukuran Pelayanan

Anastasia mengatakan kualitas rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan dokter menangani penyakit pasien.

Aspek kenyamanan, kemudahan memperoleh layanan, sikap petugas hingga perlakuan yang diterima pasien juga menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik.

“Keberhasilan rumah sakit bukan hanya dari sisi pelayanan medis, tetapi juga bagaimana pasien merasa nyaman. Paradigma masyarakat bukan hanya sebagai penerima pelayanan, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan,” ujarnya.

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD H. Abdul Manap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang dapat diakses masyarakat secara layak, bermutu dan tanpa diskriminasi.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena sebagian besar masyarakat yang datang ke rumah sakit merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Anastasia memastikan status pembiayaan tidak menjadi dasar untuk membedakan pelayanan.

“Kami tidak membedakan BPJS atau tidak. Semua kami layani secara inklusif tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Ia berharap semakin luasnya cakupan jaminan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan ketika membutuhkan penanganan medis.

Layanan Jantung Mulai Diperkuat

Pembenahan pelayanan tidak hanya dilakukan dari sisi pengalaman pasien. RSUD H. Abdul Manap juga memperluas kemampuan medis, salah satunya melalui pengembangan layanan jantung.

Rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan penguatan layanan prioritas KJSU, meliputi kanker, jantung, stroke dan uroneurologi.

Untuk layanan jantung, RSUD H. Abdul Manap telah menerima fasilitas catheterization laboratory atau cathlab dari Kementerian Kesehatan.

Fasilitas tersebut memungkinkan rumah sakit mengembangkan pelayanan kateterisasi jantung. Setelah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, layanan tersebut mulai berjalan sejak 26 Mei 2026.

“Untuk jantung, kami sudah mendapatkan alat dari Kementerian Kesehatan, yaitu cathlab untuk kateterisasi jantung. Kami juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pelayanan sudah dimulai sejak 26 Mei,” jelas Anastasia.

Namun, pengembangan layanan tersebut belum sepenuhnya tanpa kendala.

RSUD H. Abdul Manap masih belum memiliki dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular (BTKV).

Keterbatasan sumber daya manusia itu membuat kemampuan pelayanan harus disesuaikan dengan tenaga medis yang tersedia, khususnya ketika menghadapi kasus yang membutuhkan tindakan segera.

Artinya, penguatan fasilitas medis harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia agar peralatan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Rumah Sakit Berusia 20 Tahun, Fasilitas Terus Dirawat

Dari sisi kapasitas, RSUD H. Abdul Manap saat ini memiliki 120 tempat tidur.

Sebanyak 14 tempat tidur digunakan untuk ruang intensif, enam tempat tidur untuk perinatologi dan 100 tempat tidur lainnya untuk pelayanan rawat inap.

Dengan usia rumah sakit yang telah beroperasi sejak 2006, pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan yang tidak bisa diabaikan.

Anastasia mengakui sejumlah fasilitas membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan.

“Memang kami tidak menampik rumah sakit ini sudah lama, sejak 2006. Karena itu, maintenance dan perbaikan memang perlu terus dilakukan,” katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan tidak hanya bergantung pada penambahan alat kesehatan.

Infrastruktur, kenyamanan ruang pelayanan, kapasitas rawat inap hingga kesiapan tenaga kesehatan juga harus terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Targetnya Bukan Hanya Menambah Layanan

Ke depan, RSUD H. Abdul Manap tidak ingin peningkatan pelayanan hanya diterjemahkan sebagai penambahan fasilitas atau layanan medis baru.

Evaluasi terhadap pengalaman pasien akan menjadi bagian penting dalam melihat apakah perubahan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi rumah sakit, pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan hanya soal pasien mendapatkan diagnosis dan pengobatan.

Ada pengalaman yang terbentuk sejak pasien memasuki rumah sakit, berinteraksi dengan petugas, menjalani pemeriksaan hingga kembali ke rumah.

