JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Jambi setelah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), memperkuat tata kelola anggaran, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Plt Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, mengatakan rekomendasi Banggar merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

Menurutnya, setiap catatan yang disampaikan merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD terkait.

“Rekomendasi Banggar merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD,” sebutnya.

“Harapannya, seluruh catatan dan masukan ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ujar Feny.

Perencanaan Anggaran OPD Diminta Lebih Tepat Sasaran

Salah satu sorotan utama Banggar ditujukan kepada TAPD agar memperkuat proses perencanaan anggaran.

DPRD meminta setiap OPD menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.

Banggar juga meminta seluruh perangkat daerah lebih tertib dalam penyampaian laporan dengan mengikuti format yang telah ditentukan agar proses evaluasi berjalan lebih efektif.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian

Pada sektor pendidikan, Banggar meminta Dinas Pendidikan Kota Jambi melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, terutama penyediaan meja dan kursi bagi tingkat SD dan SMP.

DPRD juga mendorong evaluasi terhadap sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik serta meminta pemerintah menyiapkan pembangunan ruang kelas baru di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk.

Sementara di sektor kesehatan, Banggar menyoroti kualitas pelayanan di RSUD H. Abdul Manap dan RSUD H. Abdurrahman Sayoeti.

Pemerintah daerah diminta memperkuat fasilitas kesehatan serta menambah ketersediaan dokter spesialis agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Program Kampung Bahagia hingga Satpol PP Ikut Dievaluasi

Banggar juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Kampung Bahagia yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak.

DPRD meminta program tersebut benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperkuat dukungan anggaran untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, Satpol PP Kota Jambi turut menjadi perhatian dalam rekomendasi Banggar.

DPRD meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan organisasi tersebut sebagai bagian dari peningkatan pembinaan dan pengawasan internal.

Dorong Digitalisasi Pajak dan Penataan Aset Daerah

Pada sektor pendapatan daerah, Banggar meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memperbaiki pengelolaan retribusi serta memperbarui basis data pajak daerah.

Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD mendorong sistem pengelolaan pajak berbasis digital agar potensi pendapatan daerah dapat lebih maksimal.

Sementara itu, BPKAD diminta melakukan inventarisasi aset pemerintah daerah secara menyeluruh, termasuk mempercepat penyelesaian aset yang akan menjadi penyertaan modal bagi Perumda Tirta Mayang.

Transparansi data aset juga menjadi perhatian agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam pembahasan maupun pengelolaan aset daerah.

Infrastruktur dan Sampah Jadi Sorotan

Di bidang lingkungan hidup, Banggar meminta Dinas Lingkungan Hidup memperkuat pengelolaan sampah, termasuk melengkapi fasilitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

DPRD juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya.

Untuk sektor infrastruktur, Banggar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) mendapatkan dukungan anggaran yang memadai serta memperketat pengawasan pembangunan agar setiap pekerjaan memenuhi standar kualitas.

Feny menegaskan seluruh rekomendasi tersebut bukan hanya menjadi catatan administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

“Seluruh rekomendasi ini bukan sekadar catatan evaluasi, tetapi menjadi masukan konstruktif agar pelaksanaan APBD ke depan semakin akuntabel, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi bersama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi resmi memperkuat kerja sama pengembangan pendidikan kedokteran.

Melalui nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di RSUD H. Abdul Manap, Senin 27 Juli 2026, rumah sakit milik Pemkot Jambi tersebut ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi mahasiswa kedokteran.

Kerja sama tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. dan Rektor UIN STS Jambi Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan sekaligus memperkuat pelayanan medis di Kota Jambi.

Wali Kota, Maulana mengatakan kebutuhan terhadap layanan kesehatan berkualitas akan terus meningkat seiring perkembangan Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menurutnya, dengan semakin terbukanya akses transportasi, termasuk keberadaan jalan tol, Kota Jambi berpotensi menjadi pusat rujukan layanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai wilayah.

“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan pendidikan kedokteran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Jambi,” ujar Maulana.

Dengan status sebagai rumah sakit pendidikan utama, RSUD H. Abdul Manap nantinya tidak hanya berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran klinis bagi calon dokter.

Maulana menjelaskan, para dokter spesialis di RSUD H. Abdul Manap akan memiliki peran ganda, yakni memberikan pelayanan medis sekaligus membimbing mahasiswa kedokteran dalam proses pendidikan.

“Dokter spesialis nantinya tidak hanya melayani pasien, tetapi juga menjadi pendidik bagi calon dokter. Ini akan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis,” katanya.

Selain RSUD H. Abdul Manap, sejumlah rumah sakit lain dan puskesmas di Kota Jambi akan dilibatkan sebagai jejaring pendidikan untuk mendukung kebutuhan praktik mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN STS Jambi.

Menurut Maulana, kerja sama tersebut juga membuka peluang pengembangan fasilitas kesehatan, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit.

Sementara itu, Rektor UIN STS Jambi Prof. Dr. H. Kasful Anwar menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap pengembangan Fakultas Kedokteran UIN STS Jambi.

Ia mengatakan fakultas kedokteran tersebut masih membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan klinik, sumber daya manusia, serta wahana praktik mahasiswa.

“Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanat Tridharma Perguruan Tinggi,” ungkapnya.

Direktur RSUD H. Abdul Manap, dr. Anastasia Tekti Hanungnurani, MARS, memastikan pihaknya siap memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi rumah sakit pendidikan sesuai standar yang berlaku.

Persiapan tersebut meliputi aspek perizinan, peningkatan fasilitas, serta penguatan tenaga kesehatan agar mampu mendukung proses pendidikan dokter secara berkelanjutan.

“Kami siap berkolaborasi dengan rumah sakit jejaring, dinas kesehatan, puskesmas, dan institusi pendidikan untuk menciptakan pendidikan kedokteran yang berkualitas,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan perguruan tinggi ini, Pemkot Jambi berharap dapat mencetak tenaga medis profesional sekaligus memperkuat posisi Kota Jambi sebagai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Provinsi Jambi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Kota Jambi, pimpinan UIN STS Jambi, Fakultas Kedokteran UIN STS Jambi, direktur sejumlah rumah sakit, kepala puskesmas, dokter spesialis, serta tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke RSUD Raden Mattaher Jambi dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas di sektor kesehatan.

Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah percepatan pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) baru serta penambahan tenaga dokter spesialis jantung.

Gubernur Jambi Al Haris mendampingi langsung Wapres Gibran saat meninjau berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi tersebut, Kamis 16 Juli 2026.

Selama berada di RSUD Raden Mattaher, Gibran menyempatkan diri melihat pelayanan di sejumlah ruang perawatan, menyapa pasien, serta berdialog dengan keluarga pasien mengenai pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Momentum itu dimanfaatkan Pemprov Jambi untuk menyampaikan kebutuhan alat kesehatan yang dinilai mendesak.

Salah satunya penggantian alat MRI yang telah beroperasi sejak 2014.

Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, drg. Iwan Hendrawan, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Wakil Presiden agar proses pengadaannya dapat dipercepat.

“Kami menyampaikan bahwa MRI yang digunakan saat ini merupakan alat sejak 2014. Harapannya, pengadaan yang semula direncanakan pada 2027 dapat dipercepat menjadi tahun ini,” ujarnya.

Selain peralatan medis, keterbatasan tenaga dokter spesialis juga menjadi perhatian.

RSUD Raden Mattaher masih membutuhkan tambahan dokter, terutama spesialis jantung, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Iwan, proses pendidikan dokter spesialis memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga kebutuhan tenaga medis belum bisa dipenuhi dalam waktu singkat.

“Untuk dokter spesialis jantung juga kami sampaikan karena proses pendidikan masih membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

Persoalan SDM memang masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa layanan spesialis lainnya juga masih membutuhkan dukungan tenaga medis agar pelayanan rumah sakit semakin optimal.

Pemprov Jambi berharap dukungan dari Kementerian Kesehatan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga kualitas pelayanan di RSUD Raden Mattaher terus meningkat.

Menurut Iwan, Wakil Presiden Gibran memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan.

Pemerintah Pusat disebut siap mendukung peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk percepatan pengadaan alat kesehatan dan penguatan layanan bedah yang saat ini masih menghadapi waktu tunggu cukup panjang.

“Pak Wapres memberikan respons yang baik dan siap membantu kebutuhan rumah sakit, termasuk percepatan alat kesehatan serta peningkatan layanan bedah,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tahun mendatang.

Sektor Kesehatan

• Angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 87% dari target 90%, menempatkan Jambi di peringkat 9 nasional.
• 8 dari 11 kabupaten/kota telah dinyatakan bebas malaria (72,72%), sementara Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih percepatan eliminasi.
• Prevalensi KEK pada ibu hamil menurun dari 10,3% menjadi 9,6%, melampaui target nasional 9,7%.
• Angka stunting meningkat menjadi 17,1%, meski masih di bawah rata-rata nasional 19,8%.
• RSUD Raden Mattaher: Ketersediaan tempat tidur sudah normal, kewajiban keuangan Rp.122,38 miliar diselesaikan melalui cicilan Rp.5 miliar per bulan.