Karena itu, keterbukaan terhadap masukan masyarakat menjadi salah satu kunci agar pembenahan pelayanan tidak berhenti pada kebijakan internal, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan orang yang menggunakan layanan tersebut.

Di saat yang sama, pengembangan cathlab, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas menjadi pekerjaan lanjutan yang harus berjalan bersamaan.

Dengan pendekatan tersebut, RSUD H. Abdul Manap berupaya membangun pelayanan yang tidak hanya kuat dari sisi medis, tetapi juga lebih responsif terhadap pengalaman, kebutuhan dan harapan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Momentum Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, untuk menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah secara sukarela.

Ia menilai tren positif tersebut menjadi indikator kuat bahwa nilai kemanusiaan di tengah masyarakat terus berkembang.

Kemas Faried menyebut, dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan signifikan dalam pola partisipasi masyarakat.

Jika sebelumnya donor darah masih bersifat insidental, kini masyarakat mulai menjadikannya sebagai bagian dari kepedulian sosial yang lebih terstruktur.

“Kalau kita lihat secara objektif, ada peningkatan yang sangat baik dibandingkan 5 sampai 10 tahun lalu. Sekarang masyarakat datang ke PMI lebih antusias dan merasa nyaman untuk mendonorkan darah,” ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Menurutnya, peningkatan ini tidak terlepas dari peran Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jambi yang terus memperbaiki layanan serta fasilitas donor darah sehingga semakin mudah diakses masyarakat.

Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor agar ketersediaan darah tetap stabil sepanjang waktu, tidak hanya bergantung pada momentum tertentu.

Ia mendorong agar program sosial pemerintah, termasuk Kampung Bahagia, dapat disinergikan dengan gerakan donor darah berbasis komunitas di tingkat RT.

“Hal ini perlu terus dikolaborasikan dengan Pemerintah Kota Jambi, termasuk melalui program Kampung Bahagia, agar kebutuhan darah bisa terpenuhi secara berkelanjutan dan tidak terjadi kekurangan stok,” tegasnya.

Kemas Faried juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan relawan yang secara konsisten terlibat dalam kegiatan donor darah sukarela di Kota Jambi.

Target 250 Kantong Darah di Hari Donor Darah Sedunia

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi bersama PMI Kota Jambi menggelar kegiatan donor darah massal yang melibatkan masyarakat, relawan, serta berbagai unsur instansi dan komunitas.

Kegiatan tersebut menargetkan 250 kantong darah untuk memperkuat stok darah di fasilitas kesehatan Kota Jambi yang setiap hari terus mengalami kebutuhan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni peringatan, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial terhadap sesama.

“Donor darah ini bukan hanya peringatan Hari Donor Darah Sedunia, tetapi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Hari ini kita menargetkan 250 kantong darah untuk membantu warga yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan gerakan donor darah, tidak hanya pada momen tertentu, tetapi menjadi budaya sosial masyarakat.

Maulana turut mendorong pembentukan Kampung Donor Darah di tingkat RT sebagai upaya menjaga stok darah secara berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan darah tidak dapat hanya dibebankan kepada PMI atau pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Gotong royong menjadi kunci. Kami mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kota Jambi berharap kesadaran donor darah semakin meningkat, sehingga kebutuhan darah di rumah sakit dapat terus terpenuhi tanpa kendala.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jambi menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Senin 29 Juni 2026.

Kegiatan ini menargetkan terkumpulnya 250 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat di Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kegiatan donor darah tersebut bukan sekadar seremonial memperingati Hari Donor Darah Sedunia, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya mendonorkan darah secara rutin.

“Pada kegiatan hari ini kami menargetkan dapat mengumpulkan 250 kantong darah yang nantinya akan dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah,” ujar Maulana.

Menurutnya, kebutuhan darah di Kota Jambi terus mengalami peningkatan sehingga diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar stok darah tetap tersedia setiap saat.