Sektor Pendidikan

• Realisasi anggaran pendidikan 2025: 95,47% keuangan, 99,79% fisik. Mandatory spending 33% melebihi ketentuan minimal.
• Tingkat penyerapan lulusan SMK meningkat menjadi 86,86%.
• Sebanyak 446 mahasiswa dan dosen menerima beasiswa, 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan.
• 40.762 anak ATS menjadi fokus intervensi afirmasi 2026.
• Pendidikan inklusif: 71 sekolah melayani 105 siswa inklusi.
• Akses internet 100% di SMA/SMK Provinsi Jambi.

Infrastruktur dan Ekonomi

• Jambi diarahkan sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra” (RPJPN & RPJPD 2025–2045).
• Jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo, ditangani bertahap sejak Februari 2026 melalui skema Inpres Jalan Daerah.
• Pertambangan: dari 86 perusahaan berizin, 31 aktif produksi. DBH Minerba 100% sesuai target APBD 2025 (Rp.6,11 miliar iuran tetap, Rp.105,96 miliar iuran produksi).

Fiskal dan Tata Kelola

• Kontribusi PAD terhadap APBD 2025: 43,03%, ditargetkan meningkat menjadi 51,76% pada 2026.
• Belanja daerah tercapai 92,90% dengan rata-rata IKU 101,14%.
• Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, penguatan SDM, dan pemanfaatan aset daerah (SIMBADA).
• Predikat Reformasi Birokrasi meningkat dari B (2023) menjadi BB (2024).
• Penerapan OSS RBA mencegah tumpang tindih regulasi, sementara tambang ilegal tetap di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Gubernur Al Haris mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD dan menegaskan bahwa catatan tersebut akan menjadi evaluasi kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, demi Jambi berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Munculnya isu super flu yang menyebar di beberapa wilayah Indonesia membuat masyarakat diminta tetap waspada.

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus super flu di Jambi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, Sp.KKLP, FISQua, menjelaskan bahwa super flu sebenarnya merupakan flu musiman yang disebabkan oleh virus influenza tipe A H3N2.

“Super flu sebetulnya adalah flu musiman, namun disebut super flu karena dikaitkan dengan kondisi yang dianggap lebih berat dibanding flu biasa. Data Kemenkes menunjukkan tidak ada peningkatan keparahan dibanding influenza lainnya,” jelas Dr. Ike.

Berdasarkan data nasional hingga Desember 2025, tercatat 62 kasus super flu di Indonesia yang tersebar di delapan provinsi.

Kasus terbanyak di Jawa Timur (23 kasus), Kalimantan Selatan (18 kasus), Jawa Barat (10 kasus), Sumatera Selatan (5 kasus), Sumatera Utara (3 kasus), serta masing-masing 1 kasus di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.

ementara itu, Provinsi Jambi masih dinyatakan aman.

“Di Jambi, belum ada kasus super flu yang terdata,” tambahnya.

Dr. Ike menjelaskan bahwa gejala super flu hampir sama dengan flu biasa, seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, pegal-pegal, dan nyeri tulang. Secara klinis, penyakit ini sulit dibedakan tanpa pemeriksaan khusus.

“Karena sama-sama disebabkan oleh virus influenza tipe A, gejalanya hampir tidak bisa dibedakan. Untuk diagnosis pasti, prosedurnya sama seperti COVID-19, melalui tes swab tenggorokan atau hidung, kemudian pemeriksaan PCR di laboratorium pusat,” jelas Dr. Ike.

Meski belum ditemukan kasus di Jambi, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Jaga pola makan bergizi, istirahat cukup, aktivitas seimbang, dan jangan lupa etika batuk. Tutup batuk dengan tisu atau lengan atas,” imbau Dr. Ike.

Selain itu, masyarakat diingatkan untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala flu yang semakin berat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo menggelar berbagai kegiatan dengan tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”.

Acara puncak yang berlangsung meriah dipusatkan di Arena Ex MTQ Baru Kabupaten Bungo, Minggu (23/11/2025), dan dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, didampingi Kadinkes Bungo Dr. Safaruddin Matondang, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bungo.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan jalan sehat bersama seluruh OPD dan senam massal yang melibatkan masyarakat.

Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan kendaraan roda dua untuk mendukung operasional UPTD LABSDA (Laboratorium Daerah).

Selain kegiatan olahraga, turut dilaksanakan edukasi kesehatan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat menekankan bahwa peringatan HKN bukan sekadar agenda tahunan.

Tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bungo.

“Kesehatan adalah hak mendasar setiap manusia. Pemerintah Kabupaten Bungo berkomitmen penuh meningkatkan pelayanan kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang sehat, kuat, dan produktif,” tegasnya.

Tri Wahyu menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan prioritas dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bungo, yang menargetkan Bungo sebagai pusat layanan kesehatan terbaik di wilayah barat Provinsi Jambi.