Karena itu, Pemerintah Kota Jambi berencana menggagas pembentukan Kampung Donor Darah di tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan.

“Ke depan kami berharap dapat terbentuk Kampung Donor Darah di setiap RT sehingga kebutuhan stok darah dapat terus terjaga,” katanya.

Maulana mengakui selama ini para relawan PMI telah bekerja keras menjaga ketersediaan darah.

Namun meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat dukungan dari warga menjadi sangat penting.

“Selama ini kami melihat para relawan bekerja tanpa lelah membantu memenuhi kebutuhan darah. Karena itu kami mengajak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan untuk rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PMI Kota Jambi beserta seluruh relawan dan pihak yang selama ini memberikan dukungan dalam pelayanan donor darah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PMI Kota Jambi, para relawan, serta semua pihak yang telah berkontribusi menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurut Maulana, pemenuhan kebutuhan darah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah ataupun PMI, melainkan membutuhkan semangat gotong royong seluruh masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan, kami optimistis kebutuhan darah di Kota Jambi dapat terus terpenuhi sehingga pasien yang membutuhkan transfusi darah dapat segera memperoleh pelayanan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan donor darah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela semakin meningkat sekaligus memperkuat stok darah yang dibutuhkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Terbaru, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha meresmikan operasional layanan Cathlab (Catheterization Laboratory) di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, Jumat 5 Juni 2026.

Hadirnya fasilitas kesehatan modern tersebut menjadi tonggak penting dalam peningkatan layanan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah di Kota Jambi.

Dengan beroperasinya Cathlab, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kateterisasi jantung dan tindakan pemasangan ring jantung tanpa harus dirujuk ke rumah sakit lain.

Dalam sambutannya, Diza menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Cathlab merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan modern sekaligus mendukung program prioritas Kota Jambi Bahagia yang menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus utama pembangunan.

“Hari ini kita meresmikan fasilitas Cathlab yang akan difokuskan untuk pelayanan penyakit jantung, termasuk pemasangan ring dan berbagai tindakan intervensi lainnya. Setelah melihat langsung, seluruh peralatan sudah siap dan sangat representatif untuk melayani masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza.

Ia mengatakan selama ini banyak pasien jantung yang harus menjalani rujukan ke rumah sakit lain karena keterbatasan fasilitas.

Dengan hadirnya Cathlab di RSUD Abdul Manap, proses penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan keselamatan pasien.

“Alhamdulillah sekarang masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih dekat. Mudah-mudahan fasilitas ini memberikan manfaat besar dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan penyakit jantung,” katanya.

Tak hanya layanan jantung, Diza juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pengembangan berbagai layanan kesehatan lainnya, termasuk layanan kemoterapi bagi pasien kanker serta hemodialisis (cuci darah) untuk penderita gagal ginjal.

Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan spesialis terus meningkat sehingga penguatan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dr. Anastosya Yekti Heningnurani, MARS, menjelaskan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya mendapat mandat untuk mengembangkan layanan prioritas nasional KJSU yang meliputi Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi.

Ia mengatakan pengadaan Cathlab merupakan bagian dari pengembangan layanan jantung yang telah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, seluruh sarana, prasarana, serta tenaga medis pendukung telah disiapkan sehingga layanan tersebut kini siap digunakan masyarakat.

“Peralatan dan ruangan Cathlab sudah dipersiapkan sejak 2023. SDM juga telah menjalani berbagai pelatihan dan seluruh perizinan operasional telah selesai. Hari ini layanan tersebut resmi beroperasi untuk masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, RSUD Abdul Manap juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan hemodialisis untuk pasien gagal ginjal serta layanan kanker yang didukung oleh Kementerian Kesehatan melalui program SIHREN.

Pihak rumah sakit memastikan layanan kateterisasi jantung yang tersedia saat ini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan hadirnya Cathlab, RSUD H. Abdul Manap semakin memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama tingkat kota sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.(*)