Ia menyebut pembangunan kesehatan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas SDM kesehatan dan tata kelola layanan yang profesional.

“Kita ingin seluruh fasilitas kesehatan, dari Puskesmas hingga rumah sakit, memberikan pelayanan terbaik, ramah, cepat, dan memenuhi standar akreditasi,” ujarnya.

Wabup juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Bungo yang telah mencetak sejumlah prestasi pada peringatan HKN tahun ini. Di antaranya:

• Inovasi terbaik percepatan penurunan stunting

• Kabupaten terbaik penurunan angka kematian ibu dan bayi

• Capaian imunisasi baduta terbaik

• Kinerja aplikasi ASIK terbaik

• Kabupaten terbaik penyelenggaraan Kota Sehat

• Peningkatan response time pelayanan rumah sakit

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan agar terus bekerja dengan sepenuh hati. Kita ingin generasi Bungo tumbuh sehat, kuat, dan cerdas,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi pelatihan pemahaman HAM bagi lebih dari 300 tenaga kesehatan di Kabupaten Bungo, sebagai upaya memastikan layanan yang ramah, adil, dan tidak diskriminatif.

Pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan percepatan akreditasi Puskesmas dan UPKD, revitalisasi sarana kesehatan, penambahan dokter spesialis, serta pemerataan akses layanan kesehatan hingga pelosok pada tahun 2025.

Mengakhiri sambutannya, Tri Wahyu mengajak semua pemangku kepentingan untuk terus bersinergi membangun kesehatan yang lebih maju di Kabupaten Bungo.

“Mari bersama wujudkan Bungo sebagai daerah dengan pelayanan kesehatan terbaik di wilayah barat Jambi. Dengan semangat HKN ke-61, kita majukan kesehatan untuk masa depan yang hebat,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus berinovasi menghadirkan layanan publik yang cepat, responsif, dan gratis bagi masyarakat.

Salah satu wujud nyatanya adalah Call Center Bahagia 112, pusat layanan darurat terpadu yang siap siaga 24 jam tanpa biaya.

Melalui layanan ini, warga Kota Jambi cukup menghubungi nomor 112 untuk melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kecelakaan, kebakaran, orang terlantar, lampu jalan mati, hingga bencana alam.

Wali Kota Jambi Dr dr H Maulana, MKM, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, ST, M.Si, menegaskan bahwa Call Center 112 Bahagia merupakan bagian dari komitmen Pemkot Jambi untuk memastikan setiap warga mendapat pertolongan cepat, tepat, dan tanpa hambatan.

“Layanan Call Center Bahagia 112 ini adalah bentuk perhatian kami terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kami ingin memastikan pertolongan bisa hadir secepat mungkin di seluruh wilayah Kota Jambi,” ujar Maulana.

Layanan ini dikelola oleh UPTD Command Center Bahagia 112 Dinas Kesehatan Kota Jambi dan didukung tenaga profesional, sistem komunikasi digital modern, serta integrasi dengan berbagai instansi seperti Kepolisian, Dinas Sosial, BPBD, dan Pemadam Kebakaran.

Salah satu petugas Call Taker 112 Kota Jambi, Tasha Salsabila, menyebutkan bahwa setiap harinya terdapat 5 hingga 10 laporan masuk, bahkan bisa lebih pada kondisi tertentu.

“Umumnya laporan yang kami terima berkaitan dengan kebakaran, orang terlantar, dan gangguan fasilitas umum,” kata dia.

“Namun, masih ada juga panggilan iseng dari anak-anak dan remaja. Kami tetap berusaha memberikan edukasi agar mereka tidak melakukan prank call,” jelas Tasha.

Saat ini terdapat delapan petugas call taker yang bekerja bergantian untuk memastikan layanan tetap berjalan 24 jam nonstop.

Selain melalui panggilan langsung, masyarakat kini juga dapat menghubungi Call Center Bahagia 112 melalui WhatsApp di nomor 0811-7877-2112.

Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan layanan tambahan ini mempermudah warga yang mengalami kendala jaringan atau tidak dapat melakukan panggilan suara.

“Kami ingin masyarakat punya akses yang lebih luas terhadap layanan darurat. Lewat WhatsApp 112, laporan bisa tetap diterima dan direspons cepat oleh petugas,” ujar Saleh.

Wali Kota Maulana menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan sistem darurat terpadu ini.

Dengan kesiapsiagaan petugas dan dukungan fasilitas, Pemkot Jambi berkomitmen menjadikan Jambi sebagai kota siaga, aman, dan bahagia.

“Kami berharap masyarakat menggunakan layanan ini secara bertanggung jawab dan ikut menjaga keberlanjutan sistem darurat terpadu ini,” pungkasnya.(*)